siwah.com

Blog

  • Koalisi Partai Makin Solid

    Jakarta, Kompas – Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diklaim semakin solid. Partai Golkar tidak akan berseberangan lagi dengan sikap koalisi. Perbedaan pandangan yang terjadi beberapa waktu lalu dinilai jadi pelajaran berharga.

    ”Kami sepakat untuk semakin solid. Masalah dulu merupakan pelajaran bagi koalisi,” kata Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syarif Hasan, Kamis (17/3) di Kantor Presiden, sebelum mengikuti rapat kabinet.

    Setgab terbentuk pada tahun lalu setelah DPR memutuskan, lewat voting, bahwa kasus Bank Century perlu ditindaklanjuti secara hukum. Ada enam partai yang tergabung dalam Setgab, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

    Namun, dalam pemungutan suara pembentukan hak angket pajak DPR, beberapa waktu lalu, Partai Golkar dan PKS berseberangan dengan anggota Setgab lainnya. Situasi itu membuat Presiden SBY menyatakan bahwa dirinya akan mengevaluasi partai-partai koalisi. Ia ingin mendapatkan penegasan kembali komitmen anggota koalisi.

    Syarif mengungkapkan, sikap solid Setgab terutama diarahkan dalam mendukung kebijakan pemerintah. ”Insya Allah semua berkomitmen. Jadi, nanti, di media, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat. Komunikasi di dalam Setgab juga akan semakin ditingkatkan,” ujarnya. Ia menegaskan, tidak ada perubahan dalam koalisi. Perubahan susunan koalisi, menurut Syarif, merupakan wewenang SBY.

    Ia menjelaskan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sampai kini masih tetap menjadi Ketua Harian Setgab. ”Hal ini merupakan keputusan Bapak Presiden sebagai Ketua Setgab. Kita harus patuh,” ujarnya.

    Partai Golkar juga berkomitmen tidak akan lagi berseberangan pendapat dengan suara koalisi di parlemen. Setiap perbedaan pendapat antara anggota koalisi akan diselesaikan di tingkat internal. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham usai bertemu dengan Syarif Hasan, Rabu (16/3) malam di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah fungsionaris Partai Demokrat dan Partai Golkar.

    ”Kami sepakat koalisi tetap utuh untuk bekerja dan mendukung program pemerintah. Kami juga menyepakati tentang road map koalisi ke depan dan bagaimana kita menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada,” ujar Syarif. Menurut Syarif, ke depan akan dibangun kebersamaan yang lebih erat antaranggota koalisi. Idrus menambahkan, Golkar menjamin tak akan lagi berseberangan dengan suara koalisi di parlemen.

    Di Klaten, kemarin, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, semua pihak berhenti mengusik partainya dengan ajakan bergabung di Setgab atau masuk dalam kabinet. Megawati menyatakan, PDI-P memegang teguh amanat Kongres Bali yang meminta tetap di luar pemerintahan.

    Menurut Megawati, karena terlalu sibuk mengusik PDI-P agar bergabung dengan koalisi, pemerintah malah tidak fokus dengan tanggung jawabnya. ”Pemerintah semestinya fokus kepada pekerjaannya, mengetahui apa yang harus dikerjakan,” katanya. (FAJ/BIL/ATO)

    Source : Kompas.com

  • Dasar “Recall” Mestinya Kinerja

    Jakarta, Kompas – Keputusan Partai Kebang- kitan Bangsa menarik (recall) Lily Wahid dan Effendy Choirie dari DPR lebih kental pada soal politis, bukan berdasar evaluasi atas kinerja terukur. Semestinya ukuran kinerja yang dijadikan dasar, bukan soal dukung-mendukung hak angket.

    Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri menilai, meskipun ketentuan recall dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, imbas kasus Lily dan Choirie ini adalah para anggota DPR akan semakin terkungkung dalam mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. ”Fungsi representasi akan terganggu,” kata Ronald, Selasa (15/3) di Jakarta.

    Mantan Ketua Panitia Khusus UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Ganjar Pranowo, menyebutkan, ketentuan recall dimuat dalam UU tidak digunakan semena-mena, sekalipun diniatkan sebagai bagian kontrol partai atas anggotanya di parlemen. Keputusan partai politik menarik anggotanya dari parlemen harus jelas alasannya, misalnya soal aturan internal parpol yang dilanggar. ”Kalau sekadar tidak bisa dikendalikan, ya, tidak bisa (di-recall). Harus ada pelanggarannya,” kata Ganjar.

    Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pemberhentian anggota DPR itu tidak boleh menjadi preseden buruk yang mengancam kehidupan demokrasi di DPR. ”Bagaimanapun ini jangan jadi preseden, sikap kritis yang katakanlah bukan untuk kepentingan pribadi tidak boleh hidup dan berkembang di lembaga yang menjunjung tinggi demokrasi,” ujar Pramono, saat menerima Effendy (Gus Choi) dan Lily, Selasa di Jakarta.

    Selain ke Pramono, Gus Choi dan Lily melaporkan tindakan recall itu ke Wakil Ketua DPR lainnya, Priyo Budi Santoso.

    ”Kalau alasannya karena beda pendapat, bisa jadi peristiwa pertama dalam sejarah kita, anggota DPR di-recall karena perbedaan pendapat. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain, taruhlah korupsi atau perbuatan tercela. Yang kami tahu, keduanya baik-baik saja, malah jadi anggota DPR berprestasi cemerlang,” kata Priyo.

    Gus Choi menuturkan, dirinya dan Lily belum menerima pemberitahuan dari PKB soal pemberhentian itu. ”Dipanggil pun tidak. Kalau partai bisa sewenang-wenang sementara kami dipilih dengan proporsional terbuka, artinya kedaulatan itu di tangan rakyat. Ini kegundahan kami,” katanya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menolak berkomentar terkait dengan usulan recall itu. ”Tema lain, dong, tema lain,” kata Muhaimin, Selasa kemarin di Jakarta, seusai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional PKB.

    Saat terus dikejar pertanyaan seputar pemberhentian Lily dan Gus Choi, Muhaimin malah menegaskan, PKB adalah partai yang cukup besar. ”Masak temanya cuma itu? PKB adalah partai besar. Pemilihnya mencapai 7-10 juta orang. Masak ngurusin..,” ujar Muhaimin sambil tertawa. (BIL/ATO/DIK)

    Source : Kompas.com

     

  • Partai Demokrat dan Politik SBY

    Hiruk-pikuk tuntutan para petinggi Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berakhir sudah. SBY tampaknya lebih memilih mempertahankan Golkar dan PKS tetap berada dalam pangkuan koalisi ketimbang memenuhi tuntutan itu. Mengapa?

    Sinyal terakhir Presiden SBY yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas, pekan lalu, mengisyaratkan hal itu. Presiden menegaskan, tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    Itu artinya, tidak ada perubahan formasi Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah seperti dikehendaki para petinggi PD. Kendati diwarnai riak-riak konflik akibat ”kenakalan” Golkar dan PKS, Presiden SBY memilih mempertahankan pasangan lama ketimbang mencari mitra politik baru yang ”kesetiaannya” belum teruji pula.

    Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) memperlihatkan, betapapun Presiden SBY hampir selalu diganggu oleh manuver Golkar dan PKS melalui hak interpelasi dan hak angket, hal itu tidak mengurangi komitmen dua parpol tersebut untuk mendukung SBY menyelesaikan masa baktinya.

    Menjelang Pemilu 2009, Golkar yang mencalonkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memang sempat ”patah arang” dengan PD dan SBY, tetapi kemudian bergabung kembali ke dalam koalisi parpol pendukung SBY. Di sisi lain, meski sempat kecewa karena kadernya belum dipercaya sebagai calon wakil presiden oleh SBY, relasi PKS-SBY kembali harmonis ketika PKS memperoleh empat kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

    Problem Demokrat

    Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemarahan para petinggi PD terkait ulah Golkar dan PKS yang mengambil sikap berlawanan dengan Setgab Koalisi dalam pengajuan hak angket pajak di DPR. Apalagi, ini merupakan perlawanan kedua Golkar dan PKS di DPR setelah angket skandal Bank Century pada awal 2010.

    Karena itu, wajar saja jika mereka meminta Presiden SBY mengeluarkan kedua parpol itu dari koalisi sekaligus mencopot para menteri dari Golkar dan PKS.

    Meski demikian, para petinggi PD yang marah, kecewa, dan geram itu melupakan tiga hal. Pertama, kontrak koalisi berlangsung antara pimpinan parpol dan SBY sebagai presiden terpilih Pemilu 2009. Dalam kaitan ini, meskipun PD merupakan basis politik SBY, ia berkedudukan setara dengan lima parpol lain yang akhirnya tergabung dalam Setgab Koalisi. Konsekuensi logisnya, SBY lebih ”berhak” menilai komitmen dan loyalitas parpol anggota koalisi daripada para petinggi PD lain.

