siwah.com

Blog

  • Jaringan SBY Berharap Konflik Bisa Dewasakan Partai

    JAKARTA–MICOM: Jaringan Nusantara, organ pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, berharap kisruh di Partai Demokrat bisa membuat partai itu semakin dewasa.

    “Saat ini sedang terjadi upaya belah bambu di Demokrat dan SBY. Tetapi ini akan mendewasakan kami dalam proses politik ke depan. Apalagi Demokrat adalah partai modern yang berupaya menyelesaikan masalah dengan matang,” ujar Ketua Jaringan Nusantara Iwan Yakobus Kurniawan, di Jakarta, Selasa (31/5).

    Menurutnya, Partai Demokrat kini sedang dirundung masalah terkait dengan kasus mantan bendahara umumnya, M Nazarudin, yang diduga korupsi. Kemudian, muncul SMS ancaman dari orang yang mengaku Nazarudin yang kini bernada di Singapura. Namun demikian, kata Iwan, kejadian-kejaidan itu tidak akan memecah pendukung SBY, khususnya Jaringan Nusantara.

    “Kami masih fokus mengawal program kerakyatan dan solid menjaga keutuhan partai, hal serupa juga harus dilakukan kader-kader yang lain,” ujar Iwan.

    Sebagaimana diberitakan, internal Partai Demokrat bergolak belakangan ini. Faksi-faksi makin terlihat, terutama dalam menyikapi isu Nazaruddin. (Faw/OL-3)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • RUU Pemilu, Partai Besar Diminta Tak Egois

    VIVAnews – Rancangan Undang-undang Pemilu yang seharusnya bisa disepakati pekan lalu, ternyata batal dibawa ke paripurna DPR karena fraksi-fraksi di DPR menemui jalan buntu terkait pembahasan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, yakni perolehan suara nasional minimal yang diperlukan suatu partai untuk lolos ke DPR.

    Fraksi-fraksi besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP keberatan bila ambang batas parlemen berada di angka 3 persen. Demokrat ingin ambang batas parlemen berada di atas kisaran 3 persen, sedangkan Golkar dan PDIP lebih tegas lagi meminta ambang batas parlemen dipatok di angka 5 persen. Fraksi-fraksi lain pun keberatan dengan kengototan tiga fraksi terbesar di parlemen itu.

    “Bukan soal apa-apa, tapi azas proporsionalitas dan keterwakilan rakyat dalam sistem pemilu kita harus dijaga dengan baik. Keterwakilan rakyat akan benar-benar rendah kalauparliamentary threshold-nya tinggi,” kata Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa M. Hanif Dhakiri kepada VIVAnews.

    “Partai-partai besar jangan memaksakan parliamentary threshold melebihi 3 persen,” tandasnya. Hanif membenarkan, tingginya angka ambang batas parlemen merupakan langkah efektif untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR. Namun ia mengingatkan, sistem pemilu bukan hanya soal penyederhanaan partai.

    “Kita juga harus memastikan agar kadar proporsionalitas dalam sistem pemilu itu baik, dan derajat keterwakilan rakyat dalam pemilu relatif tinggi,” tegas Hanif. Ia menyatakan, ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen saja seperti yang diterapkan pada Pemilu 2009 lalu, mengakibatkan terbuangnya suara pemilih sebanyak lebih dari 19 juta suara.

    Jadi, kata Hanif, jika ambang parlemen misalnya dinaikkan menjadi 4 persen, maka suara pemilih yang hilang akan mencapai sekitar 23 juta suara, dan apabila ambang parlemen dinaikkan menjadi 5 persen, maka suara pemilih yang hilang akan lebih banyak lagi, yakni mencapai 33 juta suara. “Itu belum termasuk suara yang tidak sah karena salah contreng atau alasan-alasan lain, yang pada Pemilu 2009 lalu mencapai lebih dari 17 juta suara,” tutur Hanif.

    Ia mengingatkan, seluruh suara hilang itu tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Dengan kata lain, menurutnya, “Jadi buat apa penyederhanaan partai kalau tingkat keterwakilan rakyat justru menjadi rendah dan tidak proporsional? Itu sama saja dengan membunuh hak demokrasi rakyat,” kata dia.

