Kerelawanan Menjadi Oase

Minimnya Keteladanan dari Elite Menjadi Persoalan

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan kerelawanan politik jadi oase di tengah kelelahan menghadapi struktur kehidupan politik yang kaku, pengap, dan dipenuhi kepentingan kelompok. Kini, gerakan kerelawanan jadi faktor penting untuk merekatkan kembali rasa peduli dan saling tolong antarindividu.

Sejarawan dari majalah Historia, Hendri Isnaeni, mengatakan semangat yang muncul saat terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 untuk membangun kecerdasan bangsa dan juga saat perjuangan kemerdekaan tidak berbeda jauh dengan semangat kerelawanan yang tumbuh belakangan ini. “Semangat ini harus terus ditumbuhkan karena justru dari kemunculan kerelawanan-kerelawanan itu tumbuh harapan,” kata Hendri, Kamis (19/5) di Jakarta.

Gerakan kerelawanan, lanjut Hendri, saat ini punya peran besar dalam membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Pasalnya, kerelawanan tidak hanya akan menjadi alat kontrol yang efektif. Namun juga penyeimbang elite negara yang terkadang hanya bergerak atas kepentingan kelompoknya sekaligus solusi atas keterbatasan negara memenuhi tanggung jawabnya kepada rakyat.
Continue reading

Catatan Politik Aceh 2012: Antara Fragmentasi dan Jebakan Korupsi

Tahun 2012 menjadi tahun yang sangat penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan masa depan Aceh. Pada tahun inilah, pemilihan kepala daerah (pilkada) kedua sejak masa damai digelar. Pemerintahan baru pun dihasilkan. Terpilihnya pemerintahan baru hanyalah titik awal. Setumpuk persoalan politik menunggu sentuhan pemerintahan ini.

Pilkada Aceh 2012 ditandai dengan kemenangan pasangan yang diusung Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf , sebagai nahkoda Aceh yang baru untuk periode 2012-2017. Pasangan tersebut meraih suara 1.327.695 atau 55,78 persen dari total suara sah 2.457.196. C alon gubernur petahana yang maju dari jalur perseorangan, Irwandi Yusuf, yang berpasangan dengan Muhyan Yunan, hanya menempati posisi kedua dengan perolehan suara 694.515 atau 29,8 persen.

Continue reading

Antisipasi Jebakan Kelas Menengah

Jakarta, Kompas – Tumbuhnya kelas menengah yang luar biasa besar membuat pertumbuhan Indonesia berpeluang loncat dari negara berkembang menjadi negara maju. Namun, kemampuan untuk loncat itu harus dipersiapkan dari sekarang agar saat kemampuan kelas menengah ini menurun kita sudah menjadi negara maju.

Momentum ini harus dimanfaatkan karena, apabila terlambat, kondisi ini akan sulit untuk diperbaiki. Kondisi seperti ini dikenal sebagai jebakan kelas menengah. Continue reading

With Aceh Party Win, Chance for New Era

Banda Aceh. After its resounding victory in Aceh’s gubernatorial election, the real work is just beginning for the Aceh Party.

As Jakarta and the international community cautiously welcome the election of former Free Aceh Movement (GAM) rebels Zaini Abdullah and Muzakir Manaf as governor and deputy governor, Acehnese long for the stability and prosperity once promised by the secessionist group.

Observers say the former rebels have a make-or-break opportunity to cement their credibility as leaders. Unlike when the outgoing governor, Irwandi Yusuf, also a former GAM member, was elected in 2007, the Aceh Party now holds a sweeping majority in the executive and legislative bodies in cities and districts across the province.

Though he served as the form er GAM propaganda chief, Irwandi was not seen as a true representative of the former rebels because he was not endorsed by the Aceh Party’s old guard. He ran as an independent this year.

Zaini, the foreign and health minister for the Aceh government-in-exile in Sweden during the decades-long struggle with Jakarta, and Muzakir, a former GAM military commander, received the unanimous support of the party elites.

Zaini was the chief negotiator for GAM when it signed the 2005 Helsinki peace accord with Jakarta that ended three decades of bloody conflict.

“It’s about both the past and future,” rights activist Hendardi, chairman of the Setara Institute for Peace and Democracy, said in Jakarta on Thursday.

“They have struggled for years in the past to rule the province. And now that they have finally gotten it democratically, it’s a chance that they better use.”

