siwah.com

Category: Political Marketing

  • DPR Belum Sepakati Syarat Anggota KPU

    Jakarta, Kompas – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah selesai mengharmonisasikan rancangan revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum. Meskipun demikian, masih ada salah satu syarat komisioner Komisi Pemilihan Umum yang belum disepakati.

    Syarat yang belum disepakati itu terkait dengan keterlibatan calon anggota KPU dalam partai politik. Tujuh dari sembilan fraksi di DPR mengusulkan, seseorang harus lepas dari keanggotaan atau kepengurusan partai politik begitu mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU.

    Dua fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengusulkan syarat calon anggota KPU harus lepas dari partai politik paling lambat lima tahun sebelum mendaftar. ”Soal syarat anggota KPU ini memang belum ketemu,” kata Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrat di Badan Legislasi DPR Harry Witjaksono di Jakarta, Minggu (20/2).

    Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat tetap menginginkan anggota KPU berasal dari kalangan independen. Calon anggota KPU harus lepas dari parpol minimal lima tahun sebelum mendaftarkan diri, seperti diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu saat ini.

    Anggota Baleg dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, menambahkan, penyelenggara pemilu, khususnya KPU, harus independen dan mandiri. Kemandirian diperlukan karena KPU merupakan wasit sehingga harus bersikap adil dalam pemilu.

    Oleh karena itu, kata Viva, KPU tak boleh diisi orang-orang partisan, apalagi pengurus parpol. Dikhawatirkan, mereka tidak dapat melepas kepentingan parpol. ”Bagaimana mungkin, menjadi pemain sekaligus wasit?” ujarnya.

    Wakil Ketua Fraksi PAN itu meminta agar pengalaman yang pada Pemilu 1999, ketika parpol menjadi penyelenggara pemilu, dapat dijadikan pelajaran. Saat itu tidak ada satu pun parpol yang mau menandatangani hasil penghitungan suara. Polemik baru berakhir setelah Presiden BJ Habibie dan Menteri Dalam Negeri Rudini turun langsung untuk menyelesaikan masalah.

    Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN akan terus memperjuangkan agar anggota KPU tetap berasal dari kalangan independen. ”Ini kan baru penyusunan, baru akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Masih ada pembahasan tingkat I bersama pemerintah,” kata Harry.

    Draf revisi UU Penyelenggara Pemilu akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Selasa ini. Dalam draf tersebut diusulkan, calon anggota KPU harus mundur dari parpol begitu mendaftarkan diri. Ketentuan itu diambil berdasarkan hasil voting di Komisi II, beberapa waktu lalu.

    Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar) mengatakan, perbedaan pandangan itu masih bisa dibicarakan dalam pembahasan bersama pemerintah. Apalagi sebenarnya tidak ada lagi pasal krusial, kecuali masalah batas waktu minimal calon anggota KPU mundur dari partai politik, apakah lima tahun atau pada saat mendaftarkan diri. (NTA)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Qanun Wali Nanggroe

    ISU pro dan kontra urusan raqan Wali Nanggroe menimbulkan polemik di dalam masyarakat Aceh dewasa ini. Hal ini kita takutkan akan menjadi pertumpahan darah sesama bangsa Aceh akibat dari fanatik mempertahankan pendapat dan golongan masing-masing. Yang saya sesalkan banyak orang Aceh yang tidak tahu menahu ikut terkorban hanya karena fanatik dan ikut-ikutan tanpa mengetahui latar belakang politik GAM sampai saat ini. Beberapa senior pejuang AM (Atjeh Merdeka) meminta saya untuk membuat ulasan tentang sepak terjang sejarah perjuangan AM, berhubung dengan  banyaknya orang-orang tua GAM yang telah berpulang kerahmatullah dan hanya tinggal beberapa orang yang masih hidup.

    Sebelum mempersoalkan kedudukan Wali Nanggroe, saya rasa rakyat Aceh perlu mengetahui latar belakang sejarah perjuangan bangsa Aceh dalam mempertahankan marwahnya sebagai satu bangsa di  Aceh di ujung Pulau Sumatra.  Sejarah ini saya ceritakan berdasarkan dari pengalaman saya sendiri yang telah mengikuti perjuangan GAM sejak dari semula sampai sekarang, tidak pernah berhenti: mulai dari pergerakan dibawah tanah yang kami mulai di Medan bersama-sama dengan Dr. Mukhtar Y. Hasbi,  Ir. T. Asnawi  dan Tgk. Amir Ishak, jauh sebelum Proklamasi 4 Desember. 1976, malah jauh sebelum Tgk. Hasan di Tiro kembali ke Aceh.