    Kedua, sulit dimungkiri bahwa SBY yang meraih sekitar 60,8 persen suara dalam Pemilu Presiden 2009 memiliki legitimasi politik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PD yang hanya meraih sekitar 26,5 persen kursi DPR. Apalagi, faktor penting kemenangan PD dalam pemilu legislatif yang lalu lebih karena popularitas SBY sebagai figur sentral partai ini ketimbang, misalnya, kemampuan mesin partai dalam memobilisasi dukungan. Itu artinya, sikap politik petinggi PD belum tentu merupakan representasi sikap politik SBY. Sebaliknya, sikap politik SBY hampir pasti menjadi sikap politik PD.

    Ketiga, Presiden SBY sangat sadar akan posisinya sebagai figur sentral partai sekaligus pemimpin koalisi. Kesadaran itulah yang menjelaskan mengapa SBY harus tampak ”marah besar” terhadap mitra koalisi kendati itu tidak berarti SBY hendak memenuhi tuntutan politik para petinggi PD lain. Strategi ini diperlukan SBY agar tidak tampak didikte secara internal sekaligus untuk memberi ruang bagi dirinya untuk bernegosiasi kembali dengan parpol mitra koalisi secara eksternal.

    Politik SBY

    Bagi Presiden SBY, membangun kemitraan baru dengan parpol calon anggota koalisi yang baru tidaklah sesederhana yang dibayangkan para petinggi PD yang lain. Bisa saja SBY, baik secara langsung maupun melalui para utusannya, terus menjalin kontak dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo.

    Namun, belum tentu ada ”setrum politik” di balik komunikasi yang dikatakan sering terjalin tersebut. Tidak ada jaminan PDI-P dan Gerindra lebih setia dalam mengamankan SBY hingga Pemilu 2014.

    Penjajakan atas mitra baru koalisi tampaknya diperlukan SBY untuk menguji komitmen dan loyalitas mitra lama, Golkar dan PKS, apakah benar-benar hendak keluar dan meninggalkan koalisi atau ingin bertahan di dalamnya.

    Ketika para petinggi Golkar dan PKS secara publik menyatakan ingin bertahan dalam Setgab Koalisi, betapapun dilakukan penataan ulang atasnya, SBY tentu memilih untuk mempertahankan dua parpol ”nakal” tersebut ketimbang mencoba mitra baru, yang memerlukan negosiasi baru dan komitmen baru pula.

    Tampaknya cara berpikir seperti inilah yang tidak diperhitungkan para petinggi PD sehingga kini mereka bungkam seribu bahasa ketika Presiden SBY menegaskan tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Artinya, tidak ada perubahan formasi koalisi seperti diinginkan para ”dayang” SBY di internal PD.

    Jadi, problem terbesar PD saat ini adalah fakta bahwa parpol ini lebih merupakan personifikasi sosok SBY daripada persekutuan ide tentang perubahan bagi bangsa kita, seperti sering didengungkan selama ini. Para petinggi PD boleh saja marah, kecewa, dan geram atas perilaku Golkar dan PKS, tetapi dua parpol bandel ini tetap diperlukan SBY untuk mengamankan pemerintahannya hingga 2014.

    Semua ini tak hanya menggarisbawahi begitu lebarnya kesenjangan kepemimpinan internal PD. Lebih jauh lagi, hal ini menggambarkan dominannya kepemimpinan personal di tengah kebutuhan bangsa kita akan melembaganya kepemimpinan institusional. Soalnya, kegagalan parpol dan negara lazimnya bermula ketika kepemimpinan dan kekuasaan politik semakin personal.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

     

  • Makna Oposisi di Indonesia

    Politik oposisi sejatinya adalah hal yang melekat di dalam demokrasi. Ia dipraktikkan untuk menjamin demokrasi tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi. Sayangnya, pelembagaan politik oposisi di Indonesia merupakan hal yang masih sulit terwujud.

    Sejarah otoriterisme Orde Baru menjadi titik tolak terciptanya monopoli kebenaran penguasa. Saat itu rezim militer menggunakan cara ideologis dan koersif untuk memastikan lembaga oposisi tidak berkembang. Partai-partai politik dipaksa berfusi dan dibatasi fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Golkar menjadi satu-satunya partai penguasa selama 32 tahun dan praktis peran dua partai politik yang lain (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dikebiri sebatas ”penghias” demokrasi.

