siwah.com

Blog

  • Membangun Kerajaan Bisnis dari Juztrue

    Outlet Juztrue yang terdapat di ACC Dayan Dawood Banda Aceh

    Banda Aceh – Usianya masih relatif muda tapi omsetnya sudah berbilang puluhan juta setiap bulan. Usaha yang dirintisnya termasuk langka digeluti anak muda terutama mahasiswa. Tapi tidak bagi Ilham, mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala jurusan Akuntasi angkatan 2006. Mahasiswa kurus yang duduk di kelas internasional di kampusnya ini rela bersusah payah menggotong buah-buahan setiap pagi sebelum kuliah untuk membangun kerajaan bisnisnya. Ya, kini bisnis jus buah yang dirintisnya dengan merk “Juztrue” telah memberikan hasil yang sangat-sangat bagus.

    Ilham, pemilik usaha Juztrue

    Ilham yang ditemui The Globe Journal, Rabu (10/3) di tengah-tengah acara seminar “Menjadi Pengusaha Muda Sukses” menceritakan “jatuh bangun” usaha yang dijalaninya. Seminar usaha ini sendiri diisi oleh pebisnis kawakan, pemilik usaha Kebab Baba Rafi yaitu Hendi Setiono.

    (more…)

  • Burhanudin Muhtadi: Reshuffle Kabinet tak Melulu Politik

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat tak hanya terkait alasan politik, di mana dua mitra koalisi yakni Golkar dan PKS membelot karena pro hak angket mafia pajak. Alasan lainnya adalah soal kinerja.

    “Jadi masalah reshuflle bukan alasan atau pertimbangan politik semata, tetapi juga alasan kinerja,” ujar pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia Burhanudin Muhtadi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (6/3/2011).
     
    Burhanudin menimbang, mereka yang bakal terdepak karena politis adalah menteri dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Skenario paling buruk, keempat menteri PKS akan didepak. Kalaupun tidak, dua menterinya yakni Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika akan dilepas.

    “Namun, jika Puan Maharani masuk, bergabung koalisi, menteri PKS di Kementerian Sosial bakal ikut juga terdepak. Jadi, reshuffle ini bukan hanya untuk partai yang melakukan pembangkangan. Menteri Demokrat juga akan kena. Kemungkinan Pak Freddy,” imbuh Burhanudin. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Indra J Piliang: SBY Tidak Berani Keluarkan Golkar

    aburizal bakri

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kader Partai Golkar Indra J Piliang meyakini Presiden SBY sebagai Ketua koalisi tidak akan berani mengeluarkan Golkar dari peserta koalisi. Pasalnya, masuknya Golkar dalam koalisi jauh lebih besar untuk kepentingan SBY-Boedinono.

    “Kalau mau mengelurkan Golkar saya yakin SBY tidak berani melakukan itu,” tegas Indra di Jalan Bumi Asri C-3 komplek Liga Mas Indah Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2011).

    Menurutnya, jika koalisi itu disebut sebagai kebutuhan Golkar, maka Golkar seharusnya mendapat jatah jabatan menteri jauh lebih banyak dari PKS. “Kalau koaliasi itu kita dudukan dalam teori seharusnya jatah Golkar lebih banyak dari PKS,” ujarnya.

    Ia juga menilai agak kurang tepat jika mengasumsikan Golkar yang jauh lebih membutuhkan koalisi dibanding SBY- Boediono yang ada didalam koalisi. “Kalau kita yang butuh, kita pasang tariflah. Kalau cuma dua menteri buat apa,” ungkapnya. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hanura: Golkar-PKS Harus Keluar Koalisi

    Yuddy Chrisnandi

    JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.

    “Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata,” kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.

    Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. “Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam,” tambahnya.

    Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.

    “Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, akan tetapi substansi program yang memang berpihak kepada rakyat,” jelas Yuddy lagi.

    Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.

    “Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, akan tetapi kekuasaan semata,” kata Yuddy lagi.

    Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca voting soal hak angket pajak.