    Sebagai patokan untuk sejarah AM masa kini dimulai sejak Tgk. Daud di Beureu-eh pergi berobat keluar negeri di tahun 1974. Tentu sebelum Abu Beureu-eh berangkat keluar negeri telah bermusyawarah dengan orang-orang tua Aceh yang masih setia dengan perjuangan, antara lain: Tgk. Umar di Tiro, Tgk. Muhammad Zainul Abidin dan beberapa pengikut setia DII, TII Aceh. Salah seorang sahabat saya, Dr. Ishak Abbas ikut mengawal Abu sebagai doktor pribadi beliau. Program yang dibuat oleh Tgk. Daud di Beureu-eh pada saat itu antara lain adalah menjumpai Tgk. Hasan Muhammad di Tiro dan memberi tugas kepada beliau untuk urusan pembelian senjata dan membawa pulang perlengkapan angkatan perang tersebut ke Aceh.  Fakta sejarah ini membuktikan bahwa Prang AM ini adalah sambungan dari Prang Darul Islam, cuma sifatnya tidak lagi Indonesia di belakangnya tetapi Aceh berdiri sendiri di luar Indonesia, karena Tgk. Daud di Beureu-eh  telah memproklamirkan RIA (Republik Islam Aceh) pada akhir perjuangan DII, tahun 1961.

    Yang penting kita ketahui bahwa kesalahan pemimpin Aceh ditahun 1945 telah diperbaiki kembali oleh Tgk. Daud di Beureu-eh dengan memproklamirkan Aceh kembali merdeka dan berdaulat atas Aceh seperti masa sebelum Belanda datang memerangi Aceh 26 Maret 1873. Bedanya kalau di masa awal Prang Aceh-Belanda masih ada Raja atau wakil Raja yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan pimpinan angkatan Prang, tetapi pada akhir prang Aceh Belanda, yang tinggal tetap berjuang melawan penjajahan Belanda adalah dari golongan ulama dan rakyat. Sebagai Republik, Aceh adalah milik bersama rakyat Aceh.

    Sekembalinya Tgk. Hasan M. di Tiro, dan memproklamirkan Atjèh Meurdéhka pada 4 December 1976, tidak dijelaskan bentuk sistem pemerintahan di Aceh pada saat itu. Kami para menteri AM pada waktu kuliah di University Gunong Halimon, bertanya pada beliau apa bentuk pemerintahan AM. Beliau menjawab dan menerangkan semua bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang ada di atas dunia; monarki (bentuk kerajaan), teokrasi (bentuk agama), demokrasi (bentuk republik), dll. Beliau selanjutnya menerangkan kepada kami sejumlah kelebihan dan kekurangan daripada sistem bentuk-bentuk pemerintahan tersebut. Pada saat proklamasi 4 Desember 1976 belum kita tetapkan apakah bentuk dari pada sistem pemerintahan AM; Tgk. Hasan di Tiro sebagai Wali Neugara, sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang Atjèh Meurdéhka dan Kepala Negara menyerahkan kepada rakyat Aceh untuk menentukan bentuk sistem pemerintahannya bila sudah merdeka dan kedaulatan Aceh sudah berada di tangan kita, bangsa Aceh. Dengan demikian, kedaulatan bangsa Aceh otomatis berada ditangan rakyat Aceh. Tengku Hasan M. di Tiro sendiri menuliskan lakap dirinya sebagai Tengku dan akhirnya sebagai Tengku Tjhik atau Panglima Tjhik, dan tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuanku.

    Kedudukan wali negara adalah sebagai wali bangsa Aceh, diambil dari dasar agama Islam sebagai agama dan cara hidup orang Aceh. Dalam satu keluarga perlu ada seorang wali, penanggung jawab yang berdiri di depan untuk menjawab soal-soal hidup-mati satu keluarga, satu bangsa. Terlebih-lebih lagi dalam soal darurat, seperti kedudukan bangsa Aceh sekarang, setelah sekian lama berperang melawan Belanda dan kehilangan begitu banyak walinya dan pemimpin-pemimpinnya. Saat ini kita perlu seorang wali, seorang pemimpin untuk memimpin perjuangan dan mengatur barisan supaya perjuangan kebangsaan ini terarah dan tidak kacau balau ketika menghadapi musuh yang sama yaitu NKRI. Menegakkan kembali kedaulatan bangsa Aceh dan membebaskan bangsa Aceh dari belenggu penjajahan NKRI dan membangun Aceh.

    Semasa saya bersama dengan PYM WN Tgk. Hasan M. di Tiro, kami tidak pernah memisahkan Perjuangan GAM dari perjuangan Rakyat Aceh. Motto kami adalah ‘perjuangan dari rakyat dan untuk rakyat’. Diawal-awal tahun 1976-1979, kami semua para menteri kabinet turun ke kampung-kampung dan berjuang bersama rakyat, duduk bersama rakyat, dalam segala lapisan masyarakat, termasuk ulama dan menggerakkan mahasiswa dan pemuda, yang kesemuanya menjadi anggota angkatan tentera AM. Kita tidak pernah memisahkan diri kita dari rakyat. Rakyat di kampung-kampung yang kami lalui di seluruh Aceh, dimana-mana benar-benar merasakan bahwa kami adalah anak rakyat, bahagian dari mereka yang mengorbankan diri dan karir kami untuk mereka, untuk kelanjutan bangsa dan Negara Aceh. Demikian yang dilakukan oleh Asysyahid Dr. Tgk. Mokhtar Yahya Hasbi di Wilayah Pase; asysyahid Tengku Haji Ilyas Leube dari Lingge, Takengon; asysyahid Dr. Zubir Mahmud di Wilayah Peureulak, assyahid Nek ‘Un di Wilajah Teumiëng, asysyahid Tgk. Idris Ahmad di Wilajah Batèë Iliëk; asysyahid Tgk. Ibrahim Abdullah di Wilayah Glumpang Minjeuk; asysyahid Tgk. Abdullah Shafii di Wilayah Pidië dan Tgk. Bataqiah di Meulaboh, semuanya berjuang untuk rakyat Aceh, demi bangsa Aceh.

