SLEMAN, KOMPAS – Kaum penderita cacat tubuh (difabel) masih mengeluhkan akses yang sulit di tempat pemungutan suara. Selain itu, hak kaum tunanetra untuk mendapatkan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia juga ”teraniaya” dengan petugas yang sering kali mencobloskan pilihan mereka.
Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi pemilu untuk kaum difabel yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman di kantor KPU Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (17/12).
(more…)
JAKARTA – Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang telah disahkan DPR beberapa bulan silam, disinyalir berpotensi memicu kerusuhan dan konflik horizontal.
“Kemungkinan besar potensi konflik sebagai dampak undang-undang itu ada. Karena ada pasal-pasal yang bisa menyebabkan frustasi masyarakat,” ujar Ketua Umum Patriot Nasional (Patron) Abdul Salam di Gedung Jakarta Media Center (JMC) Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2008).
(more…)
JAKARTA – Mendekati Pemilu 2009, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin mendapat banyak sorotan. Sejumlah pihak melihat faksi-faksi di tubuh partai ini semakin kentara. Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Sekjen DPP PKS Anis Matta disebut-disebut memiliki perbedaan strategi menghadapi pesta demokrasi tahun depan.
“Tifatul memandang masyarakat Indonesia akan tertarik jika PKS konsisten. Sedangkan Anis Matta lebih melihat pada peluang untuk bekerja sama dengan siapa saja,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani dalam diskusi Partai Islam dan Demokrasi: PKS di Indonesia 1998-2006 di Kantor Maarif Institute, Jalan Muria No 7, Guntur, Setiabudi, Jakarta, Rabu (17/12/2008).
(more…)
JAKARTA – Pergerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari partai yang paling kanan ke kiri dinilai sebagai langkah yang progresif untuk mencuri suara di Pemilu 2009.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani menilai, pergerakan PKS ini berbarengan dengan pergeseran masyarakat Indonesia dari kiri ke kanan.
(more…)
Dua survei politik terakhir, Lembaga Survei Indonesia dan Cirus Surveyors Group, menunjukkan ada pergeseran peta politik Indonesia menjelang akhir tahun 2008.
Dua pergeseran yang paling menonjol adalah tampilnya Partai Demokrat (PD) sebagai partai papan atas bahkan mampu mengungguli Golkar dan PDI-P.
(more…)
Gejolak anarki ada di sekitar kita. Ia hadir dan tampil dalam banyak wajah dan tidak selalu vulgar dalam mengomunikasikan dirinya. Inilah bahaya laten dalam peta perpolitikan Indonesia zaman ini.
Tindakan anarki cenderung dipahami dalam arti luas, tetapi sebenarnya dangkal, yakni semua tindakan yang melawan negara atau membahayakan keamanan dan keutuhan negara. Pemahaman seperti ini tidak salah, tetapi jika kita berhenti pada pemahaman yang dangkal ini, kita akan terjebak momen nihilistik.
(more…)
Jakarta, Kompas – Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, calon pemimpin lahir secara alami berdasarkan usaha yang dibangun secara konsisten. Kelahiran pemimpin tidak dapat didorong melalui iklan dan janji politik.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung dalam penobatan dirinya dan 14 tokoh lainnya sebagai Pemimpin Muda Berpengaruh 2008 di Jakarta, Selasa (16/12). Kondisi masa depan yang semakin berat membutuhkan pemimpin yang mampu bersikap rasional dan menyejahterakan rakyat.
(more…)
Jakarta, Kompas – Kekhawatiran tingginya angka golput pada Pemilu 2009 dinilai terlalu berlebihan. Pasalnya, kesuksesan pemilu bukan hanya diukur dengan jumlah golput, tetapi oleh ukuran terpilihnya wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI) Parni Hadi ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Tanggung Jawab Media dalam Menyukseskan Pemilu, Selasa (16/12) di Jakarta. Diskusi itu merupakan rangkaian acara peluncuran iklan layanan masyarakat Pemilu 2009 yang dibuat KPU bekerja sama dengan IFES dan Ausaid.
(more…)
KUPANG–MI: Partai politik (parpol) baru peserta pemilu 2009 dinilai belum memiliki format kaderisasi secara baik. Dampaknya, dalam perekrutan caleg mereka terjebak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Sehingga asas langsung, umum, dan bebas (luber) dari pemilu hanya sekadar menjadi asas formal dan tidak diwujudkan dalam pelaksanaanya,” tutur pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana Kupang Kotan Y Stefanus di Kupang, Minggu (14/12).
(more…)
JAKARTA–MI: Penyederhanaan partai politik agar kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial masih jauh dari keinginan. Penyebabnya koalisi parpol sebagai langkah awal menuju penyederhanaan parpol masih belum terpola.
Belum terpolanya koalisi diakui Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mantan Ketua MPR Amien Rais dan bakal Capres Sutiyoso saat tampil menjadi narasumber dalam acacara Today’s Dialog di studio Metro TV, Jakarta, Senin (15/8).
(more…)