siwah.com

Category: Political Marketing

  • Irwandi Dirasuki Buku Singa Aceh

    SUASANA politik di Aceh kini mulai terasa. Maklum, di daerah paling ujung pulau sumatera ini bakal berlangsung pemilihan gubernur. Sejumlah kandidat pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah Irwandi Yusuf.

    Pria kelahiran Bireuen, 2 Agustus 1960, ini adalah Gubernur Provinsi Aceh yang masih menjabat hingga sekarang. Bersama wakilnya, M. Nazar, dia dilantik pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf di hadapan 67 anggota DPR Aceh.

    Dia adalah gubernur pertama yang dipilih rakyat Aceh dalam pemilihan kepala daerah di Aceh yang berlangsung pada 11 Desember 2006. Bahkan dia didukung kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Itulah sebabnya, setelah dilantik Irwandi langsung ke pesta peusijuk yang dihadiri sekitar 5000 orang di Taman Ratu Safiatudin (Kota Banda Aceh).

    Tokoh-tokoh GAM dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang menjadi wadah sepak terjang Nazar, dari berbagai daerah hadir dalam acara pelantikan. Tokoh GAM tua Malik Mahmud dan Usman Lampoh Awe juga hadir. Masa jabatan Irwandi akan berakhir pada 2012.

    Secara formal, sesungguhnya Irwandi tak dibesarkan dalam dunia politik. Ketika kecil dia justru terpesona dengan ilmu pertanian. Setelah tamat sekolah diniyah, dia melanjutkan ke Sekolah Penyuluhan Pertanian di Saree dan kuliah di Faktultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

    Setelah meraih gelar kedokteran hewan pada 1987, dua tahun kemudian dia menjadi dosen di Unsyiah. Pada 1993, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan S-2 pada College of Veterinary Medicine State University (Universitas Negeri Oregon), Amerika Serikat.

    Kemudian Irwandi mendirikan lembaga swadaya Fauna dan Flora Internasional pada 1999-2001 dan pernah bekerja di Palang Merah Internasional (ICRC) pada 2000. Selain sebagai senior Representative GAM (TNA) untuk Misi Pemantau Aceh (AMM).

    Dia masuk Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan dipercaya menduduki posisi Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM selama 1998-2001. “Mungkin karena isi buku Singa Aceh yang begitu melekat di kepala, saya kemudian masuk GAM,” kata Irwandi kepada wartawan Tempo pada Desember 2006. Buku yang dibacanya sejak dia berumur tujuh tahun.

    Di sinilah dia mulai memainkan perannya di dunia politik di Aceh. Aktivitas politiknya ini pula yang membuat dia masuk penjara pada  2003. Ia divonis 9 tahun dalam kasus Makar.

    Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 melepaskan dirinya dari penjara Keudah, Banda Aceh. Ia melarikan diri ke Finlandia. Dia dipercaya petinggi GAM di Swedia sebagai Koordinator Juru Runding GAM. Dia tampil ke public pada rapat pertama di Aceh Monitoring Mission.

    Setelah Aceh masuk ke masa perdamaian, Irwandi memilih jalur politik resmi dengan ikut bertarung di pilkada. Hasilnya, dia meraih posisi sebagai orang nomor satu di Aceh. Kini masa jabatannya sebagai gubernur Aceh segera berakhir. Dia kembali ikut bertarung, bahkan dari gejala yang tersembul, salah satu lawan politiknya yang paling kuat adalah M Nazar, yang tak lain adalah wakilnya. M. Nazar juga akan ikut dalam pertarungan memberebutkan kursi nomor satu di Aceh bersama sejumlah kandidat lainnya. | berbagai sumber

    Source : Atjehpost.com

  • Menanti Sikap Yudhoyono

    Apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan wacana perombakan kabinet dan evaluasi koalisi pemerintahannya? Pendapat siapa yang akan didengar oleh Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tentang hal itu?