    Gerak langkah GAM dibawah pimpinan Malik Mahmud (MM) sangat jauh berbeda dengan GAM yang kami pimpin pada permulaannya. Meskipun nama MM telah dicantumkan sebagai Menteri Negara  di tahun 1976, tetapi yang membuat MM berpengaruh di dalam GAM  dimulai ditahun 1987, di saat ia mendapat tugas untuk me-rekrut anak-anak muda dari Aceh dan dari Malaysia untuk dilatih di Libya dan dari Libya dipulangkan ke Aceh. Semua mereka ini sebelum pulang ke Aceh juga harus melalui MM.  Semua pemuda latihan Libya hanya mengenal MM sebagai pemimpin AM, tidak tahu menahu seluk beluk ideologi AM apatah lagi sejarah Pra AM. Tidaklah heran kalau garis perjuangan TNA dibawah MM berbeda daripada dari tujuan semula. Secara garis besarnya GAM MM memisahkan diri dari rakyat. Mereka menunjukkan dirinya sebagai penguasa dan mendikte rakyat. Siapa yang membangkang langsung ditindak. Hanya ada dua pilihan, yaitu: jalankan perintah atau bayar pajak yang ditetapkan atau anakmu yatim, kehilangan bapaknya. Bukan saja kepada rakyat, bahkan kepada rekan seperjuangan yang berlainan pendapat langsung digeser, difitnah dan tidak sedikit yang dihukum mati. Contoh rekan seperjuangan yang saya maksud: T. Don Zulfahri, Tgk. Haji Usman, Tgk. Abdul Wahab, Tgk. Abdullah Shafii dll. Gurèë Rahman difitnah dan diperangkap hingga dimasukkan ke dalam penjara Malaysia. Tgk. Daud Husin difitnah dan dicopot dari jabatannya serta diperintah bunuh. Besar dugaan pembunuhan Djafar Siddik SH, Prof. Safwan Idris, dan Prof. Dr. Dayan Daud pun ada sangkut-pautnya dengan perebutan kuasa dikalangan masyarakat Aceh dan dalam usaha pembersihan lawan politik MM.

    Sangat disayangkan, Tgk. Hasan diserang penyakit Stroke ditahun 1997 dan MM berusaha menutup-nutupi keadaan WN agar dia dapat menggunakan bayangan WN untuk menutupi gerak langkahnya sendiri, sebelum ia yakin bahwa massa rakyat Aceh telah dapat dipegangnya, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa semua ulah dan tingkah lakunya berdasarkan atas perintah WN.

    Sifat pemerintahan GAM MM yang berbau mafia ini terlihat jelas di dalam Perundingan HDC pertama atau pada Pra HDC di Geneva. Direktur HDC, Martin Griffith dan sekretarisnya Dr. Louiza datang ke Stockholm menjumpai saya dan kawan-kawan sehubungan dengan pembahasan kemungkinan untuk menyelesaikan konflik Aceh-RI di meja perundingan. Dalam kesempatan ini saya meminta kepada HDC supaya tim Aceh dipersatukan dahulu secara terpisah sebelum bertemu dengan utusan dari RI. Maksud saya menggunakan kesempatan yang sangat baik untuk mempersatukan semua golongan dari aktivis Aceh dengan GAM dari dalam dan luar negeri. Saya menyatakan kepada Martin Griffith dan Louiza untuk memanggil lima orang Aceh dari dalam Negeri untuk datang ke Jeneva, antara lain: Sdr. Nazar sebagai wakil mahasiswa dan SIRA; Tengku Ibrahim Panton mewakili Ulama; Otto Syamsuddin Ishak, wakil NGO, Prof. Abdullah Ali dll. Lagi. Saya juga menelepon kepada Sdr. Hasballah MS yang pada waktu itu menjabat Menteri HAM, supaya memberi fasilitas (uang dan passport) kepada orang-orang yang tersebut diatas agar mereka semua dapat datang mengikuti  perundingan di Jeneva. Saya juga meminta kepada HDC agar diberi satu hari untuk kami sendiri dapat berjumpa untuk merekonsiliasi dan sama-sama mengatur strategi dalam menghadapi NKRI. Saya meminta kepada HDC untuk mempertemukan kami dengan pihak MM serta dihadiri juga oleh wakil-wakil dari Aceh tersebut. Tetapi malang, apa yang terjadi adalah semua rancana saya itu dibatalkan oleh MM. Dr. Louiza menceriterakan kepada saya bahwa MM menolak bertemu dengan kami dan wakil-wakil dari Aceh seperti yang saya usulkan diatas. Ia hanya mau bertemu dengan Wakil NKRI dihari Kamis dan kami bertemu dengan NKRI pada hari Jumat. Dan yang paling ironis lagi, pada hari Jumat tersebut Dr. Louiza membisikkan kepada saya bahwa MM baru saja meneleponnya dan mengancam supaya kami tidak di-ikut sertakan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