    Di level masyarakat, Orde Baru menerapkan politik korporatis yang tidak lain merupakan cara penguasa untuk mengendalikan kelompok-kelompok di masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan, pemuda, perempuan, agama, atau media massa, sebagai pendukung pemerintah. Di sektor perburuhan, misalnya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi satu-satunya serikat buruh yang boleh ada dan diarahkan untuk lebih banyak menjadi corong pemilik modal ketimbang para pekerja.

    Cara-cara koersif menjadi alat pembungkaman. Mereka yang berusaha kritis dan bertentangan dengan pemerintah segera ditindas dengan kekerasan. Penangkapan dan pemenjaraan aktivis mahasiwa, Petisi 50, pembredelan surat kabar, pembantaian berdarah dalam peristiwa Tanjung Priok, Lampung, Jenggawah, serta pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, merupakan beberapa dari deretan panjang upaya efektif pembasmian oposisi.

    Pergantian kekuasaan tidak lantas membuat fungsi oposisi bisa dijalankan. Bermunculannya banyak partai politik pada gilirannya dimaknai sebatas euforia demokrasi selepas dari otoriterisme Orde Baru. Alih-alih menjalankan politik oposisi, partai-partai politik yang mendapat kursi di lembaga legislatif berlomba-lomba membentuk koalisi dengan partai penguasa. Bahkan rencana perombakan kabinet menjadi komodifikasi politik banyak pihak, baik anggota partai penguasa maupun mereka yang terancam digusur dari kabinet.

    Pada titik ini politik oposisi kerap dilihat sebagai kegiatan politik yang kurang bergengsi ketimbang kegiatan memerintah. Oposisi dianggap sebagai ”tertundanya kesempatan berkuasa”. Karena itu, oposisi menjadi identik dengan aktivitas ”menjatuhkan kekuasaan”. Sebaliknya, pemerintah yang berkuasa akan memandang oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan karena itu, ia akan mempertahankan diri dengan segala cara (Rocky Gerung, 2001). Seruan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memboikot media massa yang dianggap menjelekkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bukti hal itu.

    Padahal, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan yang cenderung koruptif. Lebih jauh, oposisi diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik harus diperjuangkan dalam kontestasi dan diuji dalam wacana terbuka. Politik oposisi berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan. Jika ini dipraktikkan, demokrasi di Indonesia tak lagi sebatas retorika politik. (BI Purwantari/Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • PKB Targetkan Tiga Besar

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa menargetkan masuk tiga besar dengan perolehan 100 kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2014. PKB optimistis dapat mencapainya karena memiliki potensi pemilih yang besar.

    ”Sejarah dan hasil survei selalu menunjukkan dukungan terhadap PKB konsisten di 5-8 persen. Kami optimistis bisa melampauinya lebih jauh,” ujar Ketua DPP PKB M Hanif Dhakiri, Minggu (13/3), saat menjelaskan rencana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PKB yang akan digelar 15-16 Maret 2010 dan rencana Forum Kerja Sama Program Legislatif dan Eksekutif PKB pada 3-5 April 2011.

    Dalam Pemilu Legislatif 2009, PKB hanya memperoleh 26 kursi di DPR. Dengan demikian, target perolehan kursi DPR pada Pemilu 2014 meningkat hampir empat kali dibandingkan dengan Pemilu 2009. PKB pernah menjadi partai ketiga terbesar pada Pemilu 1999.

    ”Mukernas akan membahas internal PKB yang menargetkan 100 wakilnya di DPR pada 2014 dan membicarakan juga masalah eksternal, soal politik-politik terkini di Tanah Air,” lanjut Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Menurut Helmy, mukernas akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balai Kartini Jakarta.

    Mukernas PKB rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh antara lain para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen, ketua lembaga negara, dan sejumlah kiai khos seperti KH Dimyati Ra’is, Habib Lutfi, dan KH Nawawi Abdul Jalil.

    Terkait dengan kisruh yang sempat muncul di antara partai-partai pendukung pemerintah, Hanif mengatakan bahwa PKB total dan berkomitmen mendukung pemerintah karena memang sesuai dengan visi dan ideologi partai. ”PKB tidak tergoda untuk menjadi partai oposisi,” katanya.