    Apapun argumen logis PKB, partai-partai besar tetap menginginkan angka ambang batas parlemen dinaikkan secara signifikan. “Kami masih memasang angka 5 sampai 7,5 persen. Keputusannya berapa, lihat saja nanti, masih digodok,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Selain PKB, PPP pun keberatan dengan kenaikan ambang batas parlemen. Partai yang pada Pemilu 2009 lalu ini meraih 5 persen suara nasional, menginginkan angka ambang parlemen tetap 2,5 persen seperti sebelumnya. “Penggunaan 2,5 persen sudah sangat memadai dan memungkinkan terjadinya penyederhanaan parpol secara alamiah,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. (eh)

    Source : vivanews.com

  • Elektabilitas Naik, PDIP Apresiasi Survei LSI

    VIVAnews – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan rasa syukur atas hasil survei LSI terbaru yang menunjukkan dukungan kepada PDIP meningkat. Menurutnya, hal itu adalah buah dari kerja keras kader-kader partai itu dari pusat hingga daerah.

    “Alhamdulillah, kalau memang survei itu seperti kenyataannya. Artinya, kerja-kerja yang kami lakukan membuahkan hasil. Jadi kami bisa menjaga pemilih yang ada, sekaligus menambah pemilih yang baru,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Mei 2011.

    Puan menegaskan bahwa selama ini partainya memang gencar melakukan konsolidasi internal, guna memperjuangkan program-program yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kata Puan, hasil survei LSI menjadi semacam petunjuk bagi PDIP bahwa program-program mereka paling tidak sudah cukup sesuai dengan harapan masyarakat.

    Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap, apa yang dilakukan PDIP saat ini, dapat terus menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap partai berlogo banteng tersebut. Puan menegaskan, PDIP akan terus memperjuangkan program dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

    “Itu adalah posisi politik PDIP yang sesungguhnya. Jadi, hasil survei terbaru LSI juga merupakan apresiasi dari masyarakat atas posisi politik PDIP,” tutur Puan. Ia menambahkan, PDIP juga tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat.

    “Tapi bukan berarti posisi politik kami membuat kami harus berhadap-hadapan dengan teman-teman lain yang masuk dalam koalisi. Kami tidak akan menghambat hal-hal yang menjadi kebijakan untuk rakyat. Rakyat pasti tahu itu,” kata Puan.

    Source : Vivanews.com

  • Anggaran Pilkada Perlu Didesain Ulang

    Jakarta, Kompas – Anggaran menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di berbagai daerah. Karena itu, diperlukan penataan ulang alokasi anggaran dan penggunaan APBD menjelang pilkada.

    Pada pilkada di Aceh dan Papua, selain dinamika politik lokal, anggaran yang tidak teralokasi sesuai kebutuhan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko. Dari 18 daerah yang akan menggelar pilkada tahun 2011, hanya 3 daerah yang sudah mengalokasikan anggaran pada APBD, baik untuk putaran pertama maupun kedua. Di Papua, dinamika politik lokal menghambat penetapan alokasi anggaran.

    Dalam catatan KPU, masalah anggaran juga mewarnai pelaksanaan 242 pilkada sepanjang 2010. Pada Februari 2010 saja, 159 daerah belum menyelesaikan anggaran penyelenggaraan pilkada. Padahal, semestinya pembahasan anggaran sudah selesai akhir tahun sebelumnya.

    ”Politisasi anggaran cukup masif di berbagai daerah. Malah anggaran menjadi kartu truf politik untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu,” kata anggota KPU, I Gusti Putu Artha, Senin (30/5) di Jakarta.

    Semestinya sumber anggaran pilkada berasal dari APBN. Hal ini, menurut Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Prof Ramlan Surbakti, sudah diusulkan sejak lama. Penyelenggaraan pemilu adalah urusan pemerintah pusat, tidak termasuk sebagai urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

    Selain itu, kepala daerah dan DPRD adalah dua lembaga yang dibentuk sebagai instrumen otonomi daerah. Namun, pemilihan DPRD dibiayai APBN, sedangkan pemilihan kepala daerah melalui APBD. Ini menunjukkan inkonsistensi sistem politik. ”Di sisi lain, persoalan anggaran menjadi problem (penghambat pilkada) ketika pemda dan DPRD bermasalah,” kata Ramlan.

    Kendati perlu alokasi dari APBN, kata Putu, anggaran pilkada tetap perlu dihitung KPU setiap daerah. Biaya yang diperlukan di setiap daerah tidak bisa diseragamkan akibat perbedaan kondisi dan harga.

    Sementara itu, lanjut Ramlan, aturan terkait pemberian bantuan sosial dan hibah pada APBD perlu segera diterbitkan. Batasan boleh dan dilarang untuk pemberian bantuan sosial dan hibah harus jelas dan disinkronkan dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

    Belanja hibah ini, menurut Ramlan, jelas digunakan petahana untuk kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Karenanya, rambu penggunaan belanja bantuan sosial dan belanja hibah perlu dipertegas.

    Penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pada 17 daerah yang menggelar pilkada tahun 2010, belanja hibah meningkat signifikan mulai 2009. (INA)

    Source : Kompas.com

     

  • Survei LSI, Pemilih Demokrat Turun

    VIVAnews – Pemilihan Umum (Pemilu) masih 3 tahun lagi. Diperkirakan peta kekuatan partai politik akan berubah bila dibandingkan hasil pemilu 2009 lalu.

    Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang menyoroti topik “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik”.

    Dari hasil survei terbaru LSI, Partai Demokrat masih menjadi pemenang jika Pemilu digelar saat ini. Partai yang mengantar Susilo Bambang Yudhoyono ini memperoleh suara sebanyak 18,9 persen. Bila dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 2009 lalu, terjadi tren penurunan. Saat itu Demokrat mendapatkan 20,85 persen suara.

    Berada pada posisi kedua adalah partai yang berperan sebagai oposisi pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Banteng Moncong Putih ini memperoleh suara sebesar 16,7 persen.

    Sementara mitra koalisi Demokrat, Partai Golkar berada pada posisi ketiga dengan peroleh suara 12,5 persen.

    Berturut-turut 5 besar Parpol yang memperoleh suara terbanyak dalam survei LSI ini adalah Demokrat 18,9 persen, PDIP 16,7 persen, Partai Golkar 12,5 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 4,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera 4,1 persen.

    Sementara untuk posisi keenam hingga sembilan sebagai Parpol peraih suara terbanyak jika Pemilu diadakan saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan  4 persen, Partai Gerindra 2,9 persen, Partai Amanat Rakyat  2,4 persen, dan Partai Hati Nurani Rakyat 0,9 persen.

    Namun jumlah suara para pemilih 9 Parpol besar ini masih jauh dibandingkan dengan suara para pemilih yang belum menentukan suara sebesar 29,6 persen.

    “Mungkin terlalu dini untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada Pemilu 2014. Namun dalam tiga kali Pemilu kita melihat terjadi perubahan besar dalam peta kekuatan partai,” ujar Peneliti Utama LSI Saiful Mujani dalam keterangan pers di kantor LSI, Jakarta, Minggu, 29 Mei 2011.

    Menurut Saiful, Partai Demokrat boleh saja menjadi pemenang dalam Pemilu “bayangan”yang digelar saat ini. Namun, LSI memberikan catatan bahwa jumlah suara yang diperoleh Parpol ini menurun dibandingkan posisi sebelumnya. Penurunan terutama berasal dari pemilih berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

    “Sentimen pemilih pada Demokrat sekarang di bawah hasil pemilu 2009, dan ini tidak pernah terjadi sejak pemilu 2004,” kata Saiful

    Selain berkurangnya suara dari pemilih berpendidikan tinggi, penurunan suara yang diperoleh Demokrat juga dikarenakan gonjang-ganjing isu suap pembangunan Wisma Atlit Sea Games XVI di Sumatera Selatan. Dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, dituding bakal menggembosi suara dari partai yang kini dipimpin Anas Urbaningrum ini.

    Dari hasil survei jumlah pemilih ini, LSI juga menemukan kesimpulan bahwa 4 dari 9 Parpol yang bersaing dan kini menguasai parlemen, mengalami pertumbuhan dinamis baik positif maupun negatif. Keempat Parpol ini adalah Demokrat, PDIP, PKS, dan Gerindra.

    Untuk urusan loyalitas, Parpol lain tampaknya harus belajar dari Partai Golkar yang memiliki pemilih cukup setia. Golkar memperoleh 77,5 persen suara dari pemilih yang mencoblos partai berlambang beringin ini pada Pemilu 2009 lalu.

    Posisi Partai Golkar masih kuat dibandingkan PDIP dengan pemilih loyal sebesar 75,4 persen, PPP 74,5 persen, dan PKB 63 persen.

    Hal berbeda justru terjadi pada partai penguasa pemerintah saat ini, Partai Demokrat. Pemilih yang kembali memilih Demokrat jika Pemilu diadakan saat ini ternyata hanya 54,5 persen. Dengan kata lain, setengah dari pemilih Demokrat akan membelot pada pilihan lain.

    Melihat temuan ini, Saiful menilai Parpol seperti Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra kurang stabil jika melihat pada sentimen pemilih dibandingkan tahun 2009. Artinya, Parpol ini belum mampu menarik pemilih dari parpol lain.

