siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Nomor Urut 1 Tetap Jadi Incaran Caleg: Sejumlah Parpol Berlakukan Sistem Suara Terbanyak

    BANDA ACEH – Sejumlah partai politik (parpol) nasional yang akan bertarung memperebutkan suara pemilih di Aceh pada Pemilu 2009 mendatang, sudah memberlakukan sistem suara terbanyak untuk bisa menjadi anggota legislatif. Tapi, ternyata nomor urut kecil seperti nomor 1 atau 2 tetap menjadi incaran para calon anggota legislatif (caleg) dari partai-partai yang bersangkutan.

    Untuk itu, Partai Golkar, PAN dan lainnya yang sudah memberlakukan sistem penentuan menjadi anggota dewan berdasarkan suara terbanyak, meminta kadernya yang ingin menjadi caleg menandatangani surat pengunduran diri dari caleg, jika dalam pemilu legislatif nanti tidak mendapat suara terbanyak.
    (more…)

  • Satu Partai tak Daftarkan Caleg

    BANDA ACEH – Dari 44 partai politik berbasis nasional dan lokal yang terdaftar di Aceh, satu di antaranya, yakni Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB) tidak dapat ikut Pemilu legislatif di Aceh karena hingga berakhirnya masa pendaftaraan, pukul 00.00 WIB, Selasa (20/8) partai tersebut tidak memasukkan daftar calegnya. Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh, Yarwin Adidharma, mengatakan hingga batas waktu yang telah ditentukan, PIB tidak datang mendaftarkan calegnya ke KIP.

    “Kita perkirakan mereka tidak punya pengurus di Aceh,” kata Yarwin kepada Serambi, tadi malam. Seperti diprediksi, banyak partai yang datang mengantarkan berkasnya pada saat-saat pendaftaran ditutup. Kondisi ini tampak dari pantauan Serambi di Sekretariat KIP Aceh. Gelombang pendaftaran diawali PKPI.
    (more…)

  • Penetapan Caleg Terpilih: KIP Tetap Merujuk pada Nomor Urut

    BANDA ACEH – Polemik tentang mekanisme penetapan calon legislatif (caleg) terpilih ––apakah berdasarkan nomor urut atau suara terbanyak–– masih hangat dibicarakan di lingkungan partai politik peserta Pemilu 2009 di Aceh. Bahkan hingga menjelang penutupan pendaftaran caleg tadi malam, isu itu masih mengemuka. Namun, KIP Aceh sudah punya jawabannya.

    Dalam kenyataannya, ada sebagian partai, seperti Golkar dan PAN, yang terang-terangan akan memberlakukan sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh sang caleg. Tapi, sebagian partai lainnya mengaku tetap menggunakan sistem nomor urut. Caleg nomor urut satu dan di bawahnyalah yang mendapat prioritas untuk ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih.
    (more…)

  • PKS NAD adakan latihan motivasi pemenangan pemilu

    BANDA ACEH – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengadakan pelatihan motivasi pemenangan Pemilu kepada para calon anggota legislatif DPR RI, DPR Aceh dan DPRK yang diajukan partai tersebut.

    Wakil Sekretaris Umum DPW PKS NAD, Nasrul Wahdi di Banda Aceh, Senin menyatakan, pembekalan pelatihan yang berlangsung sehari penuh itu di isi oleh Valentino Dinsi, SE, MM, MBA (President Let’s Go Indonesia) dan penulis buku mega best seller “Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian” dan Bambang Sutrisno Wibowo, Dipl. Rad., SKM, MARS (Direktur Trustco Jakarta).
    (more…)

  • Masih 4 partai serahkan daftar caleg ke KIP NAD

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) baru menerima empat dari 44 partai politik yang menyerahkan daftar calon anggota legislatif (caleg) pada hari terakhir pendaftaran.