    Pertanyaan tersebut menjadi mendesak karena sejumlah elite Partai Demokrat sudah lebih dari satu minggu terakhir bersuara keras dan jelas tentang perlunya evaluasi koalisi yang sekarang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah mengikhlaskan jika ada partai anggota koalisi yang terus berbeda sikap dengan mayoritas anggota koalisi lain. ”Jika lebih sering berbeda, apalagi dengan alasan yang dicari-cari dan bahkan menjadi strategi politik, lebih baik bersikap terus terang saja,” pinta Anas.

    Pernyataan ini dapat dengan mudah ditujukan kepada Partai Golkar dan PKS, yang selama ini sering punya sikap politik berbeda dengan Partai Demokrat di DPR. Terakhir, pada Selasa pekan lalu kedua partai itu mendukung hak angket mafia pajak, sedangkan Partai Demokrat menolaknya.

    Perbedaan sikap lainnya, antara lain, terjadi dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century (Golkar dan PKS berpendapat ada pelanggaran, Demokrat tak ada pelanggaran) serta pengesampingan perkara untuk Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah (Demokrat menerima, sedangkan Golkar dan PKS menolaknya).

    Akumulasi dari sejumlah perbedaan sikap itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, telah mendorong sejumlah petinggi Demokrat bersuara keras tentang pentingnya evaluasi koalisi dan perombakan kabinet.

    Namun, berbagai pernyataan itu terkesan dianggap ringan oleh Golkar dan PKS. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan keluar dari koalisi. Bendahara Umum dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto, bahkan menyatakan, Yudhoyono memahami sikap partainya.

    Ketua PKS Nasir Djamil menuturkan, ”Jika akan ada perombakan kabinet, Presiden Yudhoyono pasti akan membicarakannya lebih dahulu dengan Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin. Sampai sekarang pembicaraan itu belum ada.”

    Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta meyakini, perombakan kabinet dan pengeluaran PKS dari koalisi tidak akan terjadi.

    Ironisnya, meski polemik tentang evaluasi dan perombakan kabinet ini sudah lebih satu minggu terjadi, belum ada satu pun pernyataan dari Presiden tentang hal tersebut.

    Pernyataan Presiden itu juga dibutuhkan untuk menilai, kepada siapa Presiden berpihak? Anas Urbaningrum dan sejumlah elite Partai Demokrat atau Partai Golkar dan PKS?

    Namun, sebenarnya yang ditunggu bukan hanya sikap Presiden tentang evaluasi koalisi dan perombakan kabinet. Masyarakat juga menunggu sikap Presiden lainnya. (NWO)

    Source: Kompas.com

  • PKS dan Golkar Siap di Oposisi

    Jakarta, Kompas – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu (2/3), menyatakan partai mereka siap menjadi oposisi.

    ”Golkar sudah siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya pastikan Golkar akan mengerjakan tugasnya dengan cara terbaik yang kami punya. Jangan remehkan,” ujar Priyo di Jakarta Rabu (2/3).

    Menurut Priyo, berada di dalam koalisi pendukung pemerintah atau tidak itu tergantung dari keputusan akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Tetapi, kami tidak mempunyai rencana mengubah sikap kritis itu. Esensi kemandirian partai kan di sana. Tidak kemudian kami harus menginduk semua keinginan,” ujarnya.

    Sejak awal, kata Priyo, Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan tidak dibangun untuk menyeragamkan semua pendapat, dan itu ada dalam esensi butir-butir kesepakatan koalisi.

    Terkait dengan pertemuan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas, Priyo mengatakan, Partai Golkar tetap menghormati pertemuan itu, termasuk jika PDI-P diajak bergabung dengan pemerintah. ”Hanya setahu saya, kata kunci di PDI-P itu ada pada satu orang, bukan dua orang. Satu orang itu bernama Megawati Soekarnoputri. Saya tidak melihat Ibu Mega dalam hitungan hari kemudian mengubah haluan politiknya hanya karena utusan Presiden tersebut,” tutur Priyo.

