LSI Network: Kasus Akil Jangan Bikin Pilkada Dihapus

VIVAnews – Sejumlah pihak mengusulkan agar pilkada langsung dihapus dan kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan ke DPRD menyusul terungkapnya dua kasus suap sengketa pilkada yang membuat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar mendekam di Rutan KPK.

Pilkada langsung yang melibatkan rakyat dianggap rentan praktik suap-menyuap, dan pelaksanaannya memboroskan keuangan negara. Namun wacana ini ditentang oleh Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Network Toto Izul Fatah. Ia menilai gagasan itu sebagai sikap reaktif dan respons tidak cerdas.
Continue reading

Catatan Politik Aceh 2012: Antara Fragmentasi dan Jebakan Korupsi

Tahun 2012 menjadi tahun yang sangat penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan masa depan Aceh. Pada tahun inilah, pemilihan kepala daerah (pilkada) kedua sejak masa damai digelar. Pemerintahan baru pun dihasilkan. Terpilihnya pemerintahan baru hanyalah titik awal. Setumpuk persoalan politik menunggu sentuhan pemerintahan ini.

Pilkada Aceh 2012 ditandai dengan kemenangan pasangan yang diusung Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf , sebagai nahkoda Aceh yang baru untuk periode 2012-2017. Pasangan tersebut meraih suara 1.327.695 atau 55,78 persen dari total suara sah 2.457.196. C alon gubernur petahana yang maju dari jalur perseorangan, Irwandi Yusuf, yang berpasangan dengan Muhyan Yunan, hanya menempati posisi kedua dengan perolehan suara 694.515 atau 29,8 persen.

Continue reading

Masyarakat akan Cari Parpol Alternatif

JAKARTA–MICOM: Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali berpendapat, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik besar dan bermasalah akan menyebabkan masyarakat mencari alternatif partai baru yang lebih menjanjikan.

“Ada sebuah rolling party pada partai besar dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, sehingga masyarakat akan mencari alternatif partai baru dan tidak memilih (golput),” kata Effendi, Rabu (14/3).

Bahkan, lanjut dia, sekitar 66,7 persen masyarakat diprediksi akan keluar dari partai besar yang tengah dirudung masalah, seperti Partai Demokrat.

“Ada sebagian mereka yang keluar ini akan kembali ke partai sebelumnya, seperti PDIP, Golkar dan lainnya,” katanya seraya mengatakan ada sinisme dari masyarakat terhadap partai besar yang selama ini membuat iklan soal pemberantasan korupsi, tetapi dalam kenyataannya banyak kadernya yang terlibat kasus korupsi.

Selain kembali ke partainya masing-masing, lanjut dia, ada sebagian mereka juga akan mencari partai baru yang lebih menjanjikan dan populer seperti Partai NasDem yang mengusung Gerakan Perubahan.

“Partai berjargon restorasi Indonesia itu selalu concern terhadap isu-isu aktual, sehingga membuat masyarakat tertarik. Terlebih Partai NasDem nasionalis dan populer,” katanya.

Dalam survei ini, hanya Partai Golkar dan Partai NasDem yang mengalami kenaikan dari survei LSI sebelumnya. Golkar naik dari 15,5 persen dan Nasdem dari 1,6 persen. (Ant/OL-04)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Korupsi di DPR Makin Ganas

Jakarta,Kompas – Praktik korupsi di lembaga legislatif saat ini ditengarai semakin ganas. Politisi instan juga semakin banyak. Perbaikan partai politik, terutama terkait transparansi keuangan partai dan pengukuran kinerja kadernya, menjadi jalan utama memperbaiki kondisi Dewan Perwakilan Rakyat.

Kondisi itu mengemuka dalam diskusi tentang DPR yang terbelit korupsi di Redaksi Kompas, Jakarta, Selasa (28/2). Diskusi dipandu Teten Masduki dari Transparency International Indonesia. Narasumber yang tampil adalah Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, Haryatmoko (ahli etika dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta), Akhiar Salmi (ahli hukum pidana korupsi dari Universitas Indonesia, Jakarta), Sebastian Salang (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), dan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, Eva Kusuma Sundari.

Narasumber dan pemandu sepakat, perilaku koruptif yang ganas di DPR itu terungkap jelas di media massa, dengan banyaknya anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi. Semakin banyak dan beragam pula kasus korupsi yang terungkap di DPR.

Eva tak menampik sinyalemen korupsi di DPR makin marak dan masif. Kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang wakil rakyat di DPR yang beragam. Apalagi, anggota DPR harus berburu modal untuk mengamankan posisinya pada Pemilu 2014.

Tegang cari uang

”Saat kembali masuk DPR tahun 2009, saya melihat ada perubahan manajemen partai dibandingkan periode sebelumnya. Sekarang semua orang, baik untuk perseorangan maupun partai, sudah tegang mencari uang untuk pemilu. Pembicaraan tentang kebangsaan sangat sulit ditemukan. Politik untuk pengabdian hampir tidak terlihat,” kata Eva.

