siwah.com

Category: Political Marketing

  • Irwandi: Muzakir Manaf Itu Cuma Bercanda

    BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak sepenuhnya yakin bahwa Ketua Umum Partai Aceh (PA) Pusat, Muzakir Manaf benar-benar serius memintanya tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dalam pilkada mendatang. Irwandi malah menilai Muzakir hanya sekadar bercanda saat mengeluarkan pernyataan itu.

    Ditanya Serambi kemarin apa sikapnya terhadap permintaan Muzakir Manaf agar tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dalam pilkada mendatang, Irwandi menyatakan, “Pastilah beliau bercanda.”
    (more…)

  • ANALISIS POLITIK: Di Ambang Negara Gagal

    Tokoh-tokoh lintas agama bersepaham dengan Forum Rektor untuk menunaikan tugas moral kecendekiaan: bicara benar pada kekuasaan. Selepas pertemuan kedua unsur itu, ditambah kalangan intelektual merdeka lain di Universitas Negeri Jakarta, Jumat (4/2), mereka mengeluarkan peringatan akan situasi genting yang mengancam bangsa, yakni posisi Indonesia di ambang negara gagal.

    Peringatan tersebut bukanlah petir pada siang bolong. Sejak 2005, lembaga The Fund for Peace dan majalah Foreign Policy secara rutin mengeluarkan failed state index. Semakin tinggi peringkat suatu negara dalam indeks itu berarti semakin mendekati negara gagal. Indeks tersebut memasukkan 177 negara ke dalam empat posisi dari segi dekat jauhnya terhadap kategori negara gagal, yaitu posisi waspada (alert), dalam peringatan (warning), sedang (moderate), dan bertahan (sustainable).
    (more…)

  • Soal Calon Gubernur, Suara PA Terbelah

    Minggu (6/2) sore saya dapat kabar, Partai Aceh (PA) mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf sebagai kandidat Gubernur-Wakil Gubernur dalam Pilkada pada Oktober 2011. Informasi tersebut berasal dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakkir Manaf yang disampaikan dalam konferensi pers di kediaman Meuntroe Malek Mahmud, di kawasan Geucue Kaye Jatoe, Banda Aceh, seusai rapat pimpinan KPA/PA.

    Dalam rapat yang dipimpin Meuntroe Malek tersebut, pimpinan mengajukan nama Dr Zaini Abdullah (abang kandung Hasbi Abdullah, Ketua DPRA) sebagai calon gubernur dan Muzakkir Manaf sebagai calon wakil gubernur. Meski terlanjur tersebar di sejumlah media online dan jejaring sosial, namun ternyata keputusan tersebut mendapat penolakan dari dalam internal KPA/PA.

    “Usul ini TIDAK mendapat dukungan dari mayoritas Ketua KPA/PA Wilayah. Sebanyak 20 dari 23 wilayah menolak untuk menyetujui usulan pimpinan karena yang dicalonkan kami nilai TIDAK LAYAK dan bernuansa nepotisme,” ujar Tgk Ir. Linggadinsyah, Juru Bicara Partai Aceh (PA) dalam pernyataan yang disampaikan ke sejumlah pekerja media, Minggu (6/2) malam.

    Tgk Linggadinsyah menjelaskan, rapat dengan agenda tunggal menentukan Cagub dan Cawagub Aceh berakhir deadlock atau tanpa keputusan apapun.

    “Namun anehnya, pimpinan jam 18.00 tadi (Minggu, 6/2) telah mengumumkan nama Cagub dan Cawagub, yaitu Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf secara fait a compli. Ini adalah tindakan yang anti demokrasi, tidak terpuji dan pembohongan publik yang dilakukan oleh unsur pimpinan yang tidak peduli dengan suara mayoritas para Ketua KPA/PA Wilayah,” tandas Linggadinsyah yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Wakil Gubernur berpasangan dengan Irwandi Yusuf.

    Dalam rilisnya, Lingga juga memaparkan bahwa 20 orang dari 23 total Ketua KPA/PA dari dulu telah berjuang di tanah Aceh pada masa konflik dan sekarang menjunjung tinggi perdamaian menyatakan menolak keputusan pimpinan.

