Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil perubahan, memberi keistimewaan partai politik mengisi jabatan kenegaraan. Namun, ”hak monopoli” itu belum diimbangi dengan sistem kaderisasi yang optimal.
Begitu dihadapkan pada pemilihan presiden, banyak parpol seakan kekurangan stok sehingga muncul sebutan calon 4L (lu lagi lu lagi).
(more…)
Depok, Kompas – Kemungkinan jalan buntu yang terjadi dalam sistem presidensial pasca-amandemen konstitusi bisa dihilangkan dengan sikap kompromi presiden.
Sikap dan tingkah laku yang sangat diwarnai dengan budaya Jawa ini di satu sisi menguntungkan bagi hubungan antarlembaga negara, tetapi dalam hubungan kelembagaan negara pada masa mendatang tetap perlu adanya komitmen kelembagaan.
(more…)
Jakarta, Kompas – Perilaku politik masyarakat dan juga para politisi atau tokoh partai politik saat ini banyak yang rusak. Konflik antarpandangan atau partai politik sering berlanjut ke persoalan dan hubungan antarpersonal atau pribadi politisi bersangkutan.
Hal itu disampaikan sejarawan Anhar Gonggong, Rabu (10/12), seusai menjadi pembahas dalam peluncuran dan diskusi buku Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar karya aktivis Gerakan Jalan Lurus, Sulastomo, di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
(more…)
Cerita dari pinggiran Yogyakarta. Sekelompok warga datang ke tim sukses salah seorang calon kepala daerah. Hanya karena tak ingin lagi menyewa tenda, meja, dan kursi setiap kali hajatan tiba, mereka menjanjikan semua suara dari 300 pemilih terdaftar di tempat pemungutan suara bakal diarahkan untuk memilih sang calon.
Syaratnya adalah sang calon mesti bersedia membantu tenda lengkap dengan meja-kursi untuk mereka. Saat hari-H pemungutan suara, janji warga untuk memilih sang calon memang dipenuhi. Namun, sempat kotak suara ”disandera” sampai akhirnya tenda yang dijanjikan tiba.
(more…)
SOLO–MI: Indonesia kedepan perlu menerapkan sistem multipartai sederhana. Jumlah partai politik perlu dirampingkan, karena jika terlalu banyak akan membuka peluang konflik politis menjadi lebih besar.
Wacana itu dikemukakan tokoh politik yang juga mantan ketua umum Partai Golkar, Akbar Tandjung dalam paparannya pada seminar nasional “Mewujudkan Kemandirian Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Berkemajuan’ di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat (12/12).
(more…)
Jakarta, Kompas – Koalisi partai Islam dan partai berbasis massa Islam perlu untuk memberikan kemajuan bagi umat dan agar representasi politik Islam tetap berlanjut serta marwah politik Islam tetap terjaga.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan pandangannya ini dalam peringatan Milad Ke-99 Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (9/12) malam. ”Kekuatan politik Islam yang tersebar di banyak parpol jangan menjadi faktor kelemahan, tetapi merupakan kekuatan Islam pada ranah politik,” ujarnya.
(more…)
Surabaya, Kompas – Para pemodal telah mengalahkan aktivis partai dalam perebutan kedudukan internal partai. Situasi itu menunjukkan hubungan tidak sehat antara partai politik dan kadernya.
Demikian terangkum dalam seminar ”Partai Politik, Demokrasi, dan Dominasi Modal” yang diselenggarakan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Kamis (11/12) di Surabaya. Ketua Departemen Pemuda DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko, pakar politik dari Universitas Gadjah Mada Mochtar Mas’oed, dan pengajar ilmu politik Universitas Brawijaya Ahmad Erani hadir sebagai pembicara.
(more…)
MAGELANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaki akan serius menggarap pemilih pemula dalam Pemilu 2009 mendatang. Sebab dari sekira 170-an juta warga yang memiliki hak pilih, 30 persen di antaranya merupakan pemilih pemula.
“Itu jelas potensi yang harus kita garap,” terang anggota KPU Endang Sulastri dalam sosialisasi Pemilu 2009 di Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (11/12/2008).
(more…)
JAKARTA – Pernyataan capres dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso yang menyebutkan adanya lembaga survei yang bisa dipesan oleh sekelompok tertentu, disayangkan Direktur Lingkaran Survei Indonesia Denny JA.
“Tergantung trak record lembaganya, kalau baru muncul 3, 6 bulan, atau kemarin itu belum teruji dan sangat mungkin,” kata Denny saat dihubungi okezone di Jakarta, Kamis (11/12/2008).
(more…)
JAKARTA – Majunya eks warga negara asing sebagai calon anggota legislatif di Indonesia kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Lebih banyak masyarakat yang menolak ketimbang mendukung. Hal tersebut terlihat dari polling yang diadakan okezone sejak awal November 2008 hingga 11 Desember 2008.
Dari 928 orang yang memilih, sebanyak 687 orang menyatakan tidak setuju dengan caleg eks asing, 229 menyatakan setuju, dan 12 di antaranya menyatakan abstain.
(more…)