Jakarta, Kompas – Kekuatan politik Indonesia sudah sejak lama ditandai dengan kekuatan partai Islam atau berbasis massa Islam dan nasionalis. Namun, kekuatan ini tidak perlu didikotomikan lagi, bahkan semuanya harus bisa disatukan.
Itu sebabnya kalangan yang meragukan nasionalisme partai Islam patut dipertanyakan. Begitu juga sebaliknya, dalam tubuh partai pengusung nasionalisme, jelas banyak umat Islam-nya.
(more…)
KUPANG–MI: Partai politik (parpol) baru peserta pemilu 2009 dinilai belum memiliki format kaderisasi secara baik. Dampaknya, dalam perekrutan caleg mereka terjebak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Sehingga asas langsung, umum, dan bebas (luber) dari pemilu hanya sekadar menjadi asas formal dan tidak diwujudkan dalam pelaksanaanya,” tutur pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana Kupang Kotan Y Stefanus di Kupang, Minggu (14/12).
(more…)
Intelektual di dunia politik bukanlah hal baru bagi bangsa ini. Bahkan, para pendiri bangsa ini dikenal sebagai orang ”sekolahan” yang punya kesadaran kebangsaan dan menjadi pendiri partai yang andal.
Mereka punya kesadaran bahwa partai politik bisa dijadikan kendaraan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa.
(more…)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil perubahan, memberi keistimewaan partai politik mengisi jabatan kenegaraan. Namun, ”hak monopoli” itu belum diimbangi dengan sistem kaderisasi yang optimal.
Begitu dihadapkan pada pemilihan presiden, banyak parpol seakan kekurangan stok sehingga muncul sebutan calon 4L (lu lagi lu lagi).
(more…)
Depok, Kompas – Kemungkinan jalan buntu yang terjadi dalam sistem presidensial pasca-amandemen konstitusi bisa dihilangkan dengan sikap kompromi presiden.
Sikap dan tingkah laku yang sangat diwarnai dengan budaya Jawa ini di satu sisi menguntungkan bagi hubungan antarlembaga negara, tetapi dalam hubungan kelembagaan negara pada masa mendatang tetap perlu adanya komitmen kelembagaan.
(more…)
Jakarta, Kompas – Perilaku politik masyarakat dan juga para politisi atau tokoh partai politik saat ini banyak yang rusak. Konflik antarpandangan atau partai politik sering berlanjut ke persoalan dan hubungan antarpersonal atau pribadi politisi bersangkutan.
Hal itu disampaikan sejarawan Anhar Gonggong, Rabu (10/12), seusai menjadi pembahas dalam peluncuran dan diskusi buku Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar karya aktivis Gerakan Jalan Lurus, Sulastomo, di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
(more…)
Cerita dari pinggiran Yogyakarta. Sekelompok warga datang ke tim sukses salah seorang calon kepala daerah. Hanya karena tak ingin lagi menyewa tenda, meja, dan kursi setiap kali hajatan tiba, mereka menjanjikan semua suara dari 300 pemilih terdaftar di tempat pemungutan suara bakal diarahkan untuk memilih sang calon.
Syaratnya adalah sang calon mesti bersedia membantu tenda lengkap dengan meja-kursi untuk mereka. Saat hari-H pemungutan suara, janji warga untuk memilih sang calon memang dipenuhi. Namun, sempat kotak suara ”disandera” sampai akhirnya tenda yang dijanjikan tiba.
(more…)
SOLO–MI: Indonesia kedepan perlu menerapkan sistem multipartai sederhana. Jumlah partai politik perlu dirampingkan, karena jika terlalu banyak akan membuka peluang konflik politis menjadi lebih besar.
Wacana itu dikemukakan tokoh politik yang juga mantan ketua umum Partai Golkar, Akbar Tandjung dalam paparannya pada seminar nasional “Mewujudkan Kemandirian Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Berkemajuan’ di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat (12/12).
(more…)
Jakarta, Kompas – Koalisi partai Islam dan partai berbasis massa Islam perlu untuk memberikan kemajuan bagi umat dan agar representasi politik Islam tetap berlanjut serta marwah politik Islam tetap terjaga.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan pandangannya ini dalam peringatan Milad Ke-99 Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (9/12) malam. ”Kekuatan politik Islam yang tersebar di banyak parpol jangan menjadi faktor kelemahan, tetapi merupakan kekuatan Islam pada ranah politik,” ujarnya.
(more…)
Surabaya, Kompas – Para pemodal telah mengalahkan aktivis partai dalam perebutan kedudukan internal partai. Situasi itu menunjukkan hubungan tidak sehat antara partai politik dan kadernya.
Demikian terangkum dalam seminar ”Partai Politik, Demokrasi, dan Dominasi Modal” yang diselenggarakan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Kamis (11/12) di Surabaya. Ketua Departemen Pemuda DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko, pakar politik dari Universitas Gadjah Mada Mochtar Mas’oed, dan pengajar ilmu politik Universitas Brawijaya Ahmad Erani hadir sebagai pembicara.
(more…)