Ada Desain Jokowi Seolah Dizalimi & Teraniaya

Source okezone.com

JAKARTA – Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, berpendapat tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial mungkin saja ditulis oleh tim sukses calon presiden dari PDIP itu.

“Bisa ditafsirkan dilakukan oleh tim sukses Jokowi sendiri. Ini bukan tanpa dasar,” kata Zaki Mubarak, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Zaki menanggapi tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial yang penyebarnya hingga saat ini belum diketahui. Menurut dia, sejak awal sudah terbentuk desain dari tim Jokowi supaya dikesankan teraniaya dan seolah diserang.
Continue reading

Pengamat: Perlu Dibentuk Dewan Etik Lembaga Survei

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pengaturan kerja lembaga survei kembali muncul. Dewan Etik dinilai perlu dibentuk untuk menangani rilis hasil survei yang diduga hanya untuk kepentingan pihak tertentu.

“Perlu dibentuk Dewan Etik yang dipayungi negara. Seperti Dewan Pers (yang tangani pers),” kata pengamat politik Andrianof Chaniago saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Continue reading

Kontestan Dilarang Libatkan Anak-Anak dalam Kampanye

Sigli | Harian Aceh – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pidie mengingtkan kepada para kontestan untuk tidak melibatkan anak-anak turut dalam kampanye. Hal itu diungkapkan Humas Panwaslu Pidie, Said Husen kepada Harian Aceh, Senin (26/3).

“Anak -anak yang tidak memiliki hak pilih dilarang ikut dalam kampanye. Namun yang terjadi di beberapa tempat pada hari pertama dan kedua kampanye, masih terlihat adanya anak-anak diarena kampanye,” kata Said Husen.

Kata dia, pihaknya setelah melakukan pemantauan dan menanyakan langsung permasalahan ini kepada para kontestan terkait.

“Berdasarkan hasil investigasi dilapangan, tidak satu pun didapati adanya mobilisasi anak-anak dalam kampanye. Hanya saja mereka ikut karena melihat adanya keramaian. Jadi hal itu sulit dihindari, apalagi kedatangan artis lokal, sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat terutama anak-anak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pemenangan Kandidat Pantai Aceh (PA) Pidie, M. Sufi, kepada Harian Aceh, membantah melibatkan anak-anak dalam kampnye di Mila dan Alun-Alun Kota Sigli. Anak-anak yang hadir, kata dia, tidak bisa dihindari karena mereka ikut orang tuanya untuk menyaksikan adanya artis lokal yang hadir saat jeda kampanye.

“Saya tegaskan bahwa dalam setiap acara kampanye PA tidak pernah memobilisasi anak-anak. Karena itu, jelas dilarang dalam etika berkampanye. Namun ada juga anak-anak yang hadir tidak bisa dilakukan tindakan apapun. Tidak hanya kampanye PA saja, tetapi kampanye kandidat lainya juga demikian. Mari kita sikapi ini dengan bijaksana, jangan ada salah penafsiran terhadap kehadiran anak-anak dalam kampanye, mereka juga ingin menyaksikan keramaian,” ungkap M. Sufi yang akrab disapa Abu Chik ini. (zuk)

Source : Harian Aceh

Posted with WordPress for BlackBerry.

Gempa, Manuskrip, dan Pemilukada di Aceh

“…dan bergerak gempa pada bulan Safar… jika pada waktu Isya alamatnya bala (musibah) akan datang ke negeri itu…”

Saya baru beberapa puluh menit saja memejamkan mata ketika gempa 7,1 skala Richter dan berpotensi tsunami di Aceh itu terjadi pada Rabu (11/01/2012) pukul 01.36 WIB dan membuat saya terbangun. Itu adalah malam pertama para tamu dari dalam dan luar negeri mendarat di Banda Aceh untuk sebuah acara international workshop bertemakan “From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia” pada dua hari berikutnya.

Topik gempa besar di Aceh yang sempat membuat kepanikan, terutama di Meulaboh, itu kemudian menghiasi obrolan kami saat sarapan pagi dan setiap coffee break, mulai dari obrolan ringan belaka sampai dikaitkan dengan kajian akademis. Fiona Kerlogue dari the Horniman Museum, Inggris, mengaku shock dan tidak bisa tidur sampai malam berikutnya.

Anthony Reid, sejarawan senior tentang Asia Tenggara dari Australian National University (ANU), adalah salah seorang yang paling bersemangat membicarakan sejarah dan antropologi gempa, terkait rencananya menulis artikel tentang topik tersebut. Menurutnya, berbeda dengan di Jepang, tradisi pencatatan dan dokumentasi sejarah gempa di nusantara tidak terlalu baik, sehingga cukup sulit mengetahui siklus gempa yang terjadi di nusantara ratusan tahun lalu.