    Perlu saya tambahkan sedikit lagi bahwa rekonsiliasi yang saya usahakan diatas adalah rekonsiliasi ke II yang saya usahakan dengan bantuan teman-teman seperjuangan yang cinta kepada perdamaian dan persatuan bangsa Aceh dan tidak ingin pertumpahan darah sesama bangsa. Rekonsiliasi pertama yang kami usahakan adalah dengan bantuan IFA, USA. Dalam rapat IFA di Washington tahun 1999 yang dihadiri juga oleh wakil-wakil dari Aceh oleh Prof. Dr. Abdullah Ali, Ir. Ibrahim Abdullah,  Sdr. Ghazali Abbas, dan beberapa aktivis; disitu kami memutuskan untuk mengirim delegasi penengah untuk menjumpai MM melalui M.Nur Juli di Singapura untuk mengadakan rekonsiliasi mendamaikan perpecahan dikalangan GAM. Team delegasi penengah yang dikirim untuk menjumpai MM waktu itu diketuai oleh Sdr. Asjsjahid Jafar Siddik SH dengan dua orang anggota Sdr. Ir. Ibrahim Abdullah dan Sdr. Adam Djuli. Ternyata tim pendamai ini gagal dan ditolak oleh MM, dan yang sangat sedih bagi kita Sdr. Jafar Siddik sendiri didapati terbunuh dengan sangat sadis dan misterius.

    Demikianlah serba singkat pengalaman saya bersama ‘Wali Nanggroe Atjèh’ yang telah beberapa kali membatalkan usaha kami untuk mengadakan rekonsiliasi dan pemersatu semua grup aktivis dan pejuang kemerdekaan Aceh untuk sama-sama memikirkan kelanjutan nasib bangsa. Bagi saya tidak ada gunanya kita memperdebatkan kedudukan Wali Nanggroe pada saat ini. Wali Nanggroe apa? Nanggroe kita belum ada. Wali Nanggroe dari Provinsi Aceh of the Republic of Indonesia? Jangankan kedudukan Wali Nanggroe, kedudukan Sultan pun kalau dibawah NKRI tidak ada harganya. Lihat Sultan Deli, di Istana Maimun.  Beliau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa sekarang! Yang penting perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Aceh yang kini telah diselewengkan kedalam NKRI menjadi Propinsi NKRI harus dikembalikan ke tujuan semula. Atjèh harus merdeka sebagaimana sebelum kolonial Belanda datang. Indonesia yang menggantikan kolonial Belanda harus keluar dari Aceh. Proklamasi 4 Desember 1976 yang telah dikhianati. hak menentukan nasib diri sendiri bangsa Aceh inilah yang harus kita tuntut, sampai kapanpun, kalau perlu sampai dunia kiamat bersambung-sambung, turun-teumurun sampai ke anak cucu, Insya Allah.[]

    Penulis; Dr Husaini Hasan, Menteri Pendidikan Aceh Merdeka angkatan tahun 1976.

    Source: Harian Aceh

  • Anatomi Revolusi

    Cuma butuh 29 hari untuk menumbangkan rezim di Tunisia yang 22 tahun berkuasa. Hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk memaksa Presiden Mesir Hosni Mubarak akhirnya menyerah.

    Ini bukti bahwa politics is the art of the possible dan revolusi bisa menumbangkan siapa saja. Politik bukan rumus matematika 2+2>4. Ada gurauan politik bisa berdarah seperti dimaknai oleh gabungan dua kata Yunani: poly (banyak) dan tics (parasit pengisap darah).

    Revolusi Melati di Tunisia dan Revolusi 25 Januari di Mesir mewabah cepat ke mana-mana. Revolusi tak ubahnya penyakit flu: tak perlu obat, hanya butuh pemimpin yang sadar bahwa ia butuh tidur lama alias ”istirahat” saja.

    Memang betul obat ”flu politik” banyak: pidato, imbauan, rayuan, gertakan, gas air mata, pentungan, bedil, perombakan (reshuffle), bahkan nyawa. Namun, seperti kata dokter, tak semua obat manjur dan jika terlalu banyak ditenggak bikin overdosis (OD) dengan gejala mulut pasien mengeluarkan busa.

    Lagi pula konyol ada pemimpin nekat mencegah jutaan warga tumpah ke jalan mencari jalannya sendiri. Itu jenis pemimpin yang masih memakai logika ”analog” di era ”digital” yang sudah banjir media atau jejaring sosial ini.

    Dan, janganlah jemawa mau mengatur atau menutup akses internet, Facebook, Twitter, Black- Berry Messenger, dan lain-lainnya. Narasi tidak akan pernah bisa diubah menjadi fiksi, buruk rupa jangan cermin yang dibelah.

    Revolusi atau perubahan—apa pun namanya—tak kenal batas negara dan lingkup masa.

    Apa yang terjadi di Magribi atau Timur Tengah kini sudah membuat kalang kabut rezim di Kuba.