Otherwise, he said, the former rebels will lose credibility — not only at the local level but also nationally and internationally.

“The yardstick will be their ability to reduce conflict, push economic development and tackle corruption,” he said.

While local experts are upbeat about the future of the Aceh Party’s rule, they have underlined the importance of prioritizing public welfare over initiatives like implementing a more stringent version of Shariah law — a central platform of the governor-elect’s campaign that Hendardi said was only lip service to attract voters.

“At the end of the day, people will judge [Zaini] by how much he raises the province’s living standards,” he said.

Nazamuddin Basyah Said, an economist at Syiah Kuala University in Banda Aceh, urged Zaini to put money into fixing Aceh’s irrigation system, highways and seaports.

“Please drop the rhetoric and start taking concrete action,” he said. “Building infrastructure can create jobs and reduce the province’s current 19 percent poverty rate.”

He predicted that with all the former rebels united in support of Zaini and Muzakir, Aceh would benefit from stability. “I believe that there will be a huge difference,” he said. “More investors will come to a secure Aceh.”

Shootings and firebombings took place intermittently across the province during Irwandi’s tenure, spiking during the run-up to the election, and reports of intimidation against voters dogged the polls.

Hendardi said Jakarta had no choice but to accept that former GAM members were now totally in charge in Aceh.

Others weren’t so quick to concede the point. Irwandi’s team announced it was filing a legal motion accusing the Aceh Party of intimidating voters, and asking that the election results be disallowed.

“We found criminal actions, intimidation and fraud during the election. We can’t accept the results,” Ligadinsyah, a member of Irwandi’s campaign team, said in Banda Aceh on Thursday.

Though he predicted the Constitutional Court would throw out the motion, an analyst at an Aceh-based think tank said reports of election-day intimidation and violence must be investigated.

“Zaini and Muzakir are the legitimate governor and deputy governor of Aceh,” said Teuku Ardiansyah, an analyst at the Katahati Institute. “However, we can’t allow a culture of violence to prevail and become the standard practice for winning elections.”

A spokesman for Irwandi said he would form a new party to monitor Zaini’s administration.

Ardiansyah, however, predicted that sooner or later Irwandi and his supporters would make peace with Zaini and the Aceh Party — who, after all, are his former comrades in arms.

“There will a reconciliation between them because they’ve been together in GAM,” he said. “That will take place this year.”

Zaini has indicated that he would be open to making amends with Irwandi.

“We realize that in building Aceh, we need all stakeholders to come aboard,” he said in Banda Aceh on Wednesday.

Source : thejakartaglobe.com

Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pemerintah makin Anjlok

JAKARTA–MICOM: Tingkat Kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah menurun drastis setelah dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono. Dalam dua tahun, tingkat kepuasan menurun 15 persen.

Dari survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) hari ini, MInggu (18/9), tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah hanya mencapai angka 37,7 %.

Penurunan angka ini menjadi tren dalam pemerintahan setelah dalam survei sebelumnya tingkat kepuasan mencapai 52,3 % (dalam 100 hari kerja), dan 46,6 % (dalam kinerja setahun.

Menurut LSI, kasus-kasus korupsi di Kementerian menjadi penyebab merosotnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet Indonesia bersatu II. Tingkat kepuasan merosot tajam di kalangan masyarakat kota, yakni hanya mencapai 29,6 %. Sementara, di Desa tingkat kepuasan mencapai 43,9%.

Survei sendiri dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1200 responden. Adapun margin of error mencapai 2,9%. (*OL-10)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Verifikasi Jadi Peluang Korupsi

Berurusan dengan birokrasi, pemeo lama berlaku. ”Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah.” Akibatnya, ada pula yang menyebut ”penyelesaian Rp 50.000” untuk berbagai urusan terkait instansi pemerintah.

Urusan pembuatan keterangan kini dialami kader partai politik. Pengurus parpol baru berjibaku dan berpacu dengan waktu mendapatkan keterangan dari camat, Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) kabupaten/kota, dan Bakesbang provinsi.

Aturan verifikasi kepengurusan parpol sampai tingkat kecamatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik baik tujuannya. Pendiri parpol sungguh-sungguh mengupayakan konsolidasi internal.