Becermin dari kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Teten menilai, korupsi di DPR sudah amat memprihatinkan. Dari kasus itu terlihat, anggota DPR ikut mengatur pelaksanaan proyek di kementerian atau lembaga dan kemudian mendapatkan uang dari kegiatan itu.

Menurut Eva, ada tiga hal yang membuat wakil rakyat terjerat korupsi, yaitu pembiayaan partai, sistem pemilu dengan memakai suara terbanyak yang membuat biaya politik semakin tinggi, dan lingkungan.

Pada Pemilu 2004, Eva mengaku menghabiskan Rp 225 juta untuk kampanye, dengan Rp 75 juta di antaranya dipakai untuk sumbangan kepada partai. Namun, biaya itu melonjak pada Pemilu 2009. ”Dahulu, pemilih sudah senang jika dikunjungi dan disapa. Namun, sekarang, hal itu tidak cukup lagi,” ucapnya.

Di saat yang sama, fraksi di DPR juga belum memiliki indikator kinerja untuk menilai para kadernya. Akibatnya, siapa yang menyumbang partai paling banyak cenderung dapat dekat dengan elite partai dan lebih diperhitungkan.

Tertutupnya pengelolaan keuangan partai, lanjut Sebastian, membuat parpol memberi ruang yang besar kepada kadernya untuk terjebak dalam korupsi. Pasalnya, partai meminta kadernya untuk memberikan sumbangan, baik secara rutin maupun jika ada kegiatan.

”Sumbangan itu menentukan kedekatan dan akhirnya besarnya pengaruh yang dimiliki seorang anggota DPR. Orang lalu menggunakan pengaruhnya, antara lain dengan duduk di Badan Anggaran DPR,” ujar Sebastian.

Korupsi di DPR, kata Sebastian, sekarang dilakukan dengan memborong berbagai proyek di APBN. Sejumlah calo memberikan uang kepada pejabat di kementerian atau lembaga untuk mendapatkan sejumlah proyek. Uang itu juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR agar mereka menyetujui sejumlah proyek. Dalam kondisi ini, lelang hanya menjadi formalitas.

”Saya bingung, dari mana memperbaiki DPR. Jalan paling mungkin, dengan mendorong parpol membuat rancangan anggaran selama periode tertentu seperti satu tahun, dan bagaimana memenuhinya. Rancangan itu lalu diumumkan ke publik.” tutur Sebastian.

Ia melanjutkan, ”Tentang perbaikan sistem pemilu atau lingkungan, selama masih banyak politisi instan, semua dapat diakali.” Politisi saat ini umumnya bukan orang yang bekerja keras dan mengakar di masyarakat. Mereka pun cenderung memakai uang untuk meraih dukungan.

Mentalitas instan dalam politik, lanjut Haryatmoko, juga dipicu oleh tingginya ketidakpastian politik. DPR pun menjadi tidak peka terhadap aspirasi konstituennya.

Korupsi di DPR pun kini berkembang menjadi korupsi kartel elite. Korupsi kartel elite ini biasanya mendapatkan dukungan jaringan politik (parpol), ekonomi (pengusaha), aparat penegak hukum, dan birokrasi.

Suburkan korupsi

Agus Santoso mengakui, proses demokrasi yang berkembang di Indonesia justru menyuburkan korupsi. Demokrasi yang dalam alam teoretis mengandung unsur musyawarah, dalam praktiknya menjelma menjadi negosiasi berdasarkan uang. Akibatnya, banyak keputusan di lembaga legislatif tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, tetapi pada berapa besar uang yang bisa diperoleh anggota DPR.

Sudah jadi rahasia umum, jika sebuah lembaga ingin menyelesaikan legislasi yang terkait dengan lembaganya, mereka harus menyediakan dana untuk kegiatan anggota DPR. Menurut Agus, dana itu biasanya dianggarkan dalam pos sosialisasi yang hanyalah formalitas. Lembaga pemerintah di daerah juga diduga kerap dimanfaatkan anggota DPR.

Menurut Agus, dari ribuan transaksi mencurigakan yang dianalisis, PPATK menemukan pola tertentu dalam proses korupsi. Satu temuan PPATK adalah tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh lembaga yang sebagian besar pegawainya berhubungan sejak remaja. Mereka juga kuat ”melindungi” korupsi.

Akhiar mengingatkan, hakikat wakil rakyat adalah menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi warga yang diwakilinya. Wakil rakyat yang terlibat korupsi adalah orang yang tidak memahami amanahnya.

Akhiar pun menyarankan adanya waris pidana untuk pelaku korupsi. Anak atau keluarga pelaku korupsi harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara dari pelaku yang sudah terbukti. Sebab, jika tidak terungkap, anak dan keluargalah yang menikmati hasil korupsi. (ANA/NWO/FAJ/TRA)

Source : Kompas.com

Partai Politik dan Kedustaan

“Jika syarat masuk surga itu harus masuk partai politik, saya lebih memilih tak mau menjadi anggota partai politik.” Pernyataan Thomas Jefferson itu mendekati sinisme yang berkembang di Indonesia saat ini, yang memandang partai politik dalam konotasi peyoratif.