    Revolusi-revolusi klasik kadang diletupkan oleh persoalan pribadi. Di Tunisia ada martir pedagang sayur buah gerobak, Mohamed Bouazizi yang membakar diri, yang memaksa Presiden Zine al-Abidine Ben Ali minggat ke Arab Saudi.

    Menurut teorinya, revolusi meledak hanya kalau ada tokoh-tokohnya. Revolusi 25 Januari tidak punya tokoh karena dipelopori jutaan warga lintas usia, orang kaya ataupun miskin, serta pria dan wanita.

    Ingat, tumbangnya rezim-rezim komunis Eropa Timur pada akhir 1980-an disebabkan hanya perestroika dan glasnost sang dua mantra. Ternyata taglines Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev itu jauh lebih sakti daripada mantra tukang sihir ”simsalabim” atau ”abrakadabra”.

    Jika Bung Karno-Bung Hatta tak diculik para pemuda ke Rengasdengklok, mungkin kita batal merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Andaikan tak ada pembunuhan serta penculikan jenderal-jenderal tanggal 1 Oktober 1965, barangkali Orde Baru gagal mengudeta Orde Lama.

    Itulah bukti bahwa ”faktor X” siap mengintai untuk mengubah sejarah kita. Jika tidak hati-hati, perubahan besar bukan mustahil datang lagi jikalau pemerintah membiarkan terus terjadinya intoleransi terhadap agama.

    Kini Revolusi Melati dan Revolusi 25 Januari telah menjalar ke Yaman, Bahrain, Suriah, Jordania, dan Libya. Pelajaran pertama, penguasa terpaksa mengoreksi diri: tak akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden atau berhenti sesuai dengan jadwal kepemimpinannya.

    Pelajaran kedua, revolusi-revolusi di Magribi atau Timur Tengah membuka lebar-lebar mata kita bahwa politik dinasti omong kosong belaka. Ini merupakan peringatan bagi istri atau anak penguasa di negara mana saja.

    Pelajaran ketiga, kekuasaan tak bisa bersembunyi lagi dari rakyatnya. Seperti kata pepatah, bau bangkai akhirnya pasti akan tercium juga.

    Pelajaran keempat, revolusi modern bersenjatakan jejaring sosial yang mudah diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Revolusi dunia maya ini mengandalkan ideologi ”It’s me” alias ”Inilah saya.”

    Merekalah ”anak-anak Facebook”, tweeps, dan bloggers, yang ingin suaranya didengar tanpa melewati perantara. Mereka makin kurang percaya kepada institusi-institusi konvensional, seperti pemerintah, parlemen, partai, aparat keamanan dan hukum, LSM, serta media massa.

    ”Galaksi internet” telah menjadi partai politik mereka. Mereka sudah menarik garis batas yang jelas untuk melawan clumsy regimes yang menyajikan demokrasi semu di Magribi atau Timur Tengah.

    Kata revolusi—atau apa pun namanya—bagi mereka hanyalah masalah semantik semata-mata. Mereka mengingatkan kita yang sudah tua yang masih saja percaya kepada mitos bahwa revolusi mengandung mara bahaya.

    Penguasa berteriak, ”Stop revolusi!” Mereka membalas, ”Stop korupsi!”

    Mau tahu apa slogan paling top selama Revolusi Melati, Revolusi 25 Januari, dan gejolak yang sebentar lagi mungkin pecah jadi revolusi di Magribi atau Timur Tengah?

    ”Mati, matilah korupsi dan koruptor!” teriak mereka.

    Revolusi datang secara natural, bukan sekadar ”copas” (copy and paste) saja. Ia dipimpin generasi muda. Mereka melancarkan tuntutan sama: hak memilih dan mengganti pemimpin, mengganyang korupsi, dan mendapat kesempatan kerja.

    Nah, untuk Anda, ada lagu revolusi berjudul ”Rais Lebled” karya rapper Tunisia, El General, yang kini laris di Magribi atau Timur Tengah. Inilah liriknya:

    ”Tuan Presiden/Rakyat Anda sekarat/Makan sampah di mana-mana/Lihat saja sendiri/Penderitaan di mana-mana/Saya tidak takut Anda/Walau tahu cuma cari gara-gara/Karena saya melihat/Ketidakadilan di mana-mana.”

    Source: kompas

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Rakyat Perlu Pemimpin Bangsa Alternatif

    Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi menyatakan, partainya bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) karena ingin memunculkan pemimpin alternatif bagi bangsa Indonesia pada 2014.

    “Kita perlu pemimpin alternatif yang berani menantang neoliberalisme,” kata Bursah usai bersama Ketua Umum Gerindra Suhardi menandatangani kesepakatan bersama di Jakarta, Jumat (18/2).

    Hadir dalam acara itu pimpinan Partai Damai Sejahtera, Partai Barisan Nasional, dan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia yang juga diharapkan bersedia bergabung dengan Gerindra.

    Dengan bergabungnya PBR ke Gerindra, Bursah yakin akan cukup kekuatan politik untuk menghadirkan pemimpin alternatif tersebut.