    Sementara itu, di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, kemarin, Anis Matta, mengatakan, PKS berpengalaman menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Kalau dikeluarkan, ya selamat datang. Otomatis PKS jadi oposisi,” ujar Anis.

    Anis berpandangan, rencana evaluasi yang disampaikan Yudhoyono merupakan hasil provokasi berlebihan dari Partai Demokrat. ”Demokrat sudah memprovokasi Yudhoyono secara berlebihan,” kata Anis. Padahal, Partai Demokrat-lah yang sebenarnya gagal mengelola keberagaman dalam koalisi.

    Sementara Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta kemarin memuji pernyataan Presiden tentang kisruh dalam tubuh koalisi ini. Ia juga menyatakan, PKS tidak melanggar 11 butir kesepakatan dalam koalisi dengan pemerintahan.

    Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Ramlan Surbakti, di Jakarta, Selasa, mengatakan, memanasnya hubungan antarpartai dalam koalisi pemerintah hanya memperlihatkan tindakan bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite. ”Dalam hal ini, masyarakat sangat dirugikan,” katanya.(BIL/NWO/NTA/IAM/MAS/LOK/MAM)

    Source: Kompas.com

  • “Survei Demokrat & Golkar, Saya Teratas”

    irwandi

    KEPUTUSAN Partai Aceh mengusung pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada mendatang  menimbulkan kontroversi di internal Partai itu. Dukungan terbelah. Sebagian mendukung Zaini-Muzakkir, sebagian lainnya menjatuhkan pilihan pada Irwandi Yusuf yang saat ini masih menjabat Gubernur Aceh.

    Sehari setelah nama pasangan itu diumumkan, sejumlah pengurus Partai Aceh langsung bereaksi. “Pasangan Zaini-Muzakir tidak mendapat dukungan mayoritas dari daerah. Ada 20 dari 23 wilayah menolak usulan pimpinan karena kami nilai bernuansa nepotisme,” ujar Linggadinsyah. Karena memprotes keputusan itu, esoknya  Linggadinsyah langsung didepak dari jabatannya sebagai Juru Bicara Partai Aceh. Posisinya kemudian diganti oleh Muzakir Abdul Hamid yang merupakan adik ipar Zaini Abdullah.

    Hari-hari berikutnya, perpecahan itu kian benderang. Sejumlah Ketua Komite Peralihan Aceh yang tak lain mantan Panglima GAM wilayah pendukung Irwandi memilih menyewa kantor baru dan membiarkan kantor KPA resmi kosong melompong.  Kelompok ini dipimpin mantan juru bicara GAM Sofyan Daud.

    Ditolak di Partai Aceh, Irwandi tak hilang akal. Mantan juru propaganda Gerakan Aceh Merdeka itu lantas memutuskan kembali maju dari jalur independen. Hanya saja, ia belum punya pendamping. Yang pasti, ia memutuskan ‘talak tiga’ dari pasangannya saat ini: Muhammad Nazar. Sang Wagub pun memutuskan meramaikan bursa calon gubernur meski belum mengumumkan secara resmi.

    “Kami (Irwandi dan Nazar) memutuskan maju dalam dua paket terpisah,” ujar Irwandi ketika ditemui Yuswardi A.Suud dari The Atjeh Post di ruang restoran Hotel Hermes Palace di Banda Aceh . Dalam suasana santai dan diselingi tawa, Ia lantas bercerita soal perpecahan di tubuh Partai Aceh.  Berikut petikan wawancaranya.

    Sudah sejauh mana persiapan untuk maju kembali sebagai calon gubernur?

    Tidak perlu persiapan. Saya tinggal calonkan diri. Kalau saya naik dari calon independen saya sudah punya KTP, sudah dikumpulkan oleh orang-orang saya. Sebab untuk pencalonan kali ini, penuhi syarat dulu baru mendaftar. Beda dengan tahun 2006. Itu sudah kita lakukan.

    Sudah punya nama untuk calon wakil gubernur?

    Calon wagub masih terpendam. Semua calon masih mungkin.