    Oleh karena itu, PKB secara tegas akan memberikan sanksi kepada dua politisi PKB, yakni Effendy Choirie dan Lily Wahid yang membelot saat dilakukan voting pansus hak angket mafia pajak. Namun, kata Hanif, bentuk sanksi masih dibicarakan oleh Majelis Tahkim PKB. (FAJ)

    Source : Kompas.com

     

  • Grafis Prediksi Tsunami Menuju Indonesia

    prediksi tsunami jepang

    JAKARTA, KOMPAS.com — Grafis yang dikeluarkan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menunjukkan, perkiraan waktu tsunami bisa mencapai kawasan pantai di negara-negara tetangga menuju Filipina hingga Indonesia serta kawasan pantai barat Pasifik.

    Pemerintah Amerika Serikat telah menerbitkan peringatan siaga tsunami untuk wilayah Pantai Barat Pasifik dan Hawaii. Tsunami diramalkan terjadi sekitar pukul 02.45 waktu setempat di kawasan Hawaii, sementara di Pantai Barat akan terjadi pukul 07.45 waktu setempat.

    Tsunami dipicu oleh gempa dahsyat berkekuatan 8,9 SR yang menghantam timur laut Jepang, Jumat siang.

    Badan Survei Geologi AS (USGS) sebelumnya menyatakan bahwa gempa tersebut berkekuatan 7,9 SR dan berpusat di kedalaman 24,3 km sekitar 130 km di sebelah timur Sendai, di pulau utama Honshu. Namun, USGS kemudian menyatakan bahwa gempa berkekuatan 8,9 SR.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Diperkirakan Tsunami Tiba di Indonesia Pukul 18.00 WIB

    Jakarta – Tsunami yang menyapu pesisir pantai di Jepang diperkirakan juga akan menghantam wilayah pesisir pantai beberapa negara. Salah satu negara yang terancam sapuan gelombang tsunami adalah Indonesia.

    Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) siang ini, Jumat (11/3/2011) memprediksi gelombang tsunami akan tiba di Indonesia di wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Papua sekitar pukul 18.00 WIB, atau sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

    Diperkirakan kekuatan gelombang tsunami yang tiba di Indonesia sudah berkurang. Penduduk yang berada di wilayah pesisir pantai di tiga propinsi itu diminta waspada.

    BMKG sebelumnya telah melansir peringatan dini tsunami yang kemungkinan juga akan melanda Indonesia.

    Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menghimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang garis pantai di wilayah Indonesia Timur menjauhi pantai.

    “Kami menghimbau warga masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai di wilayah Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Utara untuk menjahui bibir pantai,” himbau Kepala PVMBG, Surono, Jumat (11/3/2011).

    Menurut perhitungan PVMBG, gelombang tinggi atau Tsunami akan sampai di beberapa wilayah Indonesia Timur sekitar pukul 19.00 WIT sampai 20.00 WIT. Tsunami yang sampai ke Indonesia diperkirakan menacapai ketinggiann setengah meter sampai satu meter
    (rez/rez)

    Source: today.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kalangan Muda Partai Demokrat mulai Berseberangan dengan SBY

    JAKARTA–MICOM: Kalangan muda Partai Demokrat mulai berbeda pandangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka mulai menyadari tidak dapat menggantungkan partai terhadap figur Yudhoyono.

    Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyatakan polemik koalisi dan reshuffle kabinet menunjukkan perbedaan pandangan cukup tajam antara kalangan muda Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kalangan muda Partai Demokrat menghendaki Presiden Yudhoyono menendang PKS dari koalisi. Namun presiden menginginkan keamanan politik hingga 2014.

    “Saya melihat anak muda Partai Demokrat mulai menekan Presiden Yudhoyono. Dinamika ini penting untuk diperhatikan,” ujarnya ketika ditemui usai diskusi Pemerintahan Tanpa Negarawan di kantor Megawati Institute, Jakarta, Rabu (9/3).

    Memang dinamika semacama ini bukan hal pertama. Dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung, kalangan muda juga berbeda pandangan dengan mencalonkan Anas Urbaningrum.

    Kini perbedaan pandangan cukup tajam dalam isu krusial, yakni koalisi dan reshuffle kabinet. Kalangan muda berkeinginan keras untuk menendang PKS dari koalisi.

    “Kalau dilihat pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Sekjen Saan Mustofa terlihat menekan SBY untuk paling tidak menendang PKS. Tapi tidak tahu apakah ini bagian dari politik atau untuk mengetes kekuatan politik SBY,” jelasnya.