Di lapangan, aturan bisa menjadi peluang mendapatkan tambahan pendapatan. Setiap parpol harus memiliki kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen di tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen di tingkat kecamatan. Kepengurusan dibuktikan dengan keterangan camat, Bakesbang kabupaten/kota, dan Bakesbang provinsi.

Berbagai keterangan itu lalu diverifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewajiban parpol yang sudah berbadan hukum untuk mengikuti verifikasi di Kemhuk dan HAM tidak berpengaruh banyak pada parpol baru, termasuk Partai Serikat Rakyat Independen yang pekan lalu permohonan uji materinya terkait syarat pendirian parpol tak dikabulkan MK, semua berlomba dengan waktu merampungkan kepengurusan dan mengurus keterangan dari kecamatan dan instansi lain sampai batas waktu 22 Agustus 2011.

Kendati aturan mengharuskan ada kepengurusan di berbagai jenjang pemerintahan, di daerah aturan bisa berbeda lagi. Di Sumatera Utara, kata Koordinator Wilayah Partai SRI Isfahani, mulai kecamatan sampai Bakesbang provinsi mengharuskan partai tidak hanya memiliki kepengurusan dan kantor, tetapi juga kelengkapan kantor, seperti papan nama, kursi, dan meja. Aparat berkukuh mereka memiliki aturan sendiri kendati pengurus Partai SRI menunjukkan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta jajaran pemerintahan daerah membantu parpol mendapatkan surat keterangan.

Di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Barat dan Banten, lanjut Isfahani, aparat meminta akta notaris untuk perjanjian sewa-menyewa dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Hal ini juga dialami Partai Damai Sejahtera (PDS). Kendati parpol peserta Pemilu 2004 ini tak perlu mendaftar kembali ke Kemhuk dan HAM, Sekretaris Jenderal PDS Sahat Sinaga mengatakan, verifikasi tetap dilanjutkan karena PDS melihat hal ini bermanfaat untuk internal. Adanya syarat akta notaris untuk perjanjian sewa-menyewa kantor juga dialami PDS di salah satu kabupaten di Jawa Timur.

Di Sulawesi Tenggara, Bakesbang provinsi hanya mau menerbitkan surat keterangan bila surat keterangan dari tingkat kecamatan dan Bakesbang kabupaten/kota sudah lengkap. ”Bakesbang jadi seperti lembaga verifikasi. Padahal, tak ada aturan seperti itu,” kata Sahat.

Semestinya, lanjut Sahat, camat dan Bakesbang cukup mengecek kebenaran pengangkatan pengurus dan kartu tanda penduduk (KTP) pengurus. Dengan demikian, diketahui apakah pengurus benar-benar penduduk setempat. Kemungkinan adanya migrasi orang saat pemilu pun bisa ditiadakan.

Isfahani menduga berbagai persyaratan yang diminta aparat sebagai cara untuk minta ”uang pelicin”. ”Sejauh ini, kami masih berkeras dan membawa surat edaran menteri. Namun, hal ini membuat urusan yang semestinya mudah menjadi rumit dan memakan waktu tidak jelas,” tuturnya.

Menurut Sahat, kendati tidak ada permintaan eksplisit, budaya meminta upeti seperti zaman kerajaan dulu masih banyak terjadi. Bila pengurus parpol berkeras mengikuti aturan, akhirnya surat keterangan diterbitkan juga setelah beberapa kali bolak-balik.

”Di Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, atau daerah di luar Jawa lainnya, sampai ke kantor kecamatan bisa berarti 3-6 jam perjalanan dan biayanya tidak murah. Kalau harus bolak-balik ditambah kemungkinan camat tidak di kantor karena rapat, ngotot menjadi tak realistis. Apalagi, parpol dibatasi waktu. Jadi, ada teman yang menyebut ”penyelesaian Rp 50.000” untuk uang ketik atau uang silaturahim,” tutur Sahat.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkesan lepas tangan dengan perilaku aparat Bakesbang atau camat. ”Meminta uang (dalam pengurusan surat keterangan parpol) tidak dibolehkan. Kalau memang ada, laporkan ke gubernur,” tuturnya di Jakarta. Jika sudah begini, bisa saja pembentukan parpol baru terhambat. (Nina Susilo)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Bupati Baru di Kolam Keruh

Begitu banyak bupati/walikota di Indonesia tapi jarang yang menonjol. Di antara yang sedikit itu termasuk Walikota Solo, Bupati Sragen, Bupati Lamongan yang dulu (saya belum mengenal reputasi bupati yang sekarang), Bupati Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Walikota Ternate, Walikota Bau-bau di pulau Buton, Bupati Asahan, Bupati Berau di Kaltim dan Walikota Surabaya (baik yang Bambang DH maupun penggantinya). Masih ada beberapa lagi memang, tapi tidak akan seberapa.

