siwah.com

Category: Political Marketing

  • Jokowi dan Strategi Leapfrogging

    Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran pertama Pemilukada DKI Jakarta telah melucuti kredibilitas lembaga survei. Betapa melesetnya analisis dan prediksi lembaga survey terkait dengan hasil Pemilukada DKI.

    Tampaknya industri polling dan lembaga survei telah tertampar oleh fenomena tipping point yang kini digenggam oleh Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Jika kita simak buku best seller karangan Malcolm Gladwell yang berjudul The Tipping Point, fenomena itu akan tergambar secara gamblang. Pada prinsipnya fenemona tipping point adalah saat ajaib ketika sebuah ide, perilaku, pesan, atau produk bisa menyebar seperti virus ganas yang mampu menduplikasi dirinya secara deret ukur.

    Untuk mengenali tipping point secara mendalam, sebaiknya kita memahami istilah The law of the few (hukum tentang yang sedikit/ kecil), The stickiness (faktor kelekatan), dan The Power of context (kekuatan konteks). Tiga unsure itu akan menular, membesar, dan radikal.

    Jokowi memiliki kar ya atau produk yang disasar dengan tepat yang menyebabkan terciptanya tren atau popularitas yang luar biasa. Salah satunya adalah baju kotak- kotak sebagai ikon kampanye. Sepak terjang Jokowi selama ini juga telah menguraikan beberapa fenomena tipping point dalam berbagai bentuk.

    Fenomena itu telah mengubah cara berpikir semua pihak di negeri ini tentang bagaimana idealnya menyebarkan sebuah ide dan melakukan marketing politik secara efektif dan berbiaya murah. Mengingat selama ini betapa besarnya ongkos politik bagi peserta pemilukada.

    Fenomena Getok Tular Pasangan Jokowi-Ahok selama kampanye larut di tengah kehidupan rakyat secara apa adanya dengan pemikiran yang sangat generik, sehingga semuanya bisa dicerna oleh rakyat kecil sekalipun. Strategi kampanye Jokowi yang rendah hati dan mengedepankan nilai gotong royong telah melahirkan fenomena word of mouth atau getok tular.

    Strategi kampanye Jokowi mengandung sesuatu yang bernama faktor kelekatan dan kekuatan konteks. Faktor kelekatan adalah sejumlah cara tertentu untuk membuat sebuah kesan mudah menular dan terus diingat. Faktor kelekatan menyiratkan perubahan atau aksi langsung dan berulang-ulang untuk memicu epidemik positif. Strategi kampanye dengan fenomena word of mouth atau getok tular itu sesuai dengan teori Gladwell yang mengkaji tren-tren dalam dunia untuk menemukan petunjuk-petunjuk tentang cara membuat sebuah ide menjadi sangat menular.

    Hasil Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama juga mengindikasikan bahwa rakyat kini membutuhkan kepemimpinan yang transformatif, yakni kepemimpinan yang tidak sekadar kepemimpinan politik, tapi juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan daya kreativitas. Tampaknya kepemimpinan yang transformatif telah diidam-idamkan oleh warga Ibu Kota. Apalagi masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya.

    Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangsungan hidup bangsa. Tentunya, mulai sekarang para pemimpin bangsa mesti berpikir keras dan cerdik. Selain itu, mereka harus memiliki konsep pembangunan yang hebat untuk mengarahkan dan memfasilitasi rakyat untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang menjadi andalan masa depan. Ekonomi kreatif yang berbasis lokalitas akan menjadi mata pencaharian sebagian warga negara. Dengan demikian ekonomi kreatif harus bisa bersaing secara global.

    Konsepsi dan langkah inovasi dari Jokowi yang ditumpahkan dalam entitas Solo Technopark telah berlangsung secara sukses. Ini akan menjadi modal kepercayaan rakyat bahwa dirinya merupakan pemimpin yang transformatif. Dukungan Jokowi terhadap mobil Esemka hasil karya anak negeri semakin memperbesar kapasitas kepemimpinan transformatif itu.

    Pemikiran dan agenda aksi Jokowi terkait dengan kreativitas dan daya inovasi warga kota sejalan dengan pemikiran Lester Carl Thurow, seorang guru besar dari Massachusets Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat. Dia mengatakan, di masa mendatang peran sumber daya alam sebagai modal dasar untuk keunggulan suatu bangsa akan berkurang bahkan akan habis. Peran itu akan berada di tangan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif.

    Strategi Lompatan Katak Kepemimpinan transformatif Jokowi juga mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah agar sesuai dengan semangat zaman. Bahkan boleh dikatakan strategi pembangunan Jokowi lebih membumi dan lebih rasional dibandingkan dengan strategi pembanguan pemerintah pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

    Strategi pembangunan Jokowi berhasil mentransformasikan pasar tradisional di Solo menjadi entitas ekonomi yang modern dan berdaya saing. Tak mengherankan jika Jokowi kemudian berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu walikota terbaik di dunia. Sementara itu, strategi MP3EI yang terkesan eksklusif dan texbook thinking itu hingga kini belum menjadi strategi yang ampuh untuk meningkatkan nilai tambah bangsa.

    MP3EI masih menjadi barang asing bagi rakyat dan kurang menarik bagi kalangan investor. Kita bisa analogikan strategi pembangunan Jokowi yang progresif dan transformatif di atas dengan istilah leapfrogging atau lompatan katak. Menurut Murphy, istilah leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri.