    “Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini,” demikain Pumpida.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sekretaris Kabinet Dipo Alam Bilang Puan Gantikan Tifatul Sembiring

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu semakin liar. Partai Demokrat dikabarkan berhasil menggaet PDIP dan Gerindra untuk masuk ke dalam koalisinya dengan iming-iming jabatan menteri.

    Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengabarkan lewat akun twitternya @dipoalam46 bahwa PDIP bergabung di kapal Demokrat. “Perlu saya informasikan, jika tidak ada aral melintang, PDIP akan menjadi mitra koalisi, dengan Mbak Puan sebagai Menkominfo,” demikian pernyataan Dipo yang dimuat Kamis, 23.00 WIB

    Masuknya Puan tampaknya menyusul manuver yang dilakukan kubu Demokrat-PAN dengan mengutus Ketum DPP PAN Hatta Rajasa bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas. Namun Hatta tidak bertemu Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Puan Maharani.

    Dipo Alam selanjutnya mengatakan terima kasih terhadap PKS. Ia tidak menyebut terima kasih secara spesifik terhadap Menkominfo saat ini Tifatul Sembiring. “Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan PKS atas pengabdiannya selama ini. Sayangnya kita harus berpisah, tapi silahturahmi tetap dijaga,” kata dia.

    Red: Stevy Maradona
    Sumber: Twitter

    Source: republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Nanggroe Politik Resistensi

    MUZAKKIR MANAF, mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang juga mantan propaganda GAM untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh periode kedua (Serambi, 2/2011).

    Pernyataan ini sangat menarik untuk didiskusikan, karena pertentangan dan perdebatan itu terjadi secara internal dikalangan kelompok yang notabene-nya merupakan para mantan gerakan pembebasan Aceh (Free Aceh Movement). Meskipun GAM telah melakukan transformasi, yaitu dari keinginan mewujudkan Aceh menjadi Negara merdeka, kembali menjadi bagian dari NKRI, serta dari perjuangan senjata ke perjuangan politik (baca:Partai Aceh).

    Namun dalam dalam sistem perpolitikan, Partai Aceh seakan masih mencerminkan karakteristik sitem komando militeristik. Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan konsep perdamaian dan demokrasi, yang tidak membatasi hak politik dan hak hukum seseorang, baik dalam partainya maupun diluar partai tersebut.

    Secara hukum, konstitusi NKRI pasal 28 D telah mengakui bahwa “setiap warga Negara berhak yang sama dalam pemerintahan”. Tidak ada batasan seseorang boleh atau tidak boleh untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Pun demikian, secara prosedural, pencalonan seseorang untuk menjadi Gubernur/Bupati/walikota juga tidak lagi dibatasi oleh partai politik, sebagai media untuk mencalonkan diri, namun juga dapat dicalonkan melalui calon perseorangan (jalur independen).

    Inilah landasan yang semestinya menjadi guidance (pegangan/petunjuk) dalam proses pengembangan demokrasi di Aceh setelah ditandatangi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM 15 Agustus 2005 di Helsinki Finland.

    Namun dalam realitas hari ini, seringkali guidance itu tidak dijadikan sebagai prinsip dasar (first Pillar) dalam perpolitikan dalam meraih kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketakutan yang melahirkan sikap resisten terhadap kekuatan lawan (figur) politik lainnya.  Terutama figur  politik yang merupakan incumbent, yang secara struktural dan fungsional mempunyai pengaruh yang besar di hati rakyat. Resistensi (inggris:resistance) dalam kamus wikipedia adalah menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berprilaku bertahan, berusaha melawan atau menentang sebagai upaya oposisi yang tidak berdasarkan pada paham demokrasi

    Politik resistensi

    Politik resistensi biasanya sering terjadi ketika proses transformasi kekuasaan dilakukan, dengan justifikasi tertentu terhadap lawan politiknya. Meskipun justifikasi itu belum tentu benar. Namun seringkali yang terjadi adalah pembenaran, bukan kebenaran.

    Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan resistensi, pertama resisten dari individu. Arvin Saputra (2002) mengambarkan bahwa ada lima faktor utama kenapa individu mengalami sikap resisten, yakni kebiasaan, keamanan, ekonomi, ketakutan dan distorsi informasi.