    “Menolak dengan tegas sikap anti demokrasi dan tidak mendidik tersebut. Kami menyatakan TETAP mendukung Sdr. Irwandi Yusuf sebagai Cagub Aceh periode 2012-2017,” tegas Lingga sembari menyebutkan bahwa keputusan tersebut didukung oleh Tgk. Muharram (Ketua KPA Aceh Rayeuk), Tgk. Mukhlis (Ketua PA Aceh Rayeuk), Tgk. Izir Azhar (Katua KPA/PA Sabang), Tgk. Saiful (Ketua KPA Bireuen), Tgk. Darwis Jeunieb (Ketua PA Bireuen), Tgk. Cek Mat (Ketua PA Lhokseumawe), Tgk. Abu Sanusi (Ketua KPA/PA Aceh Timur dan Langsa), Tgk. Helmy Ahmad (Ketua KPA/PA Aceh Tamiang), Tgk. Bakhtiar Syarbini (Ketua KPA/PA Aceh Jaya), Tgk. Yusaini MS (Ketua KPA/PA Aceh Barat), Tgk. Anas (Ketua KPA Nagan Raya), Tgk. Raja Mulia (Ketua PA Nagan Raya), Tgk. Abdurrahman Ubit (Ketua KPA/PA Abdya), Tgk. Abrar Muda (Ketua KPA/PA Aceh Selatan), Tgk. Nurdin Ramli (Ketua KPA Singkil dan Subulussalam), Tgk. Makdan Sagala (Ketua PA Singkil), Tgk. H. Alimuddin Sijabat, Tgk. Jamani Patra (Win KK) (Ketua KPA/PA Aceh Tenggara), Tgk. Panji (Ketua KPA Gayo Lues), Tgk. Tawarnate (Ketua PA Gayo Lues), Tgk. Jakaruddin (Ketua KPA Aceh Tengah), Tgk. Ibnu Sa’dan (Sapu Arang) (Ketua PA Aceh Tengah), Tgk. Ramdana (Gesing) (Ketua KPA/PA Bener Meriah).

    Jika berpijak pada data di atas, berarti hanya KPA/PA Pidie dan KPA/PA Aceh Utara yang mendukung Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, seperti nama yang diajukan pimpinan. Ini mengingatkan kita pada kejadian Rapat Ban Sigo Donya sebelum Pilkada 2006 lalu. Pimpinan mengusung Hasbi-Humam (kemudian berubah menjadi Humam-Hasbi atau H2O), tetapi panglima wilayah sepakat mendukung Tgk Nashiruddin bin Ahmed-Muhammad Nazar (kemudian Tgk Nash mundur, sehingga muncul nama Irwandi Yusuf).

    Untuk kedua kalinya, mantan GAM tak satu suara dalam mengusung kandidat yang akan bertarung memperebutkan Aceh-1 dan Aceh-2. Setidaknya, kejadian Pilkada 2006 kembali terulang pada Pilkada 2011.[]

    Source : taufiq Blog

  • Partai Aceh Usung Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf

    Partai Aceh (PA) mulai memainkan jurus-jurus mautnya. Sebelumnya PA cukup berhati-hati mengeluarkan pernyataan resmi terkait siapa yang diusungnya dalam Pilkada pada Oktober 2011 nanti. Namun, kali ini PA seperti cukup percaya diri dan mengumumkan kandidat yang diusungnya nanti.

    Bertempat di kediaman Perdana Menteri GAM, Malek Mahmud, di kawasan Geucue Kaye Jatoe, Banda Aceh, Minggu (6/2) sore, Partai bentukan mantan GAM ini melansir sebuah pernyataan penting: mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dari PA.