    Dalam konteks lompatan katak di atas, jika Jokowi nantinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, ada baiknya ia harus membebaskan dirinya dari beban dan jeratan partai politik. Ini penting, agar dia bisa memperbaiki strategi sebelumnya, untuk selanjutnya mampu melakukan lompatan besar demi kemajuan DKI Jakarta.

    Harjoko Sangganagara, dosen STIA Bagasasi Bandung

    Source : investor.co.id

  • Media Sosial Bisa Petakan Pilkada DKI Jakarta

    VIVAnews – Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei menempatkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang.

    Bersama calon incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menepati posisi dua, mereka akan bertarung di putaran kedua Pilkada DKI 20 September 2012.

    Lembaga pemantau media sosial, PoliticaWave, menyatakan jika aktivitas di jejaring sosial dapat memetakan dan memprediksi siapa yang nantinya bakal menjadi gubernur terpilih. Setidaknya, poin itu terbukti di putaran pertama.

    “Survei popularitas cagub dan cawagub di media sosial ini dapat merefleksikan suara masyarakat. Jadi suara rakyat bisa tercermin di media sosial,” kata Direktur PoliticaWave, Yose Rizal, di Jakarta, Sabtu 14 Juli 2012.

    Yose mengemukakan dalam survei PolitivaWave di enam jejaring sosial, yaitu Twitter, Facebook, blog, forum online, berita online, dan YouTube, Jokowi-Ahok menjadi kandidat yang paling sering disebut oleh pengguna media sosial menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Sementara Foke-Nara menempati urutan kedua.

    Selanjutnya Faisal Basri-Biem Benjamin, Alex Noerdin-Nono Sampono, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patri menempati urutan berikutnya secara berurutan.

    PoliticaWave telah memantau dukungan para kandidat melalui enam media sosial itu sejak 1 Mei 2012. Pengukuran tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. “Kami analisis makna conversation, mendukung atau kontra terhadap kandidat. Lalu apakah bernada sentimen positif, negatif, atau netral,” papar Yose.

    Yose menyebut bahwa para pengguna enam media sosial itu tidak melulu kelas menengah ke atas. Dalam perkembangannya, kalangan menengah ke bawah juga sudah mulai merambah dunia ini.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan PoliticaWave, pengguna internet sudah melebar dengan adanya smartphone dengan harga terjangkau. “Pulsa unlimited juga turut meningkatkan pengguna internet. Dengan demikian kelas menengah punya pengaruh yang besar dalam interaksi itu,” jelas Yose.

    Praktisi sosial media, Arif Zulkifli, menyimpulkan temuan PoliticaWave itu mematahkan dua asumsi yang berlaku di sosial media selama ini. Pertama, twitter adalah dunia yang chaos dan tak terkontrol. Kedua, twitter adalah milik kelas menengah pengguna smartphone. Ketiga, twitter adalah media yang tidak dapat dibaca polanya.

    “Berdasarkan validitas data-data PoliticaWave, percakapan di sosial media tak jauh beda dengan pendapat umum yang berlaku di masyarakat,” kata Arif.

    Source : Vivanews.com

  • Kampanye Lewat Media Sosial Ampuh Jaring Pemilih Muda

    JAKARTA–MICOM: Praktisi politik perlu memerhatikan media sosial dan internet sebagai salah satu sarana menarik minat para pemilih muda.

    Demikian kesimpulan pengamatan profesor ilmu politik Universitas Chicago Cathy Cohen dan koleganya profesor ilmu pendidikan Mills College, Joseph Kahne.

    Kedua profesor tersebut memimpin pengamatan atas hasil survei nasional terhadap 3 ribu anak muda dengan rentang usia 15-25 tahun.

    Dalam laporan penelitian berjudul Participatory Politics: New Media and Youth Political Action itu, partisipasi politik anak muda ditunjukkan lewat publikasi blog politik, kicauan politik, hingga meneruskan video bertema politik kepada teman-temannya.

    “Siapapun yang peduli terhadap demokrasi harus menaruh perhatian pada dimensi penting politik bagi anak muda ini,” ujar Kahne.

    Dalam pengamatan tersebut, tim menemukan 84% anak muda memercayai informasi yang disebarkan secara daring oleh rekannya.

    45% partispan mengaku tertarik terhadap berita karena kicauan di Twitter atau status Facebook. Atas dasar itu, Cohen menantang politisi untuk melek informasi dan menyampaikan pesan politik lewat internet. (Science Daily/DK/OL-9)

    Source : Media Indonesia

  • Doto Zaini Jangan Banyak Umbar Janji

    Banda Aceh – Aceh baru saja memasuki pemerintahan yang baru. Doto Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai Aceh satu. Kepemerintahannya kurang lebih baru seminggu terhitung dari tanggal pelantikannya (25/6). Sementara begitu banyak janji-janji yang telah terucapkan seperti Aceh bebas asap rokok, kedisiplinan pegawai, pemerintah yang jujur, pembangunan infrastruktur seluruh Aceh dan banyak janji-janji lainnya.

    Memang janji-janji tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Namun dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri ketika janji tersebut tidak terealisasikan. Menurut Pengamat Politik dari Aceh Institute, Fajran Zain, idealnya pemerintah baru jangan terlalu banyak mengumbar janji dulu. Tetapi fokus saja kepada beberapa program yang merakyat yang telah disusun.