Saya beruntung memiliki sejumlah informasi terkait gempa dari sumber primer berupa manuskrip-manuskrip tulisan tangan abad ke-18 dan ke-19 yang tercecer dan terhimpun secara tidak sengaja selama bertahun-tahun menekuni bidang kajian manuskrip nusantara dan atas kebaikan kawan-kawan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) di lapangan. Dari berbagai goresan tangan orang terdahulu di Tanah Air, wilayah nusantara, khususnya Aceh, Minangkabau, dan sekitarnya, sepertinya memang menjadi wilayah langganan gempa.

Dalam sebuah manuskrip asal abad ke-19 di Zawiyah Tanoh Abee, Aceh Besar, terdapat catatan dalam bahasa Arab berbunyi: “Wa-kanat al-zalzalah al-syadidah al-tsaniyah fajr yawm al-khamis tis’ah ayyam min jumad al-akhir sanah 1248 min hijrah al-nabawiyah…” Catatan tersebut menunjukkan bahwa pernah terjadi gempa besar untuk kedua kalinya pada Kamis pagi, 9 Jumadil akhir 1248 H/3 November 1832 M (Fathurahman dkk, 2010: xx).

Bukti lain seringnya terjadi gempa di bumi kita pada masa lalu adalah dijumpainya sejumlah manuskrip tentang “takwil gempa” dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi, seperti manuskrip “Tabir Gempa” di Perpustakaan Ali Hasjmy, Banda Aceh (Fathurahman & Holil 2007: 274-275), “Ramalan tentang Gempa” di Perpustakaan Nasional Jakarta (Behrend [ed] 1998: 291), dan “Takwil Gempa” di Surau Lubuk Ipuh, Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Kearifan lokal takwil gempa
Ternyata, menurut orang-orang tua terdahulu, setiap gempa yang terjadi sebetulnya membawa pesan tertentu bagi umat manusia, entah itu pesan menggembirakan atau sebaliknya.

Salah satu bagian dari manuskrip “Takwil Gempa” asal abad ke-19 Surau Lubuk Ipuh yang sudah dikaji oleh Zuriati dkk (2008), misalnya, menjelaskan bahwa, “…dan jika pada bulan Dzulqaidah…dan jika pada waktu duha, alamatnya bala (musibah) banyak akan datang ke dalam negeri itu…” Seperti kita ketahui, gempa dan tsunami di Aceh yang menewaskan hampir 200 ribu korban jiwa terjadi pada Ahad pagi waktu duha, 26 Desember 2004, atau 14 Dzulqaidah 1425 Hijriah.

Dengan hati berdebar-debar, saya lalu mencoba menyimak bagian lain “ramalan” gempa dalam manuskrip tersebut seraya menghubungkannya dengan gempa 7,1 SR pada Rabu, 16 Safar antara waktu Isya dan Subuh lalu di Nanggroe Aceh Darussalam.

Saya agar gemetaran karena takwil gempa pada bagian itu berbunyi, “…dan bergerak gempa pada bulan Safar… jika pada waktu Isya alamatnya bala (musibah) akan datang ke negeri itu…” Apakah itu artinya akan ada bala baru di Aceh dan sekitarnya? Semoga tidak! Peringatan dini datangnya tsunami pun sudah dicabut dua jam setelah gempa.

Sekali lagi, semua yang tertulis dalam kertas Eropa berusia ratusan tahun tersebut memang bukan sebuah ramalan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya sendiri ingin melihat takwil itu sebagai sebuah kearifan lokal (local wisdom) leluhur kita saja yang ingin mengingatkan anak cucunya agar hidup lebih baik, bukan sebagai sesuatu yang niscaya terjadi.

Takwil gempa dan Pemilukada Aceh
Masalahnya, terlepas dari adanya gempa atau tidak, situasi mutakhir menjelang pemilukada di Aceh pun membuat kita waswas, apa yang akan terjadi jika penembakan misterius terus terjadi dan situasi politik terus memanas?

Mata saya pun terus bergerak mengamati transkripsi teks “Takwil Gempa” yang dibuat oleh Yusri Akhimudin tersebut untuk mencari tahu kearifan lokal apa yang mungkin “dititipkan” oleh nenek moyang kita agar terhindar dari bala  yang “diramalkan” itu.

Sang pengarang ternyata menulis demikian, “…maka haruslah kita memakai pakaian yang suci-suci dan memakai bau-bauan yang harum-harum supaya dijauhkan Allah ta’ala akan bala daripada tubuh kita…”

Kita bisa menafsirkan sendiri apa yang tersirat dari “kesucian pakaian dan kebersihan badan” yang dipersyaratkan oleh leluhur kita agar terhindar dari bala yang mungkin terjadi tersebut. Mungkin mereka menginginkan agar pakaian dan tubuh kita tidak dikotori oleh pertengkaran, korupsi, dan nafsu duniawi belaka. Wallahu a’lam.

