siwah.com

Blog

  • Politikpreneur

    Lebih dari 30 tahun lalu, seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan wejangan kepada dokter-dokter muda yang baru saja diwisuda.Meski guru besar itu telah lama berpulang, pesannya masih tetap saya ingat.

    ”Menjadi dokter itu baik, demikian juga menjadi pedagang.Yang tidak baik adalah mengawinkan keduanya.” Pesan itu ada baiknya juga disampaikan oleh para ketua, dewan pembina,dan pengurus partai politik: Menjadi politikus itu baik, demikian juga menjadi wirausahawan.

    Yang tidak baik adalah menggabungkan keduanya. Penggabungan itu bentuknya sangat luas, tetapi intinya cuma satu, yaitu menggunakan kekuasaan untuk mengejar kekayaan. Kewirausahaan yang menyandang makna inovasi dan ketabahan mengelola rasa frustrasi dari investasi jangka panjang pupus di gedung-gedung parlemen.

    Demikian juga dengan pendidikan dan kerja keras.Semua itu menjadi tidak penting, dan maknanya telah diganti dengan kata-kata kunci seperti komisi,suap,bagi-bagi, tekan, ancam, kunci, dan seterusnya. Politikpreneur yang harusnya dimaknai sebagai upaya politisi membangun negara dengan jiwa kewirausahaan kini telah berubah menjadi ”cara cepat menjadi kaya dan berkuasa melalui partai politik.

    ”Lantas apa yang menjadi output dari politikpreneur seperti ini? Saya kira Anda sudah bisa menduga: Kegaduhan, dramadrama konflik, sampai kemiskinan, impor bahan-bahan pangan (yang tidak perlu) melonjak, perebutan izin-izin pertambangan, subsidi yang salah sasaran,gedung sekolah roboh, subsidi obat dan alat-alat kesehatan yang tidak tepat sasaran, sampai segala bentuk ekonomi biaya tinggi, dan kemacetan- kemacetan di pelabuhan. Politikpreneur telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar di negeri ini.

    Dimulai dari kepala negara yang kesulitan mengangkat ”The best possible candidate” untuk mengisi pos-pos strategis (mulai dari menteri, dubes, komisaris, dan direksi perusahaanperusahaan milik negara, sampai kepala-kepala badan) yang mengurus nasib bangsa. Lalu kesemrawutan anggaran banyak berbelok pada kantong-kantong yang salah.

    Konflik antarkelompok masyarakat, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikuasai orang-orang yang tidak tepat.Obat murah dan alat-alat kesehatan yang tidak dinikmati rakyat miskin, jalan rusak parah, sampah membumbung,penjara penuh, pestisida dan pupuk pupuk kimia bertebaran di lahan-lahan pertanian yang berakibat pada munculnya hamahama baru dan seterusnya.

    AtoD Politikpreneur

    Kalau ada merek mobil AtoZ, dalam politikpreneur dikenal AtoD. Setidaknya ada empat karakter (ABCD) politikpreneur yang menyulitkan rakyat ini harus segera dibersihkan, yang terdiri atas abal-abal,Boboho,cukong,dan diplomat. Abal-abal adalah elite palsu, yang terdiri atas para sarjana dengan embel-embel gelar lainnya yang berpurapura elite, gemar mengutakatik peraturan, sering muncul di televisi sebagai pakar.

    Mereka juga masih menyandang label sebagai konsultan, pengacara, atau profesi terpandang lainnya. Meski dilarang berpraktik, pekerjaan-pekerjaan profesional itu cuma dipindahtangankan secara tidak resmi. Honornya masih menjadi main income politisi abal-abal.Dengan kekuasaan baru, peluang untuk berusaha bahkan makin besar.

    Mereka pandai bicara, tetapi kepiawaiannya hanya dipakai untuk bertengkar,adu kuat yang membuat orang lain takut, atau seakan-akan dia terlihat kuat, punya kekuasaan. Kekuasaan abal-abal itulah yang dipakai untuk mendapatkan bisnis. Boboho bisnis lain lagi. Politisi tipe ini punya modus yang berbeda.

    Mereka ini bukanlah juru bicara resmi dari partainya, melainkan suaranya lebih genit dari jubir resmi dan muncul lebih sering di depan media. Meski suaranya tak elok, mereka punya kualitas bicara seenaknya seperti orang dungu. Boboho adalah sosok yang dipelihara orang-orang tertentu untuk berperan mengacaukan kebenaran.

    Dia melempar bola-bola panas sehingga yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar bisa menjadi salah. Lain lagi dengan cukong. Mereka ini adalah politikpreneur yang sedari awal terlihat kaya, murah hati, dan mudah menabur uang.Tak banyak yang mengetahui dari mana uang sebanyak itu dimilikinya. Cukong juga berperilaku halus, tidak senang konflik, apalagi muncul di media massa.

    Baginya menjadi orang terkenal adalah bencana. Dengan cara demikian, seorang cukong menjadi mulus beroperasi, kasak-kusuk tanpa diketahui publik. Karena itu, mereka tidak dianggap sebagai ancaman oleh sesama politisi. Dalam sidang mereka lebih senang guyon daripada bicara kasar.

    Namun, dengan itu pulalah, dia menjadi mudah mengatur suara kebanyakan politisi. Jika seseorang tidak senang usahanya diganggu eksekutif, impornya dilarang, atau ada satu saja pasal undang-undang baru yang sedang dibahas perlu dihapus, serahkanlah kepada cukong,semua bisa dibereskan. Cukong adalah pemberi terbesar karena dia mendapatkan bagian yang paling besar.

    Selain itu, ada juga diplomat yang bermain dua arah. Mereka tahu siapa yang harus diajak bicara halus dan siapa yang harus ditekan.Jadi wajar bila mereka hidup dengan dua wajah. Di sini baik, di depan sidang bisa galak. Hari ini gelap,besok terang benderang. Diplomat adalah seorang marketer sekaligus seorang salesman.