    “Ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar daftar keinginan, ingin begini dan ingin begitu. Istiqamah dan fokus saja pada beberapa visi pemerintahan yang sudah diformulasikan. Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak berjanji, hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan. Alih-alih bisa meraih citra public yang positif, malah pemerintah kehilangan wibawa,” ungkap Fajran kepada The Globe Journal, Selasa (3/7).

    Sarannya, jangan sampai pemerintah terjebak pada optimisme bias, semua ingin dijadikan prioritas, tetapi akhinya tidak satupun yang terpegang, sebab setiap kebijakan public memiliki konsekuensi pre-analisis, regulasi, perencanaan, dan anggaran.

    Sesuai dengan catatan misalnya, sejauh ini sudah ada 21 janji yang dilansir oleh ZIKIR pada saat kampanye dulu, itu pun sudah harus pontang panting merealisasikannya.

    “Bayangkan, apakah realistis bila ada program pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, dan pemberian Rp 1 juta per KK per bulan dari hasil dana Migas? Jadi, kembali ke ikon yang diusung oleh Partai Aceh, Peugah ubee buet, peu buet ubee na (kerjakan apa yang sudah disampaikan, dan nanti sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” tutup Fajran. [003]

    Source : The Globe Journal

  • Intimidasi Pemilukada, Tanggung Jawab Semua Kandidat

    JAKARTA – Persaingan Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta semakin sengit. Beberapa simpatisan dari beberapa calon kandidat terintimidasi. Menurut Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago hal tersebut sudah melanggar dan harus dikecam.

    “Kalau masalah intimidasi dan teror, untuk alasan itu tidak dibolehkan apalagi itu terindikasi untuk tujuan pemenang atau pembungkaman lawan politik dalam Pemilukada, cara itu kalau urusan kepentingan apapun harus dikecam,” ucapnya saat berbincang dengan Okezone, Selasa (3/7/2012).

    Kata Andrinof, hal tersebut terjadi dikarenakan ada kandidat yang sangat bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. “Memang agak kerasnya gini, ada orang yang sangat bernafsu untuk menang sehingga lupa mengikuti cara-cara yang santun, kalau di tengah Pemilukada terjadi teror, intimidasi dan penculikan nanti orang akan mencurigai yang melakukannya adalah calon yang ingin menang dan bernafsu,” tambahnya.

    Andrinof menambahkan, semua kandidat calon Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab dengan adanya kasus tersebut. “Jadi semuanya harus bertanggung jawab untuk membuktikan itu memang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada, jadi engak boleh diam baik yang diduga teror dan intimidasi maupun yang merasa dirugikan dan korban,” ujarnya.

    Andrinof pun berharap agar pihak kepolisian agar mengusut kasus tersebut dan para korban agar melapor kejadian tersebut agar ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

    Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang pendukung pasangan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta dari jalur independen, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, mendapatkan intimidasi.

    Korbannya yakni petugas pemungutan dana amal Masjid Jami Shofwatul Ummah, di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Dia dipecat setelah ketahuan Ketua RT-nya gara-gara mendukung pasangan Cagub dan Cawagub bernomor urut dua.

    Kejadian ini berawal ketika seorang anak buahnya mengikuti acara Santiaji di Lapangan Tenis, Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Acara tersebut diketahui oleh Ketua RT setempat yang langsung mencopotnya dari kepanitiaan pembangunan masjid.

    Source : Okezone.com

  • Indonesia Memilih, Jangan Salah Pilih

    Jakarta Pesta demokrasi 2014 kian mendekat, konstelasi politik Nasional pun semakin hangat. Partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP tampaknya masih cukup kuat. Setidaknya hal itulah gambaran dari hasil Survei LSI Juni 2012 kemarin.

    Hasil survei LSI yang dirilis (17/6), Partai Golkar berada di posisi pertama sebagai partai pilihan responden dengan 20.9 persen. Menyusul PDIP dengan dukungan 14 persen dan Demokrat dengan 11,3 persen. (detik.com, 18/06).

    Sementara figur calon presiden pilihan koresponden menempatkan Megawati Soekarno putri di posisi pertama, kemudian di susul Prabowo Subianto, lalu Abdurrizal Bakrie.

    Surve LSI ini bisa jadi dijadikan framwork bagi partai-partai politik untuk menghadapi ajang adu kekuatan di 2014. Bagaimanapun. situasi politik saat inilah yang mempengaruhi elektabilitas dari parta-partai politik tersebut.

    Kini partai Golkar sudah lebih dulu mengambil start. Partai berlambang pohon beringin tersebut menobatkan Ketua Umumnya, Abdurizal Bakrie untuk dijagokan. Pula dengan kontestan lain yang kemungkinan besar segera memunculkan calonnya.

    Tersirat bahwasanya wajah-wajah lama aktor perpolitikan Indonesia masih tetap akan eksis. Mau dibawa kemana kehidupan politik Indonesia tampaknya sudah bisa sedikit diraba.

    Maksudnya, sulit untuk menyimpulkan negri ini bisa segera terwujud sebuah perubahan jika aktor politik dalam pemerintahan hanya itu-itu saja dan ideologi yang dibawa tetap sama. Mengapa? karena Ideologi merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi berjalannya sebuah bangsa.

    Menarik disimak penuturan Lane, kalau Ideologi itu dicirikan oleh tiga hal: Pertama, siapa yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana mereka dipilih. Dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin.