    “Instabilitas pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan pemilih rasional dengan indikator pendidikan yang lebih baik,” kata Saiful.

    Melihat instabilitas pemilih ini, LSI menduga terdapat dua hal yang menyebabkan pemilik hak suara mengalihkan pilihannya. Pertama, ikatan psikologis partai lemah. Kedua, kepercayaan pada partai rendah.

    Dalam urusan kedekatan ini, LSI menemukan 78,8 persen dari 1.220 sampel ternyata tidak merasa dekat dengan partai tertentu. Hanya 20 persen saja yang betul-betul merasa dekat dengan partainya.

    Parpol yang menjadi pemenang untuk urusan kedekatan ini adalah PDI-P. Sebanyak 5,1 persen pemilih Parpol yang identik dengan figur Soekarno ini merasa lebih dekat dengan partainya. Unggul lebih besar dibandingkan Partai Golkar sebesar 3,7 persen dan Demokrat 3,5 persen.

    “Pemilih inti (paling loyal) di masing-masing Parpol tidak lebih dari 5 persen,” kata Saiful.

    Sebagai informasi, Survei LSI kali ini menggunakan populasi sebagai sampel sebanyak 1.220 orang dengan perkiraan margin error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pemilihan populasi ini berdasarkan pada ketentuan batas umur warga Indonesia yang memiliki hak suara. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara tatap muka dimana satu desa/kelurahan terdiri hanya dari 10 responden.

    LSI melangsungkan survei ini pada 10-25 Mei 2011 dengan dana berasal dari LSI dan Asia Barometer.
    Demokrat Berbenah

    Menanggapi hasil survei LSI ini, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga kepadaVIVAnews.com mengatakan, hasil survei ini tidak bisa menjadi pegangan permanen karena sifatnya yang terus fluktuatif. Apalagi, survei ini dilaksanakan secara berkala dan penilaian publik didasarkan pada bingkai sosial, ekonomi, dan politik yang sedang mengemuka.

    Kendati demikian, Kastorius menilai hasil survei LSI ini membuktikan Partai Demokrat masih menjadi pilihan masyarakat kendati tren jumlah pemilih yang menurun. “Ini bukan hal yang harus menakutkan atau mengkhawatirkan,” katanya.

    Partai Demokrat yakin penurunan jumlah pemilih lebih banyak terjadi pada pemilih mengambang (swing voter) dibandingkan pemilih loyalis. Kendati demikian, hal itu menjadi petunjuk bagi partai untuk lebih memperhatikan massa mengambang ini agar bisa dibujuk kembali.

    “Massa mengambang itu bisa beralih dan bisa juga kembali lagi, itu tergantung bagaimana Partai Demokrat merespon isu secara bijak dan pragmatis sehingga bisa mengeluarkan resep yang jitu,” katanya.

    Pimpinan pusat Partai Demokrat ini juga mengakui massa partainya kemungkinan kecewa dengan beragam isu yang muncul menerpa anggota partai. Isu-isu inilah yang kemudian menggiring massa mengambang untuk beralih pada Parpol lain.

    Partai Demokrat, ujar Kastorius, setidaknya memiliki dua tugas utama untuk mengembalikan massa mengambang ini ke pelukan partai. Dua hal yang harus diperbaiki itu adalah konsisten pada prinsip partai dan membuat program-program yang bisa meyakinkan kembali massa pemilih.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo kepada VIVAnews.com menilai masih terlalu dini untuk menyatakan hasil survei ini bisa menggambarkan kondisi perpolitikan pada tahun 2014. “Gerakan politik baru akan terlihat mulai akhir 2013,” kata dia.

    Namun, Ganjar menilai, hasil survei LSI ini menjadi sebuah sebuah peringatan kepada seluruh Parpol terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

    “Publik merespon perilaku partai-partai dan memberikan penilaian terhadapnya. Posisi dan sikap partai menjadi penilaian publik,” kata dia.

    Ditambahkannya, survei LSI juga bisa dijadikan sebagai peringatan bagi parpol untuk lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. “Kalau partai mencla-mencle, atau teguh dalam pendiriannya, atau selalu mengambil jalan tengah, akan dinilai dan mendapat dukungan publik,” ujar dia. (sj)

    Source : Vivanews.com

  • Pindah demi Kekuasaan

    Pindah demi Kekuasaan

    Jakarta, Kompas – Kepindahan haluan politik kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, ke partai politik yang berkuasa saat ini dilihat sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan, bahkan dicerca. Kepindahan itu bisa dilihat sebagai mencari perlindungan atau melanggengkan kekuasaan.

    Peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, mengatakan, kepindahan itu menjadi cerminan mereka terjebak dalam pragmatisme pemilihan umum kepala daerah. ”Tetapi yang jelas orientasinya pada kekuasaan. Terlebih di parpol saat ini cenderung (menjadi ajang untuk) saling melindungi kepentingan masing-masing, bukan tempat memperjuangkan kepentingan publik atau kepentingan kolektif,” ujar Syamsudin di Jakarta, Sabtu (28/5).

    Selain itu, menurut Syamsudin, kepala daerah yang berpindah haluan politiknya ke parpol berkuasa juga merasa terlindungi jika tersangkut masalah seperti korupsi. ”Izin pemeriksaan kepala daerah, kan, diterbitkan presiden sehingga bisa saja kepala daerah dari Partai Demokrat merasa bisa mendapatkan perlindungan apabila tersangkut masalah hukum,” katanya.

    Menurut Syamsudin perpindahan itu juga tidak berkaitan apa pun dengan soal ideologis. ”Justru pragmatisme yang mendominasi partai politik, dan itu akan terus-menerus kita saksikan ke depan jika publik tak bisa menghukum mereka,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri melihat perpindahan dari partai pendukung satu ke partai pendukung lain ini sulit untuk dikatakan demi kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan hal itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan partai sebagai kendaraan politik.

    ”Kalau partainya kalah, ya sudah, lalu mencoba lagi ke tempat lain. Dicoba terus. Jadi, saya pribadi kurang setuju. Itu artinya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri,” katanya seusai Rapat Koordinasi Tiga Pilar dan Rapat Koordinasi Bidang Politik serta Hubungan Antarlembaga PDI-P di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis lalu.

    Dalam kepengurusan PDI-P, tutur Megawati, partai sebenarnya ingin menerapkan sanksi kepada kader yang dengan mudahnya berpindah, tetapi terdapat persoalan.

    Ketentuan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang itu tidak disebutkan soal tidak diizinkannya kader untuk berpindah ke partai lain. Peraturan tersebut berlaku untuk partai politik secara umum di Indonesia.

    Banyak dari kader PDI-P

    Fungsionaris PDI-P Ganjar Pranowo mengakui, dibandingkan partai politik lain, memang lebih banyak kader PDI-P yang menjadi kepala daerah yang berpindah ke partai lain. Hal itu terjadi karena memang banyak kader PDI-P yang menjadi kepala daerah.

    Ganjar yang ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Partai Damai Sejahtera (PDS) di Bali, Sabtu, menjelaskan, memang hampir tak ada yang bisa dilakukan partai untuk bisa menahan kadernya untuk pindah ke partai lain. Bisa saja dibuat aturan yang melarang kader pindah partai, tetapi hal itu bisa tidak efektif karena menyangkut hak asasi seseorang.

    Yang paling mungkin dilakukan, kata Ganjar yang juga menjadi Ketua Komisi II DPR, adalah partai melakukan perawatan terhadap kadernya secara ideologis dan terus menyapa mereka. Namun, jika kader ingin berpaling ke partai lain, karena ingin meraih kembali kekuasaan, yang tak bisa lagi diberikan PDI-P, memang tak bisa ditahan.

    Menurut Ganjar, memang ada kader yang ingin pindah ke partai lain karena ingin mencari perlindungan. Selain itu, ada pemahaman bahwa yang bisa memberikan perlindungan adalah partai yang sedang berkuasa.

    Secara terpisah, Ketua Umum PDS Denny Tewu yakin, kadernya yang kini menjadi anggota DPRD atau kepala daerah tak akan berpindah ke partai lain karena alasan pragmatis. PDS terus melakukan pembinaan kader, untuk mengikat mereka, dan memastikan pragmatisme bukanlah jalan perjuangan kader PDS.

    Salah satu contoh pergantian pendukung untuk meraih kursi kekuasaan di daerah adalah yang terjadi pada Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang.

    Ditanya soal itu, Sarundajang mengatakan, pencalonan dirinya sebagai gubernur sewaktu pemilihan kepala daerah Provinsi Sulut dari Partai Demokrat, Agustus 2010, merupakan pilihan politik dirinya. Ia menyebut pilihan politik merupakan hal asasi setiap warga negara. ”Jika waktu itu saya bersedia dan meminta Partai Demokrat mengusung dalam pemilihan kepala daerah, itu pilihan politik saya,” kata Sarundajang di Manado, kemarin.