    Kebiasaan sebagai seorang komandan dalam garis komando militer secara tidak langsung dapat memberikan suatu prilaku dan atau sikap resisten, ketika bawahannya dulu, kini menjadi pemimpin dan mempunyai pengaruh yang lebih besar dari dirinya. Selain itu perihal keamanan, ekonomi, ketakutan dan distorsi informasi (mis-komunikasi) juga dapat menjadi faktor dan melahirkan sikap resistensi.

    Memang secara umum, hampir seluruh wilayah dan Negara yang keluar dari konflik menuju proses perdamaian dalam masa transisi selalu dipimpin oleh tokoh utama pergerakan tersebut. Misalnya, Timor Laste yang secara resmi merdeka dari NKRI pada 20 Mei 2002, dipimpin oleh Xanana Gusmao, yang merupakan pemimpin pasukan gerilyawan Fretilin.

    Namun dalam konteks Aceh, tokoh utama dalam pergerakan Aceh Merdeka tidak mendapatkan posisi utama dalam perpolitikan dan kekuasaan. Proses “revolusi intern” dalam kelompok mantan gerilyawan ini telah melahirkan fraksi kelompok tua (deklarator) dan kelompok muda (prajurit) dalam internal Partai Aceh saat ini. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang melahirkan sikap resistensi terhadap kekuatan incumbent yang merupakan dari kelompok muda. Apalagi hasil survey [demokrat, 2011] memperlihatkan Irwandi Jusuf masih menjadi tokoh favorit untuk periode yang akan datang.

    Faktor kedua adalah resistensi organisasi, dalam konteks ini Partai Aceh sebagai partai pemenang mayoritas dalam pemilu 2006 merasa ada adanya distorsi “hegemoni” dalam penentuan calon Gubernur/Bupati pada pemilihan 2011 ini. Hal ini tidak terlepas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal 256 yang menyatakan tentang “ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dengan dicabutnya pasal ini, maka calon perseorangan berlaku kembali sebagai media pencalonan selain melalui partai politik. Jadi wajar saja Partai Aceh sebagai partai mayoritas saat ini tidak terlalu gembira dengan keputusan MK tersebut.

    Merubah paradigma

    Sikap PA terhadap fenomena tersebut, setidaknya telah merubah paradigm, baik secara internal maupun masyarakat secara luas. Proses pemecatan karena adanya perbedaan pendapat juga mencerminkan suatu dekandensi demokrasi dalam partai tersebut. Demikian juga, harapan masyarakat yang begitu besar terhadap partai ini sebagai agent of change menuju Aceh yang lebih makmur dan sejahtera dalam masa perdamaian ini perlahan pupus oleh kebijakan yang kurang bijak.

    Sebenarnya sikap yang resisten tersebut secara tidak langsung telah melemahkan posisi tawar partai dalam pemilu ke depan. Karena kadar politik (political laverage) tidak saja diukur dari keberhasilannya dalam mewujudkan kemenangan mayoritas di parlemen, melainkan kadar keterorganisasian (organizational leverage) dari partai politik dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat, tidak terbatas pada aspirasi politik. Ada hak-hak warga/rakyat yang mestinya diperjuangkan secara parallel, bukan hanya aspirasi dewan dan sektoral semata.

    Persoalan KKR, Pengadilan HAM, pengembalian hak-hak korban selama konflik dan pembentukan peraturan-peraturan yang berpihak pada kemakmuran rakyat semestinya menjadi isu yang harus diperjuangan oleh partai pemenang saat ini. Bukan sebaliknya, membangun kekuasaan ala hegemonic yang meruntuhkan kepercayaan rakyat pada pemilu yang akan datang. Wallahu’alam.

    Chairul Fahmi | Peneliti pada the Aceh Institute (disadur dari www.acehinstitute.org)

    Source : Atjehpost.com

  • Irwandi Dirasuki Buku Singa Aceh

    SUASANA politik di Aceh kini mulai terasa. Maklum, di daerah paling ujung pulau sumatera ini bakal berlangsung pemilihan gubernur. Sejumlah kandidat pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah Irwandi Yusuf.