Oleh Oman Fathurahman
Peneliti PPIM UIN Jakarta,
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara(Manassa)

Source : Republika.co.id

Posted with WordPress for BlackBerry.

Demokrasi yang Kehilangan Hati

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945 menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan politik untuk menyuarakan hati nurani tanpa tekanan dan paksaan pihak lain.

Ketentuan itu pun mengandung arti adanya perintah normatif agar hati nurani jadi dasar bagi kebebasan politik dan sistem politik secara keseluruhan.

Ketentuan konstitusi ini sejalan dengan ketentuan Artikel 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyebutkan, ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

Secara kodrati, demokrasi yang bersendikan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan harus dibangun berdasarkan nalar dan hati nurani. Dengan hanya kekuatan nalar akan melahirkan sistem demokrasi yang rasional, sekaligus melahirkan pemerintahan yang ”disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind” (Preamble of UDHR).

Akibatnya, sistem politik hanya tunduk pada formalitas yuridis yang ditentukan oleh batasan sah (legal) dan tidak sah (ilegal) berdasarkan pertimbangan rasional semata, tetapi tidak memiliki landasan etis atas penilaian baik dan buruk.

Di bidang ekonomi, situasi serupa dewasa ini juga terjadi. Noam Chomsky berpendapat, ideologi pasar bebas yang tak berhati nurani hanya meningkatkan keserakahan korporasi, yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi elektoral nominal.

Namun, perlu pula diwaspadai data yang diajukan Larry Diamond. Ia mencatat adanya kecenderungan kontradiktif: di satu pihak terjadi pertumbuhan demokrasi elektoral (atau demokrasi formal), di pihak lain terjadi stagnasi dalam pemenuhan kebebasan dan kesejahteraan warga. Menurut Diamond, kecenderungan tersebut merupakan petunjuk dari terjadinya ”kedangkalan demokratisasi”.

Situasi kontradiktif seperti itu ditunjukkan dengan kian banyak negara yang gagal memetik keuntungan dari demokrasi elektoral. Mereka malah menghasilkan pemerintahan yang—sekalipun punya legitimasi tinggi—tak efisien, korup, rabun, tidak akuntabel, dan didominasi kepentingan jangka pendek (Azhari, 2004). Situasi ini melahirkan kekhawatiran akan terjadi arus balik yang oleh Diamond disebutnya sebagai the third reverse wave.

Moral dan etika

Keberhasilan reformasi politik di Indonesia sejak 1998 memang telah diakui dunia. Sistem demokrasi elektoral telah dijalankan melalui pemilihan umum yang kompetitif untuk tujuan memperoleh kekuasaan efektif. Paling tidak Indonesia sudah melakukan pemilu tiga kali, yakni pada tahun 1999, 2004, dan 2009, yang menghasilkan pemerintahan yang cukup legitimate.

Namun, kenyataannya, Indonesia pun harus mengalami akibat dari demokrasi tanpa hati itu dengan adanya kontradiksi antara keberhasilan mengembangkan demokrasi politik di satu pihak dan penurunan kesejahteraan di pihak lain.

Berdasarkan data Bank Pembangunan Asia, dalam tiga tahun terakhir jumlah orang miskin di Indonesia meningkat tajam dari 40,4 juta tahun 2008 menjadi 43,1 juta tahun 2010, meningkat sekitar 2,7 juta orang. Ironisnya, saat yang sama juga terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari Rp 23,1 juta tahun 2009 menjadi Rp 27 juta tahun 2010 (BPS, 27 Februari 2011). Adanya peningkatan jumlah orang miskin di satu sisi dan pendapatan per kapita di sisi lain menunjukkan terjadi ketimpangan sosial-ekonomi yang mencolok.

Kenyataan ini menunjukkan, demokrasi elektoral tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi elektoral, yang merupakan instrumen bagi sistem ekonomi pasar bebas, terbukti hanya memfasilitasi kepentingan korporasi yang bertujuan untuk meraih keuntungan finansial dan mengakumulasi kapital semata-mata. Dalam ungkapan Chomsky, demokrasi elektoral hanya memfasilitasi keserakahan korporasi.

Sejalan dengan rasionalitas ekonomi, demokrasi elektoral yang mengandalkan kalkulasi rasional akhirnya berkembang ke arah bentuk politik transaksional. Proses-proses politik akhirnya dikendalikan oleh kapital atau uang. Akibatnya, rakyat hanya jadi obyek transaksi dalam proses demokrasi. Dalam situasi seperti ini, sistem demokrasi berkembang menjadi sistem oligarkis yang hanya dinikmati oleh segelintir elite.