    Anda mengatakan nama wakil gubernur akan diambil dari pantai Barat Aceh. Kenapa?

    Ini untuk memenuhi prinsip keadilan. Bukan hanya Pantai Barat, tapi juga dari Selatan dan Tengah Aceh.  Ini saatnya kita naikkan mereka ke level pimpinan. Kalau jadi wakil sekarang, ke depan mungkin bisa jadi orang nomor satu.

    Kabarnya soal nama Wagub ada deal dengan Panglima GAM wilayah yang mendukung anda?

    Tidak ada kesepakatan apapun. Karena mereka melihat saya sudah bekerja untuk rakyat, mereka mendukung saya. Ada 16 dari 19 Panglima Wilayah mendukung saya. Memang, Pantai Barat dan Tengah saya mintakan untuk mempersiapkan calon pendamping saya. Nanti saya yang putuskan.

    Kapan akan diumumkan?

    Segera saya umumkan. Yang lain pun belum mendeklarasikan diri.

    Kenapa tidak mungkin lagi berpasangan dengan Wagub Nazar?

    Orang wagub ada mendekati saya untuk naik lagi bersama.  Bahkan Wagub sendiri pernah minta saya agar  jangan maju lagi dan memberi jalan untuknya.

    Kenapa tidak mungkin naik dalam satu paket lagi?

    Karena memilih kami naik dalam dua paket ha-ha-ha.

    Anda yakin naik jalur independen lagi?

    Kalau mungkin naik dari jalur independen, saya maju dari jalur itu. Kalau tidak mungkin, saya masih bisa naik dari partai nasional. Di Partai Golkar, saya masuk nominasi, di Demokrat  juga masuk. Dari survey kedua partai itu saya di atas.

    Hubungan dengan  pasangan Zaini Abdullah – Muzakir Manaf bagaimana sekarang?

    Dengan dr. Zaini, dari dulu tidak  pernah teleponan. Dengan Muzakir, dua hari sebelum pengumuman pencalonan dirinya sebagai Wagub, dia menemui saya di Medan. Dia mengaku bahwa untuk menjadi wakil gubernur bukan porsi dia. Dia juga sudah menjelaskan kepada Mentroe Malek Mahmud lewat orang lain,  bahwa dia tidak mau menjadi wakil gubernur karena tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi karena dipaksa, sebagai prajurit dia harus ikut atasan. Mualem (Muzakir)  merasa dirinya korban dari keinginan politik orang lain. Terakhir ketemu dia di Medan.

    Sikap dr. Zaini yang tidak membangun komunikasi apakah ada kaitan dengan Pilkada sebelumnya karena anda mengalahkan pasangan dari Partai Aceh?

    Oh..tidak. Mungkin karena beliau tidak punya nomor telepon saya aja ha-ha-ha.

    Apakah mereka pernah minta anda jangan naik lagi?

    Sampai saat ini mereka tidak minta agar saya jangan naik. Dengan Dr.Zaini memang tidak ada komunikasi sama sekali.  Begini, ada indikasi di pihak pimpinan GAM ingin mendikte keputusan. Di masa perang itu, sah-sah saja, tapi di jaman sekarang itu tidak bisa lagi. Padahal dulu kita sudah sepakati bahwa keputusan yang diambil harus demokratis. Padahal di rapat penentuan pasangan itu pun, 20 dari 23 delegasi yang hadir rapat  menolak pencalonan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

    Di partai Aceh saya majelis tinggi. Saking tingginya kaki tidak menjejak di tanah. Tapi bagi saya, saya tetap kampanye di Partai Aceh. Saya kampanye di Benar Meriah, di atas dua  bom yang dipasang di bawah podium. Masalah tidak meledak itu urusan Tuhan. Waktu itu, saya terpaksa lari ke Kuala Lumpur malam-malam, karena keluar darah dari kotoran.

    Apa reaksi anda seandai dr.Zaini atau pimpinan GAM lain meminta anda jangan maju lagi?