    Namun bagi Ikrar perbedaan pandangan dalam isu krusial ini menunjukkan bahwa kalangan muda melihat masa depan Partai Demokrat tidak lagi bisa tergantung pada Yudhoyono, tapi harus di tangan mereka. Mereka juga tidak ingin partai terjerembab pada semakin tidak berwibawanya dan unlegitimate-nya Yudhoyono.

    Karena sejauh ini karakter politik Yudhoyono tidak berkembang, yakni mendewakan keamanan politik sampai 2014 daripada mengubah situasi politik yang sudah tidak diinginkan. (OL-12)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sikap PDIP Untungkan Golkar

    JAKARTA–MICOM: Pengamat politik Yudi Latif menegaskan sikap politik PDIP yang sudah sangat jelas terhadap pemerintahan Yudhoyono selalu dimanfaatkan Partai Golkar untuk mendapatkan berbagai keuntungan politik.

    Saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis (10/3) Yudi mengungkapkan bahwa kendati sikap tegas PDIP itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai oposisi, namun ironisnya SBY masih saja berupaya “merayu” PDIP untuk masuk dalam barisan pendukungnya.

    “Jadi sebenarnya membaca PDIP dengan Megawati-nya itu lebih mudah karena ada kepastian-kepastian disana. Dari sikap itu, sebenarnya Partai Golkar lah yang paling diuntungkan. Jadi, silakan PDIP dan Golkar bersalam-salaman,” ujarnya.

    Dalam diskusi yang mengambil tema “Parpol Rebutan Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan” itu, Yudi juga mengatakan bahwa berbagai ketidak pastian yang dipicu oleh sikap Presiden Yudhoyono itu sesungguhnya juga bukan untuk menata jalannya pemerintahan agar berjalan lebih efektif.

    Menurut dia, hingga saat ini Presiden Yudhoyono masih belum menemukan rumusan yang paling menguntungkan dirinya atas persoalan politik yang terjadi saat ini, sehingga keputusan-keputusan terkat reshuffle kabinetnya seolah berjalan ditempat.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga turut menjadi pembicara dalam diskusi itu menyatakan bahwa pihaknya bisa memaklumi kalau presiden menyampaikan pernyataannya yang cukup keras tapi juga terukur atas perkembangan terakhir di parlemen.

    Dikemukakannya bahwa Partai Golkar tidak merasa terbebani dengan keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Meski masih berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, ia menambahkan, sikap Golkar tidak akan berubah dan tetap kritis apabila kebijakan pemerintah tidak memihak kepentingan rakyat. (Ant/OL-04)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tidak Ada “Reshuffle”

    Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3), mengakui, pemberitaan tentang wacana perombakan kabinet yang santer telah memengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, ia menegaskan, tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    ”Pemberitaan itu sedikit banyak memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya fokus melaksanakan berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat dan bangsa,” katanya. Menurut Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dan terus mengevaluasi kinerja kabinet untuk penyempurnaan kinerja. Evaluasi didasarkan pada kontrak kerja dan pakta kerja kabinet.

    Di sisi lain, menurut Sudi, Presiden saat ini tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.

    ”Presiden secara resmi belum pernah bicara tentang dilaksanakannya reshuffle (perombakan) kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang mengganti. Namun, reshuffle tersebut bisa dilaksanakan apabila diperlukan,” ungkap Sudi.

    Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel T Sparringa juga mengatakan, proses yang tengah berjalan saat ini masih pada tahap pembicaraan mengenai konfigurasi koalisi. Dalam bayangannya, penataan koalisi setidaknya membutuhkan waktu dua minggu.

    ”Tidak secepat yang saya kira dibayangkan orang. Ketika ada orang mengatakan mengapa begitu lama, pertanyaan saya justru mengapa begitu tergesa-gesa dan mengapa orang menjadi jengkel untuk sesuatu yang sebenarnya harus dilalui,” katanya.

    PKS belum bertemu Presiden

    Hingga Rabu sore, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang belum bertemu Presiden Yudhoyono untuk membahas koalisi. ”Belum ada undangan. Kami bisa mengerti kesibukan Presiden. Atau mungkin pertemuan dengan PKS belum dianggap mendesak,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu.

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sama sekali tidak tahu dengan keputusan Presiden Yudhoyono terkait dengan masa depan koalisi pendukung pemerintahan. Demokrat siap melaksanakan keputusan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. (bil/why/nwo/iam)

    Source: kompas.com