JAKARTA–MI: Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi menyatakan lembaga survei yang merangkap sebagai mesin politik calon di Pilkada hendaknya memproklamirkan diri.
Pasalnya, selama ini masyarakat menganggap lembaga survei ada di ranah akademik. Sehingga, apabila lembaga survei rangkap itu tidak memproklamirkan diri sebagai mesin politik calon tertentu maka akan timbul polemik di masyarakat.
(more…)
JAKARTA–MI: Banyaknya partai politik merupakan indikator serius ketidakmampuan elit politik untuk berunding satu sama lain. Elit politik yang kecewa dengan partai awalnya, malah membuat partai baru, bukannya melakukan tawar menawar politik.
“Karenanya jumlah partai politik saat ini tidak hubungan dengan aspirasi masyarakat. Buktinya berbagai survei menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada semakin rendah. Masyarakat semakin apatis dengan banyaknya partai politik,” kata Direktur Eksekutif Strategic Political Intelligence (SPIN) Hamid Basyaib dalam diskusi bertajuk ‘Untung Rugi Pemilu dengan Parpol Banyak’ di Gedung DPD Senayan Jakarta, Jumat (11/7).
(more…)
JAKARTA–MI: Ketua Pansus RUU Pemilu dan Pilpres Ferry Mursyidan Baldan berpendapat, parpol-parpol yang motivasinya sekedar “ganti baju” agar bisa ikut dalam kontes di pemilu pada dasarnya telah mengelabui rakyat.
“Kalau hanya sekedar ganti baju saja, itu artinya telah mengelabui rakyat,” katanya saat berbicara dalam acara dialektika demokrasi di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
(more…)
AKARTA–MI: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki strategi khusus dalam berkampanye, yakni mengerahkan kader-kader partai untuk mendatangi langsung rumah-rumah penduduk atau dari pintu ke pintu (door to door).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Muhammad Razikun, di Jakarta, Kamis (10/7), mengatakan strategi tersebut lebih efektif daripada menggelar kampanye dengan arak-arakan atau pemasangan atribut dalam jumlah besar.
(more…)
JAKARTA – Partai Matahari Bangsa (PMB) mengalami kesulitan mendapatkan dana untuk kampanye Pemilu 2009. Karena itu, partai ini menghimpun dana dengan menetapkan infaq Rp5.000 per bulan untuk pengurus dan kader di seluruh Indonesia.
“Karena kita belum punya donatur pasti seperti partai besar lainnya yang sarat pengalaman dan mampu secara finansial,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PMB Yusuf Warshim, kemarin.
(more…)
Jakarta, Kompas – Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di tingkat nasional kehilangan aparatus atau alat ideologinya. Hal ini yang membuat penurunan dukungan suaranya, yang terjadi terus-menerus sejak 30 tahun lebih hingga sekarang.
Pada Pemilu 1977, PPP pernah meraih 29,28 persen suara. Namun, pada Pemilu 2004 turun menjadi 8,15 persen saja.
(more…)
Surabaya, Kompas – Kampanye calon Gubernur Jawa Timur masih sebatas pada ”hiburan” dan kegiatan-kegiatan karikatif bagi warga. Kampanye dengan model seperti ini membuat calon ”selebriti” berpeluang menang.
Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo, dan anggota Komisi Pemilihan Umum Bidang Pendataan Pemilih, Peserta Pemilu, dan Kampanye, Edward Dewaruci, kepada Kompas di Surabaya, Jumat (11/7).
(more…)
Jakarta, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla mengakui, tingkat kepercayaan publik terhadap partainya sekarang ini berada di bawah PDI-P.
Jusuf Kalla yang juga Wapres mengatakan hal itu seusai shalat Jumat (11/7) di Istana Wapres, Jakarta. Menurut dia, hal itu disebabkan Partai Golkar selalu dinilai dengan kinerja pemerintahan sekarang ini.
(more…)
Palembang, Kompas – Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengimbau Komisi Pemilihan Umum dan parpol tingkat pusat dan daerah mengurangi kampanye yang bersifat pengerahan massa serta penghamburan uang. KPU dan parpol diharapkan memperbanyak kampanye dialogis yang mengedepankan pendidikan politik.
Imbauan itu dikemukakan Mendagri Mardiyanto seusai melantik Gubernur Sumatera Selatan definitif Mahyuddin di Kantor DPRD Sumsel, Jumat (11/7).
(more…)
BANDA ACEH – Lambang partai politik lokal (parlok) yang hanya khusus ada di Aceh, akan dicetak berdampingan sesuai nomor urut dengan lambang partai berbasis nasional (parnas), dalam bentuk surat suara pada Pemilu 2009. Dengan demikian, pada Pemilu 9 April 2009, masyarakat Aceh akan memilih satu dari 40 partai politik yang terdapat dalam surat suara tersebut.
(more…)