    Pria kelahiran Bireuen, 2 Agustus 1960, ini adalah Gubernur Provinsi Aceh yang masih menjabat hingga sekarang. Bersama wakilnya, M. Nazar, dia dilantik pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf di hadapan 67 anggota DPR Aceh.

    Dia adalah gubernur pertama yang dipilih rakyat Aceh dalam pemilihan kepala daerah di Aceh yang berlangsung pada 11 Desember 2006. Bahkan dia didukung kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Itulah sebabnya, setelah dilantik Irwandi langsung ke pesta peusijuk yang dihadiri sekitar 5000 orang di Taman Ratu Safiatudin (Kota Banda Aceh).

    Tokoh-tokoh GAM dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang menjadi wadah sepak terjang Nazar, dari berbagai daerah hadir dalam acara pelantikan. Tokoh GAM tua Malik Mahmud dan Usman Lampoh Awe juga hadir. Masa jabatan Irwandi akan berakhir pada 2012.

    Secara formal, sesungguhnya Irwandi tak dibesarkan dalam dunia politik. Ketika kecil dia justru terpesona dengan ilmu pertanian. Setelah tamat sekolah diniyah, dia melanjutkan ke Sekolah Penyuluhan Pertanian di Saree dan kuliah di Faktultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

    Setelah meraih gelar kedokteran hewan pada 1987, dua tahun kemudian dia menjadi dosen di Unsyiah. Pada 1993, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan S-2 pada College of Veterinary Medicine State University (Universitas Negeri Oregon), Amerika Serikat.

    Kemudian Irwandi mendirikan lembaga swadaya Fauna dan Flora Internasional pada 1999-2001 dan pernah bekerja di Palang Merah Internasional (ICRC) pada 2000. Selain sebagai senior Representative GAM (TNA) untuk Misi Pemantau Aceh (AMM).

    Dia masuk Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan dipercaya menduduki posisi Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM selama 1998-2001. “Mungkin karena isi buku Singa Aceh yang begitu melekat di kepala, saya kemudian masuk GAM,” kata Irwandi kepada wartawan Tempo pada Desember 2006. Buku yang dibacanya sejak dia berumur tujuh tahun.

    Di sinilah dia mulai memainkan perannya di dunia politik di Aceh. Aktivitas politiknya ini pula yang membuat dia masuk penjara pada  2003. Ia divonis 9 tahun dalam kasus Makar.

    Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 melepaskan dirinya dari penjara Keudah, Banda Aceh. Ia melarikan diri ke Finlandia. Dia dipercaya petinggi GAM di Swedia sebagai Koordinator Juru Runding GAM. Dia tampil ke public pada rapat pertama di Aceh Monitoring Mission.

    Setelah Aceh masuk ke masa perdamaian, Irwandi memilih jalur politik resmi dengan ikut bertarung di pilkada. Hasilnya, dia meraih posisi sebagai orang nomor satu di Aceh. Kini masa jabatannya sebagai gubernur Aceh segera berakhir. Dia kembali ikut bertarung, bahkan dari gejala yang tersembul, salah satu lawan politiknya yang paling kuat adalah M Nazar, yang tak lain adalah wakilnya. M. Nazar juga akan ikut dalam pertarungan memberebutkan kursi nomor satu di Aceh bersama sejumlah kandidat lainnya. | berbagai sumber

    Source : Atjehpost.com

  • Menanti Sikap Yudhoyono

    Apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan wacana perombakan kabinet dan evaluasi koalisi pemerintahannya? Pendapat siapa yang akan didengar oleh Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tentang hal itu?

    Pertanyaan tersebut menjadi mendesak karena sejumlah elite Partai Demokrat sudah lebih dari satu minggu terakhir bersuara keras dan jelas tentang perlunya evaluasi koalisi yang sekarang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah mengikhlaskan jika ada partai anggota koalisi yang terus berbeda sikap dengan mayoritas anggota koalisi lain. ”Jika lebih sering berbeda, apalagi dengan alasan yang dicari-cari dan bahkan menjadi strategi politik, lebih baik bersikap terus terang saja,” pinta Anas.

