Banda Aceh – Kemampuan penyelenggara pemilu dalam memfasilitasi warga untuk mengikuti pemilu masih sangat rendah. Penyelenggara pemilu yang memiliki otoritas membuat pemilu secara adil dalam seluruh tahapan belum melaksanakann fungsinya secara tepat.
“Kemampuan penyelenggara pemilu dalam memfasilitasi sangat kedodoran sehingga banyak mengabaikan hak-hak politik warga negara,”kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, di Banda Aceh, jumat (10/4). (more…)
Banda Aceh – Kebebasan mendapatkan dan memberikan informasi sangat di batasi di Burma, negeri yang dikuasai oleh junta militer. Penggunaan mesin pencari berbasis internet seperti Yahoo ataupun Google akan berakhir di penjara. Bagi yang ingin mempunyai account email, harap melapor kepada negara untuk diberikan program Made in Burma yang kinerjanya sama sekali tidak bisa diandalkan.
(more…)
Banda Aceh – Seorang jurnalis oposisi dari Burma, Sein Win, 38 tahun, hari ini, Sabtu (11/4) mengunjungi tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya yang terletak di Idi Rayeuk Aceh Timur. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi pengungsi dan mendokumentasikanya.
“Rohingya merupakan bagian dari bangsa Burma walaupun pemerintah sendiri tidak mengakuinya. Mereka meninggalkan Burma karena mengalami pelanggaran HAM di negeri sendiri,”kata Sein Win. Ia akan merekam kehidupan pengungsi Rohingya kemudian berencana akan menyiarkan rekaman tersebut melalui internet.
(more…)
Banda Aceh – Pasca bencana gempa bumi dan tsunami serta perjanjian damai RI dan GAM, dunia pers di Aceh berkembang sangat pesat. Banyak terdapat Koran dan kebebasan pers berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan oleh seorang jurnalis dari Burma, Sein Win, 38 tahun, kepada The Globe Journal, di Banda Aceh, Sabtu (11/4).
“Saya tidak menyangka pers di Aceh sangat aktif, sungguh berbeda dengan kondisi pers di negara Burma sendiri,”katanya. Sehari sebelumnya ia menghadiri sebuah konferensi pers di hotel Hermes Banda Aceh dan melihat para jurnalis Aceh sangat ekspresif. Wartawan yang juga insinyur teknik sipil ini bekerja sebagai managing director sebuah media online bernama Mizzima.com.
(more…)
Ingar-bingar janji memekakkan telinga kita belakangan ini. Di negeri ini, selain musim hujan beneran, ada juga musim hujan janji. Datangnya lima tahun sekali, menjelang pemilu seperti saat-saat ini. Setelah itu, kita memasuki lima tahun musim menanti, yang lebih pantas disebut musim kemarau pemenuhan janji.
(more…)
Hari-hari ini di jalan raya antara Solo dan Tawangmangu dapat ditemukan poster-poster seorang calon anggota legislatif diiringi pesan ”Ko- ruptor di DPR, bacok ndhasé” (Koruptor di DPR, bacok kepalanya).
Bahwa poster semacam itu ditenggang, terbukti dari fakta poster-poster tersebut tetap terpampang hingga masa kampanye hampir berakhir. Padahal, dalam pesan itu termuat masalah etika komunikasi politik. Dampak ”pesan kebencian” (hate speech) itu amat kontraproduktif dalam menegakkan demokrasi dan demokrasi tak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan masyarakat yang tertata baik.
(more…)
Hingga akhir kampanye, hanya ada tiga partai lokal yang terlihat memanfaatkan kesempatan rapat umum dan mobilisasi massa: Partai Aceh (PA), Partai SIRA, dan Partai Rakyat Aceh (PRA).
Sayang, dua partai lokal terbesar (PA dan SIRA) terlibat perseteruan negatif. PA dituduh menghalang-halangi kampanye SIRA. Kejadian terakhir adalah penghadangan massa SIRA oleh aktivis PA yang akan menghadiri kampanye di Lhokseumawe. Wakil Gubernur sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Partai SIRA Muhammad Nazar menyatakan, ada kelompok yang sedang mengkhianati perdamaian Aceh; statement yang sebenarnya ditujukan kepada kelompok yang terus mengintimidasi SIRA (Kompas, 29/3).
(more…)
Sejak bergulirnya era kampanye terbuka tanggal 16 Maret 2009 sampai tulisan ini dibuat, perhelatan kampanye terbuka di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kurang menarik, lesu dan tidak bersemangat, hal ini sangat kontras dengan pertumbuhan demokrasi yang sangat cepat pasca penandatanganan MoU Helsinki. Bahkan, ikrar Pemilu damai yang digembar-gemborkan di depan Masjid Raya Baiturrahman serta dicanangkan di berbagai Kabupaten/Kota tidak diindahkan sama sekali, terbukti Brigade 8 PKS Aceh berani mengancam Partai Aceh yang diduga melakukan tindakan kriminal dengan memukul kader PKS di Lhokseumawe ataupun melakukan tindakan tidak terpuji kepada kader wanita PKS di Bireuen tanggal 16 Maret 2009 ketika konvoi bersama parpol mengawali rangkaian kampanye terbuka.
(more…)
Zaman sudah membunuh ideologi. Partai politik bukan lagi adonan dari aspal keyakinan, pasir prinsip, batu moral dan kerikil falsafah yang akan mengantar pada tujuan kesejahteraan. Parpol kini tak lebih dari sekadar papan reklame yang menjadi penghias sepanjang jalan. Sementara jalanannya sendiri ganti dibangun dari pondasi kepentingan.
Tak percaya? Coba apa masih laku menggelar rapat akbar partai di tengah lapangan minus musik dangdut? Apa masih jitu mengetuk rumah orang menawarkan program? Masih untung lho kalau tidak dijawab bantingan pintu. Atau coba saja tanya caleg PDIP apa ideologi partainya? Mayoritas paling hanya mampu menunjuk gambar besar Soekarno.
(more…)
ISLAM dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Tidak hanya sebatas mengatur ‘ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (mu’amalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Tujuannya mewujudkan kemaslahatan umat, tegaknya nilai-nilai keadilan di bumi. Jika nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan itu diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman.
Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Harus ada lembaga yang membuat peraturan, juga harus ada lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas itu–dalam teori kenegaraan modern disebut saparation of power, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Begitu pun pentingnya satu pemerintahan (negara) dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu negara tersebut. Maka munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, adalah sesuatu yang wajar.
(more…)