    Kan saya tanya apa alasannya. Apa kegagalan saya selama ini. Kalau dibilang saya tidak bantu Mentroe Malek mahmud, saya akan bilang ada. Malah, dibanding untuk ibu sendiri lebih banyak saya kasih untuk Mentroe Malek. Yang lain saya tidak tahu dimana saya gagal.  Kalau dibilang MoU Helsinki tidak saya jalankan, ini sedang berjalan. Soal Peraturan Pemerintah sedang diproses. Tidak mungkin kita jalan dengan topi koboi, pake pistol kiri kanan, naik kuda, lalu todong pemerintah pusat bahwa ini besok harus selesai. Bukan begitu caranya. Kalau dipikir begitu caranya, lupakan saja. Seandainya dibilang, kesalahan kamu begini-begitu, mungkin saja saya bisa terima, tapi mungkin juga tidak. Dulu kami disumpah, bahwa perjuangan ini untuk rakyat. Sekarang ini tanya lagi, sebenarnya perjuangan ini untuk siapa, untuk kita atau untuk rakyat?

    Source: atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Rekapitulasi Suara Perlu Disederhanakan

    Jakarta, Kompas – Sistem rekapitulasi suara dalam pemilihan yang saat ini tergolong rumit perlu disederhanakan. Selain lebih efektif dan efisien, penyederhanaan mekanisme rekapitulasi diyakini dapat menutup potensi manipulasi suara.

    Wacana penyederhanaan mekanisme rekapitulasi suara itu diusulkan Komisi Pemilihan Umum dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di gedung DPR, Selasa (1/3).

    KPU menganggap mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara yang diatur UU No 10/2008 tergolong rumit. Mekanisme rekapitulasi di seluruh jenjang itu dianggap tidak efektif dan efisien. Menurut anggota KPU, I Gusti Putu Artha, kerumitan rekapitulasi tersebut kerap membuat petugas di lapangan kelelahan. ”Pengalaman Pemilu 2009 banyak petugas yang sakit, bahkan meninggal dunia, karena kelelahan merekap suara,” kata Putu.

    Ketua KPU Hafiz Anshary menjelaskan, penghitungan suara cukup dilakukan di tingkat TPS dan langsung direkap di kabupaten/kota. Rekapitulasi tetap dilakukan petugas PPS dan PPK. Hanya saja, tempatnya menjadi satu di kabupaten/kota.

    Hafiz berpendapat rekapitulasi langsung di kabupaten/kota akan membuat akurasi penghitungan suara lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dan hemat biaya. Penyederhanaan rekapitulasi meminimalkan peluang manipulasi suara yang biasanya berpotensi terjadi saat rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

    Meski demikian, KPU mengusulkan agar salinan hasil penghitungan suara di TPS langsung dikirim ke KPU pusat. Salinan itu menjadi data pembanding untuk memastikan tak ada manipulasi saat rekapitulasi di kabupaten/kota. (NTA)

    Source : Kompas.com

  • Dana Kampanye Jadi Sorotan

    Jakarta, Kompas – Penggunaan dan sumber dana kampanye, terutama yang berasal dari perusahaan-perusahaan, menjadi sorotan saat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (1/3).

    KPK menyatakan, mereka tengah mengkaji dana untuk kampanye, baik oleh partai politik maupun politisi.

    Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, pertemuan dengan Marciel adalah bentuk kunjungan reguler, untuk menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia memerangi korupsi.

    ”AS tetap support dalam usaha pemberantasan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perlunya Indonesia membenahi sistem keuangan dalam perpolitikan,” kata Jasin.

    Jasin menyebutkan, pembicaraan itu juga menyangkut pengaturan sumber dana kampanye kepada partai politik, calon-calon kepala daerah, atau politisi. ”Terkait dengan dana-dana dari berbagai sumber, dari beberapa perusahaan, kepada calon yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan sebagainya, sedapat mungkin ke depan bisa diatur dengan baik,” tutur Jasin.