    Apalagi, sebelumnya enam partai yang tidak lolos “electoral threshold” pada Pemilu 2009 juga sudah bergabung yaitu Partai Merdeka, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), PNI Massa Marhaenis, Partai Kedaulatan dan Partai Serikat Indonesia (PSI).

    Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, bergabungnya PBR merupakan “suntikan” kekuatan bagi partainya.

    “Dengan gabungnya PBR, Gerindra dapat suntikan kekuatan besar. PBR punya anggota DPRD, jaringan, dan kader yang besar,” kata Prabowo.

    Dikatakannya, saat ini Gerindra memiliki 600 anggota dewan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ditambah anggota dewan dari PBR, dan enam partai yang telah bergabung terlebih dulu maka menjadi kekuatan yang cukup signifikan.

    “Sekarang ada tiga partai lagi yang berminat bergabung,” kata mantan Penglima Kostrad tersebut.

    Menurut rencana, bergabungnya sejumlah partai ke Gerindra akan dideklarasikan besar-besaran pada Mei 2011.

    Pada pidato politiknya, Prabowo menyatakan Indonesia perlu perubahan, terutama dalam sistem perekonomian karena sudah 65 tahun merdeka rakyat belum juga mendapat kemakmuran.

    “Saya percaya tidak lama lagi rakyat akan melihat alternatif masa depan Indonesia,” kata Prabowo. (Ant/RIZ)

    Source: metrotvnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Sulit jadi Oposisi

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan sulit bagi Partai Golkar untuk menjadi oposisi.

    “Golkar bukanlah partai yang terbiasa bermain di luar sistem pemerintahan. Golkar adalah partai yang terbiasa berpolitik melalui kebijakan. Entah sebagai penguasa atau menempatkan menterinya di kabinet,” katanya di Jakarta, Jumat (18/2).

    Hal ini diungkapkan Yunarto menanggapi adanya wacana yang berkembang terkait sinyal Partai Golkar untuk beroposisi.

    Ia menambahkan, secara empiris keberadaan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar yang banyak berkorelasi dengan isu-isu kontroversial membuat Golkar sulit bergerak dari ruang lingkup payung kekuasaan.

    “Posisi sebagai oposisi akan membuat Golkar dan Ical tidak lagi terlindungi secara politis,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, tiadanya kesejarahan sebagai oposisi dan ideologi partai Golkar yang ingin menyasar semua pemilih tidak mencerminkan partai oposisi.

    “Sementara Golkar lebih tercitrakan sebagai ‘catch all party’ (menyasar semua pemilih) yang tidak memiliki ideologi jelas dan bukan partai yang memiliki sejarah sebagai oposisi. Dari sisi politik, partai yang lebih mungkin memposisikan dirinya sebagai oposisi adalah partai yang memiliki sejarah kuat seperti PDIP masa Orde Baru,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Akbar Tanjung memberikan sinyal agar Partai Golkar berani untuk beroposisi.

    Ia mengatakan, Partai Golkar harus berani menyatakan tidak lagi bersama dalam koalisi bila persekutuan partai politik pendukung pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara.

    “Sikap Golkar mendukung setiap kebijakan yang berdampak bagi kepentingan rakyat dan negara. Golkar harus punya keberanian untuk menyatakan tidak bisa bersama lagi. Tentu hal ini berdasarkan ukuran yang efektif,” katanya. (Ant/RIZ)

    Source: metrotvnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Anggaran Pemilu Kada Banyak Dipotong dari APBD

    JAKARTA–MICOM: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fotra) menemukan sebagian besar anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilu Kada) dipotong dari alokasi untuk pendidikan dan kesehatan.

    Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, dalam acara diskusi bertajuk “Pemilu yang Lebih Baik: Pengelolaan, Pendanaan, dan Keterwakilan”, yang diadakan Puskapol UI bekerja sama dengan Asia Foundation dan Australia-Indonesia Partnership, Kamis (17/2).

    Penemuan Fitra ini didasarkan pada 14 daerah yang menyelenggarakan pemilukada pada 2010 silam.

    “Hampir semua daerah penelitian mengalami penurunan belanja publik pada tahun penyelenggaraan pemilu kada, terlepas dari kapasitas daerah yang bersangkutan,” ujar Yuna.

    Daerah-daerah yang disurvei Fitra ini adalah Lombok Utara, Bandung, Surabaya, Medan, Ogan Ilir, Kota Solok, Bengkalis, Kota Manado, Sidoarjo, Kota Kebumen, dan Sumba Timur.

    Fitra pun menemukan, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan yang paling banyak dipangkas untuk kebutuhan lima tahun sekali ini.

    Menurut Yuna, ada beberapa alasan kenapa akhirnya anggaran pendidikan dan kesehatan ini yang dipotong. Pasalnya, pos belanja dua bagian ini merupakan yang tertinggi di setiap daerahnya.

    Selain dipotong dari alokasi kesehatan dan pendidikan, Fitra juga menemukan anggaran-anggaran ini dipotong dari alokasi dana bagi hasil dan PAD.

    “Dengan ruang fiskal daerah yang terbatas, biaya pemilu kada diambil dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana bagi hasil (DBH). Kapasitas fiskal daerah yang pada umumnya rendah membuat daerah yang tidak menyediakan dana cadangan akan mengurangi belanja langsungnya,” paparnya.