    Tak ada lagi teka-teki siapa kandidat yang didukung pemenang Pemilu 2009 di Aceh ini. Padahal, sebelumnya, pernah muncul wacana, PA mengusung Zaini Abdullah berpasangan dengan Aminullah Usman (mantan Dirut BPD-sekarang Bank Aceh). Informasi ini muncul dari kawasan Lamteumen. Saat itu, pihak PA tak membantahnya. Bisa saja, pasangan ini bubar karena tak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

    Sementara dalam salah satu pernyataan, politisi Adnan Beuransah, pernah mengeluarkan statemen bahwa PA tidak akan mendukung Irwandi Yusuf (Gubernur sekarang) sebagai kandidat dari PA. Irwandi sendiri dalam sebuah kesempatan kepada wartawan pernah menyatakan dirinya berharap didukung oleh PA. “Tahap pertama tentu melalui Partai yang saya besarkan dan saya biayai, yaitu Partai Aceh. Kalau Partai Aceh tidak berkenan mencalonkan saya ‘kan ada jalur independen dan ada partai lain,” kata Irwandi saat itu. Dengan keputusan PA tersebut yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, harapan Irwandi pun pupus.

    Irwandi pun pantas kecewa. Sebab, dalam konferensi pers itu, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakkir Manaf juga meminta dirinya mengurungkan niat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan memilih ikut keputusan PA.

    “Sebaiknya kita satu suara saja, dan mendukung pasangan yang sudah ditetapkan ini,” kata Muzakir Manaf. Namun, Muzakkir tak mempersoalkan jika Irwandi tetap memilih maju. “Itu terserah Bang Irwandi, tapi saya harap dia mundur dan satukan suara dengan Partai Aceh,” lanjut mantan Panglima GAM ini.

    Muzakkir Manaf sudah memprediksi Irwandi tak akan bisa mendulang suara dari Partai Aceh. Memang, diakuinya, ada beberapa anggota GAM dan PA yang mendukung Irwandi, tapi persentasenya kecil sekali (tak signifikan).

    Selain nama-nama tersebut, juga sudah muncul sejumlah kandidat yang dipastikan maju sebagai calon Gubernur, baik melalui jalur partai maupun independen, seperti Muhammad Nazar (Wakil Gubernur sekarang), Prof Darni Daud, Tarmizi A Karim, dan Otto Syamsuddin Ishak. Tapi Pilkada masih lama, Oktober 2011. Nama-nama ini bisa saja bertambah atau berkurang. Kita tunggu saja.

    “Saya membaca, masuknya nama Muzakkir Manaf (Ketua KPA) sebagai calon Wakil Gubernur menunjukkan petinggi GAM tidak yakin bisa mendulang suara jika hanya mengandalkan nama Zaini Abdullah yang tidak cukup populer di Aceh (di bawah bayang-bayang Meuntro Malek Mahmud). Partai Aceh banyak belajar dari kegagalan pasangan Humam-Hamid (H20) dalam Pilkada 2006 lalu setelah dikalahkan oleh Irwandi-Nazar (Irna)”—-komentar pribadi.

    Ini versi lengkap surat keputusan Partai Aceh:

    Siaran Pers
    Komite Peralihan Aceh (KPA)
    Tentang
    Rapat Pimpinan KPA Seluruh Aceh

    Rapat bersama pimpinan KPA yang berlangsung di Banda Aceh, Minggu 6 Februari 2011 menghasilkan beberapa keputusan :

    1. Rapat pimpinan ini adalah sebuah forum yang sengaja dibuat untuk mengevaluasi keadaan terakhir Aceh menyangkut dengan situasi perdamaian, keamanan, pembangunan dan kondisi politik nasional dan daerah menjelang Pilkada 2011.
    2. Forum menilai/bersepakat bahwa keadaan perdamaian dan keamanan di Aceh –Alhamdulillah- cukup kondusif walaupun ada catatan kecil disana sini.
    3. Dalam hal pelaksanaan pembangunan di Aceh, forum menilai tidak ada kemajuan yang signifikan bila dilihat dari kewenangan dan sumberdaya keuangan yang tersedia.
    4. Dalam hal kesiapan Pilkada 2011, KPA saat ini telah dan sedang melakukan evaluasi terhadap calon-calon kepala daerah baik di propinsi mahupun di kabupaten/kota terutama yang berasosiasi dengan Partai Aceh. Kami juga sepakat untuk melakukan evaluasi tentang kemungkinan kerjasama dengan partai-partai yang lain.
    5. Dalam hal koalisi dengan partai lain kami telah bersepakat bahwa untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Partai Aceh tidak akan berkoalisi dengan partai yang lain. Sedangkan di sejumlah kabupaten kota -yang akan kami sampaikan kemudian- kemungkinan koalisi sangat mungkin terbuka.
    6. Forum dengan penuh pertimbangan telah bersepakat mencalonkan pasangan Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh untuk periode 2012-2017 dari Partai Aceh. Keputusan ini kami ambil karena kami yakin bahwa pasangan ini memiliki pengetahuan, pengalaman dan dedikasi untuk memenuhi cita-cita perjuangan seperti yang telah termaktub dalam MoU Helsinki. Perlu juga kami tegaskan kami menerima berbagai dukungan untuk pasangan calon ini baik dari pendukung Partai Aceh mahupun dari masyarakat luas sampai dengan hari ini yang terus mengalir.