Kini, dalam posisi sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), saya lebih banyak lagi mengenal, bergaul dan berinteraksi dengan bupati/walikota. Apalagi saya terus berkeliling Indonesia untuk melihat dan menyelesaikan problem kelistrikan Nusantara.

Dari situ saya mencatat bupati/walikota itu umumnya biasa-biasa saja: banyak berjanji di awalnya, lemah di tengahnya dan menyerah di akhirnya. Saya tidak tahu akan seperti apa Bupati Tuban yang baru terpilih, H. Fathul Huda ini. Apakah juga akan menjadi bupati yang biasa-biasa saja atau akan menjadi bupati yang tergolong sedikit itu. Bahkan jangan-jangan akan jadi bupati yang sama mengecewakannya dengan yang dia gantikan.

Saya tahu dari para wartawan, bahwa Fathul Huda adalah orang yang awalnya tidak punya keinginan sama sekali untuk menjadi bupati. Dia sudah mapan hidupnya dari bisnisnya yang besar. Dia adalah pengusaha yang kaya-raya. Dia juga bukan tipe orang yang gila jabatan. Dia adalah orang yang memilih mengabdikan hidupnya di dunia keagamaan. Juga dunia sosial. Dunia kemasyarakatan. Sekolah-sekolah dia bangun. Juga rumah sakit. Dia yang sudah sukses hidup di dunia sebenarnya hanya ingin lebih banyak memikirkan akherat. Kalau pun berorganisasi, ia adalah Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Tuban.

Tapi sejak enam tahun lalu begitu banyak orang yang menginginkannya jadi bupati Tuban. Itu pun tidak dia respons. Begitu banyak permintaan mencalonkan diri dia abaikan. Tahun lalu permintaan itu diulangi. Juga dia abaikan. Menjelang pendaftaran calon bupati malah dia pergi umroh ke Makkah. Baru ketika, Gus Saladin (KH Sholachuddin, kyai terkemuka dari Tulungagung, putra KH Abdul Jalil Mustaqiem almarhum) meneleponnya dia tidak berkutik.

Ini karena Gus Saladin dia anggap seorang mursyid yang tidak boleh ditolak permintaannya. Konon Gus Saladin lebih hebat dari bapaknya yang hebat itu. Begitu Gus Saladin menugaskannya menjadi bupati Tuban, dia sami’na waatha’na. Dia kembali ke tanah air mendahului jemaah lainnya. Tepat di tanggal penutupan pendaftaran dia tiba di Tuban. Tanpa banyak kampanye dengan mudah dia terpilih dengan angka lebih dari 50%.

Cerita itu saja sudah menarik. Sudah bertolak belakang dengan tokoh yang dia gantikan yang dikenal sangat ambisius akan jabatan. Termasuk nekad mencalonkan diri lagi meski sudah dua kali menjadi bupati hanya untuk mengejar jabatan wakil bupati.
Sebagai sesama orang swasta yang terjun ke pemerintahan, saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan Fathul Huda menjelang pelantikannya 20 Juni besok. Mungkin sama dengan yang saya bayangkan ketika akan dilantik sebagai Dirut PLN: ingin banyak sekali berbuat dan melakukan perombakan di segala bidang.

Tapi, sebentar lagi, setelah dilantik nanti Fahtul Huda akan terkena batunya. Hatinya akan berontak: mengapa tidak boleh melakukan ini, mengapa sulit melakukan itu, mengapa jadinya begini, mengapa kok begitu, mengapa sulit mengganti si Malas, mengapa tidak boleh mengganti si Lamban, mengapa si Licik duduk di sana, mengapa si Banyak Cakap diberi peluang dan mengapa-mengapa lainnya.