    Fitra pun mencontohkan kasus di Kabupaten Ogan Ilir, yang menggunakan gaji ke-13 pegawai untuk pembiayaan pemilu kada.

    Yuna pun menyesalkan pemotongan atas pendidikan dan kesehatan ini dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, masyarakat setempat dipastikan dirugikan dengan adanya pemotongan ini.

    “Rakyat di daerah yang dirugikan dengan ini,” serunya. (CC/OL-11)

    Source: Media Indonesia

  • Peniadaan DPD Perlemah Demokrasi Indonesia

    GORONTALO–MICOM: Indonesia mengalami kerancuan sistem pemerintahan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan, hal itulah yang menyebabkan masing-masing lembaga negara saling meniadakan sehingga melemahkan sistem demokrasi.

    “Selama ini kita mengalami kerancuan antar sistem pemerintahan presidensial, semi presidensial atau praktek parlementarian. Hubungan antar cabang kekuasaan negara dan cabang kekuasaan legislatif pun menjadi rancu,” ujar Irman di hadapan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, seusai meresmikan pembangunan kantor perwakilan DPD di Provinsi Gorontalo.

    Menurutnya, ada kecenderungan masing-masing lembaga negara saling meniadakan. Padahal, ujarnya, untuk menciptakan sistem ketatanegaraan demokratis yang kuat seharusnya lembaga-lembaga tersebut saling menguatkan.

    “Misalnya DPR RI meniadakan DPD RI, dan Mahkamah Konstitusi meniadakan Komisi Yudisial,” kata Irman. Dia mengatakan, kewenangan DPD seharusnya sejajar dengan DPR karena kehadiran DPD dapat menjadi penyeimbang dan kontrol bagi kamar DPR.

    Lebih jauh dia mengatakan, penguatan kewenangan DPD akan memperkuat derajat keterwakilan politik daerah. Dengan penguatan DPD, imbuhnya, akan membuka peluang check and balances dalam lembaga perwakilan. Proses pembahasan RUU dan kebijakan yang terkait kepentingan masyarakat daerah pun, imbuhnya, dapat dilakukan berlapis.

    “Jika sistem demokrasi yang kita anut ini diperkuat dengan pola hubungan antarlembaga yang jelas dan sejajar, kita akan mencapai titik terang dalam berdemokrasi,” paparnya.

    Untuk memperkuat eksistensi dan peran DPD, lanjutnya, DPD akan berada di setiap provinsi di Indonesia. Dimulai dengan kantor perwakilan di Provinsi Gorontalo, DPD rencanaya akan membangun kantor perwakilan di seluruh ibu kota provinsi. Pembangunan tersebut pun, lanjut Irman, sesuai dengan UU No 27 tahun 2009 tentang, yang mnyebutkan bahwa DPD RI berdomisili di daerah yang mewakilinya. (*/OL-2)

    Source : Media Indonesia

  • PKS Isyaratkan Dukung Sultan

    JAKARTA–MICOM: Upaya untuk menjadi partai terbuka yang tidak lagi eksklusif mulai ditunjukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah sebelumnya menggelar musyawarah nasional (munas) di Bali, kali ini PKS menggelar mukernas di YogYakarta, 24-27 Februari 2011.

    Seperti diketahui, kedua wilayah itu dikenal memiliki tradisi lokal yang masih kuat. Komunikasi politik yang dilakukan PKS kepada Sri Sultan Hamengku Bowono (HB) X menjelang pelaksanaan mukernas di Yogya, tak hanya menunjukkan pesan inklusifitas partai tersebut kepada publik. Tetapi lebih dari itu bisa dimaknai sebagai isyarat adanya pesan khusus dukungan PKS kepada Sri Sultan.

    Demikian pandangan pengamat politik M Alfan Alfian dan Yudi Latif kepada pers di Jakarta, Kamis (17/2), menanggapi pertemuan Sekjen PKS Anis Matta dengan HB X dan keputusan PKS untuk memilih tempat mukernas di Kota Gudeg.

    “Jika dilihat dari dimensi politik, pertemuan Anis dan HB X yang sekaligus meminta raja Jawa itu untuk membuka mukernas menyiratkan pesan khusus yang ingin disampaikan PKS. Artinya, PKS mendukung HB X dalam beberapa hal. Salah satunya sikap politik HB X. Dan ini bukti bahwa PKS bisa berbeda dengan SBY atau koalisi partai,” ungkap Alfan.

    Pola yang dilakukan PKS dengan mendekat ke HB X ini, lanjut Alfan, bisa juga sebagai sebuah isyarat bahwa PKS sedang melakukan komunikasi politik yang tak biasa dengan HB X. Meskipun untuk bicara 2014 masih terlalu dini. ”Tapi bagaimanapun, saat ini HB X merupakan salah satu tokoh nasional yang signifikan, di luar tokoh-tokoh lain di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi wajar kalau PKS mendekat ke HB X,” ulas Alfan.