Sinisme itu meluas seiring dengan tendensi keserbahadiran partai merecoki segala bidang kehidupan dengan menampakkan diri dalam wajah ”kebebalan keburukan” (banality of evil). Politik sebagai arena pertukaran gagasan bijak, perjuangan aspirasi rakyat, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik diselewengkan oleh parpol menjadi arena penampakan kedangkalan berpikir, transaksi kepentingan pragmatis, korupsi, pengingkaran, dan pembohongan publik.

Elite partai yang mestinya menjadi garda res publika (urusan publik) justru menjadi simpul terlemah dari kehidupan negeri. Meminjam ungkapan Sayidina Ali, ”Sesungguhnya golongan elite ini adalah yang paling memberatkan wali negeri dalam masa kemakmuran, paling kecil memberikan bantuan saat terjadi musibah, paling tidak menyukai keadilan, paling banyak permintaannya secara terus-menerus, tetapi paling sedikit rasa terima kasihnya jika diberi, paling tidak siap menerima alasan jika ditolak, dan paling lemah kesabarannya jika berhadapan dengan berbagai bencana.”

Sebagai sumber pemasok kepemimpinan negara, perilaku politisi bahkan belum memiliki prasyarat mendasar untuk bisa mewakili masyarakat manusia. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan kebaikan dengan keburukan.

Pangkalnya adalah dusta

Pangkal dari semua keburukan itu adalah dusta. Sedemikian rupa sehingga, menurut resep pertobatan Nabi Muhammad, hal-hal negatif lain masih bisa dimaafkan sejauh tidak melakukan ”dusta”. Celakanya, pada titik inilah jantung krisis kenegaraan kita bermula.

Dusta mendarahi republik ini dari hulu sampai hilir. Kesibukan para calon pemimpin politik bukanlah menawarkan isi, melainkan kemasan; bukanlah mendalami basis moral dan visi republik, melainkan sekadar memperhatikan hasil rekayasa survei. Partai tidak didirikan sebagai perwujudan dari aspirasi dan perjuangan kolektif, melainkan sebagai alat mobilisasi dukungan elite politik.

Pemilu tidak menjadi sarana rakyat untuk menghukum para politisi khianat lewat jaminan penghitungan suara yang fair, melainkan jadi alat pengukuhan kembali para politisi pendulang ulang. Para kepala daerah lebih disibukkan untuk membayar utang-utang politik ketimbang memperhatikan pelayanan publik.

Dalam masalah dusta politik itu, saat ini Partai Demokrat yang paling sering dituduh karena perilaku sejumlah kadernya. Sebagai pemenang pemilu legislatif dan presiden, Partai Demokrat paling bertanggung jawab menentukan hitam-putihnya Republik saat ini. Tanggung jawab itu setidaknya menyangkut pemenuhan janji kampanyenya.

Partai inilah yang dalam janjinya paling lantang mengatakan ”tidak” pada korupsi. Nyatanya, orang lingkaran inti partai ini satu per satu terbongkar menjadi bagian dari sindikat korupsi. Tidak hanya berhenti pada korupsi, orang-orang ini juga secara dingin memperlihatkan ketegaannya untuk berdusta, membohongi nalar publik.

Kian hari kian terungkap, barangsiapa menciptakan drama pantas mendapatkan karma. Bahwa, sesuatu kekuasaan yang dimulai dengan dusta bisa melahirkan efek peniruan di tingkat bawah, sehingga beranak pinak menjadi keluarga besar ”partai dusta”. Spiral dusta ini pada akhirnya akan berbalik arah merongrong wibawa kekuasaan, yang diindikasikan oleh merosotnya kepercayaan publik kepada Presiden.

Negara ini tak bisa dipimpin dusta. Sekali kita menggunakan kebohongan sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan, manipulasi dan destruksi menjadi tak terelakkan sebagai praktik memimpin. Hasil akhir tindak kebohongan ini adalah pengabaian rakyat dan ketidakpercayaan secara berkelanjutan.

Kepercayaan publik itu merupakan pertaruhan Republik. Presiden Jerman Christian Wulff baru saja mundur dari jabatannya hanya karena menerima fasilitas saat meminjam dana dari bank untuk mencicil rumah sebelum menjadi presiden. Pengunduran diri itu ia pilih demi mempertahankan kepercayaan publik pada politik, khususnya kepada Kanselir Angela Merkel yang tengah bergelut agar Jerman bisa keluar dari krisis utang di zona euro.

Di dalam politik, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan republik. Karena itu, setiap pemimpin politik harus berjiwa besar, siap mengorbankan apa pun demi kebaikan bangsa dan negara. Politisi kerdil, yang hanya memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya, dan untuk itu tega berkhianat dan membohongi publik, tak pantas berambisi memimpin republik ini.