    Demikianlah kesimpulan pertemuan pada hari ini, bersamaan ini pula kami memohon dukungan dan doa restu dari seluruh komponen masyarakat Aceh.

    Banda Aceh, 6 Februari 2011
    Komite Peralihan Aceh

    Muzakir Manaf
    Ketua

    Source : Taufiq Al Mubarak Blog

  • Peserta Muswil PPP Aceh Protes Ketua Terpilih

    TAKENGON – Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh yang berlangsung di Takengon, berakhir secara tidak mengenakkan karena sejumlah peserta menganggap terpilihnya Mohd Faisal Amin sebagai ketua cacat hukum.

    Protes terhadap terpilihnya Mohd Faisal Amin sebagai Ketua DPW-PPP Aceh periode 2011-2016 dikarenakan proses pemilihan dianggap melanggar tata tertib (tatib) pemilihan, bahkan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Faisal Amin dinyatakan terpilih secara aklamasi sebelum masuk ke fase pemilihan dan langsung dikukuhkan pada saat proses laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus lama yang juga di bawah kepemimpinannya.
    (more…)

  • Pilkada Aceh: Paket Itu belum Layak

    MESKI Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf menyatakan 18 pimpinan KPA bersepakat mendukung Dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai cagub/cawagub Aceh untuk periode 2012-2017, ternyata Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh (PA), Ligadinsyah membantah adanya kesepakatan tersebut.

    Bantahan terhadap pernyataan Muzakir Manaf disampaikan Jubir PA, Ligadinsyah dalam siaran pers-nya yang diterima Serambi, Minggu (6/2) malam. Ligadinsyah menyatakan dirinya ikut dalam rapat di Mes Meuntroe, Banda Aceh, Minggu kemarin.
    (more…)

  • KPA Usung Zaini-Muzakir

    BANDA ACEH – Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) dari 18 wilayah di Aceh dilaporkan sepakat mengusung Dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Aceh periode 2012-2017. Namun keputusan itu memunculkan kontroversi internal ditandai penolakan oleh Partai Aceh (PA).

    Kesepakatan para Ketua KPA se-Aceh mengusung Zaini-Muzakir sebagai cagub/cawagub yang akan bertarung di Pilkada Aceh 2011 diputuskan melalui rapat pimpinan KPA se-Aceh di Mes Meuntroe, Banda Aceh, Minggu (6/2).

    Seusai rapat tersebut, Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf yang akrab disapa Muallim menggelar konferensi pers. Menurut Muallim, salah satu keputusan penting yang disepakati dalam rapat adalah Partai Aceh (PA) selaku pendukung tidak akan berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung cagub/cawagub Aceh.

    “Forum rapat dengan penuh pertimbangan telah bersepakat mencalonkan pasangan Dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai cagub/cawagub Aceh untuk periode 2012-2017 dari PA. Keputusan itu diambil karena kami yakin pasangan ini memiliki pengetahuan, pengalaman, dan dedikasi untuk memenuhi cita-cita perjuangan yang telah termaktub dalam MoU Helsinki,” demikian inti keputusan rapat yang tercantum dalam poin 6, sebagaimana dibacakan Muzakir Manaf.

    Sedangkan di poin 5 keputusan rapat KPA se-Aceh ditegaskan, dalam hal koalisi dengan partai lain, KPA bersepakat bahwa untuk posisi gubernur/wakil gubernur, “PA tidak akan berkoalisi dengan partai lain, sedangkan di sejumlah kabupaten/kota yang akan disampaikan kemudian kemungkinan koalisi sangat mungkin terbuka”.