    Sarundajang bersama Wakil Gubernur Jouhari Kansil memenangi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulut 2010 dengan perolehan 32 persen suara dari 1,7 juta pemilih. Sewaktu pemilihan kepala daerah tahun 2005, Sarundajang memenangi pemilihan kepala daerah bersama Wakil Gubernur Freddy Sualang dari PDI-P.

    Akan tetapi, kemesraan politik Sarundajang dengan Partai Demokrat tak berlangsung lama ketika ia kalah dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, April lalu. Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulut, DPP Partai Demokrat bersama 10 DPC kabupaten/kota ternyata menyalurkan aspirasinya kepada GSV Lumentut, Wali Kota Manado, dan memilihnya menjadi ketua.

    Contoh lain adalah Sukawi Sutarip yang menjadi Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, dua periode (2000-2005) dan (2005- 2010). Untuk menjadi wali kota periode pertama, sebagai kader PDI-P, Sukawi diusung oleh partainya sendiri. Untuk periode kedua, ia menggandeng koalisi Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang. Dalam periode kedua ini, Sukawi kemudian menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

    Pada pemilihan Gubernur Jateng 2008, Sukawi melalui Partai Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng, tetapi gagal.

    Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, dengan berlindung di Partai Demokrat, Sukawi lolos dari jeratan proses hukum atas dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    (TRA/WHO/ZAL/BIL/BAY)

    Source : Kompas.com

     

  • Parpol Kian Kehilangan Pemilih Loyal

    Jakarta, Kompas – Kecenderungan jumlah massa mengambang semakin tinggi. Tidak hanya dilihat dari penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 1999-2009, tapi umumnya partai politik tidak dapat mempertahankan pemilihnya bila pemilu digelar saat ini.

    Hal ini diungkapkan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, Minggu (29/5), di Jakarta. Tingkat partisipasi pada Pemilu 1999-2009 menurun. Bila tren penurunan linear, dalam lima tahun saja tingkat partisipasi akan menjadi 60 persen. Penurunan 20 persen dalam satu dasawarsa, menurut Saiful, menunjukkan lemahnya hubungan antara parpol dan pemilih.

    Hal ini diperkuat hasil penelitian LSI sepanjang 10-25 Mei 2011 kepada 1.220 responden dengan ambang kesalahan (margin of error) 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hanya Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Persatuan Pembangunan yang relatif dapat mempertahankan pemilihnya. Lebih dari 70 persen pemilih ketiga partai ini, yakni 74,5 persen (PPP), 75,4 persen (PDI-P), dan 77,5 persen (Partai Golkar), tidak mengubah pilihan suaranya.

    Pemilih yang masih akan tetap memberikan suara kepada Partai Demokrat hanya 54,5 persen. Loyalitas pemilih pada parpol menengah, seperti Gerindra, PAN, PKS, dan PKB, juga hanya 51-63 persen.

    Merujuk survei, Partai Demokrat masih bisa memenangi pemilu, tetapi perolehan suara merosot menjadi hanya 18,9 persen. Kendati masih mendapat suara tertinggi dalam survei, pemilih Demokrat sangat labil. Sebaliknya, pemilih Partai Golkar dinilai paling stabil ketimbang pemilih PDI-P dan Demokrat. Namun, kata Saiful, Partai Golkar tidak mampu menarik pemilih baru, sedangkan PDI-P mampu menjaga pemilih lama dan menarik pemilih tambahan.

    Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk melihat keterpilihan parpol dan kader parpol di Indonesia bukan disebabkan adanya kedekatan dengan masyarakat ataupun informasi menjelang pemilihan. Sangat sedikit pemilih mengidentifikasi diri dengan parpol. Dalam penelitian LSI, hanya 5 persen pemilih inti di setiap parpol. Karenanya, faktor popularitas dinilai menjadi sangat menentukan.

    Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, menambahkan, parpol di Indonesia sangat tak sehat. Kaderisasi tak berjalan, perekrutan instan, dan parpol tak mampu merepresentasikan rakyat. Oligarki politik menguat, parpol dikendalikan dinasti elite. (INA)

    Source : Kompas.com

     

  • Berhala Dana Politik

    Lintasan sejarah menguak, pendanaan partai politik sudah menjadi persoalan parpol sejak masa pendirian republik ini. Herbert Feith, yang mengamati politik Indonesia sejak pascakemerdekaan, mengungkapkan, menjelang Pemilu 1955 partai-partai mulai mengubah orientasi politik, dari yang semula memperjuangkan kelangsungan republik pada periode 1945-1949, menjadi pertarungan kekuasaan antarpartai pada periode 1950-1954. Bisa jadi, inilah awal dana partai menjadi faktor penentu. Pada era pertarungan antarparpol dengan me mobilisasi massa besar-besaran, jelas menuntut biaya politik tidak sedikit.