    Dia mengatur bola-bola panjang dan bermain bola-bola pendek. Kaki yang satu menembus tembok, yang satunya lagi mengambil dari luar. Tentu saja masih ada bentuk- bentuk lain dengan segala kelicinannya.Namun, sementara ini kita batasi saja pada empat modus politikpreneur yang membuat hidup rakyat menderita.

    Sekarang bayangkan kalau mereka masingmasing punya usaha yang ada hubungannya dengan eksekutif, atau katanya demi keuangan partai. Modusnya mulai tampak terang benderang. Mulai dari impor daging sapi, bumbu dapur, sampai ikan kembung. Dari jalan tol sampai menyewakan crane di pelabuhan.

    Wiraetika

    Kewirausahaan sendiri sebenarnya bukanlah upaya untuk mengejar kekayaan. Seorang wirausaha menjadi kaya bukanlah tujuan, melainkan akibat, yaitu akibat dari kejujuran, kesungguhan,kemampuan menciptakan layanan yang prima, dan memberi nilai tambah. Seorang wirausaha tanpa etika adalah penipu, penjahat yang layak dimusuhi bersama.

    Sekarang ini kita lebih banyak disuguhi nilai-nilai yang jauh dari fondasi kewirausahaan di dalam panggung politik. Dengan pelakupelaku yang demikian, Indonesia telah dibentuk menjadi negeri penuh sampah dan amarah, pestisida, pupuk-pupuk kimia, korupsi dan perampasan, konflik, dan kebencian karena para politikpreneur bermain di ruang yang salah.

    Kalau etika mau ditegakkan, bukan sekadar larangan mengunjungi tempat-tempat yang tidak patut yang harus ditegakkan, melainkan juga berhentilah mencari uang selain dari gaji dan tunjangantunjangan yang telah diberikan negara.

    Menyambi sebagai pengacara secara diam- diam,menjadi perantara proyek,konsultan kementerian yang administrasinya diurus kawan-kawannya, calo proyek, pengutip anggaran, atau apa saja jelas melanggar etika. Bukan kesejahteraan yang akan dituai, melainkan kesulitan-kesulitan besar menjadi beban rakyat sekarang dan di masa depan.
    ? RHENALD KASALI Ketua Program MM UI
    Source : seputar indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Saatnya Meluruskan Arah Kiblat

    Matahari akan berada di atas Mekkah, Arab Saudi, Sabtu, 28 Mei 2011 pukul 12.18 waktu setempat atau pukul 16.18 Waktu Indonesia Barat. Hal itu berarti Matahari berada tepat di atas Kabah, kiblat umat Islam. Saat itu, bayangan di seluruh dunia yang masih bisa melihat Matahari mengarah ke Kabah.

    Bayangan ke arah Kabah yang dapat dijadikan patokan arah kiblat itu dapat diperoleh dari benda yang berdiri tegak lurus di tempat datar. Cara itu dapat digunakan di sejumlah wilayah yang tak bisa melihat Kabah secara langsung.

    ”Ini cara paling sederhana dan paling mudah dengan akurasi tinggi dalam menentukan arah kiblat,” kata Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang juga anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama, Thomas Djamaluddin, Senin (23/5) di Jakarta.

    Meski demikian, penentuan kiblat tidak perlu terpaku pada hari dan jam saat Matahari benar-benar tepat di atas Mekkah. Pergeseran Matahari yang lambat membuat Matahari berada di atas Mekkah selama dua hari sebelum dan sesudah 28 Mei serta dalam rentang waktu lima menit sebelum dan sesudah pukul 16.18 WIB.

    Artinya, pelurusan arah kiblat dapat dilakukan pada 26-30 Mei pukul 16.13-16.23 WIB. Jika saat Matahari tepat di atas Mekkah justru di daerah kita tertutup awan atau hujan, rentang waktu itu dapat digunakan untuk meluruskan kiblat.

    Mereka yang berada di wilayah waktu lain, yaitu Waktu Indonesia Tengah dan Waktu Indonesia Timur, tinggal menyesuaikan waktunya.

    Pergerakan Matahari

    Teknik pelurusan arah kiblat berdasarkan posisi Matahari di atas Mekkah ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan perhitungan perubahan gerak semu Matahari akibat kemiringan sumbu rotasi Bumi.

    Dalam satu tahun, Matahari dua kali melintas di atas Mekkah. Perlintasan pertama terjadi pada 27 Mei atau 28 Mei pukul 16.18 WIB. Saat itu, Matahari seolah bergerak dari selatan ke utara, yaitu dari arah garis khatulistiwa menuju titik balik utara di 23,5 derajat lintang utara.

    Adapun perlintasan kedua berlangsung saat Matahari seolah bergerak dari titik balik utara ke khatulistiwa. Peristiwa ini terjadi pada 15 Juli atau 16 Juli pukul 16.27 WIB yang juga dapat dimanfaatkan untuk meluruskan kiblat.

    Menurut Djamaluddin, penentuan kiblat dengan bayangan Matahari tidak serumit jika menggunakan bantuan peralatan penunjuk arah, seperti kompas, alat penentu posisi global (GPS), maupun berbagai peranti lunak komputer.

    Jika menggunakan kompas untuk menentukan kiblat, terlebih dahulu kita harus mengetahui posisi kiblat di daerah kita masing-masing. Arah kiblat ini ditentukan berdasarkan arah utara sebenarnya atau arah kutub utara Bumi (KUB). Untuk kota-kota di Jawa Barat, arah kiblatnya sekitar 25 derajat dari arah barat ke utara.

    Namun, kutub utara kompas menunjuk ke kutub utara magnet Bumi (KUMB) yang tidak berimpitan dengan KUB. Karena itu, pengguna kompas juga harus mengetahui berapa simpangan KUB terhadap KUMB di daerahnya. Sebagai gambaran, simpangan KUMB di Jabar dengan KUB hanya sekitar 0,5 derajat, sedangkan di Papua simpangan KUMB mencapai 4 derajat dari KUB.