    Sebelumnya, pada poin 3 keputusan tersebut, KPA menilai tidak ada kemajuan Aceh yang signifikan dibanding kewenangan dan sumber daya keuangan yang tersedia selama ini. Hal itu, menurut Muzakir bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan di daerah dan peningkatan ekonomi rakyat Aceh.

    “Forum menilai dengan keuangan yang begitu besar, Aceh harus lebih maju. Misalnya, rakyat Aceh yang 70 persen petani harus bisa mencapai kemakmuran hidup dengan bertani. Selain itu, kenyataan selama ini, realisasi APBA dari setiap SKPA selalu tidak mencapai terget,” tegas Muzakir didampingi Wakil Jubir KPA, Muzakkir Abdul Hamid.(sal)

    Source: Serambi Indonesia

  • Rakyat Harus Berkontribusi

    Suhardi Ketum Gerindra

    Partai Gerakan Indonesia Raya membuat gebrakan dengan kampanye merangkul petani dan nelayan pada Pemilihan Umum 2009. Partai Gerindra mengembalikan dan menyadarkan kembali akar keindonesiaan yang berawal dari masyarakat pedesaan sebagai petani dan nelayan.

    Ketua Umum Partai Gerinda Suhardi mengatakan, Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 merupakan waktu singkat, terutama untuk persiapan pemilu dan pendidikan politik. ”Kami mendirikan partai tiga tahun lalu rasanya seperti baru kemarin. Waktu habis untuk verifikasi partai, kampanye, dan melakukan program. Sebagian besar waktu yang ada justru habis untuk proses administrasi,” kata Suhardi dalam wawancara khusus, beberapa waktu lalu.

    Seharusnya yang paling penting adalah pendidikan politik, penyadaran, dan proses berpikir. Orang Indonesia harus sadar untuk memilih pemimpin tidak secara instan. Jangan karena diberi sesuatu lantas memilih seseorang yang sebetulnya tidak mampu bekerja. Pemimpin harus dicari dan membutuhkan waktu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

    Pendidikan politik yang benar adalah bagaimana mengajarkan rakyat untuk memberi dan berkorban. Di Partai Gerindra, misalnya, 13 juta pemegang kartu tanda anggota diminta menyumbang ke partai dan bukan justru mengharapkan sesuatu dari partai. Seandainya semua anggota memenuhi komitmen memberikan Rp 10.000 per bulan tentu terkumpul Rp 130 miliar yang bisa digunakan untuk pelbagai hal yang menyentuh kepentingan rakyat. Dalam setahun terkumpul Rp 1,5 triliun lebih. Dalam empat tahun terkumpul Rp 6 triliun lebih yang bisa menyaingi dana talangan Bank Century. Iuran Rp 10.000 itu lebih murah daripada membeli dua bungkus rokok per hari.

    Ia menyoroti sikap meminta dan mengharapkan sesuatu itu sudah merupakan perilaku korup yang kecil-kecilan. Sebagai contoh dalam pemilu anggota DPRD banyak yang keluar modal untuk memenangi kursi legislatif, lalu dia berusaha mengembalikan modal.

    Dalam konteks seperti itu perlunya pendidikan politik. Berikut petikan wawancaranya:

    Apakah sempat mengadakan pendidikan politik dalam tiga tahun ini?

    Semoga sempat. Walaupun saya belum bisa menjamin 100 persen, tetapi kami akan melakukan pendidikan bertingkat. Sekarang kami sudah sosialisasi. Seluruh kader pusat dididik dulu menjadi dosen-dosennya. Di DPP kami punya 130 pengurus, dididik dulu mereka dengan tokoh-tokoh nasional, kalangan universitas. Para pengurus DPP mengajar DPD, demikian seterusnya hingga ke bawah. Nanti akan ada kader terapan, kader mandala, kader penggerak, dan saksi di TPS dalam pemilu mendatang.

    Idealnya memang seperti itu. Tetapi, sekarang banyak partai pragmatis?

