Category: Political Marketing

Kejutan politik telah terjadi dalam Pilkada DKI. Kemenangan telak pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) menjadi fenomena yang membuat banyak kalangan terperangah. Sebab, hasil survei sebelumnya rata-rata berkesimpulan pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) yang bakal keluar sebagai pemenang. Bahkan, digadang-gadang bakal unggul dalam satu putaran.

Dalam detik-detik terakhir berkembang pula perkiraan, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin akan menjadi kuda hitam. Kenyataannya, Jokowi-Ahok telah menjungkirbalikkan semua hasil survei dan perkiraan di atas. Bukan hanya itu, perbedaan suara dengan calon pesaingnya di putaran kedua pun cukup jauh, yaitu 8,27 persen (Kompas, 12/7).

Berbagai analisis yang memperbincangkan kemenangan fenomenal ini pun semarak. Pada umumnya para pengamat berpendapat bahwa kemenangan ini merupakan isyarat kuat dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Mereka ingin segera keluar dari kejenuhan menghadapi kesulitan hidup, ketidaknyamanan, dan masalah keamanan yang kian mencekik masyarakat bawah.

Ada pula pendapat bahwa hal ini merupakan pertanda tidak disukainya figur lama serta mereka yang sekadar mencari kekuasaan atau status sosial, tetapi kemampuannya diragukan. Berbagai analisis itu menyimpulkan pula bahwa betapa besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin yang akan datang. Inilah yang harus benar-benar dihayati serta diwaspadai oleh siapa pun pemimpin terpilih nantinya.

Kejutan lainnya adalah perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono yang hanya 4,74 persen, berada pada urutan kedua dari bawah setelah pasangan Hendardji Soepandji-A Riza Patria. Padahal, banyak hasil survei sebelumnya menempatkan pasangan ini pada posisi kejar-kejaran dengan Foke-Nara. Tentu perolehan kecil ini merupakan pukulan telak bagi Golkar sehingga timbul pertanyaan: bagaimana mesin politik partai kedua terbesar, sarat pengalaman, serta bertabur kader ini bekerja?

Memang benar kata Tjipta Lesmana bahwa di samping jualan pasangan ini (baca: tiga tahun bisa) tidak masuk akal dan murahan, juga mesin politik Golkar tidak bekerja baik. Tidak terlihat para elitenya turun ke lapangan. Kebanyakan mereka bersikap bossy, seolah membiarkan pasangan yang diusungnya bekerja keras sendiri. Padahal, betapa penting dan strategisnya Pilkada DKI. Keadaan ini memperkuat sinyalemen bahwa fragmentasi elite Golkar memang cukup serius.

Fenomena hasil Pilkada DKI putaran pertama ini sesungguhnya menjadi potret dari situasi perpolitikan secara nasional karena DKI adalah cermin dari Indonesia. Sebuah potret yang menyembulkan isyarat bahwa di 2014 tampaknya figur lama akan sulit dijual. Rakyat Indonesia sedang mendambakan kehadiran tokoh baru yang mampu membawa perubahan. Isyarat ini perlu ditangkap oleh para elite parpol serta segera mencari alternatif calon yang dapat memenuhi harapan rakyat.

Putaran kedua

Kendati putaran kedua akan digelar pada bulan September yang akan datang, setiap pasangan yang lolos putaran pertama telah bergerak dengan cepat. Siang hari setelah dipastikan lolos, Jokowi segera menemui Hidayat Nur Wahid di poskonya. Pendekatan ini memang sangat penting mengingat pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang hanya didukung satu partai (PKS) telah memperoleh 11,5 persen suara.

Perolehan ini bisa jadi berasal dari massa utama PKS di DKI. Ini mengingat dalam pilkada sebelumnya, Adang Daradjatun—yang juga diusung PKS sendirian—telah memperoleh suara yang cukup besar. Dengan demikian, suara yang 11,5 persen ini kemungkinan besar akan solid sehingga tambahan suara ini amat penting pada pertarungan putaran kedua bagi pasangan yang melaju.

Perlu kerja keras

Namun, akan muluskah perjalanan Jokowi-Ahok selanjutnya? Tentu mereka sendiri menyadari bahwa situasi masih jauh dari aman. Pasangan ini serta semua parpol pendukungnya masih harus berjuang keras.