    Selain itu, penggunaan kompas memiliki keterbatasan jika digunakan di gedung-gedung dengan rangka besi. Tarikan logam bisa membuat arah yang ditunjukkan kompas menjadi tak akurat dan berbeda untuk setiap tempat dalam satu lantai gedung, tergantung besar kecilnya tarikan besi di setiap titik.

    Meluruskan kiblat

    Anggota BHR Kabupaten Kebumen yang juga Ketua Tim Pengkajian dan Pengembangan Rukyatul Hilal Indonesia, M Ma’rufin Sudibyo, mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan untuk meluruskan kiblat adalah menyamakan jam yang kita miliki agar sesuai standar waktu yang benar. Masyarakat bisa menelepon 103 yang dikelola Telkom atau Radio Republik Indonesia di setiap daerah.

    Selanjutnya, bayangan yang menunjuk kiblat dapat dibuat dengan menggunakan bandul bertali yang digantung. Pemberat bandul dapat berupa apa pun, yang mampu menjaga tali tetap tegak ketika tertiup angin. Bandul ini otomatis tegak lurus dengan permukaan Bumi sehingga bayangan yang tercipta dari tali bandul adalah arah kiblat.

    Cara lain adalah dengan mendirikan tonggak atau tongkat tegak lurus dengan tanah. Selain itu, bayangan dapat pula ditentukan dengan bayangan tiang masjid atau tiang jendela masjid selama tiang tersebut tegak lurus.

    Bayangan tonggak atau tiang yang tercipta pada rentang Matahari di atas Kabah merupakan arah kiblat sebenarnya.

    Sejumlah pesantren ataupun masjid memiliki tonggak yang digunakan sebagai penunjuk arah kiblat sekaligus penentu waktu shalat. Tonggak yang dilengkapi dengan garis penanda waktu dan panjang bayangan ini dikenal dengan nama bencet.

    ”Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap lebih dari 500 masjid di Yogyakarta, Rembang, dan Kebumen sejak 2007-2010, 70 persen lebih arah kiblat masjid menyimpang dari kiblat sesungguhnya,” kata Ma’rufin.

    Jika ditemukan kesalahan arah kiblat sesuai arah bayangan Matahari saat Matahari berada di atas Mekkah, yang perlu dilakukan adalah menata ulang saf atau garis barisan shalat, tidak perlu membongkar masjid. ”Lurusnya arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat yang dilakukan,” katanya. M Zaid Wahyudi

    Source : Kompas.com

  • Kontrak Politik Tidak Mengekang

    Jakarta, Kompas – Kontrak politik baru yang dibuat koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah alat untuk mengekang kebebasan berpendapat anggotanya. Koalisi hanya membutuhkan komitmen dan konsistensi anggotanya untuk melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati bersama.

    Hal tersebut ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Rabu (25/5). ”Sanksi yang ada dalam kontrak politik itu jangan dipahami sebagai bentuk pengekangan, intimidasi, atau untuk mengekang perbedaan pendapat,” kata Saan.

    Sanksi keluar dari koalisi memang menjadi salah satu klausul dalam kontrak politik baru yang ditandatangani Yudhoyono dan setiap pimpinan parpol anggota koalisi. Parpol yang tidak melaksanakan kebijakan atau program yang sudah disepakati bersama dipersilakan keluar dari keanggotaan koalisi.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Istana Wakil Presiden menyatakan bahwa kontrak baru koalisi bertujuan agar komunikasi dengan Presiden Yudhoyono dapat berlangsung lebih intens. ”Selain itu, komitmen dalam pengambilan keputusan juga menjadi lebih jelas,” ujarnya.

    Agung menegaskan, sikap kritis dalam pembahasan suatu isu strategis tetap dimungkinkan. Namun, jika sudah diambil, keputusan tersebut harus dilaksanakan di eksekutif dan legislatif.

    Menurut Saan, koalisi sudah menyiapkan ruang untuk memperdebatkan perbedaan pendapat, pandangan, dan gagasan antaranggota koalisi. ”Ruang itu ialah Setgab (Sekretariat Gabungan). Di sanalah, parpol anggota koalisi bisa berdebat,” ujarnya.

    Pandangan subyektif setiap parpol anggota koalisi bisa dibahas dan diperdebatkan dalam Setgab hingga akhirnya diambil kesepakatan yang harus dilaksanakan dan diamankan oleh para anggota koalisi.

    ”Jadi, begitu keluar kantor Setgab, tidak boleh ada lagi perbedaan pendapat karena sudah disepakati bersama,” kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar menambahkan.

    Kesamaan pendapat itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat strategis. Salah satunya mengenai paket undang-undang politik yang saat ini masih dibahas di DPR. Perbedaan pandangan dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum atau revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum akan diselesaikan di Setgab.(NTA/ATO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Selesaikan dengan Demokrasi

    Jakarta, Kompas – Tidak ada demokrasi tanpa konflik. Dengan mengambil demokrasi, ”konflik produktif” demi kepentingan bersama justru sengaja dihidupkan. Demokrasi selalu dianggap jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.

    ”Kalau semuanya bisa dijalankan, itu berarti kita menjalankan demokrasi dengan baik. Dengan begitu, konflik tidak semata-mata menjadi kutukan, tetapi menjadi berkat,” kata Pemimpin Redaksi Majalah Prisma Daniel Dhakidae pada kuliah umum bertajuk ”Intelektual dalam Masa Krisis” di Jakarta, Rabu (25/5).

    Dalam kuliah umum tersebut juga diluncurkan lima buku karya Prof (Ris) Hermawan Sulistyo PhD: Siapa Makan Siapa, Negeri Serdadu dan Polisi Tidur, Bom untuk Polisi, Biar Miskin yang Penting Sombong, serta Darah, Nasi dan Kursi.