    Ya, banyak orang menggunakan cara pragmatis. Kalau menjelang pemilu saja ”bagi-bagi” biar uang ini hemat. Padahal, yang benar kan mendidik masyarakat terus-menerus.

    Tetapi, kan, butuh waktu?

    Memang iya. Tetapi, kan, waktu yang kita punya lebih panjang sekarang dibanding yang kemarin (Pemilu 2009). Apalagi Gerindra sudah tidak mengenal lagi musyawarah cabang dan sebagainya. Semua langsung bergerak. Kalau kemarin (Pemilu 2009) menjadi partai paling belakang menentukan caleg, sekarang kami yang terdahulu menentukan caleg.

    Untuk pencitraan, apa yang ditawarkan Gerindra di 2014?

    Terutama tentu delapan aksi program yang tayang sejak pemilihan legislatif kemarin. Itu kami tayangkan hampir ke semua televisi. Seluruh delapan aksi program yang jelas-jelas ada parameternya, ada ukurannya, ada targetnya. Salah satu target yang berhasil, kan, menolak Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang ternyata kami berhasil di tingkat Mahkamah Konstitusi.

    Budaya politik Indonesia, kan, masyarakat masih mengandalkan sosok tokoh terkenal. Gerindra memiliki sosok Prabowo Subianto. Apa strategi Gerindra?

    Kami tahu Pak Prabowo sudah dikenal dan dikagumi masyarakat. Wajah saya tidak dikenal di masyarakat sehingga leluasa untuk bertanya di masyarakat bawah. Saya, kan, sering naik ojek, sering ke pasar, atau bertemu tukang bangunan, dan kalau ditanya mereka memberikan tanggapan positif tentang sosok Prabowo. Kami tidak salah menjagokan Pak Prabowo.

    Sudah jelas calon presiden? Atau, kalau koalisi bisa jadi wakil presiden?

    Oh, kalau Prabowo tidak. Kami tidak mungkin ditawar soal itu. Apa pun yang terjadi, kami harus mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Kami akan berjuang bahwa setiap partai boleh mengajukan calon presiden.

    Kalau tidak bisa bagaimana?

    Kita, kan, belum tahu ini berapa persen (ambang batas parlemen). Perolehan suara kami sendiri sesungguhnya tidak terlalu buruklah. Beberapa waktu lalu sudah ada beberapa partai yang bergabung ke Gerindra. Sekarang sudah ada 3-4 partai yang ingin bergabung lagi dengan kami. Secara logika awam, perolehan suara bisa tiga kali lipat.

    Ada kabar kedekatan pemikiran antara Prabowo dengan SBY, apa mungkin ada peluang berkoalisi?

    Kami mengajukan kritik terhadap pemerintah dan Demokrat. Tetapi, komunikasi tetap dijaga.

    Kerja sama dibina terus, ya?

    Kami berusaha jangan sampai negeri ini tambah merosot. Jangan sampai kacau terus. Supaya perpindahan pemerintahan itu terjadi dengan sangat konstitusional sehingga negara ini selalu berangkat dari sesuatu yang lebih baik. Jangan malah rusak lagi, wah, bagaimana kita. Makanya, kami bersikap kalau ini yang menang ya dibantu dong, bantu habis sehingga negeri ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Makanya, kami selalu memberi masukan, begini loh sebaiknya. Mereka (Demokrat) sudah punya kewenangan untuk berbuat baik, dengan dukungan dari pemilihan sehingga masyarakat akan ikut sendiri. Contoh kecil adalah masalah harga cabai yang naik. Daripada menanam (bunga) gelombang cinta, kan cabai lebih bermanfaat. Kita akan senang kalau semua orang kecukupan pangan. Ada 235 juta kilogram beras yang dihasilkan setiap hari.

    Kalau Gerindra berkoalisi dengan Demokrat, jadi bagaimana ya?

    Kami yang dipanggil loh. Kami tidak ingin disebut koalisi karena sudah oposisi.

    Kalau tahun 2014 bagaimana?

    Oh, untuk 2014, ya, selama teman-teman yang bergabung dengan kami mengikuti visi misi kami dalam membangun negara. Tetapi, kalau kontradiktif ya sulit. Tapi, rasanya kan semangat kebangsaan sudah sama.