    Pernyataan ini dapat dengan mudah ditujukan kepada Partai Golkar dan PKS, yang selama ini sering punya sikap politik berbeda dengan Partai Demokrat di DPR. Terakhir, pada Selasa pekan lalu kedua partai itu mendukung hak angket mafia pajak, sedangkan Partai Demokrat menolaknya.

    Perbedaan sikap lainnya, antara lain, terjadi dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century (Golkar dan PKS berpendapat ada pelanggaran, Demokrat tak ada pelanggaran) serta pengesampingan perkara untuk Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah (Demokrat menerima, sedangkan Golkar dan PKS menolaknya).

    Akumulasi dari sejumlah perbedaan sikap itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, telah mendorong sejumlah petinggi Demokrat bersuara keras tentang pentingnya evaluasi koalisi dan perombakan kabinet.

    Namun, berbagai pernyataan itu terkesan dianggap ringan oleh Golkar dan PKS. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan keluar dari koalisi. Bendahara Umum dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto, bahkan menyatakan, Yudhoyono memahami sikap partainya.

    Ketua PKS Nasir Djamil menuturkan, ”Jika akan ada perombakan kabinet, Presiden Yudhoyono pasti akan membicarakannya lebih dahulu dengan Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin. Sampai sekarang pembicaraan itu belum ada.”

    Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta meyakini, perombakan kabinet dan pengeluaran PKS dari koalisi tidak akan terjadi.

    Ironisnya, meski polemik tentang evaluasi dan perombakan kabinet ini sudah lebih satu minggu terjadi, belum ada satu pun pernyataan dari Presiden tentang hal tersebut.

    Pernyataan Presiden itu juga dibutuhkan untuk menilai, kepada siapa Presiden berpihak? Anas Urbaningrum dan sejumlah elite Partai Demokrat atau Partai Golkar dan PKS?

    Namun, sebenarnya yang ditunggu bukan hanya sikap Presiden tentang evaluasi koalisi dan perombakan kabinet. Masyarakat juga menunggu sikap Presiden lainnya. (NWO)

    Source: Kompas.com

  • PKS dan Golkar Siap di Oposisi

    Jakarta, Kompas – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu (2/3), menyatakan partai mereka siap menjadi oposisi.

    ”Golkar sudah siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya pastikan Golkar akan mengerjakan tugasnya dengan cara terbaik yang kami punya. Jangan remehkan,” ujar Priyo di Jakarta Rabu (2/3).

    Menurut Priyo, berada di dalam koalisi pendukung pemerintah atau tidak itu tergantung dari keputusan akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Tetapi, kami tidak mempunyai rencana mengubah sikap kritis itu. Esensi kemandirian partai kan di sana. Tidak kemudian kami harus menginduk semua keinginan,” ujarnya.

    Sejak awal, kata Priyo, Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan tidak dibangun untuk menyeragamkan semua pendapat, dan itu ada dalam esensi butir-butir kesepakatan koalisi.

    Terkait dengan pertemuan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas, Priyo mengatakan, Partai Golkar tetap menghormati pertemuan itu, termasuk jika PDI-P diajak bergabung dengan pemerintah. ”Hanya setahu saya, kata kunci di PDI-P itu ada pada satu orang, bukan dua orang. Satu orang itu bernama Megawati Soekarnoputri. Saya tidak melihat Ibu Mega dalam hitungan hari kemudian mengubah haluan politiknya hanya karena utusan Presiden tersebut,” tutur Priyo.

    Sementara itu, di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, kemarin, Anis Matta, mengatakan, PKS berpengalaman menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Kalau dikeluarkan, ya selamat datang. Otomatis PKS jadi oposisi,” ujar Anis.

    Anis berpandangan, rencana evaluasi yang disampaikan Yudhoyono merupakan hasil provokasi berlebihan dari Partai Demokrat. ”Demokrat sudah memprovokasi Yudhoyono secara berlebihan,” kata Anis. Padahal, Partai Demokrat-lah yang sebenarnya gagal mengelola keberagaman dalam koalisi.

    Sementara Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta kemarin memuji pernyataan Presiden tentang kisruh dalam tubuh koalisi ini. Ia juga menyatakan, PKS tidak melanggar 11 butir kesepakatan dalam koalisi dengan pemerintahan.

    Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Ramlan Surbakti, di Jakarta, Selasa, mengatakan, memanasnya hubungan antarpartai dalam koalisi pemerintah hanya memperlihatkan tindakan bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite. ”Dalam hal ini, masyarakat sangat dirugikan,” katanya.(BIL/NWO/NTA/IAM/MAS/LOK/MAM)

    Source: Kompas.com

  • “Survei Demokrat & Golkar, Saya Teratas”

    irwandi

    KEPUTUSAN Partai Aceh mengusung pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada mendatang  menimbulkan kontroversi di internal Partai itu. Dukungan terbelah. Sebagian mendukung Zaini-Muzakkir, sebagian lainnya menjatuhkan pilihan pada Irwandi Yusuf yang saat ini masih menjabat Gubernur Aceh.

    Sehari setelah nama pasangan itu diumumkan, sejumlah pengurus Partai Aceh langsung bereaksi. “Pasangan Zaini-Muzakir tidak mendapat dukungan mayoritas dari daerah. Ada 20 dari 23 wilayah menolak usulan pimpinan karena kami nilai bernuansa nepotisme,” ujar Linggadinsyah. Karena memprotes keputusan itu, esoknya  Linggadinsyah langsung didepak dari jabatannya sebagai Juru Bicara Partai Aceh. Posisinya kemudian diganti oleh Muzakir Abdul Hamid yang merupakan adik ipar Zaini Abdullah.

    Hari-hari berikutnya, perpecahan itu kian benderang. Sejumlah Ketua Komite Peralihan Aceh yang tak lain mantan Panglima GAM wilayah pendukung Irwandi memilih menyewa kantor baru dan membiarkan kantor KPA resmi kosong melompong.  Kelompok ini dipimpin mantan juru bicara GAM Sofyan Daud.

    Ditolak di Partai Aceh, Irwandi tak hilang akal. Mantan juru propaganda Gerakan Aceh Merdeka itu lantas memutuskan kembali maju dari jalur independen. Hanya saja, ia belum punya pendamping. Yang pasti, ia memutuskan ‘talak tiga’ dari pasangannya saat ini: Muhammad Nazar. Sang Wagub pun memutuskan meramaikan bursa calon gubernur meski belum mengumumkan secara resmi.

    “Kami (Irwandi dan Nazar) memutuskan maju dalam dua paket terpisah,” ujar Irwandi ketika ditemui Yuswardi A.Suud dari The Atjeh Post di ruang restoran Hotel Hermes Palace di Banda Aceh . Dalam suasana santai dan diselingi tawa, Ia lantas bercerita soal perpecahan di tubuh Partai Aceh.  Berikut petikan wawancaranya.

    Sudah sejauh mana persiapan untuk maju kembali sebagai calon gubernur?

    Tidak perlu persiapan. Saya tinggal calonkan diri. Kalau saya naik dari calon independen saya sudah punya KTP, sudah dikumpulkan oleh orang-orang saya. Sebab untuk pencalonan kali ini, penuhi syarat dulu baru mendaftar. Beda dengan tahun 2006. Itu sudah kita lakukan.

    Sudah punya nama untuk calon wakil gubernur?

    Calon wagub masih terpendam. Semua calon masih mungkin.

    Anda mengatakan nama wakil gubernur akan diambil dari pantai Barat Aceh. Kenapa?

    Ini untuk memenuhi prinsip keadilan. Bukan hanya Pantai Barat, tapi juga dari Selatan dan Tengah Aceh.  Ini saatnya kita naikkan mereka ke level pimpinan. Kalau jadi wakil sekarang, ke depan mungkin bisa jadi orang nomor satu.

    Kabarnya soal nama Wagub ada deal dengan Panglima GAM wilayah yang mendukung anda?

    Tidak ada kesepakatan apapun. Karena mereka melihat saya sudah bekerja untuk rakyat, mereka mendukung saya. Ada 16 dari 19 Panglima Wilayah mendukung saya. Memang, Pantai Barat dan Tengah saya mintakan untuk mempersiapkan calon pendamping saya. Nanti saya yang putuskan.

    Kapan akan diumumkan?