    Dhakidae membahas buku Hermawan Sulistyo yang berjudul Darah, Nasi dan Kursi. Buku ini ditulis Hermawan Sulistyo dengan mengutip kutukan Empu Gandring bahwa konflik selalu menjadi bagian dari politik Indonesia. ”Politik pada dasarnya adalah perang, dalam hal ini politik tidak berbeda dari sepak bola. Perang dalam sepak bola menjadi kebudayaan ketika di sana diberi rules and regulations, ethics and etiquette,” tuturnya.

    Namun, hampir di semua kamar-kamar politik, istilah perang sudah tidak terdengar lagi, kecuali dalam pemilu yang merupakan satu-satunya tempat istilah perang masih tersimpan. Perang atau konflik menjadi inti dalam masyarakat. Istilah-istilah perang itu masih ada dalam pemilu. Pada masa modern dikenal adagium ”from bullet to ballot”, dari pelor ke kotak suara.

    ”Kita masih mendengar war room, ruang strategi pemilihan umum: taktik dan strategi, semua berasal dari istilah perang,” kata Dhakidae. Demokrasi sebenarnya mirip sepak bola. Dalam demokrasi modern, politik sudah diberi aturan dan peraturan, ethics dan etiquette untuk membuat perang menjadi politik.

    ”Pertanyaannya, apa ada politik di dunia ini tanpa konflik? Jawabannya tak ada. Konflik tidak pernah hilang dan tidak akan hilang. Kalau tidak ada, di mana penyelesaiannya? Demokrasi selalu dianggap jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.

    ”Demokrasi adalah memanfaatkan posisi tawar sosial untuk memperoleh konsensus dengan memproduktifkan konflik. Ketika kita mengatakan ’memproduktifkan konflik’, kita berada pada bidang paradoks demokrasi itu sendiri. Konflik sengaja diangkat ke atas agar ada penyelesaian terbuka,” kata Dhakidae.

    Sementara itu, Hermawan Sulistyo yang juga peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan keresahannya sebagai intelektual.

    ”Saya kagum kepada orang seperti Daniel Dhakidae yang memilih jalan sunyi sebagai intelektual independen, sementara orang lain lebih memilih masuk DPR atau birokrasi. Bagi saya, seorang intelektual tidak cukup hanya melakukan penelitian, membuat artikel atau bicara di televisi, tetapi menulis buku juga penting sebagai sarana aktualisasi pemikiran intelektual,” kata Hermawan. (LOK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Perlu Interpretasi Jati Diri

    Jakarta, Kompas – Pancasila dapat menjadi jawaban untuk berbagai masalah yang dihadapi saat ini. Pancasila menjadi jalan tengah untuk tarik ulur kecenderungan fundamentalis dan kosmopolit atau neoliberalisme dan tuntutan keadilan sosial. Namun, diperlukan reformulasi atas Pancasila sebagai identitas dan budaya bangsa.

    ”Reinterpretasi Pancasila diperlukan, tetapi bukan dilakukan melalui penataran seperti zaman Orde Baru. Ideologisasi semestinya dilakukan melalui proses yang bottom up,” tutur Joko Susanto, Ketua Dewan Pemangku Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi FISIP Universitas Airlangga, Jawa Timur, Minggu (22/5) di Jakarta.

    Reformulasi Pancasila sebagai jati diri bangsa akan lebih efektif jika dilakukan masyarakat dengan dukungan pemerintah. Dukungan ini bisa berbentuk apa pun seperti insentif kepada penulis-penulis untuk menafsirkan ulang Pancasila atau mendukung lembaga nonpemerintah untuk mengkaji Pancasila.

    Penerjemahan substantif

    Pengamat politik Reform Institute, Yudi Latif, saat berbicara di Redaksi Kompas, Jumat (20/5), mengatakan, kerinduan banyak pihak akan pentingnya nilai-nilai Pancasila menuntut hadirnya penerjemahan Pancasila secara substantif dan dalam tanda baru yang memberi pijakan baru.

    Sebelum diimplementasikan lebih jauh sebagai sikap hidup, Pancasila memiliki persoalan mendasar. Sebagai ideologi negara, Pancasila lebih banyak diperlakukan seperti pepesan kosong akibat inflasi luar biasa pengucapan kata Pancasila selama ini.

    Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), buku-buku dan pidato para pejabat tentang Pancasila, tidak memiliki satu pun kandungan yang dapat diterapkan. Masyarakat juga tidak pernah mendapat penjelasan memadai mengenai substansi Pancasila, kecuali Pancasila hasil konsensus bersama, merupakan dasar negara, dan berasal dari bumi Indonesia.

    Oleh karena itu, Yudi Latif, mengatakan bahwa Pancasila seharusnya juga mengalami radikalisasi dalam arti positif, yaitu penjangkaran atau pengakaran lebih dalam di masyarakat.

    Pidato Bung Karno

    Ia juga mengatakan, membangkitkan semangat persatuan Indonesia seharusnya ada tayangan pidato Bung Karno di sidang Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di gedung Pejambon, Jakarta, tahun 1945. Selain itu, juga pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB, New York, Amerika Serikat, pada 1960. (INA/HAR)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Bangsa Kehilangan Visi Maju

    Jakarta, Kompas – Tiga belas tahun setelah Gerakan Reformasi 1998 bangsa ini sekarang justru kehilangan visi ke depan. Akibatnya, bangsa ini hanya berjalan di tempat, dirundung berbagai masalah, dan sulit mengembangkan diri pada masa mendatang.

    Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bahtiar Effendy dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, secara terpisah di Jakarta, Senin (23/5). Keduanya mengakui, reformasi berhasil menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, mendorong demokrasi lewat pemilu langsung untuk memilih eksekutif dan legislatif, mengamandemen UUD 1945, serta membuat undang-undang politik baru. Namun, panggung politik lalu dikuasai elite yang pragmatis dan bekerja untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya.