    Saat ditanya apakah pembicaraan tersebut juga menyangkut perusahaan-perusahaan AS di Indonesia atau perusahaan AS yang ditangani oleh Gayus HP Tambunan, Jasin menyatakan tidak ada pembicaraan soal itu. Jasin menyatakan, sorotan AS soal dana kampanye tersebut sejalan dengan fokus KPK yang kini tengah melakukan pengkajian tentang dana kampanye.

    Pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan kelompok kerja lembaga antikorupsi. Salah satu yang penting, menurut Jasin, adalah juga mengenai penguatan lembaga antikorupsi.

    ”Kami telah sepakat mendorong penguatan lembaga antikorupsi. Kalau di Indonesia ada serangan balik ke lembaga antikorupsi, kami bisa berkoordinasi secara internasional,” kata Jasin.

    Rencananya, pembahasan antikorupsi dan suap-menyuap dalam transaksi bisnis internasional akan kembali dibahas dalam pertemuan G-20 di Bali pada Mei nanti.

    Kedatangan Marciel juga terkait dengan rencana kunjungan Direktur Federal Bureau of Investigation Robert Mueller ke KPK hari ini.

    Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan rencana kunjungan Direktur FBI ini. (RAY)

    Source : Kompas.com

  • Terlalu Mahal Pecat Lily Wahid dan Gus Choi

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa akan membayar mahal jika memberhentikan keanggotaan Lily Wahid dan Effendy Choirie dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian itu akan membuat PKB menjadi partai pertama di era reformasi yang memberhentikan dua anggotanya di DPR dengan alasan adanya perbedaan pendapat.

    ”Recall (pemberhentian dari DPR) terhadap Gus Choi (Effendy Choirie) dan Lily Wahid akan menumbuhkan simpati dari berbagai pihak untuk mereka. Apakah tidak ada cara selain merecall mereka?” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (1/3).

    Pernyataan ini disampaikan Priyo saat menerima Gus Choi dan Lily Wahid di ruang kerjanya di kompleks Gedung MPR/ DPR/DPD.

    Dalam pertemuan itu, Lily Wahid menyatakan, ia siap menerima apa pun keputusan partai. Namun, ia mengingatkan, ketentuan tentang recall, yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Gus Choi menambahkan, pergantian anggota DPR seharusnya dilakukan karena yang bersangkutan berhalangan tetap, melakukan tindak pidana, atau mengundurkan diri. Masalah seperti yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di DPR seharusnya cukup diberi peringatan.

    Wacana recall terhadap Gus Choi dan Lily Wahid muncul setelah mereka memberikan suara berbeda dengan PKB dalam voting di rapat paripurna usulan pembentukan panitia khusus angket mafia pajak, Selasa (22/2). Saat itu, PKB memutuskan menolak usulan pembentukan pansus tersebut, tetapi Gus Choi dan Lily Wahid mendukungnya.

    ”Mungkin pimpinan PKB malu sama SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) karena sudah menjamin bahwa suara fraksi PKB telah dipegang semua. Namun, anggota DPR bukan bebek. Saya punya hak konstitusional untuk berpendapat sesuai dengan keyakinan dan hati nurani saya,” kata Gus Choi.

    Priyo menegaskan, pihaknya tidak akan ikut campur urusan PKB. Pimpinan DPR juga belum menerima surat permohonan dari PKB untuk memberhentikan Lily Wahid dan Gus Choi.

    ”Pimpinan DPR akan berpikir keras jika telah menerima surat pemberhentian Gus Choi dan Lily Wahid. Saya akan bertanya kepada (Ketua Umum PKB) Muhaimin Iskandar dan (Ketua Fraksi PKB) Marwan Ja’far, apakah tidak ada jalan selain recall? Recall dapat memunculkan bola salju yang merugikan PKB,” tutur Priyo.

    Marwan menegaskan, Gus Choi dan Lily Wahid baru mendapat peringatan keras dan belum di-recall.