    Kedua, ideologi mengandung banyak persuasi untuk melawan ide-ide berlawanan. Ketiga, ideologi banyak sekali mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan manusia. (Firmansyah, Marketing Politik, Yayasan Obor Indonesia 2008)

    Dukung Parpol ideologis

    Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang terpuruk, krisis multidimensi begitu sulit untuk diatasi. Dikatakan, salah satu asal-usul partai politik dikatakan sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. (Memahami Ilmu Politik, Ramlan Subekti, Gramedia 1992).

    Dari situ, keberadaan sebuah partai politik memang teramat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat guna memimpin dan mendorong mereka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk menuju perubahan hakiki.

    Tidak ada perubahan yang benar kecuali perubahan kearah Islam. Perubahan ke arah sekulerisme (memisahkan agama dengan kehidupan) pun terbukti gagal. Hanya sistem (ideologi) Islamlah yang dapat mengatasi berbagai krisis di negri ini.

    Maka, umat pun harus segera mendukung partai yang berideologi Islam. Partai yang benar-benar berjuang berlandaskan ideologi Islam, berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah untuk Indonesia yang lebih baik.

    Partai politik tidaklah harus terjun dalam dunia politik praktis. Sebab, partai politik Islam tidak didirikan untuk berlomba-lomba meraih suara dalam pemilu dan berorientasi pada kepentingan sesaat. Namun partai politik tersebut harus berjuang merubah sistem sekulerisme menjadi sistem yang diatur dengan aturan Islam.

    Karena itu, masyarakat perlu berpikir lebih dalam lagi jika hendak memilih, apakah pilihannya tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi kemaslahatan bersama. Dan yang paling utama, apakah pilihannya tersebut tidak bertentangan dengan aturan dari sang Pencipta jagat raya.

    Pula halnya perlu di cermati bahwasanya terbukti kalau sebuah perubahan mustahil didapat manakala alat perubahan yang dipakai menggunakan sub-sistem dari sistem yang hendak dirubah.

    Hal itulah yang terjadi di dunia ini, mulai dari era Madinah pada zaman Rasulullah hiingga runtuhnya para rezim negara-negara Arab di abad 21 ini.

    *Penulis adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)

    Source : Detik.com

  • Dinilai Marketing Politik: “Dompleng Ibas Mendongkrak Ical Itu Keliru”

    INILAH.COM, Jakarta – Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin membantah masuknya nama Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas hanya sebagai marketing politik untuk menaikan simpati publik terhadap Capres Aburizal Bakrie alias Ical.

    “Saya kira untuk dikatakan mendompleng itu tidak benar, siapa mendompleng siapa. Kami juga heran apa yang kami inisiasi ini mendapat respon negatif. Sesungguhnya yang kami usulkan positif, tapi kalau negatif saya tidak tahu,” ujar Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin di Gedung DPR, Senayan, Selasa (3/7/2012).

    Menurut dia, Partai Golkar memiliki kriteria tersendiri untuk kandidat cawapres pendamping Ical. Salah satunya mencakup generasi muda yang menjadi sorotan saat ini.

    Masuk atau tidak nama Ibas dalam bursa cawapres pendamping Ical, Partai Golkar sudah memiliki basis massa tersendiri. Sehingga tidak perlu sosok lain yang dijadikan pendompleng elektabilitas Ical dan Golkar.

    “Kriteria lainnya dia bisa bekerja dan melengkapi pak Ical dari unsur mana. Kalau sekarang kami dianggap mendompleng itu keliru sekali, tidak seperti itu pun Golkar sudah punya nama. Terlalu berlebihan kalau kami mendompleng justru kami ingin tahu persepsi masyarakat bagaimana jika dua orang ini dipasangkan,” ungkapnya.

    Nurul menambahkan, Partai Golkar tidak memaksakan kehendaknya untuk meminang Ibas sebagai cawapres. Sebab, keputusan sepenuhnya ada ditangan Partai Demokrat sebagai partai tempat Ibas bernaung.

    “Ini juga semua tergantung Demokrat, apa Demokrat mau bekoalisi dengan Golkar. Kami lihat selama ini yang mau berkoalisi adalah yang punya ideologi politik yang sama,” imbuhnya.

    Golkar memahami jika saat ini Partai Demokrat masih bersikukuh ingin memajukan capresnya di 2014. Namun itu tergantung perkembangan politik nanti. “Kalau Partai Demokrat elektabilitas meningkat, saya kira tidak mustahil juga kalau Demokrat menginginkan posisi no 1. Politik ituday by day lah bisa berubah,” tandasnya.

    Penilaian tentang marketing politik Ical datang dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, Senin (2/7/2012). Menurut Marzuki, masuknya nama Ibas sebagai kandidat cawapres Ical adalah sesuatu yang wajar.

    Langkah Ical yang menggaet beberapa nama untuk menjadi cawapresnya adalah strategi marketing untuk bisa bertarung di 2014. “Biasa-biasa saja. Tidak perlu dipandang. Itu strategi marketing saja. Misalnya, saya mencalonkan diri, pasangan saya banyak,” ujar Marzuki.

    Menurut dia, Ical merupakan orang yang pintar dalam strategi marketing karena latar belakangnya sebagai pengusaha. Sehingga wajar beberapa nama penting seperti Ibas, Mahfud MD, Khofifah, Pramono Edhie, dan Sri Sultan masuk dalan radar cawapresnya. [yeh]

    Source : inilah.com

  • The Shopping Aisles of Democracy: New insights into the consumer approach to campaigning and governance.