    Saat ini masyarakat tidak tahu pasti, mau dibawa ke arah mana bangsa ini ke depan. Bahkan, untuk jangka menengah, katakanlah 10 tahun lagi, juga tidak diketahui ke mana tujuan kita. Setiap Presiden dari empat presiden sejak Reformasi 1998 sampai sekarang seperti sibuk dengan agendanya sendiri.

    Bahtiar menghargai pencapaian demokrasi prosedural yang didorong reformasi. Selain bisa langsung memilih pejabat eksekutif dan legislatif, rakyat kini bebas berpendapat dan berekspresi. Semua tak mungkin diperoleh pada rezim Orde Baru.

    Namun, substansi demokrasi masih belum terpenuhi, terutama kemakmuran ekonomi masyarakat, stabilitas politik, dan keamanan. Akibatnya, masyarakat merasakan kesulitan hidup sehari-hari. Bangsa ini sulit tumbuh besar karena hanya berjalan di tempat dengan berbagai persoalan yang merundungnya.

    ”Lebih parah lagi, kedaulatan bangsa ini menjadi rentan. Diterpa isu Negara Islam Indonesia saja, kita langsung goyah,” ujar Bahtiar.

    Dia pun mengajak semua elemen bangsa untuk memikirkan kembali proses demokrasi di negeri ini. Sistem pemerintahan perlu ditata ulang dengan penekanan pada pencapaian substansi demokrasi. Itu karena demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

    Syamsuddin menilai bangsa ini kehilangan visi jangka panjang karena panggung politik dikuasai petualang atau ”bandit” politik. Disebut ”bandit” karena mereka mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa sungguh-sungguh peduli nasib bangsa ke depan. Mereka hanya berpikir jangka pendek untuk memenangi pemilu lima tahunan demi merebut jabatan, kekuasaan, dan uang.

    ”Kita tak mendengar, bagaimana visi mereka tentang pengembangan bangsa ini 5 atau 10 tahun mendatang. Apa visinya soal ekonomi, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, hukum, atau budaya? Tidak ada desain besar tentang semua hal itu secara jelas,” tutur Syamsuddin.

    Agar bangsa ini tak terus kehilangan arah, dia mengajak semua elemen civil society (masyarakat madani) untuk menawarkan visi yang mencerahkan. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan keagamaan, media, serta kalangan akademisi untuk mengonsolidasikan diri dan bersama-sama memikirkan yang sebaiknya dilakukan bersama. Mereka mendorong perubahan dari luar.

    ”Ketika lembaga formal pemerintahan mandek dan menjadi pragmatis, masyarakat sipil perlu menekan dari luar. Lebih nyata lagi, mari kita pilih pemimpin yang baik pada pemilu mendatang,” katanya. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kepemimpinan Resisten di Tengah Polutan

    Sulitnya memprediksi siapa yang akan menjadi presiden pada Pemilu 2014 sangat erat terkait dengan perubahan lingkungan politik dan karakter elite politik yang ada sekarang ini. Perubahan sistem politik yang demikian cepat baru bisa melahirkan elite politik yang oportunistis.

    Sejak lengsernya Soeharto dari kursi presiden, lingkungan politik berubah sangat cepat, mulai dari level konstitusi hingga praksis. Adopsi yang sangat masif terhadap demokrasi tidak hanya melahirkan sistem pemilihan baru, tetapi juga menelurkan sebuah komunitas elite baru menggeser posisi elite lama. Pada pemilu pertama setelah tumbangnya Orde Baru, hanya 19,9 persen anggota legislatif yang berasal dari periode sebelumnya. Lingkungan Senayan pun berubah dengan masuknya lebih banyak anggota DPR dari kalangan swasta. Pegawai negeri atau birokrat, sebagai sumber elite politik yang banyak direkrut pada periode sebelumnya, menyusut drastis dari 28,9 persen menjadi hanya 4,1 persen. Dengan demikian, dalam waktu cepat telah terbentuk sebuah komunitas baru yang memiliki kultur berbeda. Kultur baru itu ditunjukkan oleh karakter legislatif yang sangat ”garang” terhadap eksekutif.

    Namun, kegagalan partai politik melakukan pengaderan menjadikan perubahan demi perubahan yang bergulir cepat pada tahap-tahap berikutnya tak bisa dihadapi oleh partai politik. Partai pada akhirnya berubah menjadi stempel bagi setiap orang yang punya kepentingan. Lunturnya ideologi partai-partai politik adalah cermin paling nyata dari runtuhnya sistem pengaderan di tubuh parpol. Partai menjadi mandul untuk menghasilkan generasi dengan nilai-nilai terbaik dari partai.

    Perubahan politik yang tidak mampu diantisipasi oleh partai pada akhirnya hanya menghasilkan spesies-spesies elite baru, yang muncul bukan karena menyerap nilai-nilai demokrasi dan mencerna yang terbaik dari proses politik sehingga menjadi kuat. Yang muncul adalah spesies elite yang mampu bertahan di lingkungan baru yang terkontaminasi. Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Edy Yuwono mengatakan, dalam sebuah ekosistem yang terganggu, yang polutan, atau terkontaminasi, hanya spesies yang bersifat oportunis yang dapat bertahan. Sementara spesies yang tidak tahan terhadap lingkungan baru itu akan tersingkir.

    Lingkungan politik yang belum stabil sejauh ini belum menghasilkan calon pemimpin baru yang diakui kekuatan karakternya. Lingkungan dengan sistem politik yang selalu berubah setiap pemilu baru sebatas menghasilkan generasi baru yang resisten, yang tahan berada di lingkungan penuh korupsi dan kelemahan hukum. ”Spesies oportunistis itu pemakan segalanya,” lanjut Edy.