Saya perkirakan Fathul Huda akan menghadapi situasi yang jauh lebih buruk dari yang saya hadapi. Di PLN saya mendapat dukungan besar untuk melakukan perubahan besar-besaran. Mengapa” Karena orang-orang PLN itu relatif homogen. Mayoritas mereka adalah sarjana, bahkan sarjana tehnik yang berpikirnya logik. Mereka adalah para lulusan terbaik dari perguruan tinggi terkemuka di republik ini. Sebagai sarjana tehnik logika mereka sangat baik. Sesuatu yang logis pasti diterima. Ide-ide baru yang secara logika masuk akal, langsung ditelan. Mereka memang sudah lama berada dalam situasi birokrasi yang ruwet, tapi dengan modal logika yang sehat, keruwetan itu cepat diurai.

Sedang Fathul Huda akan menghadapi masyarakat yang aneka-ria. Ada petani, pengusaha. Ada politisi ada agamawan. Politisinya dari berbagai kepentingan dan agamawannya dari berbagai aliran. Ada oportunis, ada ekstremis. Ada yang buta huruf, ada yang professor. Ada anak-anak, ada orang jompo. Yang lebih berat lagi Fathul Huda akan berhadapan dengan birokrasinya sendiri. Bukan saja menghadapi bahkan akan menjadi bagian dari birokrasi itu. Di lautan birokrasi seperti itu Fathul Huda akan seperti benda kecil yang dimasukkan dalam kolam keruh birokrasi. Di situlah tantangannya. Fathul Huda bisa jadi kaporit yang meskipun kecil tapi bisa mencuci seluruh kolam. Atau Fathul Huda hanya bisa jadi ikan lele yang justru hidup dari kolam keruh itu. Pilihan lain Fathul Huda yang cemerlang itu hanya akan jadi ikan hias yang tentu saja akan mati kehabisan udara segar.

Birokrasi itu “binatang” yang paling aneh di dunia: kalau diingatkan dia ganti mengingatkan (dengan menunjuk pasal-pasal dalam peraturan yang luar biasa banyaknya). Kalau ditegur dia mengadu ke backingnya. Seorang birokrat biasanya punya backing. Kalau bukan atasannya yang gampang dijilat, tentulah politisi. Atau bahkan dua-duanya. Kalau dikerasi dia mogok secara diam-diam dengan cara menghambat program agar tidak berjalan lancar. Kalau dihalusi dia malas. Kalau dipecat dia menggugat. Dan kalau diberi persoalan dia menghindar.

Intinya: ide baru tidak gampang masuk ke birokrasi. Birokrasi menyenangi banyak program tapi tidak mempersoalkan hasilnya. Proyek tidak boleh hemat. Kalau ada persoalan jangan dihadapi tapi lebih baik dihindari. Dan keputusan harus dibuat mengambang. Pokoknya birokrasi itu punya Tuhan sendiri: tuhannya adalah peraturan. Peraturan yang merugikan sekalipun!

Fathul Huda tentu tahu semua itu. Sebagai pengusaha (dari perdagangan sampai batubara) dia tentu merasakan bagaimana ruwetnya menghadapi birokrasi selama ini. Tapi sebagai pengusaha pula Fathul Huda tentu banyak akal. Kini saya ingin tahu: seberapa banyak akal Fathul Huda yang bisa dipakai untuk mengatasi birokrasinya itu. Apalagi birokrasi di Tuban sudah begitu kuatnya di bawah bupati yang amat birokrat selama 10 tahun.

Yang jelas Fathul Huda sudah punya modal yang luar biasa: tidak takut tidak jadi bupati! Itulah modal nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan nomor lima. Modal-modal lainnya hanyalah nomor-nomor berikutnya. Tidak takut tidak jadi bupati adalah sapu jagat yang akan menyelesaikan banyak persoalan. Apalagi kalau Fathul Huda benar-benar bertekad untuk tidak mengambil gaji (he he gaji bupati tidak ada artinya dengan kekayaannya yang tidak terhitung itu), tidak menerima fasilitas, kendaraan dinas, HP dinas dan seterusnya seperti yang begitu sering dia ungkapkan.

Banyak akal, kaya-raya dan tidak takut tidak jadi bupati. Ini adalah harapan baru bagi kemajuan Tuban yang kaya akan alamnya. Pantai dangkalnya bisa dia jadikan water front yang indah. Pantai dalamnya bisa dia jadikan pelabuhan yang akan memakmurkan. Pelabuhan Surabaya sudah kehilangan masa depannya. Tuban, kalau mau bisa mengambil alihnya!