Rantai terlemah dari demokrasi Indonesia saat ini adalah mediokritas dan dekadensi golongan politik: miskin gagasan, miskin etika, miskin pelayanan. Situasi inilah yang melahirkan apatisme dan sinisme publik pada politik.

Situasi demikian amat merisaukan. Seperti diingatkan Robert Maynard Hutchins, ”Kematian demokrasi bukanlah karena pembunuhan oleh penyergapan secara tiba-tiba, tetapi merupakan kepunahan secara perlahan yang disebabkan oleh apatis, ketakhirauan, dan kemelaratan.”

Yudi Latif Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Bola Api Turbulensi Partai Demokrat

Tidak berlebihan kalau dikatakan kedigdayaan Partai Demokrat seakan mampu menundukkan kemustahilan. Sebagai parpol yang berumur di bawah lima tahun, pengurusnya belum lengkap, dan mesin partai belum bekerja penuh, Partai Demokrat mampu merebut hati pemilih sehingga mendapatkan dukungan 7 persen dalam pemilu legislatif tahun 2004. Bahkan, lima tahun kemudian kemenangannya hampir 300 persen dari pemilu sebelumnya. Kemampuan melawan anomali dan mengalahkan kemuskilan tersebut adalah daya tarik pendiri, penggagas, sekaligus Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. Ia tokoh populis yang berkat perilaku yang amat santun berhasil memesona rakyat sehingga pemilih percaya kepada janji-janjinya.

Publik semakin kepincut karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan dengan tegas sanggup menjadi panglima perang melawan kejahatan luar biasa yang disebut korupsi. Citra sebagai partai yang memusuhi korupsi masih melekat di pelupuk mata publik melalui akting beberapa kader terbaik di televisi, seperti Anas Urbaningrum, Ibas, Andi Mallarengeng, dan Angelina Sondakh, yang dengan lantang mengucapkan kata-kata: ”nyatakan tidak terhadap korupsi”. Suara itu masih terngiang di telinga masyarakat. Partai Demokrat dengan SBY-nya menjadi darling-nya publik.

Namun, ternyata citra dan reputasi bukanlah kenyataan. Imaji dan fantasi hanya bayang-bayang. Mereka itu bukan hakiki yang mempunyai watak. Politik tanpa karakter serta hanya mengandalkan sensasi dan eksploitasi daya tarik ilusi dan mimpi ternyata tidak tahan uji. Kasus dugaan korupsi wisma atlet yang melibatkan secara langsung kader-kader penting Partai Demokrat, dan kemungkinan besar juga melibatkan kader-kader partai lain, telah merontokkan reputasi yang dibangun atas dasar fiksi.

Pamor Partai Demokrat pudar dan buram. Berbagai survei menunjukkan tingkat popularitas partai ini (bahkan mungkin tingkat elektabilitasnya kalau dilakukan pemilu saat ini) merosot dari sekitar 20 persen menjadi lebih kurang 13-14 persen saja. Kemelut partai ini tentu akan dimanfaatkan partai lain. Namun, tidak sesederhana itu mengingat kredibilitas parpol kompetitor tak lebih baik daripada Partai Demokrat. Tak ada jaminan pemilih partai ini akan lari ke partai lain. Kemungkinan mereka justru tidak memilih.

Sejalan dengan merosotnya pamor Partai Demokrat, meluncur pula gengsi dan reputasi SBY. Bukan disebabkan pudarnya partai ini, melainkan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Popularitas SBY meluncur dari sekitar 60 persen menjadi 50 persen. Memang tidak sedramatis kemerosotan partai, tetapi hal itu juga menunjukkan kegagalan pemerintahan memenuhi harapan publik.

Rakyat bersuara dengan nyaring meskipun letih bahwa peran negara nyaris nihil, negara autopilot, dan ungkapan sejenis yang menunjukkan rakyat sangat kecewa dengan kinerja pemerintah. Namun, yang menyedihkan, tiada tanda-tanda negara mempunyai niat sungguh-sungguh mengelola kekuasaan yang dipercayakan rakyat secara amanah.

Oleh karena itu, tanggung jawab SBY dalam mengatasi gonjang-ganjing Partai Demokrat tidak cukup hanya berkisar menyelamatkan partai atau secara lebih sempit terfokus kepada nasib ketua umum. Urusan Anas Urbaningrum bagi SBY seharusnya sangat sederhana. SBY sebagai pemimpin beberapa lembaga internal Partai Demokrat, seperti Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pembina, kapan saja dapat dengan mudah menentukan nasib Anas. Melalui institusi-institusi tersebut, SBY dapat secara elegan mengundurkan ketua umum tanpa dituduh sewenang-wenang oleh pendukung Anas. Namun, dengan syarat, SBY harus adil, tegas, dan bermartabat. Siapa pun yang melanggar etik dan hukum harus ditindak.

Kemelut Partai Demokrat kali ini tidak dapat diatasi dengan manuver taktikal dan kutak-kutik politik. Langkah itu hanya cara mengakali kematian partai yang hasilnya akan sia-sia.