Pertama, masih menjadi tanda tanya besar, apakah PKS yang berbasis Islam ini akan bersedia bergandengan tangan dengan PDI-P dan Gerindra yang berbasis nasionalisme? Memang, pragmatisme dalam berpolitik itu besar, tetapi bagaimanapun ideologi tetap akan menjadi pertimbangan yang menentukan.

Kedua, terdapat 40 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya, suatu angka yang sangat besar dan tentu akan sangat menentukan. Alasan ketidakhadiran mereka di TPS memang beraneka ragam. Namun, dapat dipastikan bahwa mayoritas bukan karena alasan politis, melainkan karena faktor ekonomi, pekerjaan, transportasi, dan tidak sedikit pula yang kepeduliannya rendah sehingga memilih berlibur bersama keluarga di rumah atau ke luar kota.

Dengan demikian, mereka masih sangat mungkin untuk digarap dan disadarkan. Keberadaan mereka merupakan peluang besar bagi kedua pasangan. Siapa yang mampu mendekati, memengaruhi, dan meyakinkan mereka dengan cepat dan tepat sasaran—sehingga mereka tergerak untuk datang ke TPS—niscaya akan memperoleh kemenangan.

Peta situasi di atas mengisyaratkan bahwa pertarungan pada putaran kedua masih akan berlangsung ketat dan sengit. Kedua pasangan masih sama-sama memiliki peluang. Namun, perjalanan setiap pasangan calon masih panjang, terjal, dan memerlukan perjuangan keras.

Terpenting dalam putaran kedua nanti: semua pihak yang bertarung harus menjunjung tinggi sportivitas dan etika berdemokrasi. Hindari politik uang, yakinkan pemilih dengan program realistis. Pemilih pun harus tambah sadar bahwa kedaulatan menentukan pilihan sepenuhnya ada di tangan masing-masing, jangan mudah tergoda rayuan finansial. Pilkada DKI harus berlangsung dengan jujur, adil, lancar, dan aman tanpa kekerasan sehingga menjadi percontohan pemilu di Tanah Air.

KIKI SYAHNAKRI Ketua Dewan Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat

Source : Kompas.com

Pilkada DKI Jakarta ibarat laboratorium menarik untuk mengukur apa yang bakal terjadi pada P Budiarto emilu-Pilpres 2014. Walau lima calon gubernur melaporkan kisruh DPT kepada pihak berwenang, proses dan hasil pemilihan relatif mulus.

Harap maklum, Jakarta ”Indonesia kecil”. Hasil apa pun bisa terjadi dalam pemilihan di Jakarta, termasuk kekalahan bagi partai yang berkuasa.

Itulah yang dialami Golkar tahun 1977. Penurunan dukungan terhadap Golkar disebabkan korupsi Pertamina dan penguasa yang makin mencengkeram sehingga memicu pecahnya tragedi Malari 1974 dan gerakan mahasiswa 1977.

Belum diketahui persis berapa persen pemilih yang menggunakan haknya dalam pilkada kali ini. Namun, jika jumlahnya di atas 50 persen, itu sudah cukup ideal mengingat apatisme terhadap partai-partai politik belakangan ini.

Animo pemilih, meski masih bersifat fragmentatif dan sporadis dan tidak perlu diterjemahkan ke dalam angka, harus diakui cukup besar. Semoga saja animo ini terus meningkat sampai tahun 2014.

Kita pemilih perlu optimistis karena Pemilu-Pilpres 2014 salah satu pintu masuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai-partai politik mestinya membaca lebih jeli lagi aspirasi akhir-akhir ini.

Aspirasi pertama, rakyat makin muak terhadap korupsi—itu sebabnya terjadi perlawanan terhadap partai berkuasa yang mendukung petahana. Aspirasi kedua, kelima cagub—kecuali petahana—menawarkan ”ideologi perubahan” untuk menembus kebuntuan masalah-masalah Ibu Kota.

”Ideologi perubahan” rupanya masih berlaku di sebagian negara demokrasi besar, termasuk Indonesia. Inilah yang disebut dengan ”faktor Obama” karena dialah yang memulainya tahun 2008.

