(BANDA ACEH) – Keterlibatan perempuan dalam sebuah partai politik dinilai perlu terutama untuk menangani permasalahan perempuan.
“Sebenarnya perempuan tidak harus disatu partai tapi di semua partai karena setiap partai tentunya akan menangani masalah perempuan,” kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta di Banda Aceh, Minggu.
(more…)
(BANDA ACEH)- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI), Meutia Hatta mengatakan, partai nasional (parnas) tidak harus bertentangan dengan partai lokal (parlok) karena sama-sama bertujuan membangun bangsa.
“Keberadaan parlok di Aceh tidak harus bertentangan dengan kami karena visi dan misinya pasti ada yang sama karena pada umumnya visi misi berkaitan dengan membangun rakyat dan tanah air,” katanya di Banda Aceh, Minggu.
(more…)
(BANDA ACEH) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN-PKPI), Prof. Dr. Meutia Hatta, menilai kehadiran Partai Lokal khusus di Aceh sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 mempunyai tujuan yang sama untuk membangun rakyat.
“Saya kira Parlok tidak harus bertentangan dengan kami, karena parlok punya visi dan misi yang sama dengan kami dan bekerjasama itu baik,” ujar Meutia Hatta kepada wartawan, usai menutup Muspimprov II dan Rakor Legislatif DPP PKPI Aceh, Minggu (13/7) di Banda Aceh.
(more…)
(BANDA ACEH) – Pemilu yang didominasi oleh teror dan intimidasi akan berpotensi melahirkan angka golput yang tinggi. Kalau ini terjadi, maka kekuasaan yang terpilih tidak legitimed, karena tidak mendapat dukungan mayoritas dari rakyat.
Demikian Sekjend Partai Rakyat Aceh (PRA), Thamren Ananda, ketika berbicara di depan dialog publik bertema “Strategi Dan langkah Mewujudkan Pemilu Damai Di Aceh”yang digelar Yayasan Insan Citra Madani (YICM) di Banda Aceh, Sabtu (12/7).
(more…)
(BANDA ACEH) – Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA) tak akan membiarkan aspirasi perempuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) “mati” pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
“Meskipun kami gagal menjadi peserta Pemilu 2009, namun tidak mungkin kami berdiam diri dan membiarkan aspirasi perempuan mati,” kata ketua umum PARA, Zulhaffah Lutfi di Banda Aceh, Senin.
(more…)
BANDA ACEH – Keikutsertaan enam partai politik lokal (parlok) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di Aceh, tampaknya akan membuat peta kekuatan parpol di Aceh berubah. Jika dalam beberapa pemilu terakhir Aceh selalu dikuasai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), maka dalam Pemilu 2009 keadaan itu diprediksi akan berubah.
Dari berbagai polling (jajak pendapat umum) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, kehadiran partai lokal yang merupakan salah satu point dari kesepahaman bersama (MoU) Helsinki, selalu mendapat sambutan antusias dari masyarakat Aceh. Hal yang sama kembali terlihat dari hasil polling SMS partai politik (parpol) yang diumumkan diselenggarakan Center for Aceh Justice and Peace (CAJP).
(more…)
BANDA ACEH – Salah satu partai lokal yang tidak lolos verifikasi faktual Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yakni, Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) melaporkan lembaga itu ke Polda Aceh, Senin (14/7). Laporan yang diajukan atas nama sekjen partai itu, T Zulfahmi BTM diterima oleh Bripda Muhammad Riza dan diketahui Karo Ops Polda NAD, AKP NRP T Ramli Lingga.
(more…)
BANDA ACEH – Pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aceh untuk Pemilu 2009, Selasa (15/7) pukul 00.00 WIB malam tadi, telah ditutup. Dari 65 peserta yang mengambil formulir, hanya 31 orang yang mencalonkan diri dan menurut rencana akan dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 23 Juli sampai 23 Agustus mendatang.
Mereka yang sudah menyerahkan berkasnya, belum resmi ditetapkan sebagai calon DPD dan bisa dipilih pada Pemilu 2009 mendatang. Sebab, KIP akan melakukan dua tahapan pemeriksaan lanjutan, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. “Bisa atau tidaknya mereka ditetapkan sebagai peserta untuk calon DPD dalam Pemilu nanti, sangat tergantung dari hasil verifikasi ini,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPD KIP Aceh, Ir Hj Nurjani Abdullah kepada Serambi, Senin (14/7).
(more…)
KIP Subulussalam Jaring Cawalkot
SIGLI – Proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Pidie Jaya yang kini sedang berlangsung, dinilai cacat hukum. Pasalnya, panitia pengawas pemilihan (panwaslih) yang akan mengawasi pilkada setempat, sampai sekarang belum dilantik. Demikian diungkapkan Angota DPRK Pidie Jaya dari F-PDIP, Mustari Mukhtar, kepada Serambi di Sigli, Senin (14/7).
(more…)
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan tidak berwenang mengawasi setiap pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2009 yang kini sudah memasuki masa kampanye, menyusul belum dilantiknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk Provinsi Aceh oleh Bawaslu Pusat.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye, Zainal Abidin kepada Serambi (14/7) mengatakan, secara kelembangaan Panwaslu dan KIP mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. “Aturan Pemilu tidak memberi kewenangan pengawasan kepada KIP. Karena itu KIP tidak boleh bertindak sebagai pengawas,” katanya.
(more…)