Namun, isu yang jauh lebih serius dan mencemaskan yang dipicu oleh dugaan skandal korupsi wisma atlet tidak hanya mengakibatkan kredibilitas lembaga negara dan politik semakin merosot, tetapi juga dapat dipastikan kepercayaan publik terhadap demokrasi bertambah melorot. Tertib politik yang secara intrinsik mengandung nilai-nilai peradaban akan ditinggalkan publik.

Kegagalan pemerintahan yang demokratis dapat dipastikan. Mereka yang semula yakin dan bahkan mati-matian mempertahankan demokrasi akan semakin berkurang. Akibat yang membuat miris, masyarakat akan memilih tatanan politik lain yang dianggap dapat memenuhi harapan publik. Padahal, pilihan hanya satu: kembalinya sistem otoritarian atau anarki sosial. Pilihan yang mematikan.

Skenario akan semakin apokaliptik karena merebaknya berbagai konflik vertikal dan horizontal telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama. Peristiwa itu juga mengungkapkan kenyataan merosotnya tingkat saling percaya sesama warga. Modal sosial yang semula dapat dijadikan bantalan perubahan transformasi akhir-akhir ini tergerus oleh reformasi yang disesatkan elite politik.

Oleh karena itu, dalam mengelola musibah Partai Demokrat, SBY diharapkan dapat melakukannya dengan perspektif kepentingan bangsa dan negara. Membiarkan kemelut Partai Demokrat menjadi bola api liar sama saja dengan membumihanguskan demokrasi di Indonesia.

J Kristiadi Peneliti Senior CSIS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

SBY Akui Dukungan Menurun

Bogor, Kompas – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kadernya menimbulkan ekses menurunnya dukungan publik terhadap Demokrat. Ada desakan dari kader di daerah yang menginginkan pembersihan internal.

”Dukungan publik terhadap Partai Demokrat menurun. Itu fakta, itu realitas. Saya lebih bagus mengakui semua itu sebagai realitas yang dihadapi Partai Demokrat,” kata Yudhoyono seusai menerima sembilan pendiri dan deklarator, Minggu (5/2), di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.

Pendiri dan deklarator yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ventje Rumangkang, Sutan Bhatoegana, Irzan Tandjung, Tata Mustakim, Denny Sutan, Markus Selano, Husein Abdul Aziz, Reza Ali, dan Rizald Max Rompas.

Selain menyampaikan keprihatinan atas perilaku sejumlah kader partai yang dinilai menyimpang dari garis politik partai, mereka juga merekomendasikan Yudhoyono untuk turun tangan membenahi dan menyelamatkan Demokrat ke depan. Hal serupa menjadi rekomendasi sejumlah pimpinan partai di daerah.

Yudhoyono memberikan pemahaman kepada para kader bahwa inti persoalan yang dihadapi Demokrat adalah pelanggaran hukum oleh sejumlah kader Demokrat. Ia menegaskan, dugaan korupsi yang dilakukan kader itu bukan garis kebijakan partai.

”Semua kader PD harus memahami situasi dan masalah yang sebenarnya. Jangan dipindahkan masalah ini, jangan digeser isu ini seolah-olah ada konflik di internal PD,” katanya.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Januari-Februari 2012, yang dirilis Minggu, juga memperlihatkan dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat yang terus menurun. Pada Januari 2011, Partai Demokrat masih mendapat dukungan 20,5 persen responden. Pada Juni, dukungan turun menjadi 15,5 persen dan Oktober 16,5 persen.

Pada survei terakhir, Januari-Februari 2012, dukungan itu kembali turun menjadi 13,7 persen. Setidaknya, dari 1.200 responden yang berasal dari 33 provinsi, 13,7 persen saja yang masih memilih Demokrat.

”Saat ditanya, jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang dipilih, hanya 13,7 persen responden yang memilih Demokrat,” kata Barkah Pattimahu, peneliti LSI. Partai Demokrat di posisi ketiga setelah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

LSI menengarai, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games menjadi pemicu turunnya dukungan masyarakat. Apalagi saat ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui skandal suap wisma atlet.

Jika pada Juni 2011 hanya 41 persen responden yang tahu suap wisma atlet, kini 62,6 persen responden mengetahuinya. Bukan hanya itu, masyarakat yang meyakini petinggi Partai Demokrat terlibat juga semakin banyak (57,8 persen).

Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memang menjadi terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang. Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga menjadikan anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PD, Angelina Sondakh, sebagai tersangka. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta dua anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir dan Mahyuddin, juga disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Terkait persoalan hukum itu, menurut Yudhoyono, Demokrat menginginkan agar proses hukum di KPK itu benar-benar selesai dan tuntas.

Keterlibatan Anas

Khusus mengenai Anas Urbaningrum yang disebut-sebut dalam kasus itu, Yudhoyono memilih menunggu tuntasnya proses hukum. Sepanjang belum ada keputusan hukum yang tengah berjalan di KPK, ia tidak akan mengambil keputusan terhadap Anas, termasuk penonaktifan sebagai ketua umum.