    Atau mungkin pula koalisi dengan Golkar?

    Ya enggak tahu karena, misalnya, kan pernah terlontar Golkar ini mengajukan Pak Ical (Aburizal Bakrie) sendiri ya.

    Sebetulnya berapa sih anggota Gerindra?

    Dulu kami punya 13 juta pemegang KTA (kartu tanda anggota). Tetapi, nyatanya kami hanya 4,2 persen di DPR. Entah kenapa? Kalau di provinsi tidak, kami mendapat 10 persen kursi. Berarti kan mirip juga dengan jumlah pemegang KTA. Di Jawa Tengah itu 10 persen, di Jawa Barat 9 persen, Jawa Timur 9 persen, DKI 7 persen.

    Didapat dalam waktu berapa lama?

    Dalam satu tahun kurang. Belum punya kader, belum punya saksi. Besok (tahun 2014) kami punya enam juta saksi. Saat ini kami juga tidak mau dianggap angkuh. Kami juga ingin program kami dipakai oleh pemerintah karena targetnya kan rakyat mampu.

    Tetapi, banyak resistensi dari kepentingan-kepentingan liberal?

    Bicara soal kaum liberal, coba lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat sebentar lagi kekurangan pangan. Coba lihat datanya. Produksi gandum turun 30 persen, beras juga turun 30 persen. Mau makan dari mana? Lihatlah di Indonesia, kami punya potensi gandum dan beragam produk pangan.

    Source: Kompas.com

  • Rakyat Pragmatis dalam Pemilihan

    Jakarta, Kompas – Rendahnya kesejahteraan rakyat ditengarai sebagai pemicu timbulnya budaya pragmatis di masyarakat. Namun, tidak sepantasnya masyarakat yang disalahkan atas maraknya praktik politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah, yang pada akhirnya menjerat sejumlah kepala daerah menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

    Pendapat itu dikatakan anggota Komisi II DPR, A Malik Haramain (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) dan Arif Wibowo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), di Jakarta, Selasa (25/1). ”Kenapa rakyat menjadi pragmatis? Itu karena kesejahteraan. Rendahnya kesejahteraan rakyat menimbulkan budaya politik yang rendah,” kata Malik.

    Menurut Malik, tiga masalah yang membuat politik uang marak dalam pilkada adalah regulasi, peserta atau calon kepala daerah, dan budaya politik masyarakat. Regulasi pilkada belum mengatur secara detail dan tegas soal pelanggaran serta sanksi bagi peserta yang melanggar, termasuk politik uang.

    Regulasi juga belum mengatur kewenangan lembaga pengawas pilkada untuk memberi sanksi. Selain sanksi tegas, seharusnya undang-undang juga mengatur pemberian kewenangan yang besar kepada lembaga pengawas pilkada untuk memberikan sanksi sampai pada tingkat pencabutan kepesertaan calon kepala daerah.

    Kondisi itu diperparah pola pikir calon yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pilkada. ”Mereka tidak memiliki fatsun untuk menang dengan melakukan cara strategis yang halal. Budaya politik saat ini memang transaksional sehingga mereka berpikir, uang adalah jalan untuk menang,” ujar Malik.

    Masalah lain, pemilih, yang kini cenderung pragmatis, memilih seseorang bukan karena kemampuannya, melainkan karena uangnya. Rakyat tak bisa memilih secara rasional lantaran kesejahteraan mereka masih rendah.

    Meski demikian, menurut Arif, masyarakat tidak seharusnya disalahkan sebagai penyebab maraknya politik uang. ”Mau dikasih uang atau tidak, rakyat tetap memilih, tetap mau berpartisipasi dalam pilkada,” katanya.

    Menurut Arif, praktik politik uang bisa dihentikan apabila ada keinginan politik yang kuat dari calon kepala daerah untuk tidak memberikan materi kepada masyarakat. Calon kepala daerah cukup menawarkan program.

    Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengakui, pemilih dalam pilkada semakin permisif dengan politik uang. Ini karena mereka kecewa terhadap elite politik, selain didukung kehidupan ekonomi yang tak menentu.