    Pada tataran eksekutif gejala yang sama juga muncul. Kepemimpinan nasional sejauh ini cenderung baru bisa bersikap resisten terhadap buruknya lingkungan, belum mampu hadir sebagai satu sosok yang bisa mengambil jarak dan melakukan perubahan dengan kekuatan inovasinya.

    Tegas dan visioner

    Panel rektor yang dilakukan Litbang Kompas cenderung memberikan penilaian yang buruk terhadap kepemimpinan di kalangan DPR sekarang. Rata-rata penilaian mereka jatuh di angka 4,8 ketika mereka diminta memeringkatkan 1 hingga 10 untuk kepemimpinan di kalangan anggota legislatif ini. Nilai kepemimpinan di DPR adalah terendah dibandingkan dengan kalangan menteri, pegawai birokrasi, kepala-kepala daerah, pengusaha, dan kelompok-kelompok lain yang ditanyakan. Di luar kepemimpinan di kalangan akademisi, sejauh ini kepemimpinan di kalangan TNI masih mereka pandang yang terbaik (rata-rata penilaian di angka 7).

    Relatif positifnya pandangan mereka tentang kepemimpinan di tubuh TNI lebih merupakan refleksi simbolis dari sifat-sifat yang sesungguhnya diharapkan muncul pada diri presiden dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa saat ini. ”Mempunyai ketegasan dalam bertindak tidak harus dari kalangan militer. Birokrat juga ada orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai pemimpin,” ujar Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Soeprapto Soejono. Hal senada diungkapkan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Priyo Suprobo, kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi presiden Indonesia pada saat ini ialah, ”Presiden yang mempunyai kemampuan, yang tegas. Karena bangsa kita majemuk, jadi harus tegas dan menerapkan penegakan hukum.”

    Wajar, jika karakter kepemimpinan yang terkait dengan sifat ketegasan kemudian muncul sebagai yang paling utama, menyikapi kurangnya ketegasan yang dirasakan ada pada presiden saat ini. Namun, sisi lain juga cukup kuat disyaratkan, yaitu kepemimpinan yang visioner dan cerdas. ”Tidak cukup jujur saja. Dia harus kuat dan punya visi ke depan,” tutur Rektor UII Yogyakarta Edy Suandy Hamid. (BAMBANG SETIAWAN, Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menilai Para Presiden Kita

    Menurut survei Indo Barometer, 40,9 persen responden menilai kondisi era Orde Baru lebih baik dibandingkan dua era lainnya. Hanya 22,8 persen yang menilai era Reformasi lebih baik, dan 3,3 persen Orde Lama lebih baik. Survei berlangsung 25 April-4 Mei 2011 dengan 1.200 responden.

    Menurut 36,5 persen responden, Soeharto adalah presiden paling disukai dan SBY di urutan kedua (20,9 persen). Selanjutnya adalah Soekarno (9,8 persen), Megawati (9,2 persen), Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

    Wajar kalau kemudian timbul reaksi menolak hasil survei itu dengan berbagai argumentasi, antara lain bahwa remaja usia di bawah 20 tahun tidak mengetahui bahwa pemerintah Orde Baru itu otoriter dan tidak menghormati HAM.

    Terpopuler atau terbaik?

    Menurut survei Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (2007, dengan 1.200 responden), 33 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden terbaik, 28 persen memilih Bung Karno. Selanjutnya ialah SBY, Megawati, Habibie, dan Gus Dur. Harian Kompas pernah melakukan survei serupa dan, seingat saya, hasilnya tidak banyak berbeda.

    Saat ini sejumlah besar warga masyarakat memang berpendapat bahwa Pak Harto adalah presiden yang paling disukai, bahkan sebagian menganggap sebagai yang terbaik. Tentu siapa pun boleh tidak setuju, tetapi kita juga harus menghormati pendapat masyarakat tersebut.

    Di Amerika Serikat ada penilaian oleh para ahli tentang siapa presiden terbaik di antara 40-an nama. Ternyata presiden yang disukai rakyat belum tentu baik di mata para ahli. Presiden Truman yang tidak populer, oleh para ahli, dinilai sebagai salah satu presiden terbaik.

    Indonesia tampaknya perlu juga para ahli untuk menilai prestasi para presiden kita. Ahli itu beragam dengan latar belakang berbagai ilmu, seperti ekonomi, hukum dan HAM, budaya, sejarah, politik, luar negeri, militer, komunikasi, psikologi. Dengan demikian, kita bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan presiden kita.

    Tak ada yang sempurna

    Tentu tidak ada presiden yang sempurna. Prestasinya di satu aspek belum berarti juga baik pada aspek lain. Pak Harto punya catatan hitam dalam masalah HAM dan demokrasi, juga dianggap sebagai presiden otoriter. Bung Karno pada tahun-tahun terakhir juga dianggap otoriter. Pak Habibie dicatat karena memberi kebebasan kepada pers. Gus Dur dikenang sebagai pejuang HAM dan demokrasi. Kebijakannya terhadap warga Tionghoa tidak akan mereka lupakan. Walau terkait dengan peristiwa 27 Juli 1996 karena jabatan, SBY secara umum tidak dianggap sebagai pelanggar HAM berat. Bu Mega mendapat dukungan kuat karena berani melawan pemerintah otoriter Orde Baru.

    Walau berjasa besar membangun bangsa, Bung Karno dinilai gagal membangun ekonomi. Sebaliknya, Pak Harto dianggap berhasil memajukan ekonomi. Ironisnya, Pak Harto justru jatuh karena masalah ekonomi saat terjadi krisis moneter 1997. Pak Habibie berhasil menurunkan nilai dollar yang meroket dalam waktu relatif singkat. Gus Dur belum banyak melakukan kebijakan berarti untuk ekonomi.

    Bagi sejumlah ekonom pendukung ekonomi konstitusi, kebijakan ekonomi Pak Harto telah membuat kita tidak siap menghadapi persaingan global, bahkan tidak sesuai UUD 1945. Menurut Kwik Kian Gie, ada buku karya ilmuwan AS yang mengungkap bahwa sejak 1967 Indonesia telah dikavling perusahaan multinasional sepengetahuan pemerintah.