PDI-Perjuangan sudah dikenal memilki banyak bupati/walikota yang hebat: Surabaya, Solo, Sragen. Muhammadiyah juga sudah punya Masfuk. Kini PKB punya tiga yang menonjol: di Banyuwangi, Kebumen dan Tuban. Akankah tiga bupati ini bisa membuktikan bahwa tokoh Nahdliyyin juga bisa jadi pimpinan daerah yang menonjol?

Tapi birokrasi akan dengan mudah menenggelamkan mimpi-mimpi mereka dan mimpi besar Fathul Huda di Tuban.

Di Tubanlah kita akan menyaksikan pertunjukan yang sangat menarik selama lima tahun ke depan. Pertunjukan kecerdikan lawan keruwetan. Fathul Huda bisa memenangkannya, dikalahkannya atau hanya akan jadi bagian dari pertunjukan itu sendiri: sebuah pertunjukan yang panjang dan melelahkan!
By Dahlan Iskan, Dirut PLN

Source : Radar Bogor

Posted with WordPress for BlackBerry.

Sukses Reformasi Birokrasi amat Tergantung Pemimpin Berkuasa

YOGYAKARTA–MICOM: Keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia sangat tergantung pemimpin yang sedang berkuasa, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Anggito Abimanyu.

“Dengan kata lain sebagus apa pun sistem yang diterapkan tetap saja bergantung kepada siapa pejabat yang memimpin instansi tersebut,” kata Anggito pada peluncuran buku karyanya berjudul Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal di Yogyakarta, Rabu (25/5).

Menurut dia, reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan yang jujur, tegas, dan visioner merupakan syarat penting dalam mengubah cara pikir birokrat.

“Namun yang sering mengganggu adalah budaya `ewuh pakewuh` dan comfort zone. Hal itu menyebabkan sumber daya manusia yang berani mengambil keputusan dan visioner harus tersingkir atau dimutasi,” katanya.

Ia mengatakan, trauma masa lalu seperti BLBI dan krisis serta agresivitas pengawas seperti KPK, BPK, dan kejaksaan mengakibatkan kelambatan dalam pengambilan keputusan.

“Khusus reformasi perpajakan perlu terus ditingkatkan. Munculnya beberapa masalah, seperti kasus mafia pajak dan Gayus Tambunan membuat kebutuhan untuk meneruskan reformasi perpajakan menjadi isu penting,” katanya.

Selain itu, tantangan terbesar untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada institusi perpajakan juga masih belum terpenuhi.

“Dalam menarik pajak, perlu dipertimbangkan beberapa hal agar sesuai dengan tujuan lain, yakni tetap mendorong investasi,” kata mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Edy Suandi Hamid mengatakan, tulisan Anggito baik ketika masih berada di lingkaran birokrasi maupun di kampus tetap konsisten dilakukan secara santun.

“Tulisan Anggito tidak menggurui dan santun. Dalam tulisannya Anggito tidak takut berseberangan dengan pendapat ekonom lain,” katanya. (Ant/OL-12)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Menilai Para Presiden Kita

Menurut survei Indo Barometer, 40,9 persen responden menilai kondisi era Orde Baru lebih baik dibandingkan dua era lainnya. Hanya 22,8 persen yang menilai era Reformasi lebih baik, dan 3,3 persen Orde Lama lebih baik. Survei berlangsung 25 April-4 Mei 2011 dengan 1.200 responden.

Menurut 36,5 persen responden, Soeharto adalah presiden paling disukai dan SBY di urutan kedua (20,9 persen). Selanjutnya adalah Soekarno (9,8 persen), Megawati (9,2 persen), Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

Wajar kalau kemudian timbul reaksi menolak hasil survei itu dengan berbagai argumentasi, antara lain bahwa remaja usia di bawah 20 tahun tidak mengetahui bahwa pemerintah Orde Baru itu otoriter dan tidak menghormati HAM.

Terpopuler atau terbaik?

Menurut survei Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (2007, dengan 1.200 responden), 33 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden terbaik, 28 persen memilih Bung Karno. Selanjutnya ialah SBY, Megawati, Habibie, dan Gus Dur. Harian Kompas pernah melakukan survei serupa dan, seingat saya, hasilnya tidak banyak berbeda.

Saat ini sejumlah besar warga masyarakat memang berpendapat bahwa Pak Harto adalah presiden yang paling disukai, bahkan sebagian menganggap sebagai yang terbaik. Tentu siapa pun boleh tidak setuju, tetapi kita juga harus menghormati pendapat masyarakat tersebut.