    Kondisi itu, menurut Kacung, diawali pada Pemilu 1999 yang memunculkan kekecewaan rakyat kepada elite politik sehingga mereka menerima politik uang. Rakyat kecewa karena elite politik tak memberikan perubahan pascareformasi.

    ”Gejala politik uang muncul tahun 2004 dan makin kuat pada pilkada langsung dan Pemilu 2009. Pilkada memungkinkan transaksi langsung antara calon kepala daerah dan pemilih. Ada penawaran dari calon dan permintaan dari masyarakat,” katanya.

    Kacung mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah mempertegas peraturan pilkada. Pendidikan politik harus diberikan kepada calon kepala daerah, partai politik, dan rakyat bahwa politik uang merusak sistem demokrasi serta merugikan rakyat.

    (ODY/APA/AIK/NTA/SIE/WIE)

    Source: Kompas.com

  • Pilkada Serentak Menjadi Solusi

    MALANG, KOMPAS – Pemilu kepala daerah secara serentak pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota bisa membatasi ruang gerak petaruh atau investor yang biasa merajalela saat pilkada. Pembatasan juga diperlukan bagi bupati/wali kota/gubernur dalam soal biaya.

    ”Modal untuk membiayai semua kota dan kabupaten (dalam pilkada serentak) akan terlalu besar. Petaruh atau petualang politik, seperti tim sukses, yang berjalan dari kota ke kota akan terhenti di satu kota saja. Calon bupati atau wali kota hanya bisa menggunakan upayanya sendiri, yang nantinya juga dapat dibatasi,” kata Ketua Pusat Pengkajian (PP) Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ngesti D Prasetyo di Malang, Rabu (26/1).

    Sementara pembatasan bupati/wali kota bisa dilakukan dengan membatasi jumlah baliho, spanduk, dan seterusnya sehingga biaya pilkada akan cukup rendah. ”Pembatasan ini sejak semula sebenarnya sudah ada. Namun, karena lemahnya Panwas dan KPUD selama ini menjadikan aturan itu tak bisa memberikan sanksi pada pelaku politik uang. Dalam banyak hal, justru KPUD yang menjadi pelaku politik uang,” katanya.

    Namun, paling tidak, melalui pembatasan itu, ruang gerak politik uang akan terbatas. Calon bupati, wali kota, atau gubernur hanya bisa menggunakan pengaruh ide kampanyenya untuk memenangi pemilihan.

    Salah satu cara agar politik uang dalam pilkada dapat dikurangi, ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, ialah dengan mempertegas peraturan terkait politik uang dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Sanksi terhadap pelaku politik uang harus ditindak tegas sehingga bisa berakibat pencoretan pencalonan.

    Arif Wibowo mengungkapkan, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama RUU Pilkada, harus mengatur substansi secara lebih tegas mengenai mekanisme penegakan hukum terkait politik uang dan penyalahgunaan wewenang.

    ”Aturan tentang sanksi terhadap laporan dana kampanye serta sanksi bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang, baik pasangan calon maupun tim sukses, harus lebih tegas yang berakibat pencoretan pasangan calon. Di samping itu, UU juga harus mengatur sistem peradilan pemilu yang khusus agar segala tindak pidana politik uang maupun penyalahgunaan wewenang dan jabatan bisa diadili secara efektif dalam waktu yang singkat,” katanya.

    Menurut Arif, sistem pencalonan kepala daerah juga perlu ditata. Harus dibuat regulasi yang menjamin mekanisme pencalonan yang transparan dan integratif sehingga memunculkan kandidat berkualitas.

    Arif menambahkan, fakta menunjukkan bahwa ada kecenderungan petahana menggunakan kekuasaannya demi memenangi pertarungan dalam pilkada. Berdasarkan data yang dihimpun ICW, lanjut dia, pada pilkada 2010 ada sekitar 504 kasus pilkada terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

    Oleh karena itu, kata Ngesti, pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi perihal politik uang dalam pilkada diyakini berhubungan dengan agenda revisi UU Pemerintahan Daerah, RUU Pilkada, dan RUU tentang Desa. Namun, diakui, sulit untuk menerima gagasan untuk mengubah pilkada provinsi ke pemilihan di DPRD. (ODY/SIE)

    Source: Kompas.com