    Ketua kelompok kerja pencalonan anggota DPRA KIP NAD, Yarwin Adidarma di Banda Aceh, Selasa, menyatakan hingga pukul 17.00 WIB baru empat partai politik nasional dan lokal yang menyerahkan daftar calegnya.
    (more…)

  • Putusan KPU Bingungkan Pemilih: Peserta Pemilu Bertambah 4 Parpol

    Jakarta, Kompas – Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan empat partai politik peserta Pemilihan Umum 2004 sebagai peserta susulan Pemilu 2009 berpotensi membingungkan pemilih. Sikap itu menunjukkan lemahnya KPU menghadapi tekanan dari parpol pula. Padahal, KPU masih memiliki peluang hukum untuk mempertahankan putusan sebelumnya.

    Penilaian itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu 2009 Nur Hidayat Sardini di Jakarta, Minggu (17/8). ”Paling tidak, pemilih di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan bertanya, bahkan bingung, karena urutan parpol peserta pemilunya melompat. Apalagi, keputusan ini tidak diikuti dengan sosialisasi,” ujarnya lagi.
    (more…)

  • Calon Anggota Legislatif: Jalur Khusus Partai Golkar 10 Persen

    Jakarta, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden, menyatakan, Partai Golkar menetapkan calon anggota legislatif dari jalur khusus hanya sebanyak 10 persen, sedangkan 90 persen melalui jalur karier dari ranting hingga DPP.

    ”Jalur khusus ini akan diisi oleh tokoh-tokoh maupun pakar yang mempunyai pengaruh, termasuk di antaranya akademisi maupun tokoh muda untuk memperbaiki kualitas legislatif,” kata Kalla, yang dihubungi akhir pekan lalu (15/8).
    (more…)

  • Sistem Pemilu: Hanura Pakai 15 Persen BPP

    Jakarta, Kompas – Semangat untuk menghargai suara masyarakat yang diberikan kepada seorang tokoh juga ditangkap Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Selain masih menghargai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menetapkan calon anggota legislatif terpilih menurut nomor urut, Partai Hanura juga menghargai kadernya yang berhasil mengumpulkan dukungan minimal 15 persen dari bilangan pembagi pemilih atau BPP berhak duduk di kursi legislatif.

    Demikian diungkapkan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto ketika membuka pendidikan dan latihan ke-4 Partai Hanura di Jakarta, Jumat (15/8). ”Karena kami partai baru, tentu kami ingin tetap menghargai kader yang sejak awal sudah bekerja dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit untuk membangun partai ini,” ungkapnya.
    (more…)

  • Berburu “Idol” di Pentas Politik

    Lembaga legislatif menjadi ruang yang nyata bagi partai politik menunjukkan keberpihakan dan keseriusan berdemokrasi. Akan tetapi, penempatan bakal calon anggota legislatif dari luar kader parpol, apalagi semata berbekal popularitas, menimbulkan tanda tanya publik tentang keseriusan ”arah” demokrasi politik parpol.

    Sudah menjadi fungsi partai politik berperan menjadi sarana artikulasi kepentingan rakyat melalui institusi formal negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintahan, selain melakukan pendidikan politik dan menjadi wadah integrasi politik.
    (more…)

  • Artis Masih Jadi “Figuran”

    Jakarta, Kompas – Setidaknya ada tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berlatar belakang artis di DPR 2004-2009. Secara umum, mereka dinilai belum menunjukkan kinerja menonjol di bidang legislasi, pengawasan, atau anggaran. Ibarat dalam film, mereka masih seperti ”figuran”, belum sebagai pemeran utama.

    Menurut penilaian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, sampai saat ini ada atau tidak ada artis di DPR sama saja. Keberadaannya belum memberi pengaruh signifikan. PSHK adalah salah satu lembaga nonpemerintah yang banyak memantau kinerja parlemen. ”Kinerjanya tidak menonjol. Ini kata halusnya,” kata Bivitri Susanti, peneliti senior dari PSHK.
    (more…)