”Saya menghormati, saya menunggu tuntasnya proses hukum itu,” kata Yudhoyono.

”Tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Mengapa? Karena proses hukum di KPK masih berjalan. Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tak bisa mendahului KPK,” ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, Anas menyatakan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam semua dugaan korupsi ataupun politik uang. ”Saya pegang teguh pernyataan itu kecuali KPK berkata lain,” kata Yudhoyono.

Terhadap kader lain yang menjadi tersangka, Yudhoyono meminta agar mereka menghormati proses hukum. Di sisi lain, ia memastikan kader yang menjadi tersangka akan diberhentikan dari partai. Ia juga akan memberikan sanksi kepada kader yang melanggar kode etik partai.

Terkait kemelut internal yang makin menurunkan dukungan publik itu, menurut Yudhoyono, tidak boleh dibiarkan. Ia menyerukan kepada Ketua Umum, DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan pimpinan Partai Demokrat di daerah untuk aktif memberikan penjelasan kepada kader dan publik tentang masalah sebenarnya. ”Jelaskan, jangan pasif, jangan tiarap, atas dasar fakta, atas dasar apa yang berlangsung di KPK,” katanya.

”Kader PD harus berani menghadapi dan melawan upaya yang sangat berlebihan untuk menghancurkan PD yang tanpa dilandasi logika dan fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak suka mengatakan ini, tetapi setahun terakhir ini saya harus memberikan penguatan dan semangat kepada kader partai. Hadapi, jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran, fakta adalah fakta,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga meminta kader Demokrat untuk tetap tenang serta tak mudah dipengaruhi dan diagitasi. Ia meminta keutuhan partai tetap dijaga.

Yudhoyono juga menyerukan agar kader Demokrat mencegah dan menghindari godaan untuk melakukan korupsi. ”Saya masih mendengar satu-dua kader yang melakukan perbuatan tidak terpuji di daerah. Begitu itu terbukti, akan saya tindak tegas,” katanya.

Di Yogyakarta, Anas Urbaningrum optimistis semua dewan pimpinan daerah masih sepakat mendukung dirinya. Menurut Anas, tidak ada DPD yang mengusulkan penonaktifan dirinya.

Mengenai Angelina Sondakh, Anas mengatakan, proses hukum sebaiknya tidak banyak dikomentari agar nanti tidak muncul opini-opini. (WHY/NTA/ABK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Demokrasi yang Terkontaminasi Korupsi

Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid dan Wakil Bupati Syarifuddin tengah diadili karena didakwa mengorupsi dana APBD Aceh Utara senilai Rp 220 miliar. Modusnya menginvestasikan dana sisa lebih anggaran yang tidak terpakai. Mula-mula dana didepositokan di bank, lalu ditanamkan ke manajer investasi, kemudian ditransfer ke sejumlah rekening dan raib.

Kasus korupsi yang membelit Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang kini nonaktif itu hanyalah satu dari puluhan kasus korupsi yang terungkap di Provinsi Aceh. Penanganan banyak kasus korupsi oleh institusi penegak hukum—sebagian akhirnya terkatung-katung—tidak jelas.

Gerakan Anti Korupsi Aceh beberapa waktu lalu mengungkapkan terdapat 37 kasus korupsi yang dilaporkan sepanjang 2008-2009, tetapi penanganannya tidak jelas. Beberapa di antaranya tergolong kasus besar dengan kerugian negara lebih dari Rp 10 miliar.

Kasus-kasus menonjol yang hingga saat ini tidak tuntas ditangani, di antaranya dugaan korupsi proyek infrastruktur multiyears di Kabupaten Aceh Timur Rp 120 miliar, kasus proyek pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Rp 19,5 miliar, kasus dugaan korupsi pembangunan rumah DPR Aceh Rp 54 miliar, dan kasus penyaluran bantuan fiktif program penguatan ekonomi rakyat di Aceh Utara Rp 20 miliar.

Sebagian kasus bahkan belum mendapatkan penanganan hukum sama sekali, seperti bantuan bibit 6 ton di Aceh Utara, dugaan pembangunan kebun sawit di Kepontren, Aceh Utara, dan kasus penyaluran bantuan ternak sapi di Aceh Tenggara.

Di samping itu, masih ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang terkait proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) gempa dan tsunami Aceh dalam kurun 2005-2009. Kasus-kasus tersebut juga belum ditindaklanjuti penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, maupunkepolisian. Kasus-kasus tersebut antara lain pengadaan kapal fiktif bagi enam koperasi nelayan di Sabang Rp 26,3 miliar dan penggunaan dana Children Center Kementerian Pemberdayaan Perempuan senilai Rp 668 juta.

