Kemendagri Sebaiknya Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri sebaiknya turun tangan untuk memastikan penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2017 mempercepat pembahasan naskah perjanjian hibah daerah. Tekanan pusat diyakini dapat mempercepat pendanaan Pilkada 2017 sebelum batas waktunya.

Batas waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU setempat adalah Minggu (22/5) depan.

Sementara itu, hingga Rabu (11/5), berdasarkan informasi dari KPU, baru 50 dari 101 kepala daerah yang menggelar Pilkada 2017 menandatangani NPHD dengan KPU setempat. NPHD berisi total anggaran untuk KPU guna penyelenggaraan pilkada dan menjadi syarat sebelum anggaran Pilkada 2017 dicairkan dari kas pemerintah daerah ke kas KPU.
Continue reading

Rapat KIP dan Kemendagri Singgung Soal PJ Gubernur

JAKARTA- Setelah sempat terhenti karena salat Jumat, Rapat membahas pilkada di Aceh di Kementerian Dalam Negeri kembali berlanjut. Selain soal anggaran,  disinggung pula soal PJ Gubernur Aceh sebagai konsekuensi dari molornya hari pencoblosan pemilihan gubernur baru.

Anggota Komisioner KIP Robby Saputra yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, rapat tersebut hadiri Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Anggaran, Kementerian Menkopolhukam, Kesbangpol, KPU, KIP Kabupaten/kota dan perwakilan Pemeritah Aceh.

“Saya belum bisa cerita banyak. Ini pertemuan belum selesai,” kata Robby ketika dihubungi dari Banda Aceh, Jumat (11/11/2011).

Ditanya soal topik pembahasan, Robby mengatakan, diantaranya anggaran dan implikasi hukum dari molornya pilkada yang melewati hari berakhirnya masa jabatan gubernur sekarang pada 8 Pebruari 2012.

Apakah soal Penjabat Gubernur ikut dibahas. “Iya, ada disinggung, tapi itu kewenangan Kemendagri, bukan KIP” kata Robby.  

Kemarin, KIP Aceh juga bertemu dengan KPU membahas tahapan penyesuaian pilkada seperti diperintahkan dalam keputusan sela Mahkamah Konstitusi.

Usai pertemuan itu ditetapkan kalau hari pencoblosan pilkada jatuh pada 16 Februari 2012. Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur Aceh berakhir pada 8 Februari 2012.”Yang pasti, dengan tahapan seperti ini akan ada Pj Gubernur,” kata Ilham Saputra, Wakil Ketua KIP Aceh.[]

Terkait Pj Gubernur, kata Ilham, itu bukan kewenangan KIP melainkan Kemendagri.”Yang pasti, dengan akses seperti ini, akan ada Pj,”katanya.[]

Source : Atjeh Post

Posted with WordPress for BlackBerry.