    In late February of this year, two reporters from Postmedia rocked the Canadian political world with news of an Elections Canada investigation into misleading “robo-calls” in the 2011 federal election. Glen McGregor and Stephen Maher had doggedly pieced together a disturbing tale of misleading, often automated phone calls in Guelph, Ontario, directing voters to the wrong polling stations.

    The alleged fraud appeared to work in favour of the ruling Conservative Party and threatened to put a shadow over the election results that had given Prime Minister Stephen Harper his much-desired majority government on May 2, 2011. Subsequent reports, in the days and weeks to follow, would only widen the investigation, so that by the end of March Canada’s chief electoral officer, Marc Mayrand, told a House of Commons committee that investigations were under way in no fewer than 200 ridings across the country.

    It all seems like the stuff of political fiction—a dark thriller about dirty tricks, complete with tales of “burner” cellphones, hacked party databases and a mysterious operative named “Pierre Poutine.” But it is also the subject of political non-fiction—an academic text, in fact, titled Political Marketing in Canada, which was released earlier this year and which landed with impeccable timing in the midst of this spreading scandal.

    The book is a collection of sophisticated, learned research into the nuts and bolts of modern campaigning, aspects too often ignored in Canadian political science, which tends to view politics through the loftier prisms of history, ideology or procedure. The editors and contributors to this volume force us to confront the reality that modern Canadian politics is as much about commercial marketing principles as it is about any of the other more intellectual and less pragmatic views of what drives our political world.

    Here is how the book’s editors, Alex Marland, Thierry Giasson and Jennifer Lees-Marshment, put it in the introduction: “The range of concepts once unique to business are now common in politics as political elites look at marketing to offer new ways of engaging with and responding to an increasingly demanding electorate.” In other words, this is politics catapulted out of the ivory tower and into the aisles of your favourite retail chain.

    Some Canadians, for instance, might have been surprised to learn this year just how much political parties use the so-called robo-calls and voter databases to do their campaign work. As an ad genius might say: “Telemarketing—it’s not just for duct-cleaning companies anymore.” And it is not just the Conservatives embracing market tools—Liberals and New Democrats have been building their own databases and buying automatic-dialling machinery to communicate with voters.

    The political pros in all the major parties have been borrowing these tools from the marketplace for years, guided in large part by the examples being set in the United States, where big money and big players have blazed the trail for highly sophisticated techniques of political marketing. Just as your airline or home renovation store is keen to keep track of your customer preferences, so too are political parties eager to give you advertising or even tax policies especially made for you.

    That is an important distinction, by the way: marketing is not advertising. You will learn, reading this book, that advertising is what happens after the product is made; marketing is something larger and different: it is the shaping of the product to suit consumers’ demand. Can you do that in politics, or even in government? After digesting a few chapters ofPolitical Marketing in Canada, one realizes that the answer to that question is, to quote Barack Obama, yes, you can.

    This book reveals the Canadian Conservatives to be the most expert at adapting commercial marketing techniques to politics, not the least because of their willingness to see the electorate as a marketplace.

    “The political marketing by ‘blue’ Tories (i.e., US Republican sympathizers) in 2006 may have changed the political game in Canada, for though regional clusters remain, the battleground has been altered to Tim Hortons coffee drinkers, Canadian Tire shoppers and the hockey moms of suburbia,” Marland writes in his chapter, “Amateurs versus Professionals.” Is this cynicism or simply a smart common-sense approach? This book, studiously non-partisan and non-judgemental (it is an academic text, after all) lets the reader draw his or her own conclusions.

    Jennifer Lees-Marshment, it should be pointed out, is a leading international expert in political marketing, who teaches in New Zealand but first became interested in the topic when studying Margaret Thatcher’s Conservatives in her home country of Britain. Her contributions to this book—most notably her interview with the former chief marketing strategist for the Canadian Conservatives, Patrick Muttart—are eye-opening glimpses into how political marketers view the electorate.

    “Close campaigns are decided by the least informed, least engaged voters,” Muttart told Lees-Marshment. “These voters do not go looking for political news and information. This necessitates brutally simple communication with clear choices that hits the voter whether they like it or not. Journalists and editorialists often complain about the simplicity of political communication, but marketers must respond to the reality that undecided voters are often not as informed or interested as the political and media class are.”

    Political purists may clutch at their pearls when they hear that candour from Muttart, but realists have always known that modern campaigns are not fought in the intellectual salons. The contributors to this book, who would all be entirely at home in those salons, have actually done us a service in putting an academic frame around realpolitik. Collectively, they have charted that trajectory of politics out of academia into the marketplace, and then bounced it back into the ivory tower for rigorous, researched analysis.

    André Turcotte’s chapter, “Under New Management: Market Intelligence and the Conservative Party’s Resurrection” should be read and memorized by anyone who claims to understand the ruling party’s strategy for campaigning or governance in Canada.

    Not enough people have been paying attention, in this reviewer’s opinion, to Turcotte’s revelation of how the Conservatives use polls. This is a party only glancingly interested in those national horse-race figures that transfix the media. Conservatives do not even bother with them, in fact. Bringing market-research intelligence to their political strategy, Turcotte shows us, the Conservatives recognized after their 2004 election defeat that they had to shape their “product” to suit those disengaged voters that Muttart was talking about—the people in a position to decide close races. “The result was that out of a sea of about 23 million eligible voters, the Conservative strategy was able to focus on a pool of about 500,000 voters, which made the difference between victory and defeat … and nationwide nightly campaign tracking was replaced by nightly tracking in winnable ridings and among key groups only.”