    Saat itu, hanya sedikit parpol—Masyumi, PNI, dan PKI— yang mampu mengeluarkan dana untuk kampanye melalui media cetak dan pembuatan pamflet. Beruntung, PNI memiliki sumber dana tambahan dari pengusaha di daerah, baik pribumi maupun Tionghoa. PKI mengandalkan dukungan ideologis iuran anggota dan negara-negara komunis. Adapun Masyumi, selain iuran anggota, dukungan banyak berasal dari pengusaha batik, tuan tanah, dan pemilik kebun teh. Namun menariknya, selain kekuatan dana, persaingan ideologis juga menyebabkan partai-partai ini cukup mampu mengoptimalkan dukungan publik.

    Saat ini, pendanaan parpol menjadi semakin krusial. Konsekuensi praktik demokratisasi politik yang cenderung kian pragmatik di negeri ini memang mahal. Sedemikian besar tuntutan dana menimbulkan pertanyaan, bagaimana parpol memenuhinya?

    Dana politik partai sudah diatur dalam peraturan parpol. Setidaknya, semenjak UU No 3/1975 tentang Parpol dan Golkar, sudah diatur mengenai sumber dana, larangan, dan pengawasan keuangan parpol. Demikian juga dalam UU No 2/2008 tentang Parpol, sudah memberikan batasan jelas mengenai sumber pendanaan, yakni iuran anggota atau sumbangan sah yang dapat berupa uang, barang, dan jasa. Jumlah sumbangan publik dibatasi, tidak lebih Rp 1 miliar dari orang bukan anggota parpol dan Rp 4 miliar dari badan usaha selama satu tahun anggaran. Jumlah itu sudah dilonggarkan dari yang semula Rp 15 juta per orang dan Rp 150 juta per badan usaha berdasarkan UU No 2/1999.

    Selain itu, parpol yang mendapatkan kursi parlemen juga berhak atas bantuan keuangan dari APBN/APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besar bantuan ditentukan proporsional berdasarkan perolehan suara pemilu. Berdasarkan paket regulasi itu, parpol dilarang menerima dana dari BUMN/BUMD dan pihak asing. Parpol juga dilarang memanfaatkan fraksi sebagai sumber pendanaan dan tidak diperbolehkan mendirikan badan usaha. Bagi parpol yang melanggar, sanksi pun menghadang, mulai sanksi administratif hingga pembubaran. Pengurus dapat dikenai pidana maksimal dua tahun.

    Peraturan perundangan memang secara eksplisit mengatur sumber-sumber pendanaan parpol. Namun, dalam praktik dinamika, parpol menuntut sumber pendanaan yang jauh lebih masif. Saat ini, nyaris tidak terharapkan iuran anggota parpol. Yang terjadi, pengurus maupun kader partai di mana pun berkiprah beralih fungsi menjadi mesin dana parpol. Tatkala uang sudah menjadi berhala, praktik korupsi kader parpol menjadi pemandangan umum.

    (Indah Surya Wardhani/Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • Survei LSI Nyatakan Pamor Partai Demokrat Disalip PDIP

    JAKARTA–MICOM: Pamor Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu merosot tajam, disalip PDIP sebagai partai oposisi.

    Perubahan suara yang fluktuatif terjadi, karena ikatan psikologis antara partai dan pemilih rendah. Partai-partai yang berkuasa di DPR sekarang, terancam tidak dipilih kembali pada Pemilu 2014 mendatang.

    Kesimpulan itu mengemuka dalam paparan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (29/5).

    “Walaupun Demokrat masih mendapat dukungan besar, tapi kecenderungan sentimen pemilih terhadapnya menurun. Persaingan paling terlihat hanyalah antara Demokrat dan PDIP,” ujar Peneliti Utama LSI Saiful Mujani.

    Dalam survei yang dilakukan pada 10 Mei hingga 25 Mei tersebut menunjukkan, trend suara Partai Demokrat hanya 18,9%. Padahal, saat pemilu 2009 Demokrat meraup 20,85%.

    Partai Golkar juga bernasib sama, tren suaranya menurun dari 14,09% pada pemilu 2009, dalam survei LSI menjadi 12,5%. Sementara PDIP sebagai oposisi, suaranya melejit dari 14,45% menjadi 16,7%.

    “Namun demikian, Golkar tidak mampu menarik pemilih baru, karena secara keseluruhan Golkar tidak mengalami kemajuan. Angin segar berada di PDIP sebagai oposisi, karena lebih mampu menjaga pemilih lama dan mampu menarik pemilih baru,” jelasnya.