Di Amerika Serikat ada penilaian oleh para ahli tentang siapa presiden terbaik di antara 40-an nama. Ternyata presiden yang disukai rakyat belum tentu baik di mata para ahli. Presiden Truman yang tidak populer, oleh para ahli, dinilai sebagai salah satu presiden terbaik.

Indonesia tampaknya perlu juga para ahli untuk menilai prestasi para presiden kita. Ahli itu beragam dengan latar belakang berbagai ilmu, seperti ekonomi, hukum dan HAM, budaya, sejarah, politik, luar negeri, militer, komunikasi, psikologi. Dengan demikian, kita bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan presiden kita.

Tak ada yang sempurna

Tentu tidak ada presiden yang sempurna. Prestasinya di satu aspek belum berarti juga baik pada aspek lain. Pak Harto punya catatan hitam dalam masalah HAM dan demokrasi, juga dianggap sebagai presiden otoriter. Bung Karno pada tahun-tahun terakhir juga dianggap otoriter. Pak Habibie dicatat karena memberi kebebasan kepada pers. Gus Dur dikenang sebagai pejuang HAM dan demokrasi. Kebijakannya terhadap warga Tionghoa tidak akan mereka lupakan. Walau terkait dengan peristiwa 27 Juli 1996 karena jabatan, SBY secara umum tidak dianggap sebagai pelanggar HAM berat. Bu Mega mendapat dukungan kuat karena berani melawan pemerintah otoriter Orde Baru.

Walau berjasa besar membangun bangsa, Bung Karno dinilai gagal membangun ekonomi. Sebaliknya, Pak Harto dianggap berhasil memajukan ekonomi. Ironisnya, Pak Harto justru jatuh karena masalah ekonomi saat terjadi krisis moneter 1997. Pak Habibie berhasil menurunkan nilai dollar yang meroket dalam waktu relatif singkat. Gus Dur belum banyak melakukan kebijakan berarti untuk ekonomi.

Bagi sejumlah ekonom pendukung ekonomi konstitusi, kebijakan ekonomi Pak Harto telah membuat kita tidak siap menghadapi persaingan global, bahkan tidak sesuai UUD 1945. Menurut Kwik Kian Gie, ada buku karya ilmuwan AS yang mengungkap bahwa sejak 1967 Indonesia telah dikavling perusahaan multinasional sepengetahuan pemerintah.

Kita tidak lupa sikap Camdessus yang tangannya bersilang di dada saat menyaksikan Pak Harto menandatangani dokumen kesepakatan dengan IMF dan membuat kita terikat. Bu Mega atas saran Menkeu Boediono terpaksa mengikuti instruksi IMF untuk menjual BCA dengan harga Rp 6 triliun, padahal di dalamnya ada pengakuan bahwa RI berutang lebih dari Rp 50 triliun kepada BCA.

Kondisi ekonomi kita yang ada sekarang adalah konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi rezim Pak Harto. Pemihakan pemerintah kepada para pengusaha kuat berlangsung sejak era Pak Harto, yang berbuah pada kesenjangan lebar antara yang kaya dan miskin. Lebih dari 20 juta hektar lahan dikuasai sekitar 250 perusahaan, sedangkan lebih dari 24 juta petani hanya menguasai 12 juta hektar lahan. Ironisnya, kebijakan ini masih terus berjalan.

Kemandirian bangsa

Kita mengagumi kehebatan China dalam memproduksi berbagai barang yang sanggup bersaing di pasar dunia. Tetapi, kita mungkin tidak tahu bagaimana mereka berjuang mempersiapkan kemandirian itu. China serius mempersiapkan tenaga ahli mereka untuk bisa menguasai berbagai bidang keahlian.

Selain mengirim puluhan ribu ahli ke AS dan Eropa untuk belajar, mereka melatih tenaga ahli untuk menangani berbagai proyek canggih berukuran besar. Tenaga ahli ekspatriat hanya dilibatkan secara terbatas. Semua dibiayai dengan dana sendiri.

Tiga puluh tahun lalu kita punya menteri dengan tugas mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Sayang sekali program hebat itu hanya bertahan lima tahun. Tidak jelas mengapa pemerintah tidak meneruskan kebijakan positif itu.