    Other chapters and contributors show us how marketing is not just a campaign tool, but a way of governing for the Conservatives. Anna Esselment’s chapter, “Market Orientation in a Minority Government,” shows how those of us who cover modern government may be better off reading marketing manuals than dusty old procedural handbooks if we want to understand how our democracy is working.  “Should a market-oriented party (MOP) win an election and form government, it must deliver its product or risk losing re-election … The achievability of the product is crucial to the market-oriented party, as over-promising and under-delivering can threaten a governing party’s chances of remaining in power.”

    The Harper government, we will recall, rode to power in 2005–06 on five basic promises: “cleaning up” government, getting tough on law and order, reducing wait times for health care, $100-a-month cheques for parents and cutting the goods and services tax. Esselment’s chapter, without explicitly setting it out this way, forces us to think about whether government is simply a matter of giving people what they want or the more complicated process of giving society what it needs. If government is framed simply as a response to consumer wants, then customers will demand, above all, prompt delivery. And in this way, matters such as Commons debate, parliamentary opposition and economic or media criticism can become mere impediments to the more pressing goal of client service.

    This book is the product of a workshop held at a conference of the Canadian Political Science Association in May 2009 at Carleton University. This reviewer, almost by accident, was there. I had wandered into the classroom out of idle curiosity, but remained, glued to the presentations as the first display I had seen of political science for the “real” world where I work. As a political correspondent since the 1980s in Ottawa (with a BA in political science, incidentally), I had been noticing how citizens were increasingly being framed as consumers of democracy. Political marketing, as I learned at this workshop, appeared to be simultaneously a reply and a possible cause for that cultural shift in the electorate. In helping to organize The Toronto Star’s 2011 election coverage, I invited some of the contributors to this book to write a “Shopping for Votes” blog, so that our readers could see the campaign through the political-marketing lens.

    The book raises questions—but few answers—about the implications for democracy of the marketing approach to politics. The most pointed one, of course, is whether politicians or governments should be shaping their “product” to suit demands of the voter “market.” Shouldn’t our democracy be more concerned with our higher, collective needs than our individual consumer wants? And where is the room for a pan-Canadian vision when our political professionals are carving up the country into “niche” markets with their own “boutique” taxes and “micro-targeted” policies?

    Marketing can be a force for good, this book argues, if it is helping to make governments more responsive to its citizens, and if it is using the tools of the commercial world to make citizens into educated “consumers” of their politics and system of rule. Too often, however, we also learn in various chapters, the marketing techniques have had the effect of enhancing the influence of polls and ad-savvy experts, at the expense of members of Parliament and grassroots members of political parties. And for a style of business that is all about attracting clientele, political marketing has not exactly shone in building the customer base. Voter turnout has been steadily on the decline in the decades since marketing techniques started to be introduced into the democratic mix.

    In the book’s carefully balanced confusion, the editors—Marland, Giasson and Lees-Marshment—argue that marketing should be used to enhance efforts to increase voter engagement. Make marketing serve democracy, in other words, and not vice versa. The more we know about the marketing techniques being employed by our political parties and governments, the better we will be able to hold our political class to account for using these tools in cynical or merely power-hungry ways. “A maturation of political marketing practice means that, in time, political actors should be able to reduce their emphasis on salesmanship and pandering as they move toward more of a deliberative, dialogue-seeking citizen-state relationship,” the editors write.

    But one has to wonder whether this is an overly optimistic outlook for marketing’s future. Tempted as we may be to blame the political pros for the transformation of our democracy into a supermarket, it is difficult to argue with Muttart’s steely-eyed perspective on the disengaged electorate and hence, on the efforts to get them to the ballot box. The uneducated and uninterested voters have created the demand that political marketing accommodates.

    And this takes us all the way back to the robo-calls scandal, which will be still unfolding for many months as Elections Canada carries out its painstaking investigations. Whatever person or persons dreamed up the scheme, it is a telling commentary that they believed it would be so simple to chase Canadians away from their fundamental, democratic entitlement—the right to vote. We may never know how many citizens received such a phone call, shrugged and decided it was too much trouble to get to the ballot box.

    Political parties, we learn in this book, have been reaching for the tools of the marketplace in a sustained effort to catch Canadians where they live. Rightly or wrongly, political strategists have concluded they can find the citizenry in the shopping aisles. What’s more, like it or not, the parties most expert in seeing Canadians as shoppers—the Conservatives—have been the most successful.

    Political Marketing in Canada, as an academic text with a $90 price tag, will not likely be found in the shopping aisles of the “hardworking, ordinary Canadians” that all the parties have been courting. [Editor’s Note: As of July 1, 2012, this title will also be available in a $32.95 paperback edition.] Nor is it written for that average consumer. It is, however, the first academically solid text produced on political marketing in Canada. In Britain and the United States, there is far more academic literature on this score. Here is hoping that this is the inaugural book in a series of studies into the modern Canadian political “marketplace.” In the meantime, all those who claim to understand modern political strategy, all those pundits and government-relations experts we see on TV, should keep this volume at hand as an essential reference.

    Susan Delacourt is a senior political writer with The Toronto Star who will be releasing her own book on political marketing and consumer citizen-ship in Canada in the spring of 2013.

    Source : Literary Review of Canada

  • Marketing dan Politik: perlukah dinikahkan??