    ”Masalahnya tidak sekadar karena perbedaan sikap di hak angket mafia pajak atau Bank Century. Kami menilai, sikap mereka selama 1,5 tahun terakhir telah merongrong wibawa, martabat, dan soliditas partai,” kata Marwan.  (NWO)

    Source : Kompas.com

     

  • Presiden Peringatkan Semua Partai Politik Pendukung

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi.

    ”Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, dan ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari te- man-teman di pemerintahan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol,” kata Yudhoyono, Selasa (1/3) di Kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Tidak disebutkan partai yang melanggar ataupun kesepakatan mana yang dilanggar. Yudhoyono hanya menyebutkan, ada 11 butir kesepakatan koalisi yang ia tanda tangani bersama ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi pendukungnya. Ia menyatakan, pada saatnya akan menjelaskan kepada publik substansi kesepakatan itu.

    Menurut dia, hakikat koalisi yang disepakati dan ditandatangani saat itu adalah mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014. Koalisi tidak hanya berlaku di eksekutif, tetapi juga legislatif.

    Terkait adanya butir kesepakatan yang dilanggar parpol anggota koalisi, Yudhoyono menyatakan akan berkomunikasi intensif dengan semua parpol pendukungnya. Selain mendengar pandangan, masukan, dan saran dari semua parpol koalisi, komunikasi juga dimaksudkan untuk memastikan semua parpol pendukung benar-benar berkomitmen dan mematuhi kesepakatan koalisi. Jika komitmen itu ke depan dilanggar, parpol pendukung yang melanggarnya akan diberi sanksi.

    ”Dalam penataan kembali koalisi yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, jika memang ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu,” katanya.

    Yudhoyono berharap parpol anggota koalisi menghentikan dan menyudahi komentar yang berhadapan di antara anggota koalisi itu. ”Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tidak baik bagi politik kita, tidak elok di depan rakyat kalau begini terus karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat. Dan, pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu,” katanya.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melihat, hingga saat ini Partai Golkar tidak pernah mengingkari komitmen atau butir kesepakatan koalisi. Ia juga melihat tidak ada satu pun alasan kuat untuk mendepak Golkar dari koalisi atau kabinet.

    Sementara itu, Wakil Sekre- taris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy menilai, evaluasi yang dilakukan Presiden Yudhoyono menunjukkan kesabaran dan kehati-hatiannya dalam mempertahankan rajutan koalisi.

    ”Meskipun tidak dalam posisi mendorong atau menolak, PPP meyakini, pernyataan SBY adalah pemanasan sebelum reshuffle (perombakan) kabinet dilakukan,” katanya. (ATO/WHY)

    Source : Kompas.com

  • PPP Ingin Jadi Rahmat bagi Semua

    Semarang, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Sabtu (26/2), menegaskan, PPP sebagai satu-satunya partai politik berasaskan Islam dan tidak akan meninggalkan asas itu. PPP mengemban asas Islam yang luas, untuk memperjuangkan banyak aspek kehidupan semua umat, bukan hanya untuk masyarakat Islam.

    ”Islam itu agama rahmatan lil alamin, pemberi rahmat untuk semua dan alam semesta ini. Dengan berpedoman itulah, PPP fokus tetap menghadirkan asas di tengah pergaulan masyarakat yang pluralis,” kata Suryadharma Ali ketika membuka Musyawarah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah, 26-27 Februari di Semarang, Sabtu (27/2).

    Muswil DPW VI PPP itu dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Ketua DPW PPP Jateng Hisyam Alie, tokoh PPP Mudrick Sangidoe, ulama karismatis KH Maemun Zubeir dari Rembang, Wakil Ketua MPR Lukman Saefuddin, dan para ulama Jateng yang kembali bergabung ke PPP seperti KH A Hamid Baedhowi.

    Muswil PPP Jateng kali ini akan memilih ketua periode 2011-2016 untuk menggantikan Hisyam Alie yang tak maju kembali. Adapun kandidat kuat calon ketua di antaranya Masruhan Samsurie, Istajib, Arief Mudatsir, dan Muhajir M Ardian.