    Kita tidak lupa sikap Camdessus yang tangannya bersilang di dada saat menyaksikan Pak Harto menandatangani dokumen kesepakatan dengan IMF dan membuat kita terikat. Bu Mega atas saran Menkeu Boediono terpaksa mengikuti instruksi IMF untuk menjual BCA dengan harga Rp 6 triliun, padahal di dalamnya ada pengakuan bahwa RI berutang lebih dari Rp 50 triliun kepada BCA.

    Kondisi ekonomi kita yang ada sekarang adalah konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi rezim Pak Harto. Pemihakan pemerintah kepada para pengusaha kuat berlangsung sejak era Pak Harto, yang berbuah pada kesenjangan lebar antara yang kaya dan miskin. Lebih dari 20 juta hektar lahan dikuasai sekitar 250 perusahaan, sedangkan lebih dari 24 juta petani hanya menguasai 12 juta hektar lahan. Ironisnya, kebijakan ini masih terus berjalan.

    Kemandirian bangsa

    Kita mengagumi kehebatan China dalam memproduksi berbagai barang yang sanggup bersaing di pasar dunia. Tetapi, kita mungkin tidak tahu bagaimana mereka berjuang mempersiapkan kemandirian itu. China serius mempersiapkan tenaga ahli mereka untuk bisa menguasai berbagai bidang keahlian.

    Selain mengirim puluhan ribu ahli ke AS dan Eropa untuk belajar, mereka melatih tenaga ahli untuk menangani berbagai proyek canggih berukuran besar. Tenaga ahli ekspatriat hanya dilibatkan secara terbatas. Semua dibiayai dengan dana sendiri.

    Tiga puluh tahun lalu kita punya menteri dengan tugas mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Sayang sekali program hebat itu hanya bertahan lima tahun. Tidak jelas mengapa pemerintah tidak meneruskan kebijakan positif itu.

    Para tenaga ahli di Indonesia tidak didukung pemerintah seperti tenaga ahli China. Proyek-proyek canggih dan berukuran besar dibiayai pinjaman dana luar negeri yang sebagian besar kembali lagi ke luar negeri untuk membiayai tenaga ahli dan membeli barang-barang. Kondisi semacam itu ditambah sikap penurut para birokrat terhadap pihak asing, tidak mampu menumbuhkan kemandirian ahli kita.

    Reformasi birokrasi gagal?

    Birokrasi pemerintah yang tidak efektif dan tidak efisien sudah mulai sejak era Orde Baru bahkan mungkin sebelumnya. Reformasi birokrasi menjadi salah satu amanat gerakan reformasi yang tertuang dalam jargon ”Basmi KKN”.

    Dalam pidato di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 19 Agustus 2009, Presiden SBY menyatakan bahwa program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan bertahap. Program selesai untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada 2011.

    Namun, sampai kini kita masih menyaksikan banyak contoh program reformasi birokrasi itu belum berhasil. Salah satu indikasinya ialah tertangkapnya Sesmenpora dengan barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar dan uang tunai ratusan ribu dollar Singapura di kantornya.

    Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Orde Lama, Baru, dan Reformasi

    Survei Indo Barometer yang diumumkan beberapa waktu lalu mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.

    Salah satu hasil utama survei itu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang tertinggi (40,9 persen), diikuti Orde Reformasi (22,8 persen), dan Orde Lama (3,3 persen). Dari enam presiden yang pernah memimpin, presiden yang paling disukai publik adalah Soeharto (36,5 persen), disusul SBY (20,9 persen), Soekarno (9,8 persen), Megawati Soekarnoputri (9,2 persen), BJ Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

    Dapatkah kepemimpinan negara dibandingkan berdasarkan hitungan di atas kertas dan persepsi yang diwakili 1.200 responden? Apakah semua responden itu pernah langsung mengalami setiap era pemerintahan yang ada sehingga dapat memberikan penilaian obyektif?

    Kritik terhadap survei

    Dari sisi metodologi, ada masalah besar terkait pemilihan cuplikan. Terlihat bahwa survei itu berupaya mengikuti demografi penduduk Indonesia. Sayangnya, pengelompokan berdasarkan umur tak tampak sehingga muncul tudingan: ada bias usia dalam pemilihan cuplikan. Untuk bisa menilai obyektif ketiga era, responden minimal harus lahir pada 1940-1950-an. Karena itu, aturan pemilihan cuplikan, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sangat mungkin memunculkan responden berusia muda. Jika tak mengalami ketiga era, bagaimana mungkin mereka memberikan penilaian obyektif terhadap era-era itu?

    Isu perbandingan ini juga merupakan persoalan kompleks. Melihat dan membandingkan setiap era dan setiap pemimpin berarti membuat dikotomi tegas terhadap keberhasilan dan kegagalan masing-masing tanpa melihat faktor terdahulu dan sejarah yang melatari keberhasilan dan kegagalan itu. Pembandingan era Soekarno dengan era Soeharto, misalnya. Kepemimpinan Soekarno dijalankan saat kesejahteraan rakyat belum memadai, modal asing belum satu sen pun masuk ke Indonesia, sumber daya alam dan hutan masih perawan, serta utang luar negeri pun hanya 2,5 miliar dollar AS.

    Namun, saat itu Indonesia memiliki angkatan perang nomor dua terkuat di Asia dan merupakan faktor dominan kembalinya Papua (Irian Barat) ke pangkuan RI. Jangankan rakyat, para pemimpin sendiri—termasuk para menteri kabinet dan semua pejabat negara—ikut merasakan getirnya kehidupan pada masa itu. Pada masa Orde Baru, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelas menengah bertambah. Maka, masyarakat melihat masa Orde Baru merupakan masa paling baik. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan ini diikuti dengan peningkatan utang luar negeri dan eksploitasi kekayaan alam dengan membanjirnya modal asing sejak 1970. Hingga akhir 2009 Indonesia tercatat berutang sekitar 173 miliar dollar AS atau naik 70 kali lipat dari utang luar negeri era Orde Lama.