    Jumlah sampel dalam survei ini sekitar 1.220 orang yang dilakukan diseluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Syaiful menjelaskan lebih lanjut, pemilih partai sangat tidak stabil, karena ikatan dan tingkat kepercayaan kepada partai rendah. Hal ini terlihat, ketika responden ditanya apakah merasa dekat dengan partai tertentu.

    Sebanyak 78,8% menjawab tidak dekat, hanya 20% yang menyatakan dekat, sedangkan 1,2% mengaku tidak tahu.

    “Ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih mengambang. Mungkin menunggu partai atau calon yang lebih meyakinkan, atau mungkin tidak akan memilih.”

    Dengan keadaan saat ini, sambung dia, partai-partai yang berkuasa di DPR sekarang terancam tidak dipilih kembali oleh sebagian pemilihnya.

    “Besarnya pemilih mengambang merupakan kesempatan untuk perubahan dan perbaikan politik, apakah lewat penguatan kinerja partai yang ada, maupun bagi lahirnya partai baru,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menilai, tidak adanya identitas dan ciri khas dari partai-partai ini, membuat mereka mengambil jalan pengkaderan instan.

    Mencari tokoh-tokoh populer ataupun para pengusaha untuk menarik simpati masyarakat.

    “Partai-partai akan berburu orang populer yang tidak dalam konteks politik, atau yang punya modal. Kalau partai sadar punya identitas, mereka tidak akan jorjoran kampanye.”

    Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai, pelembagaan partai politik yang rendah, membuat keuangan partai tergantung cukong-cukong yang diangkat menjadi kader.

    “Selama ini kader menjadi mesin uang. Uangnya tidak jelas apakah dari persaingan sehat atau tidak,” tuturnya seraya menambahkan, sebaiknya didirikan Badan Usaha Milik Partai, agar keuangan parpol bisa diaudit PPATK. (OL-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Usung Tekad Jadi Benteng Moral Bangsa

    JAKARTA–MICOM: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DI Yogyakarta HM Syukri Fadholi menyatakan, PPP harus tampil menjadi benteng moral untuk menegakkan prinsip agama dan moralitas dalam membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

    Dalam diskusi mengenai revitalisasi ideologi PPP di Akhmad Muqowam For Ketua Umum (AMQ Forum) di Jakarta, Minggu (29/5), Syukri Fadholi mengatakan, sebagai partai politik yang berasaskan Islam, PPP dalam perspektif historis merupakan fusi dari empat pilar kekuatan politik, yaitu NU, Muslimin Indonesia, PSII, dan Perti.

    Hadir dalam diskusi ini, sejumlah tokoh PPP, antara lain, mantan Anggota Fraksi PPP DPR Aisyah Aminy, Hadimulyo dan Tamam Achda, Ketua DPP PPP Imam Suharjo, tokoh PPP Sihabudi, KH Masyuri Malik dan kandidat Ketua Umum PPP Akhmad Muqowam.

    Syukri Fadholi mengatakan, selaras dengan visi-misi dan tujuan partai untuk menegakkan empat prinsip, yaitu akidah, ibadah, akhlakul karimah dan amar ma’ruf nahi munkar, maka tidaklah salah jika PPP menjadi harapan artikulasi kepentingan politik Umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

    Selanjutnya, kata dia, perlu dicermati kondisi kehidupan politik bangsa saat ini, telah terjadi problem komunikasi politik, masalah penegakan hukum, kerentanan dan ketimpangan sosial ekonomi. Demikian pula telah terjadi pergeseran tata nilai kehidupan politik yang bersifat ideologis ke arah politik pragmatis.

    Sementara itu, kata dia, reformasi Bangsa Indonesia ternyata belum mampu mewujudkan pemerintahan yang “clean and good government” sesuai dengan harapan rakyat.

    Hal itu, katanya, ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan akhirnya kejahatan mafia hukum, mafia peradilan, mafia kasus serta jual-beli kekuasaan dengan “money politics” yang merusak kehidupan bangsa dan negara.

    Dia menegaskan bahwa materi adalah penting karena itu menjadi bekal, jabatan juga penting karena itu adalah alat dan kekuasaan itu sangat penting karena itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam berpolitik.

    “Tetapi di atas semua itu, pantang bagi PPP untuk menggadaikan prinsip agama dan moralitas serta mengorbankan jati diri seorang muslim, yang hanya mengejar keserakahan materi, gengsi jabatan dan kelanggengan kekuasaan,” katanya. (Ant/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.