Keadaan seperti itu menyadarkan kita untuk mengembalikan demokrasi agar tidak mengutamakan akal semata, tetapi harus diimbangi pertimbangan moral dan etika yang bersumber pada hati nurani. Hal ini bukan saja merupakan kewajiban etis yang bersifat universal, melainkan juga memiliki rujukan normatif dalam UUD 1945.

Meminjam ungkapan Chomsky, pertimbangan etis dalam kehidupan politik dan ekonomi yang bersumber pada hati nurani akan membentuk sistem demokrasi partisipatif yang dapat mewujudkan keadilan sosial.

WIRANTO Jenderal (Purn)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Demokrasi Pasar Tak Sempurna

Belakangan tidak sedikit orang menggugat demokrasi. Pasalnya, dalam pandangan para penggugat itu, setelah lebih dari satu dekade proses demokratisasi kondisi Indonesia dianggap tak lebih baik. Di sejumlah hal terdapat paradoks antara satu dan yang lain.

Pertama, produk domestik bruto (GDP) Indonesia meningkat tajam dalam tahun- tahun belakangan. Itu sebabnya Indonesia sekarang masuk sebagai bagian dari G-20 atau dua puluh negara yang ber-GDP besar. Bahkan, kalau pertumbuhan ekonominya terus berlanjut secara konsisten, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Indonesia bisa mendekati G-10.

Akan tetapi, perbaikan secara makro itu belum dibarengi perbaikan secara mikro. Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa kue pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak dinikmati sekelompok kecil anggota masyarakat dan terkonsentrasi di sektor industri jasa yang padat modal tetapi relatif kecil daya tampung angkatan kerjanya.

Kedua, kelembagaan dan proses demokratisasi sudah berlangsung cukup bagus. Pembagian dan pemisahan kekuasaan yang memungkinkan terjadinya checks and balances sudah terbangun. Demikian pula hak-hak sipil dan hak-hak politik, yang merupakan fondasi bagi terjaminnya keberlangsungan demokrasi, sudah relatif terbangun.

Namun, pelembagaan demokrasi itu belum dibarengi akuntabilitas dan responsibilitas dari para elite yang terpilih secara demokratis. Maraknya kasus korupsi, baik di pusat maupun di daerah, serta orientasi pembangunan yang masih belum sepenuhnya untuk rakyat merupakan cerminan dari belum menyambungnya antara apa yang dilakukan para elite dan harapan rakyat yang dipimpin.

”Pasar bebas”

Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika kekuasaan itu sudah terbatasi, ada lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan kontrol, terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan seharusnya bisa dihindari.

Akan tetapi, yang terjadi kemudian sejumlah lembaga yang seharusnya berfungsi melakukan kontrol, termasuk melakukan penegakan hukum, justru ditemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Kasus-kasus yang terjadi di DPR/D, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung merupakan buktinya.

Kalau merujuk pada realitas bahwa kelembagaan demokrasi yang ada sekarang cenderung menganut demokrasi ”pasar bebas”, praktik semacam itu seharusnya bisa diminimalisasi. Di dalam sistem demikian, kesempatan melakukan penyimpangan memang diminimalisasi. Hal ini tak lepas dari adanya transparansi dan mekanisme kontrol yang jelas serta ketat.

Di Indonesia, mekanisme semacam itu belum berjalan. Penyebabnya antara lain demokrasi ”pasar bebas” itu berlangsung di dalam suasana yang tidak sempurna. Para teoretikus modernisasi sering mengaitkan tidak sempurnanya mekanisme dan proses demokrasi itu dengan tingkat pendidikan dan GDP per kapita.

Demokrasi pasar bebas akan berlangsung secara sempurna manakala warga negara memiliki tingkat pendidikan yang lebih memadai. Dalam tingkat pendidikan demikian, baik elite maupun rakyat sama- sama memiliki kemampuan mengolah informasi yang didapat secara baik. Konsekuensinya, ketika rakyat hendak melakukan tuntutan atau aksi, hal itu didasarkan atas analisis informasi yang baik. Demikian pula para elite, ketika merespons atau membuat kebijakan didasarkan atas informasi dan analisis memadai.

GDP per kapita juga sering dijadikan rujukan bagi sempurnanya pasar bebas demokrasi. Ketika pendapatan warga rata-rata sudah memadai, mereka tak lagi terkonsentrasi pada bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Mereka mulai berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder, termasuk kebutuhan melakukan aktualisasi diri.

Belakangan, tingkat pendidikan rakyat Indonesia sudah jauh lebih baik. GDP per kapita juga meningkat. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara yang sudah relatif mapan demokrasinya, apa yang terjadi di Indonesia memang belum cukup berarti.

Namun, di sisi lain terdapat sekelompok orang yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang memadai. Implikasinya, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara sekelompok kecil orang dan sebagian besar orang.