    Pada orde sekarang, demokrasi dan kebebasan pers berkembang. Indonesia termasuk satu dari tiga negara Asia yang lolos dari krisis finansial global dan pertumbuhan ekonomi tahun terakhir di atas 6 persen. Namun, perlu dicatat, tingkat kemajuan ini tak diimbangi pengurangan angka kemiskinan (dengan menggunakan standar kemiskinan absolut versi Bank Dunia), penganggur, dan kesenjangan sosial. Angka ini tak bisa dijadikan sebagai indikator untuk memberi penilaian terhadap presiden terdahulu. Penting ditekankan, publik jangan hanya melihat sejarah secara terfragmentasi, tetapi sebagai proses yang koheren.

    Melupakan sejarah

    Terlepas dari kelemahan metodologi survei Indo Barometer, temuan menarik dari survei ini adalah apabila memang sebagian besar responden berada dalam kelompok usia muda (lahir setelah 1970-an), tampak betapa generasi ini kehilangan pemahaman sejarah. Rendahnya tingkat apresiasi responden terhadap Soekarno (hanya 9,8 persen) mungkin disebabkan kurangnya pemahaman responden terhadap bapak bangsa itu. Angka ini menunjukkan betapa salah seorang pendiri bangsa yang layak dihormati justru memperoleh apresiasi yang rendah karena kurangnya pemahaman responden akan sejarah.

    Dalam konteks lebih luas, responden yang kurang mengenal Soekarno hanyalah bagian kecil dari generasi sekarang yang cenderung mengabaikan dan kurang memahami sejarah bangsa. Namun, serta-merta menyalahkan individu juga tidaklah bijak karena semua sistem yang ada saat ini berkontribusi membentuk generasi yang apatis terhadap sejarah bangsanya sendiri.

    Sejarah kita saat ini lebih menyerupai his story of kings and presidents, bukan history of history. Meminjam konsep knowledge-power nexus dari para pemikir postmodernis, pemahaman kita tentang sejarah saat ini banyak ditentukan oleh siapa yang berkuasa saat itu. Karena itu, sangat mudah menjelaskan mengapa buku cetak pelajaran sejarah dapat berubah sesuai dengan pergantian kepemimpinan.

    Dikaitkan dengan hasil survei, ada masalah besar dalam pemahaman sejarah yang harus segera dikoreksi oleh pemerintah. Kita perlu belajar dari bangsa lain mengenai bagaimana cara menghormati bapak bangsa.

    Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan Anggota Komisi I DPR

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politik Indonesia Ibarat Tubuh Tanpa Kepala

    JAKARTA–MICOM: Pascareformasi 1998, perpolitikan Indonesia ditandai oleh politik yang miskin gagasan dan tanpa akal sehat. Budayawan Rocky Gerung menyebut wajah politik yang demikian sebagai ‘tubuh tanpa kepala’.

    “Ketiadaan gagasan menjadi ciri politik sekarang,” tegas Rocky Gerung saat peluncuran tiga buku Goenawan Mohamad, di Jakarta, Sabtu (21/5).

    Melihat jauh ke belakang, Rocky membandingkan situasi pascareformasi dengan masa awal berdirinya Indonesia. Sosok Soekarno, Tan Malaka, Sutan Sjahrir merupakan sosok pelaku politik yang sekaligus pemikir. “Ketokohan mereka juga selaras dengan ide politik mereka.” Pascareformasi, tokoh politik yang memiliki bangunan ide politik tampak diwarisi oleh Gus Dur.

    Refleksi Rocky yang demikian bertumpu pada satu buku terbaru Goenawan Mohamad berjudul, ‘Tokoh+Politik’. Goenawan Mohamad meluncurkan tiga buku, yaitu Tokoh+Politik, Indonesia/Proses, dan Marxisme Seni Pembebasan. Setelah penerbitan buku itu, akan menyusul penerbitan 9 buku lain karya Goenawan Mohamad pada 2011.

    Rocky menegaskan bahwa politik Indonesia sesungguhnya adalah politik ide. Hal ini ditandai oleh adanya perbedaan gagasan antara para tokoh politik seperti Soekarno, Tan Malaka, dan Sjahrir. Perbedaan gagasan itu tampak ketika masing-masing tokoh berupaya mendefinisikan ‘rakyat’.

    Bagi Soekarno, ‘rakyat’ adalah mereka yang dapat bersatu. Bagi Tan Malaka, ‘rakyat’ adalah mereka yang dapat dimobilisasi. Bagi Sjahrir, ‘rakyat’ adalah mereka yang berpeluang mendapatkan pendidikan. “Mereka memang berbeda, tetapi antara mereka ada transaksi pemikiran,” imbuh Rocky.

    Ketiadaan ide merupakan penanda bahwa Indonesia sudah kekurangan imajinasi. Imajinasi merupakan sarana untuk memecah kebuntuan ide demi mewujudkan politik yang penuh harapan. “Dalam situasi demikian, kita membutuhkan suatu proposal yang masuk akal demi perubahan. Itulah politik harapan,” ucap Rocky.

    Ciri politik harapan ditandai oleh adanya penggunaan akal sehat dalam berpolitik. Politik akal sehat adalah politik yang berlandaskan argumentasi. “Argumentasi menjadi satu-satunya mata uang politik, bukan dengan modal atau moral,” tegas Rocky.

    Di sisi lain, menyikapi kondisi yang tengah terjadi, Rocky menilai bahwa untuk menjawab kebuntuan politik Indonesia, tidak hanya dijawab dengan kekuatan ide. “Kekuataan ide memerlukan juga aktivitas politik yang riil,” simpul Rocky. (Dvd/OL-8)

    Source : media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.