    “Democracy in any country or environment thrives on constructive criticism, differing opinions, competitions and alternative policy choices” (Osuwagwu, 2008)

    Perbedaan opini, persaingan, alternatif pilihan kebijakan, dan kritik konstruktif telah menjadi bagian dari demokrasi. Debat dan diskusi-diskusi adalah mesin kembar untuk mengakomodir dan menjalankan demokrasi, keduanya merupakan pilar demokrasi (Osuwagwu, 2008).

    Odeyemi (2002) memaparkan bahwa praktik-praktik politik dan pengembangannya menitikberatkan pada stabilitas negara, keamanan investasi dan prospek bisnis secara umum. Dimana stabilitas politik adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang konduktif.

    Praktik manajemen dalam partai politik menjadi penentu pertumbuhan dan pengembangan demokrasi (Gershman, 2000), karenanya, praktik-praktik, kebijakan-kebijakan, dan strategi-strategi mesti dimasukan oleh entitas politik untuk membangun demokrasi dalam jangka panjang. Salah satu strategi tersebut yang menjadi perhatian politisi dan partai politik adalah berkaitan dengan pemilih-pemilihnya, angota-anggotanya, pendiri-pendirinya, dan stakeholder lainnya yang relevan dengan lingkungan politik. Dan, untuk itu dibutuhkan marketing politik.

    ARTI MARKETING POLITIK

    Merketing Politik dapat dikonseptualisasikan sebagai aplikasi dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan pendekatan-pendekatan pemasaran dalam isu-isu politik oleh individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan negara (Osuwagwu, 2008). Pendekatan-pendekatan dihubungkan dengan marketing politik termasuk analisis-analisis, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan kontrol dari aktivitas-aktivitas politik oleh orang-orang, kelompok-kelompok, partai-partai politik, pemerintah, dan para pelobi dan lainnya.

    Osuwagwu (2009) menjelaskan bahwa tujuan utama dari marketing politik adalah (1) mengarahkan (driving) perspektif dan opini-opini publik, (2) mengemukakan ideologi-ideologi politik, (3) memenangkan kontes politik dan pemilihan (elections), dan (4) meloloskan legislasi yang berhubungan dnegan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dan hasrat-hasrat dari segmen pasar sasaran (pemilihnya).

    Penggunaan marketing politik masih relatif baru, meskipun memiliki sejarah yang sangat panjang. Penggunaan secara sistematik dari prinsip-prinsip, strategi-strategi, dan teknik-teknik marketing politik dewasa ini telah berkembang. Menurut Newman (2002), secara praktik, marketing politik telah digunakan oleh organisasi-organisasi profit maunpun non-profit dalam transaksi pertukaran dan relasi dalam memasarkan produk, jasa, dan ide-ide kepada konsumen, klien, dan stakeholder. Pendekatan yang sama digunakan oleh organisasi-organisasi non-profit digunakan pula dalam memasarkan kandidat-kandidat, kebijakan-kebijakan, program-program, dan ideologi-ideologi (Osuwagwu, 2008). Politisi-politisi dewasa ini menggunakan konsep-konsep dan strategi-strategi marketing dengan tujuan untuk (1) memenangkan pemilihan (election), dan (2) mendapatkan keefektifan sebagai aktor politik.

    STRATEGI-STRATEGI MARKETING POLITIK

    Perilaku, kemampuan, dan potensi dari masyarakat adalah anchor dari politik yang bertanggungjawab dalam berbagai negara. Politik membantu mengintegrasi orang-orang dalam komunitas/lingkungan dengan ide-ide spesifiknya mengenai lifestyle dan model hubungan sosial (modes of social relationship) yang benar. Bagaimanapun juga, organisasi politik pada demokrasi yang telah maju telah menyadari bahwa prinsip-prinsip dan teknik-teknik fundamental dari marketing dapat menyediakan solusi untuk menangani perbedaan-perbedaan pandangan pemilih pada politisi-politisi dan partai-partai politik (Bauer, et al, 1996).

    Tujuan utama dari partai politik adalah sukses dalam pemilihan (electoral success) (Lees-Marshment, 2001), dan partai politik menggunakan strategi-strategi yang membawanya untuk memenangkan pemilu untuk mengontrol pemerintahan. Oleh karena itu, politisi-politisi dan partai-partai politik pada hampir semua negara-negara demokrasi mencari strategi dan taktik marketing untuk menjadikan dirinya relevan bagi pemilih dan untuk mendapatkan manfaat dari pemilihan atau pemilihan ulang. Marketing dapat menjadi kekuatan positif dalam hal untuk mempengaruhi jalannya politik dengan berkontribusi dalam hal formulasi kebijakan dan memberikan prediksi tren kedepan dalam pasar politik (O’Cass, 1996).

    Pasar bagi entitas politik adalah merupakan pasar yang kompleks, terdiri dari pemilih-pemilih, anggota-anggota partai, pendiri-pendiri, dan stakeholder yang relevan. Sehingga, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan kerangka kerja, dan strategi-strategi membutuhkan adaptasi secara substansial untuk bisa relevan dalam dunia politik. Menurut Osuwagwu (2008), strategi-strategi marketing politik menawarkan basis teroritis untuk menjelaskan perilaku pemilih-pemilih dan partai-partai yang mana lebih luas dan inklusif daripada pendekatan komunikasi konvensional yang ditawarkan oleh teori ilmu politik.