Kondisi semacam itu memudahkan lahirnya praktik oligarki dalam kekuasaan. Sekelompok kecil orang yang memiliki pengetahuan dan kekayaan lebih memadai kenyataannya berpotensi mengendalikan kekuasaan yang ada itu. Tragisnya, kekuasaan yang dimiliki itu lebih diarahkan untuk kepentingan mereka.

Dalam konteks demokrasi pasar bebas yang tidak sempurna itu, transaksi antara pemimpin dan yang dipimpin juga berlangsung secara tidak sempurna. Di dalam demokrasi pasar sempurna, transaksi lebih cenderung berorientasi pada kebijakan dan jangka panjang. Sebaliknya, dalam demokrasi pasar tidak sempurna, transaksi lebih cenderung berorientasi jangka pendek dan material. Konsekuensinya, terdapat electoral disconnect antara yang memimpin dan yang dipimpin.

Penegakan

Analisis semacam itu memang membuat kita lebih pesimistis memandang proses demokratisasi di Indonesia. Kalau menunggu tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat lebih memadai, jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menunggu rata-rata tingkat pendidikan pada level menengah atas atau GDP per kapita sekitar 6.000 dollar AS berarti membutuhkan waktu sekitar satu dekade, suatu jangka waktu yang tidak pendek.

Agar kematangan berdemokrasi tidak terlalu tergantung pada proses linier semacam itu, dibutuhkan seperangkat kelembagaan untuk mengatasi demokrasi pasar yang tidak sempurna itu.

Pertama, pentingnya desain tambahan, khususnya adanya aturan dan penegakan aturan untuk menghindari distorsi demokrasi pasar bebas yang tidak adil itu. Di sini, supremasi hukum menjadi sangat penting.

Kedua, praktik berdemokrasi membutuhkan keteladanan. Para elite tidak hanya dituntut pandai memberikan harapan-harapan, tetapi juga memberikan keteladanan yang baik. Bagaimanapun, negara yang sedang bertumbuh ini membutuhkan para elite yang mampu berfungsi sebagai penggerak, pengarah, dan pendorong kebaikan-kebaikan.

Kacung Marijan 
Guru Besar Universitas Airlangga

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Membangun Tradisi Pejabat Mundur

Desakan agar pejabat publik mengundurkan diri dari jabatannya, tidak lepas dari upaya menjaga ”kontrak politik” antara pejabat dan publik. Kontrak yang dimaksud adalah bagaimana sang pejabat tetap menjadi pelayan dan membuktikan janji-janji kampanyenya kepada publik.

Tidak mengherankan jika kemudian salah satu syarat penting dari ”kontrak” itu mengharuskan pejabat publik benar-benar bersih dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks inilah kemudian muncul desakan mundur bagi pejabat yang mengingkari kontrak tersebut. Sayangnya, tradisi mundur di kalangan pejabat kita masih belum tampak.

Keharusan mengundurkan diri hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, itu pun hanya dalam konteks ketika sang pejabat akan maju kembali di pemilihan kepala daerah. Syarat mengundurkan diri ini pun akhirnya juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2008.

Yang ada hanyalah pemberhentian bagi pejabat yang terlibat tindak pidana kejahatan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 30. Pemberhentian itu pun dengan syarat sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Parahnya, tidak jarang, banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, khususnya korupsi malah bertahan dan mengulur proses hukum agar ”terhindar” dari pemberhentian tetap.

Soal idealisme

Bandingkan dengan tradisi mundur yang begitu kuat di negara lain. Untuk urusan kesalahan kebijakan yang merugikan kepentingan publik, tidak jarang seorang pejabat mundur dari jabatannya.

Mundurnya Kepala Pengawas Keamanan Makanan China Li Changjiang pada akhir 2008 karena merasa gagal menghentikan penyebaran susu tercemar, yang menyebabkan ribuan bayi sakit, adalah contoh tradisi yang baik untuk membangun kepercayaan publik. Hal yang sama juga terjadi di Brasil saat Menteri Pertanian Wagner Rossi memutuskan mengundurkan diri pada 17 Agustus lalu terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Tradisi mundur lainnya yang layak dibangun di negeri ini selain karena pengingkaran terhadap ”kontrak politik” dengan publik adalah mundur untuk menjaga nilai idealisme. Lihat saja yang dilakukan Bung Hatta ketika dirinya merasa tidak cocok lagi dengan kepemimpinan Bung Karno, Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956.

Perbedaan pandangan politik menjadi salah satu alasan kemunduran Hatta. Namun, kemunduran Hatta bukan berarti kemudian menggalang kekuatan (politik) untuk menandingi kekuasaan Bung Karno. Hatta justru menarik diri dari hiruk pikuk kekuasaan dengan tetap mendukung pemerintahan Soekarno.

