siwah.com

Category: Education

  • Dasar Pembentukan Panwaslu Aceh

    Versi Bawaslu

    * Bawaslu menafsirkan bahwa pemilu DPR, DPRD, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan bersifat nasional dan bukan pemilu lokal. Oleh karenanya kedua pemilu tersebut bukan objek pengaturan UU No 11 Tahun 2006 (UUPA). Maka prinsip lex spesualis derogaat lex generalis (ketentuan khusus) UUPA tidak dapat diterapkan dalam pembentukan Panwaslu Aceh.

    * UUPA mengatur pengawas pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota), sama sekali tidak menyinggung mengawasi pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden.
    (more…)

  • Pembentukan Panwaslu Aceh: DPRA Usulkan Judicial Review ke MA

    * Panwas Subulussalam Dikukuhkan Esok

    JAKARTA – Untuk menghindari perbedaan tafsir terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh dan panwaslu kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebaiknya ditempuh Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA).

    Komisi A DPR Aceh (DPRA) mengusulkan langkah tersebut dalam pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), di Kantor Bawaslu, Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Senin (28/7).
    (more…)

  • Tak Ada Pengurus Parpol Tingkat Provinsi: Caleg tidak Dibenarkan Mendaftar

    * 30 Partai Ambil Formulir Pencalonan

    BANDA ACEH – Partai politik yang belum membentuk kepengurusan tingkat provinsi tidak dibenarkan mengajukan daftar bakal calon legislatif ke KIP kabupaten/kota setempat.

    Penegasan itu disampaikan Ketua Pokja Pecalonan Anggota DPRA/DPRK KIP Aceh, Yarwin Adidarma SPt kepada Serambi, Senin (28/7). Ia mengatakan, pihaknya mendapat informasi beberapa partai politik nasional saat ini ada yang sudah mengambil formulir pencalonan anggota DPRK ke KIP kabupaten/kota setempat untuk pengajuan bakal calon legislatif, sedangkan secara adminsitrasi, kepengurusan partai bersangkutan di tingkat provinsi belum terbentuk.
    (more…)

  • Syarat baca Alquran untungkan Parlok

    BANDA ACEH – Syarat mampu baca Alquran bagi calon anggota DPRA dan DPRK dinilai menguntungkan partai politik lokal (Parlok), karena masyarakat akan mengetahui kualitas wakil-wakil rakyat yang akan mereka pilih pada Pemilu legislatif 2009.

    “Keputusan Mendagri yang tidak mencoret Pasal 13 Qanun/Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang syarat baca Alquran bagi calon legislatif  sangat positif sekali dan itu menguntungkan Parlok,” kata ketua umum DPP partai bersatu Aceh (PBA), Humam Farhan Hamid di Banda Aceh, Jumat.
    (more…)

  • Syarat mampu baca Alquran jangan dijadikan polemik

    BANDA ACEH – Syarat mampu baca Alquran bagi calon anggota legislatif di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) jangan dipolemikkan lagi, sebab akan menguras banyak waktu dan energi, sementara Pemilu 2009 sudah diambang pintu, kata HM Nasir Djamil.

    “Saya berharap masalah tersebut tidak perlu mempolemikkan sebab partai politik lokal dan  nasional itu sudah punya aturan main masing-masing,” katanya kepada pers di Banda Aceh, Jumat, (01/8).
    (more…)

  • Parlok buat parnas tak dapat terapkan strategis nasional

    BANDA ACEH – Keikutsertaan partai lokal (parlok) pada Pemilu 2009 di Aceh, membuat partai nasional tidak dapat sepenuhnya menerapkan strategi pemenangan pemilu nasional yang telah ditancang sebelumnya.

    “Karenanya, khusus untuk Aceh akan dicarikan formula baru yang tepat dan akurat dalam menata sukses Pemilu 2009 bagi PPP,” ucap Ketua Bidang OKK DPP PPP, Imron Pangkapi, kepada Waspada di Banda Aceh, Jumat (1/8).
    (more…)

  • Parlok lebih spesial

    BANDA ACEH – Dicabutnya syarat mampu baca bagi calon anggota legislatif di Aceh membuat partai lokal (parlok) menjadi lebih spesial dibandingkan partai nasional. Dengan demikian, identitas keacehannya semakin terlihat. Pun begitu ada juga yang kontra.

    Pakar hukum Unsyiah, Taqwaddin, SH, ketika diminta tanggapannya mendukung keputusan Mendagri yang menyatakan, Pasal 36 Qanun Nomor 3 tahun 2008 yang mengatur tentang persyaratan dapat membaca al-Quran bagi calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik nasional (Parnas) harus dicabut.
    (more…)

  • KPU tetapkan lima ‘Kursi Hantu’ DPRK Pidie

    SIGLI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menetapkan lima ‘kurisi hantu’ untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, pada Pemilu 2009. Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) KPU no. 153/SK/KPU/Tahun 2008, kata Staf kampanye PB-Ham Pidie, Said Safuatullah, SH kepada Waspada, Kamis (31/7).

    Menurut dia, sesuai UU no. 10 tahun 2008 pasal 26 ayat E. Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya mencapai 400.000 sampai 500.000 jiwa memperoleh alokasi 40 kursi. Sedangkan Kab. Pidie dengan jumlah penduduk sekira 406.850 jiwa, KPU pusat menetapkan 45 kursi. “Artinya ini bagian dari pemborosan anggaran. Selain itu lima kursi yang diberikan KPU tidak ada keterwakilan dan ini kita sebut ‘kursi hantu’, kritik Said.
    (more…)

  • Kader PAAS jangan takut intimidasi

    KUALASIMPANG – Seluruh pengurus, kader dan simpatisan serta massa Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) agar mengedepankan politik yang santun, mengedepankan pendekatan kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik dan jangan takut terhadap segala macam bentuk intimidasi atau ancaman dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

    Hal itu ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nanggroe (DPN) Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) Tgk. H. Ghazali Abbas Adan saat bersilaturahmi dengan pengurus, kader dan simpatisan PAAS Kab. Aceh Tamiang di Sekretariat DPD PAAS, Selasa (29/7).
    (more…)

  • PPRN “bidik” pemilih muda di Aceh

    BANDA ACEH  – Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) akan “membidik” pemilih pemula (muda) dalam Pemilu legislatif 2009, dengan target meraih 30 persen suara dari para pemilih di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

    “Untuk mewujudkan perolehan suara 30 persen Pemilu 2009 itu maka kita akan menggaet pemula. Kami optimis bisa mencapai target itu karena kehadiran PPRN di Aceh mendapat sambutan baik,” kata wakil sekretaris dewan pimpinan pusat PPRN Richard N di Banda Aceh, Kamis, (31/7).
    (more…)