    Menurut Alfan, pemilihan tempat acara tersebut bukan tanpa alasan. Tapi memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan PKS ke publik. Pemilihan kedua tempat itu juga bisa dimaknai bahwa PKS membuka diri dan masih memiliki nilai-nilai kultural Indonesia. “Ada upaya kuat PKS untuk menunjukkan bahwa mereka entitas politik yang tidak eksklusif,” ujarnya. (AO/OL-8)

    Source: Media Indonesia

  • Fadli Zon: Gerindra-PDIP Sudah Berkomitmen

    VIVAnews – Surat perjanjian antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo sebagai calon presiden 2014, menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Benarkah surat perjanjian tersebut betul-betul ada? Baik PDIP maupun Gerindra belum mau terbuka.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menekankan, komitmen kedua partai yang telah dibangun sejak Pemilu 2009 lebih penting dari sekadar surat perjanjian. “Gerindra dan PDIP, Prabowo dan Ibu Mega, sudah membangun aliansi komitmen sejak 2009. Komitmen di hati dan ucapan itulah yang paling penting untuk dipegang,” kata Fadli Zon saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu, 12 Januari 2011.

    Fadli Zon menolak untuk menyebutkan kebenaran ada-tidaknya surat itu. Ia hanya mengatakan, “Di 2009 kami kan sudah mendukung PDIP. Jadi bisa saja PDIP juga mendukung Prabowo di 2014. Kita lihat saja dinamikanya.”

    Ia menambahkan, koalisi antara Megawati dan Prabowo terbukti cukup solid dan mampu mendulang dukungan dari masyarakat pada Pemilu 2009. Oleh karena itu, menurutnya alangkah baik apabila komitmen kedua belah pihak tetap dijaga demi kebaikan bangsa.

    Terlebih, lanjut Fadli, berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei, popularitas dan elektabilitas Prabowo saat ini terhitung tinggi. “Survei Kompas bahkan menempatkan Prabowo pada urutan pertama sebagai calon presiden dengan elektabilitas sekitar 44 persen,” kata Fadli.

    Ia pun yakin, elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo akan terus menanjak mendekati 2014. “Dulu Demokrat yang kurang diperhitungkan juga tiba-tiba mendulang lonjakan suara,” kata Fadli Zon. Sebagai partai yang relatif baru, menurutnya Gerindra pun akan terus berupaya mendongkrak perolehan suara.

    Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, soal siapa nanti yang akan didukung PDIP pada 2014 akan diserahkan kepada mekanisme partai. “Tunggulah waktu yang tepat. Kita lihat dulu gelagat dan dinamika politik,” imbuh Tjahjo.

    Soal surat perjanjian? “Sepanjang pemahaman saya, tidak ada. Coba tanya Mas Pramono Anung, Sekjen waktu itu,” ujarnya. Tapi Pramono enggan berkomentar. “Pemilu masih jauh,” katanya singkat.

    Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Gerindra Permadi mengatakan, Prabowo dan Megawati menyusun surat perjanjian menjelang Pemilihan Presiden 2009 yang isinya menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo untuk maju sebagai capres 2014. “Prabowo mengandalkan surat itu (untuk maju di 2014),” ujar Permadi. (sj)

    Source: Vivanews.com

  • Siang Ini, PBR Resmi Masuk Gerindra

    VIVAnews – Partai Bintang Reformasi  siang ini mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Gerindra. Dengan masuknya PBR, kekuatan politik Gerindra bertambah. Terutama di daerah.

    “Ini satu perkuatan. Di daerah-daerah, di mana Gerindra masih kurang kuat akan menjadi lebih kuat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com,Jumat 18 Februari 2011.

    Menurut Fadli, partai dengan Ketua Umum Bursah Zarnubi memiliki kesamaaan, visi dan misi yang akan diperjuangkan oleh Gerindra. Fadli menegaskan, dengan masuknya PBR maka akan menambah ruang politik bagi Gerindra.

    “Anggota DPRD dari PBR di seluruh Indonesia sekitar 300 orang. Dari Gerindra sekitar 600 anggota Dewan. Ini menunjukkan Gerindra adalah partai yang terbuka,” kata Fadli.

    Proses ‘pendekatan’ PBR dengan Gerinda, kata Fadli, tidak memakan waktu lama. Komunikasi intensif dan kesamaan cara pandang membuat proses itu berjalan tanpa aral.

    “Akhirnya, mereka (PBR) melakukan Rapimnas pekan lalu. Hasilnya, semua daerah kelihatannya menyatakan setuju untuk bergabung,” ujar dia.

    Nanti bagaimana posisi PBR di Gerindra? Menurut Fadli, pada akhirnya akan diintegrasikan. “Tapi untuk saat ini kami konfederasi. Nanti mengarah kepada fusi,” ujar dia.

    Setelah resmi bergabung, fraksi-fraksi PBR di berbagai daerah akan bergabung dengan Gerindra. Untuk nama fraksi, kata Fadli, itu merupakan persoalan teknis yang bisa diselesaikan nanti.

    Rencananya, deklarasi bergabungnya partai yang didirikan Da’i Sejuta Umat KH Zainuddin MZ itu ke partai besutan Prabowo Subianto akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. (umi)

    Source: Vivanews.com