    Kotler dan Kotler (1991) jauh-jauh hari mengungkapkan bahwa marketing politk adalah kunci pertumbuhan industri yang berdampak pada setiap orang dan institusi, dan kesuksesan kandidat politik sebagai “political marketing strategy is all about“. Strategi marketing politik menawarkan pendekatan-pendekatan baru dan moderen untuk memahami dan mengelola entitas-entitas politik dan orang-orang, dan karenanya, marketing dapat berkontribusi untuk memahami politik-politik (Butler dan Collins, 1994). Osuwagwu (2008) menjelaskan bahwa dalam politik dan dalam marketing, sama-sama berusaha untuk mendapatkan loyalitas dari target pasarnya. Konsumen dan pemilih adalah decision-makers dengan pilihannya, yang dimaksudkan sebagai suatu derajat komitmen, serta kanal-kanal komunikasi dalam politik dan marketing adalah identik secara persuasi dan secara virtual. Bagaimana agar terpilih, adalah masalah utama yang mesti dijawab oleh strategi-strategi marketing.

    ASPEK-ASPEK DARI STRATEGI-STRATEGI MARKETING POLITIK

    Secara umum, strategi marketing politik adalah serangkaian teknik persuasi yang ditaruh (deploy) dalam situasi kompetitif untuk mengkonstruksi dan menguatkan pencitraan produk, orang dan entitas politik. Strategi marketing politik secara spesifik ditujukan untuk mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana entitas politik berusaha untuk memasarkan program-program, kebijakan-kebijakan, orang-orang, dan ide-ide kepada publik, dan menjadi sensitif terhadap realitas dari lingkungan politik disaat yang sama.

    Lebih luas, Osuwagwu (2008) menjelaskan bahwa strategi marketing politik mampu menyelesaikan beragam isu politik seperti (a) bagaimana organisasi-organisasi politik mendengarkan konstituen/calon pemilihnya, (b) menentukan apa yang ditawarkan ke publik dan (c) mencapai tujuannya. Dan ini dipelajari dari sisi penawaran (partai-partai politik) dan dari sisi permintaan (pemilih, audiens yang relevan).

    Savigny (2004) menjelaskan bahwa strategi marketing politik lebih memenuhi asumsi bahwa entitas politik mengejar kebijakan-kebijakan yang menunjangnya untuk memenangkan konstes politik, daripada memenangkan kontes politik dalam hal untuk mengejar kebijakan. Dalam beberapa konteks, strategi marketing politik lebih menekankan style daripada substansi serta lebih mengutamakan pencitraan daripada konten dari kebijakan. Dalam hal ini, entitas politik lebih mengedepankan untuk merangkul pemilih secara afeksi maupun secara emosional. Kecenderungan ini akan terasa nyata bagi negara-negara developing democracy. Namun, dapat dijelaskan bahwa tidak hanya ideologi politik yang memenangkan kontes politik, akan tetapi yang menggunakan adaptasi strategi marketing juga mampu untuk memenangkan kontes politik. Oleh karena itu, marketing politik dapat meningkatkan proses demokrasi, jika, menempatkan pemilih pada pusat proses politik. Continued..

    Source : M. Rachmat Blog

  • Gubernur Sampaikan Visi-Misinya ke SKPA

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf menyampaikan visi dan misinya kepada para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Aceh di Banda Aceh, Senin (2/7). Gubernur meminta visi dan misi itu dijabarkan dalam rencana pembangunan Aceh ke depan.

    Penyampaian visi dan misi gubernur Aceh 2012-2017 berlangsung di Aula Madjid Ibrahim kantor Bappeda Aceh. Wakil Gubernur Muzakir Manaf juga hadir. Selain itu, ada seluruh kepala SKPA, kepala Bappeda se-Aceh, para asisten, dan kepala biro di lingkup Pemerintah Aceh.

    Gubernur Zaini meminta agar visi dan misi mereka ini dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Aceh 2012-2017, yang nantinya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan.

    “Pertemuan hari ini untuk menyamakan persepsi di jajaran Pemerintah Aceh terkait dengan visi dan misi pemerintah periode 2012-207,” kata Gubernur Zaini. “Dengan demikian, perjalanan lima tahun ke depan, semua pihak dapat menyesuaikan dan memberikan dukungan penuh.”

    Visi dan misi Pemerintahan Zaini-Muzakir adalah reformasi birokrasi; pelaksanaan nilai-nilai agama Islam. sosial, dan budaya; peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian; pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    Selanjutnya, peningkatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan membina keberlanjutan perdamaian; serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

    Gubernur Zaini berpesan agar rancangan pembangunan jangka menengan Aceh 2012-2017 bisa segera selesai disusun. “RJPM Aceh ini harus selesai dan ditetapkan sebagai qanun paling lambat tiga bulan ke depan,” kata dia.

    Bappeda Aceh juga diminta Gubernur Zaini untuk segera melakukan koordinasi serta membentuk tim penyusun RPJMA.

    “Kami minta jajaran SPKA mendorong dan mempercepat penyelesaian penetapan qanun RPJPA 2005-2025, Qanun RTRWA 2010-2030, karena itu semua akan menjadi landasan untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Kepala dinas juga diminta untuk membantu percepatan pembangunan Aceh. “Saya minta bekerja sungguh-sungguh dan membantu kelancaran penyusunan dokumen ini,” kata dia. []

    Source : Acehkita.com