Gerakan Anti Korupsi Aceh juga melansir, kerugian uang negara akibat korupsi sepanjang 2009-2010 mencapai Rp 1,8 triliun. Masifnya korupsi membuat Aceh tergolong sebagai salah satu provinsi paling korup. Menurut pandangan sejumlah orang, jelas hal itu bukan hal mengejutkan mengingat Aceh juga pernah tercatat sebagai provinsi pertama yang ”mengirimkan” kepala daerah ke meja hijau, yakni saat Gubernur Abdullah Puteh didakwa melakukan korupsi dalam kasus pembelian helikopter MI-2.

Korupsi di Aceh justru semakin marak terjadi sejak terbentuknya tatanan demokrasi baru pasca-Nota Kesepahaman Helsinki 2005 yang mengakhiri masa konflik di ”Tanah Rencong” itu. Sejak itu, infrastruktur demokrasi Aceh semakin berkembang sesuai kekhususannya yang terefleksi dari terbentuknya partai lokal dan pilkada yang demokratis. Sayangnya, sejumlah faktor, dari psikologi masyarakat Aceh yang belum lepas sepenuhnya dari paradigma konflik, ketidaksiapan partai untuk berbeda pendapat, hingga corak kepemimpinan Partai Aceh yang masih militeristik, membuat demokrasi tak berjalan seperti yang diharapkan.

Demokratisasi di Aceh masih kental dengan nuansa tersanderanya kepentingan publik dalam dominasi politik elite-elite tertentu. Demokrasi pun menjadi bersifat elitis. Elitisme dan kartel politik tersebut akhirnya menyuburkan kasus korupsi dan budaya nepotisme.

Demokrasi yang elitis di Aceh juga menguatkan keberadaan simbiosis di antara dunia usaha, politik, dan jajaran birokrasi—sebuah kondisi yang membentuk oligarki kekuasaan yang cenderung korup karena segala hal diselesaikan dengan transaksi bisnis. Ekonomi Aceh yang didominasi dana pemerintah membuat transaksi bisnis antarelite itu menggerus uang negara.

Tingkat korupsi di Aceh semakin menjadi-jadi karena secara bersamaan begitu banyak uang mengalir ke provinsi paling barat itu. Sumber dana itu berasal dari berbagai arah, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Belanja dan Pembangunan Negara, dana otonomi khusus, pembagian minyak dan gas bumi, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami, dan program reintegrasi.

Saat ini, Aceh masih dimanjakan oleh pusat dengan dana otonomi khusus yang besarnya Rp 80 miliar-Rp 300 miliar untuk setiap kabupaten/kota. Total dana otonomi khusus ditetapkan 2 persen dari total nilai dana alokasi umum nasional selama 15 tahun dan 1 persen untuk lima tahun berikutnya.

Akibat besarnya dana yang mengalir, tak semua dana bisa dihabiskan. APBA terbukti beberapa kali mengalami sisa lebih anggaran. Pada 2006, misalnya, terdapat sisa lebih anggaran Rp 3,421 triliun, sementara pada 2007 Rp 3,141 triliun. Dana-dana yang tidak terpakai itu tentu sangat rawan dikorupsi.

Selain menyelewengkan dana sisa lebih anggaran, masih banyak pintu masuk dan modus yang biasa digunakan pejabat untuk melakukan korupsi, antara lain melalui penyaluran bantuan sosial, penggelembungan harga, pengubahan spesifikasi teknik dalam pengadaan barang dan jasa, pemungutan liar, penerimaan komisi, upeti, dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

Masih ada satu modus lagi yang digunakan, yakni mendongkrak biaya anggaran perjalanan dinas. Di DPR Aceh, misalnya, anggaran perjalanan dinas 2010 ditetapkan Rp 30 miliar, yang tersebar dalam sejumlah nomenklatur pembiayaan. Jika dibagi kepada 69 anggota DPR Aceh, per orang mendapatkan minimal Rp 434,7 juta per tahun. Angka itu jauh lebih besar ketimbang dana bantuan sosial yang hanya dipatok Rp 13 miliar atau belanja bantuan hibah Rp 500 juta.

Akibat masifnya korupsi, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat terbengkalai. Jumlah penganggur di Aceh cenderung meningkat akibat penyerapan tenaga kerja jauh lebih kecil ketimbang kemunculan angkatan kerja baru. Kekecewaan masyarakat terhadap perilaku elite tergambar jelas dari pernyataan sejumlah petani, nelayan, dan pengusaha kecil. Syamsul, warga Aceh Tengah, misalnya, kecewa kepada pemerintah yang tidak memedulikan nasib penangkap ikan di Danau Lot Tawar, Takengon.

Syamsul menuturkan, kesejahteraan penangkap ikan di Danau Lot Tawar semakin merosot akibat ketiadaan modal untuk membeli jala baru atau perahu. Meminjam ke bank tidak bisa karena usaha Syamsul dianggap tidak layak.

Bagaimanapun, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil jauh dari harapan. Kemakmuran rakyat tidak mungkin tercapai sepanjang elite penguasa berperilaku korup.