Para tenaga ahli di Indonesia tidak didukung pemerintah seperti tenaga ahli China. Proyek-proyek canggih dan berukuran besar dibiayai pinjaman dana luar negeri yang sebagian besar kembali lagi ke luar negeri untuk membiayai tenaga ahli dan membeli barang-barang. Kondisi semacam itu ditambah sikap penurut para birokrat terhadap pihak asing, tidak mampu menumbuhkan kemandirian ahli kita.

Reformasi birokrasi gagal?

Birokrasi pemerintah yang tidak efektif dan tidak efisien sudah mulai sejak era Orde Baru bahkan mungkin sebelumnya. Reformasi birokrasi menjadi salah satu amanat gerakan reformasi yang tertuang dalam jargon ”Basmi KKN”.

Dalam pidato di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 19 Agustus 2009, Presiden SBY menyatakan bahwa program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan bertahap. Program selesai untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada 2011.

Namun, sampai kini kita masih menyaksikan banyak contoh program reformasi birokrasi itu belum berhasil. Salah satu indikasinya ialah tertangkapnya Sesmenpora dengan barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar dan uang tunai ratusan ribu dollar Singapura di kantornya.

Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Politik Indonesia Ibarat Tubuh Tanpa Kepala

JAKARTA–MICOM: Pascareformasi 1998, perpolitikan Indonesia ditandai oleh politik yang miskin gagasan dan tanpa akal sehat. Budayawan Rocky Gerung menyebut wajah politik yang demikian sebagai ‘tubuh tanpa kepala’.

“Ketiadaan gagasan menjadi ciri politik sekarang,” tegas Rocky Gerung saat peluncuran tiga buku Goenawan Mohamad, di Jakarta, Sabtu (21/5).

Melihat jauh ke belakang, Rocky membandingkan situasi pascareformasi dengan masa awal berdirinya Indonesia. Sosok Soekarno, Tan Malaka, Sutan Sjahrir merupakan sosok pelaku politik yang sekaligus pemikir. “Ketokohan mereka juga selaras dengan ide politik mereka.” Pascareformasi, tokoh politik yang memiliki bangunan ide politik tampak diwarisi oleh Gus Dur.

Refleksi Rocky yang demikian bertumpu pada satu buku terbaru Goenawan Mohamad berjudul, ‘Tokoh+Politik’. Goenawan Mohamad meluncurkan tiga buku, yaitu Tokoh+Politik, Indonesia/Proses, dan Marxisme Seni Pembebasan. Setelah penerbitan buku itu, akan menyusul penerbitan 9 buku lain karya Goenawan Mohamad pada 2011.

Rocky menegaskan bahwa politik Indonesia sesungguhnya adalah politik ide. Hal ini ditandai oleh adanya perbedaan gagasan antara para tokoh politik seperti Soekarno, Tan Malaka, dan Sjahrir. Perbedaan gagasan itu tampak ketika masing-masing tokoh berupaya mendefinisikan ‘rakyat’.

Bagi Soekarno, ‘rakyat’ adalah mereka yang dapat bersatu. Bagi Tan Malaka, ‘rakyat’ adalah mereka yang dapat dimobilisasi. Bagi Sjahrir, ‘rakyat’ adalah mereka yang berpeluang mendapatkan pendidikan. “Mereka memang berbeda, tetapi antara mereka ada transaksi pemikiran,” imbuh Rocky.

Ketiadaan ide merupakan penanda bahwa Indonesia sudah kekurangan imajinasi. Imajinasi merupakan sarana untuk memecah kebuntuan ide demi mewujudkan politik yang penuh harapan. “Dalam situasi demikian, kita membutuhkan suatu proposal yang masuk akal demi perubahan. Itulah politik harapan,” ucap Rocky.

Ciri politik harapan ditandai oleh adanya penggunaan akal sehat dalam berpolitik. Politik akal sehat adalah politik yang berlandaskan argumentasi. “Argumentasi menjadi satu-satunya mata uang politik, bukan dengan modal atau moral,” tegas Rocky.

Di sisi lain, menyikapi kondisi yang tengah terjadi, Rocky menilai bahwa untuk menjawab kebuntuan politik Indonesia, tidak hanya dijawab dengan kekuatan ide. “Kekuataan ide memerlukan juga aktivitas politik yang riil,” simpul Rocky. (Dvd/OL-8)

Source : media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.