    Segera saya umumkan. Yang lain pun belum mendeklarasikan diri.

    Kenapa tidak mungkin lagi berpasangan dengan Wagub Nazar?

    Orang wagub ada mendekati saya untuk naik lagi bersama.  Bahkan Wagub sendiri pernah minta saya agar  jangan maju lagi dan memberi jalan untuknya.

    Kenapa tidak mungkin naik dalam satu paket lagi?

    Karena memilih kami naik dalam dua paket ha-ha-ha.

    Anda yakin naik jalur independen lagi?

    Kalau mungkin naik dari jalur independen, saya maju dari jalur itu. Kalau tidak mungkin, saya masih bisa naik dari partai nasional. Di Partai Golkar, saya masuk nominasi, di Demokrat  juga masuk. Dari survey kedua partai itu saya di atas.

    Hubungan dengan  pasangan Zaini Abdullah – Muzakir Manaf bagaimana sekarang?

    Dengan dr. Zaini, dari dulu tidak  pernah teleponan. Dengan Muzakir, dua hari sebelum pengumuman pencalonan dirinya sebagai Wagub, dia menemui saya di Medan. Dia mengaku bahwa untuk menjadi wakil gubernur bukan porsi dia. Dia juga sudah menjelaskan kepada Mentroe Malek Mahmud lewat orang lain,  bahwa dia tidak mau menjadi wakil gubernur karena tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi karena dipaksa, sebagai prajurit dia harus ikut atasan. Mualem (Muzakir)  merasa dirinya korban dari keinginan politik orang lain. Terakhir ketemu dia di Medan.

    Sikap dr. Zaini yang tidak membangun komunikasi apakah ada kaitan dengan Pilkada sebelumnya karena anda mengalahkan pasangan dari Partai Aceh?

    Oh..tidak. Mungkin karena beliau tidak punya nomor telepon saya aja ha-ha-ha.

    Apakah mereka pernah minta anda jangan naik lagi?

    Sampai saat ini mereka tidak minta agar saya jangan naik. Dengan Dr.Zaini memang tidak ada komunikasi sama sekali.  Begini, ada indikasi di pihak pimpinan GAM ingin mendikte keputusan. Di masa perang itu, sah-sah saja, tapi di jaman sekarang itu tidak bisa lagi. Padahal dulu kita sudah sepakati bahwa keputusan yang diambil harus demokratis. Padahal di rapat penentuan pasangan itu pun, 20 dari 23 delegasi yang hadir rapat  menolak pencalonan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

    Di partai Aceh saya majelis tinggi. Saking tingginya kaki tidak menjejak di tanah. Tapi bagi saya, saya tetap kampanye di Partai Aceh. Saya kampanye di Benar Meriah, di atas dua  bom yang dipasang di bawah podium. Masalah tidak meledak itu urusan Tuhan. Waktu itu, saya terpaksa lari ke Kuala Lumpur malam-malam, karena keluar darah dari kotoran.

    Apa reaksi anda seandai dr.Zaini atau pimpinan GAM lain meminta anda jangan maju lagi?

    Kan saya tanya apa alasannya. Apa kegagalan saya selama ini. Kalau dibilang saya tidak bantu Mentroe Malek mahmud, saya akan bilang ada. Malah, dibanding untuk ibu sendiri lebih banyak saya kasih untuk Mentroe Malek. Yang lain saya tidak tahu dimana saya gagal.  Kalau dibilang MoU Helsinki tidak saya jalankan, ini sedang berjalan. Soal Peraturan Pemerintah sedang diproses. Tidak mungkin kita jalan dengan topi koboi, pake pistol kiri kanan, naik kuda, lalu todong pemerintah pusat bahwa ini besok harus selesai. Bukan begitu caranya. Kalau dipikir begitu caranya, lupakan saja. Seandainya dibilang, kesalahan kamu begini-begitu, mungkin saja saya bisa terima, tapi mungkin juga tidak. Dulu kami disumpah, bahwa perjuangan ini untuk rakyat. Sekarang ini tanya lagi, sebenarnya perjuangan ini untuk siapa, untuk kita atau untuk rakyat?

    Source: atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.