Jarang

Saat ini rasanya jarang sekali kita melihat elite politik ataupun pejabat melakukan seperti yang dilakukan Hatta. Sebaliknya, tidak jarang terjadinya perbedaan pandangan politik justru melahirkan perpecahan antarpartai ataupun polemik di media, yang ujung-ujungnya sama-sama berniat mempertahankan kekuasaan politik yang diraihnya.
(Yohan Wahyu/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Tidak Sejalan Etika Politik

Jakarta, Kompas – Pernyataan kontroversial tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korup- si yang dilontarkan Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie dinilai tidak sejalan dengan etika politik Partai Demokrat tentang berpolitik secara cerdas.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat dapat mengevaluasi pernyataan Marzuki itu dari sisi etik berpolitik kader Partai Demokrat. ”Dalam waktu dekat, Dewan Kehormatan akan bertemu dan membicarakan banyak hal. Bisa saja hal (kontroversi pernyataan Marzuki) itu dievaluasi dan dibahas. Keputusannya, apa pun itu tidak harus dipublikasikan kecuali untuk persoalan yang menyangkut status tersangka,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Senin (1/8).

Pernyataan Marzuki, menurut Amir, merupakan pendapat pribadi sehingga seburuk apa pun dampak dari pendapat itu tidak bisa dijadikan obyek pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Namun, Dewan Kehormatan tetap bisa membahas dan mengevaluasi pernyataan itu dari sisi etika berpolitik Partai Demokrat, yakni berpolitik secara bersih, cerdas, dan santun.

Secara terpisah, Marzuki Alie menuturkan, karakternya mungkin tidak cocok menjadi politisi. Untuk itu, seusai menjadi Ketua DPR, dia berniat cuti lalu pulang

kampung dan menjadi guru. Pernyataan ini disampaikan Marzuki, Senin, di kantornya, setelah sejumlah pihak mempertanyakan pernyataannya itu.

Marzuki menuding, pemberitaan media itu telah menyesatkan. ”Saya bilang, (KPK dibubarkan) jika sudah tidak ditemukan orang yang kredibel untuk mengisi lembaga itu. Saya mendukung KPK,” katanya. Marzuki juga mempertanyakan sejumlah pihak yang ”mengadili” pernyataannya itu. ”Kalau kita beda pendapat, kok, langsung diadili, bukan diskusi?” katanya.

Marzuki tidak khawatir dengan desakan agar dirinya mundur dari posisi Ketua DPR. Namun, dia mengingatkan, ada mekanisme demokrasi. ”Saya siap turun kapan pun. Hidup tidak usah takut,” ucap Marzuki.

Soal Marzuki yang dilaporkan Serikat Pengacara Rakyat ke Badan Kehormatan (BK) DPR, hakim konstitusi Akil Mochtar menilai, itu percuma saja. Tata tertib DPR menyebutkan, hasil dari BK harus dilaporkan ke Ketua DPR. Ketua DPR bisa memveto hasil BK DPR itu. ”Jadi, agak tidak mungkin. Seperti main-main gitu, lho,” ujar Akil di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin. (WHY/ANA/NWO/nta)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Absurditas Kepartaian Kita

Realitas kepartaian di republik ini belakangan ini dapat diringkas dalam satu kata: absurd. Betapa tidak? Kasus perseteruan Gubernur Jawa Tengah dengan Wali Kota Solo membuktikannya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai wong cilik menghasilkan dua kader yang berbeda 180 derajat. Yang satu pro-pengusaha mal, sedangkan yang lain pro-pasar tradisional. Jelas ini menunjukkan betapa partai tidak berfungsi sebagai sekolah ideologis bagi kadernya. Partai hanya angkutan kota yang dibeli tiketnya untuk pemilihan kepala daerah. Partai angkot melahirkan oportunis yang sewaktu-waktu dapat balela terhadap disiplin ideologis partainya.

Tiga gejala

Kepartaian kita sekarang sungguh sedang diuji habis-habisan oleh publik. Perilaku amoral kader membuat publik menyalahkan partai sebagai produsennya. Alhasil, sentimen antipartai pun menjadi bahasa politik resmi dewasa ini. Sentimen antipartai menghasilkan tiga gejala. Pertama, apatisme akut terhadap sistem kepartaian. Kedua, keinginan untuk merancang sistem perekrutan kepemimpinan publik tanpa partai. Ketiga, perjuangan kepartaian alternatif untuk memunculkan kepemimpinan alternatif.

Gejala pertama tidak akan membawa kita ke mana-mana, kecuali memenuhi publik dengan sumpah serapah politik. Seluruh media disesaki dengan keprihatinan dan kemuakan terhadap tingkah polah kader-kader partai. Ini bagus sebagai tanda bahaya bagi partai politik. Namun, dalam jangka panjang, sentimen antipartai hanya akan menggadaikan demokrasi pada riuh rendah suara publik tanpa partitur. Demokrasi tanpa partai bakal kehilangan disiplin ideologisnya. Setiap peristiwa dikomentari secara parsial, dangkal, dan banal.