    Suryadharma mengatakan, penegasan PPP tetap berasaskan Islam adalah jawaban atas desakan sejumlah kalangan yang menghendaki agar PPP bersedia menjadi parpol terbuka. Dasar PPP tetap kukuh adalah kenyataan masyarakat Indonesia mayoritas Islam menjadi bagian dari pembentukan masyarakat yang sejahtera.

    Dengan asas Islam, PPP ingin membuktikan bahwa Islam jauh dari radikalisme, jauh dari tindak kekerasan, dan Islam tidak identik dengan terorisme. Hal itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh organisasi massa Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), juga ormas lain yang tidak setuju dengan cara-cara radikal.

    Untuk itulah, PPP menantang kader-kader PPP untuk membuktikan PPP mampu menampilkan Islam yang memberi rahmat bagi semua. PPP harus dapat hidup berdampingan, berjuang bersama, dan meningkatkan harkat hidup secara bersama-sama dengan masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

    Menurut Suryadharma, radikalisme itu ada di mana-mana, termasuk dalam organisasi. Radikalisme juga ada pada ideologi demokrasi yang tidak terkontrol. Suryadharma mengingatkan, kader PPP tidak boleh lagi hanya antre pada loket politik. Untuk menunjukkan PPP sebagai parpol yang mampu memberikan rahmat, kader PPP harus bekerja di semua aspek kehidupan, terutama menumbuhkan kehidupan yang lebih baik.

    ”Kader PPP tidak boleh hanya antre di loket politik saja, yang dibuka sekali dalam lima tahun. Loket politik itu hanya memberi kesempatan kader memasuki lembaga legislatif melalui pemilu,” ujar Suryadharma, yang juga Menteri Agama.

    Oleh karena itu, kader PPP harus mulai bekerja di loket-loket yang lain menyangkut aspek ekonomi, usaha pertanian, perikanan, serta usaha kecil dan menengah. (WHO)

     

  • Dipo Alam’s Political Stance Acceptable

    JAKARTA, KOMPAS.com – A noted sociologist from Syarif Hidayatullah Islamic State University has defended Cabinet Secretary Dipo Alam’s political stance on the country’s mass media, which were so critical to President Susilo Bambang Yudhoyono.

    “The political stance and steps that Dipo Alam has taken so far must be respected and appreciated as we also respect those, who criticize and disagree with the president’s leadership,” Dr.Musni Umar said here Friday.

    In democracy, disagreement and different political stances were acceptable. In Islam, different opinions were also acceptable, he said. Therefore why should Dipo Alam’s recent threat to certain media that were so critical to the government be bitterly reacted? he asked.

    Umar argued that there were at least three reasons for understanding the discourse of media versus Dipo Alam. The first argument was related to difference of interests.

    “This is so natural in real politics because an everlasting friend is only interest,” he said.

    The second argument was related to the disturbance of interests. In this context, becoming an opposition within a governance in a country brought a consequence, he said. Those in power would defend themselves from any movement and criticism if they felt disturbed. One of the actions that they might take was boycotting their opponents’ interests.

    This was what Dipo Alam had done, he said. The third argument was related to a culture of not easily accepting criticism. Print and electronic media belonged to the capital owners but they were run by journalists.

    Those behind the mass media were not “angels”. Therefore they could be right or wrong. Due to the fact that both parties (government and media) had their own interests, they could be united but could also be disunited, he said.

    By considering this argument, there was nothing wrong with Dipo Alam’s political stance regarding his remarks on the media, he said. However, Dipo Alam’s remarks had sparked pros and cons in the society.

    For Golkar Party Chairman Aburizal Bakrie, it was not appropriate to threaten the mass media in Indonesia’s democratic and openness era. “It (threatening media) is most inappropriate,” he said.

    Instead, it might have only been a “slip of his tongue”, he said adding that threatening the print and electronic media that were critical to the government was not appropriate in this democratic era. In connection with this controversial remark, the Press Council had summoned Dipo Alam.

    Source: kompas.com