Sukar menduga, pilihan warga Jakarta pada pilgub kali ini lebih karena tokoh daripada partainya atau sebaliknya? Inilah pekerjaan rumah terbesar bagi para capres dan partai-partai politik kita.

Dalam pemilihan, petahana selalu berada dalam posisi defensif. Pemilihan menjadi vote of confidence atau referendum terhadap apa yang dilakukan selama petahana menjabat.

Petahana mesti bekerja ekstra keras untuk meyakinkan kembali pemilih dia layak dipercayai kembali dibandingkan para penantangnya. Itu pelajaran berharga yang didapat Joko Widodo ketika dengan mudah terpilih lagi sebagai Wali Kota Solo.

Hal paling menonjol dalam Pilkada DKI adalah keterpilihan atau elektabilitas keenam cagub. Mereka orang-orang yang berpengalaman politik panjang dan kiranya layak memimpin Jakarta.

Gubernur Fauzi Bowo sudah pasti, begitu juga dengan Gubernur Alex Noerdin dan Wali Kota Joko Widodo. Hidayat Nur Wahid, Faisal Basri, dan Hendardji Soepandji telah malang melintang berpolitik atau memimpin dalam skala berbeda-beda.

Artinya, tidak ada cagub yang ujug-ujug muncul begitu saja mengandalkan penampilan, citra, dan modal semata-mata. Mereka berhasil membangun karisma dan karya nyata.

Fauzi Bowo jelas ahli tata kota, Alex Noerdin berhasil mengembangkan Sumatera Selatan, dan siapa yang tak kenal Joko Widodo? Faisal Basri tokoh reformis sejak 1998 yang turut membidani kelahiran Majelis Amanat Rakyat dan PAN, Hendardji mayor jenderal yang amat kenal Jakarta.

Catatan penting lainnya, dua cagub independen relatif berhasil meyakinkan sebagian warga Jakarta untuk memilih mereka. Dengan jumlah pemilih cuma hampir tujuh juta, dengan golput yang cukup besar, itu bukan tugas mudah.

Ini prospek menarik bagi calon-calon perseorangan/independen untuk memenangi pilkada. Contoh menarik, Yonas Salean sebagai calon perseorangan terpilih sebagai Wali Kota Kupang.

Memang dilema: membolehkan calon perseorangan mengikuti pilkada karena mereka tidak punya ideologi, partai dan strukturnya, AD/ART, anggota tetap, dan sebagainya. Namun, tak mungkin melarangnya berhubung ancaman kartel politik yang sarat transaksi politik dan uang.

Apa boleh buat, keputusan Mahkamah Agung belum lama ini menolak uji materi yang membolehkan capres perseorangan berlaga dalam pilpres. Padahal, dukungan jutaan orang lewat petisi tidak kalah kredibilitasnya dibandingkan dukungan DPP, DPD, DPC, sampai anak ranting partai.

Ini lagi yang menjadi bukti, sosok seperti Faisal Basri bisa lebih dipercayai ketimbang calon partai seperti Alex Noerdin—kalau hasil akhir Pilkada DKI tidak berbeda dengan hasil hitung cepat. Partai Golkar pasti menyadari debacle ini.

Pelajaran menarik bagi mereka yang berminat menjadi capres tahun 2014: lebih sukar membangun karisma dalam waktu dua tahun jika belum punya rekam jejak memadai pada masa lalu. Inilah kiranya selera mayoritas pemilih dewasa ini.

Oleh sebab itu, rasanya kurang etis jika kita elite negara ini hanya berkutat pada kriteria-kriteria seperti ”wajah lama vs tokoh baru”, ”tua vs muda”. Pada akhirnya yang memilih adalah mayoritas rakyat yang tinggal di pedesaan, yang kurang peduli dengan debat kusir soal usia, jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya.

Menurut saya, situasi politik dewasa ini sudah mulai mencair berkat pilkada di Jakarta ini. Telah terjadi ”pertandingan” yang berjalan relatif fair, yang diikuti enam kontestan yang membuka pilihan yang beraneka bagi kita, yang membangkitkan harapan baru, dan berlangsung di jantung negara.

Terbukti lagi, politik adalah panglima. Anda pembaca yang berkepentingan dan berperanan jadi penentu bagi masa depan politik kita.

Budiarto Shambazy

Source : Kompas.com