Gejala kedua pun tak jauh berbeda. Sistem perekrutan kepemimpinan tanpa partai mungkin menghasilkan pemimpin berintegritas. Namun, politik tak melulu perkara integritas. Memilih presiden tidak sama dengan memilih pemimpin pondok pesantren. Politik adalah perkara keputusan, bukan kepatutan. Keputusan di sini bukan sesuatu yang liar, melainkan maujud dari komitmen berkelanjutan terhadap ideologi. Presiden alternatif yang moralis akan sibuk mematut diri di depan kaca etis tanpa memutuskan apa-apa.

Gejala ketiga menunjukkan betapa republik ini dihantui oleh satu jenis partai. Partai jenis ini dibangun untuk meloloskan orang. Partai jenis ini sedari awal berwatak oportunistis. Orang dari beragam latar belakang ideologis bersatu untuk mengusung tokoh tertentu sebagai pemimpin politik. Absennya kohesi ideologis dikompensasi oleh syahwat politik jangka pendek. Partai tanpa kohesi ideologis hanya akan berjualan tokoh dan berharap mendapatkan berkah suara dari tokoh yang diusungnya. Ideologi urusan belakangan. Alhasil, pemimpin yang dihasilkan tidak memiliki ikatan ideologis apa pun dengan partai pengusungnya.

Demokrasi materi

Tiga gejala di atas sungguh merawat iklim politik republik untuk senantiasa berada dalam ruang hampa ideologi. Politik berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan tanpa gagasan. Tak heran mengapa seorang gubernur jebolan partai wong cilik bisa berkhianat terhadap ideologi partainya sendiri. Kekuasaan yang didapat secara oportunistis akan dijalankan secara oportunistis pula. Partai tidak berfungsi sebagai sekolah ideologis bagi kader, melainkan tempat indekos yang sewaktu-waktu dapat ditinggalkan.

Tanpa kepartaian yang menjalankan fungsi ideologisnya, demokrasi menjadi sangat material. Demokrasi, seperti disinyalir Badiou, kehilangan transendentalitas dan tereduksi menjadi tubuh serta bahasa. Artinya, demokrasi menjadi sekadar perang opini antarindividu dengan beragam keinginannya. Etika toleransi yang dikembangkan demokrasi liberal menghasilkan kemajemukan yang mana tidak ada tempat bagi militansi terhadap kebenaran. Sementara demokrasi tidak sekadar berisikan tubuh dan bahasa. Demokrasi bukan sekadar beragam cara berada dan cara mengartikulasikan kenyataan. Relativisme tersebut tidak membuka kemungkinan terhadap transendensi seperti peristiwa dan kebenaran. Demokrasi kehilangan disiplin ideologisnya.

Persoalan upah minimum, misalnya, menjadi debat publik dengan perspektif kepentingan yang berbeda: majikan, buruh, LSM, dan partai politik. Setiap kepentingan berkeras dengan opini masing-masing dan membisu ketika dihadapkan pada universalitas. Alih-alih secara militan memperjuangkan kebenaran universal dan menciptakan kebaruan, demokrasi liberal sekadar memberi ruang bagi debat kusir tanpa ujung. Militansi digeser oleh opini.

Sengketa antara Wali Kota Solo dan Gubernur Jateng soal pembangunan mal bukan sengketa opini. Sengketa ini adalah sengketa antara kebenaran dan kepentingan. Wali Kota Solo berkukuh dengan kebenaran universal Marhaen, yakni pembelaan terhadap harkat hidup orang kecil. Beliau sudah secara militan mempertontonkan betapa di tangannya ideologi dapat berkaki. Beliau membuktikan betapa demokrasi bukan sekadar tubuh dan bahasa, melainkan juga kebenaran. Disiplin ideologis seperti ditunjukkan Wali Kota Solo sepertinya barang langka di arena politik republik dewasa ini.

Militansi ditempa di kawah candradimuka ideologis bernama partai. Karakter semacam itu, sayangnya, tidak diperoleh di sekolah pemerintahan atau pengalaman memimpin lembaga keuangan internasional. Dengan demikian, partai jangan buru-buru dibuang, melainkan cukup dibenahi mesin ideologisnya. Mesin partai saat ini sering kali hanya mencetak tubuh dan bahasa, bukan kader yang terorganisasi secara ideologis. Alhasil, partai pun, secara absurd, dapat menghasilkan dua produk yang kontradiktoris: kader bertenaga ideologis atau dia yang lumpuh di hadapan rupiah.