Source : Kompas.com

Partai Politik Menjadi Mesin Korupsi Paling Ganas

Jakarta, Kompas – Partai politik saat ini menjadi mesin korupsi yang ganas. Parpol juga menjadi broker proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di kementerian dan lembaga negara. Rendahnya akuntabilitas keuangan parpol menjadi gejala awal institusi itu menjadi mesin korupsi yang ganas.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengonfirmasi bahwa parpol menjadi mesin korupsi yang ganas. Menurut Teten, keuangan parpol yang tidak bisa diaudit menjadi gejala ada sumber-sumber keuangan mereka yang mencurigakan, bahkan kemungkinan diperoleh secara ilegal.

”Laporan keuangan parpol yang tidak dapat diaudit ini hanya sebuah gejala di mana mereka tidak mau ketahuan sumber-sumber keuangannya dari mana dan dipakai untuk apa. Nah, inilah yang kami curigai sumbernya dari dana-dana korupsi,” kata Teten di Jakarta, Senin (10/10).

Teten mengatakan, saat ini sulit mendorong akuntabilitas keuangan parpol. Penyebabnya, parpol juga tidak ingin diketahui mendapatkan sumber-sumber dana ilegal, seperti dari praktik korupsi. ”Mendorong akuntabilitas keuangan parpol ini susah dijalankan karena akan terlihat sumber-sumber dana ilegal,” katanya.

Kalaupun saat ini keuangan parpol yang bersumber dari APBN bisa diaudit, kata Teten, hal tersebut hanya pada biaya rutin, seperti pengeluaran untuk sekretariat kantor hingga gaji pegawai. Menurut dia, biaya untuk kegiatan politik, seperti kampanye, diperoleh parpol dari aktivitas state capture atau persekongkolan bisnis dan politik untuk menyedot dana publik lewat proyek-proyek pembangunan di kementerian dan lembaga.

Sekretaris Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Tarkosunaryo mengatakan, keuangan parpol belum bisa diaudit. Menurut Tarkosunaryo, dari laporan audit akuntan publik untuk dana kampanye saja sudah jelas terlihat bahwa laporan keuangan yang dibuat parpol pas-pasan. Laporan dana kampanye parpol dibuat hanya satu atau dua lembar dan tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya. Akuntan publik, kata Tarkosunaryo, biasanya hanya melakukan audit terhadap dana kampanye secara terbatas. ”Kalau tidak ada pembatasan, tidak mungkin akuntan publik mau mengaudit dan menyatakan tidak ada masalah. Sekarang dana kampanye bisa diaudit akuntan publik karena sudah ada perjanjian, apa saja yang akan diaudit,” katanya.

Buruknya keuangan parpol, ujar peneliti Indonesia Corruption Watch Apung Widadi, sebenarnya tecermin dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi parpol, seperti Nazaruddin, hingga ada dugaan mafia anggaran di DPR. Selama ini, parpol cenderung mengabaikan laporan keuangan yang akuntabel meskipun sebagian dana mereka berasal dari APBN. (BIL)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Elite Partai Jadi Pemburu Rente

Jakarta, Kompas – Abdul Aziz SR, pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mengatakan, Minggu (11/9) di Surabaya, elite partai politik di lembaga legislatif, eksekutif, atau jadi makelar politik benar-benar menjadi pemburu rente. Hal ini tampaknya menjadi pola umum dan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia.

Abdul Aziz mencontohkan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin serta dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diduga melibatkan elite Partai Kebangkitan Bangsa.

”Ini seperti pola umum. Pada mulanya mereka bertugas mencari dana untuk partai. Tetapi, mereka juga mengambil fee atau rente dari pekerjaannya. Yang merekomendasi juga mengambil rente. Proses rente bertingkat berkesinambungan,” katanya.

Dikatakan, proses perburuan rente dalam kehidupan politik ini paling tidak dimulai selepas Pemilu 1999. Saat itu, banyak partai berdiri, tetapi tak memiliki sumber dana yang jelas. Mereka lantas mencari dana dari APBN dan APBD. Ternyata jumlah ini tidak memadai. Iuran dari anggota dan sumbangan masyarakat yang diharapkan menjadi sumber dana utama relatif tidak jalan. ”Sumbangan masyarakat biasanya hanya untuk pemilihan kepala daerah,” katanya.

Oleh karena itu, partai beramai-ramai memasuki kekuasaan karena melalui kekuasaan itu, selain mendapat akses berhubungan dengan masyarakat, juga untuk mendapatkan dana melalui permainan proyek. Pemerintahan adalah sumber dana yang mudah dan besar.

Karena korupsi seperti menjadi pola umum, sangat sulit mematahkannya. Partai saling menutupi dan menyandera.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, di Jakarta, Minggu, berharap PBNU segera menegaskan kembali komitmen antikorupsinya, dengan dibuktikan secara nyata. Sebab, NU adalah inspirator gerakan moral antikorupsi. ”NU tidak boleh lembek terhadap koruptor,” katanya.

Hasyim juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius menyelamatkan negara dari perilaku koruptif oleh pejabat negara. (MBA/ano)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.