Perbaikan kepartaian adalah jalan keluar dari absurditas kepartaian sekaligus demokrasi yang diderita republik ini. Sebab, persoalan yang diderita PDI-P ternyata juga dialami partai-partai lain. Kasus Nazaruddin, misalnya. Partai Demokrat yang mengusung agenda antikorupsi ternyata tidak dapat menjaga kebersihan etis kadernya. Hampir semua partai tersandera sindrom partai angkot yang merusak kaderisasi dan meritokrasi, bahkan partai yang konon menjunjung kebersihan dan profesionalitas. Dasar agama yang dijadikan landasan politik sebagian partai terbukti tidak dapat mencegah politik koruptif para kadernya.

Untuk itu, lupakan segenap metode politik lain yang hanya akan membawa kita ke ruang hampa ideologis dan demilitansi demokrasi. Bangsa ini masih terlalu muda dan berisiko untuk eksperimentasi politik seperti calon presiden independen. Bangsa ini tidak dapat dijalankan dengan mimpi dan utopia. Partai sebagai modal politik yang nyata dan terukur masih dapat diharapkan. Ibarat mobil jip tua, partai masih bisa turun mesin setengah, seluruhnya, atau ganti mesin baru. Mungkin saya salah. Namun, apakah Anda berani bertaruh?

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik Posmodern Universitas Indonesia

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

148 Kepala Daerah Jadi Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA–Anggota Komisi II DPR RI (bidang politik dan pemerintahan) Malik Haromain menegaskan bahwa selama 2010 tercatat 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka. “Sepanjang 2010 telah berlangsung 244 pilkada, tapi 148 kepala daerah yang dihasilkan justru menjadi tersangka,” kata Sekjen PP GP Ansor NU itu dalam seminar ‘Monitoring Pilkada 2010’ di Surabaya, Senin.

Dalam seminar yang juga menampilkan anggota KPID Jatim Donny Maulana Arif itu, ia mengatakan 244 pilkada itu antara lain tujuh kali pemilihan gubernur (pilgub), 222 pemilihan bupati (pilbup), dan sisanya pemilihan wali kota. “Sebenarnya masih ada 10 persen yang belum terlaksana, tapi dari 90 persen pilkada langsung yang sudah terlaksana itu terdapat sekitar 60 persen yang digugat dari calon yang kalah,” katanya.

Menurut dia, gugatan itu menunjukkan pelaksanaan pilkada itu belum “bersih” dan mayoritas gugatan dialamatkan kepada penyelenggara pilkada mulai dari KPU hingga PPS.
“Tapi, gugatan itu umumnya muncul akibat proses pilkada yang diwarnai ‘money politics’ (politik uang), sehingga terjadi pelanggaran yang menimbulkan gugatan,” katanya.

Selain bersih, pihaknya juga mengupayakan pilkada yang berkualitas, sehingga bukan calon kepala daerah yang tidak tahu politik, tapi akhirnya terpilih karena ‘money politics’ dan digugat. “Tidak hanya bersih dan berkualitas, namun pihaknya juga akan mengupayakan pilkada yang murah dan effisien. Hingga kini, pilkada telah menghabiskan Rp3,5 triliun dengan Rp800 miliar di antaranya untuk Pilgub Jatim,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, DPR RI sekarang merumuskan UU khusus Pilkada yang selama ini menjadi satu dengan UU Parpol dan UU Pemerintahan Daerah. “UU khusus pilkada itu akan mengatur prosedur pilkada secara teknis guna mencegah pilkada yang tidak ‘clean’, seperti memperkuat posisi dan peran Bawaslu atau Panwas,” katanya.

Ia mencontohkan penguatan peran Bawaslu atau Panswas itu antara lain dengan pemberian otoritas kepada Bawaslu atau Panwas untuk melakukan pengadilan administratif secara cepat “Untuk calon yang berkualitas mungkin akan diatur lebih teknis, sehingga bukan ditentukan popularitas tapi ‘buta’ politik,” katanya di hadapan 50-an peserta seminar.

Terkait pilkada yang murah, ia mengatakan, pihaknya akan memikirkan pilkada serentak di setiap provinsi dan juga menghapuskan pilkada putaran kedua dan seterusnya. “Kami juga memikirkan posisi wakil kepala daerah yang dalam banyak kasus juga tidak efektif, karena setahun menjelang akhir jabatan selalu berseteru untuk saling berkompetisi dalam pilkada berikutnya,” katanya.

Sementara itu, anggota KPID Jatim Donny Maulana Arif menyatakan KPID bersama Dewan Pers bertindak sebagai kendali bagi kalangan media massa yang terlalu memihak calon dalam pilkada langsung selama ini. “Hal itu terbukti dalam gugatan yang ditangani Dewan Pers pada Pilkada Surabaya, atau laporan masyarakat yang disampaikan ke KPI/KPID menunjukkan adanya media massa yang memihak,” katanya.

Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant

Source: republika.co.id

Posted with WordPress for BlackBerry.