siwah.com

Blog

  • Rekapitulasi Suara Perlu Disederhanakan

    Jakarta, Kompas – Sistem rekapitulasi suara dalam pemilihan yang saat ini tergolong rumit perlu disederhanakan. Selain lebih efektif dan efisien, penyederhanaan mekanisme rekapitulasi diyakini dapat menutup potensi manipulasi suara.

    Wacana penyederhanaan mekanisme rekapitulasi suara itu diusulkan Komisi Pemilihan Umum dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di gedung DPR, Selasa (1/3).

    KPU menganggap mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara yang diatur UU No 10/2008 tergolong rumit. Mekanisme rekapitulasi di seluruh jenjang itu dianggap tidak efektif dan efisien. Menurut anggota KPU, I Gusti Putu Artha, kerumitan rekapitulasi tersebut kerap membuat petugas di lapangan kelelahan. ”Pengalaman Pemilu 2009 banyak petugas yang sakit, bahkan meninggal dunia, karena kelelahan merekap suara,” kata Putu.

    Ketua KPU Hafiz Anshary menjelaskan, penghitungan suara cukup dilakukan di tingkat TPS dan langsung direkap di kabupaten/kota. Rekapitulasi tetap dilakukan petugas PPS dan PPK. Hanya saja, tempatnya menjadi satu di kabupaten/kota.

    Hafiz berpendapat rekapitulasi langsung di kabupaten/kota akan membuat akurasi penghitungan suara lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dan hemat biaya. Penyederhanaan rekapitulasi meminimalkan peluang manipulasi suara yang biasanya berpotensi terjadi saat rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

    Meski demikian, KPU mengusulkan agar salinan hasil penghitungan suara di TPS langsung dikirim ke KPU pusat. Salinan itu menjadi data pembanding untuk memastikan tak ada manipulasi saat rekapitulasi di kabupaten/kota. (NTA)

    Source : Kompas.com

  • Dana Kampanye Jadi Sorotan

    Jakarta, Kompas – Penggunaan dan sumber dana kampanye, terutama yang berasal dari perusahaan-perusahaan, menjadi sorotan saat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (1/3).

    KPK menyatakan, mereka tengah mengkaji dana untuk kampanye, baik oleh partai politik maupun politisi.

    Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, pertemuan dengan Marciel adalah bentuk kunjungan reguler, untuk menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia memerangi korupsi.

    ”AS tetap support dalam usaha pemberantasan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perlunya Indonesia membenahi sistem keuangan dalam perpolitikan,” kata Jasin.

    Jasin menyebutkan, pembicaraan itu juga menyangkut pengaturan sumber dana kampanye kepada partai politik, calon-calon kepala daerah, atau politisi. ”Terkait dengan dana-dana dari berbagai sumber, dari beberapa perusahaan, kepada calon yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan sebagainya, sedapat mungkin ke depan bisa diatur dengan baik,” tutur Jasin.

    Saat ditanya apakah pembicaraan tersebut juga menyangkut perusahaan-perusahaan AS di Indonesia atau perusahaan AS yang ditangani oleh Gayus HP Tambunan, Jasin menyatakan tidak ada pembicaraan soal itu. Jasin menyatakan, sorotan AS soal dana kampanye tersebut sejalan dengan fokus KPK yang kini tengah melakukan pengkajian tentang dana kampanye.

    Pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan kelompok kerja lembaga antikorupsi. Salah satu yang penting, menurut Jasin, adalah juga mengenai penguatan lembaga antikorupsi.

    ”Kami telah sepakat mendorong penguatan lembaga antikorupsi. Kalau di Indonesia ada serangan balik ke lembaga antikorupsi, kami bisa berkoordinasi secara internasional,” kata Jasin.

    Rencananya, pembahasan antikorupsi dan suap-menyuap dalam transaksi bisnis internasional akan kembali dibahas dalam pertemuan G-20 di Bali pada Mei nanti.

    Kedatangan Marciel juga terkait dengan rencana kunjungan Direktur Federal Bureau of Investigation Robert Mueller ke KPK hari ini.

    Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan rencana kunjungan Direktur FBI ini. (RAY)

    Source : Kompas.com

  • Terlalu Mahal Pecat Lily Wahid dan Gus Choi

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa akan membayar mahal jika memberhentikan keanggotaan Lily Wahid dan Effendy Choirie dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian itu akan membuat PKB menjadi partai pertama di era reformasi yang memberhentikan dua anggotanya di DPR dengan alasan adanya perbedaan pendapat.

    ”Recall (pemberhentian dari DPR) terhadap Gus Choi (Effendy Choirie) dan Lily Wahid akan menumbuhkan simpati dari berbagai pihak untuk mereka. Apakah tidak ada cara selain merecall mereka?” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (1/3).

    Pernyataan ini disampaikan Priyo saat menerima Gus Choi dan Lily Wahid di ruang kerjanya di kompleks Gedung MPR/ DPR/DPD.

    Dalam pertemuan itu, Lily Wahid menyatakan, ia siap menerima apa pun keputusan partai. Namun, ia mengingatkan, ketentuan tentang recall, yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Gus Choi menambahkan, pergantian anggota DPR seharusnya dilakukan karena yang bersangkutan berhalangan tetap, melakukan tindak pidana, atau mengundurkan diri. Masalah seperti yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di DPR seharusnya cukup diberi peringatan.

    Wacana recall terhadap Gus Choi dan Lily Wahid muncul setelah mereka memberikan suara berbeda dengan PKB dalam voting di rapat paripurna usulan pembentukan panitia khusus angket mafia pajak, Selasa (22/2). Saat itu, PKB memutuskan menolak usulan pembentukan pansus tersebut, tetapi Gus Choi dan Lily Wahid mendukungnya.

    ”Mungkin pimpinan PKB malu sama SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) karena sudah menjamin bahwa suara fraksi PKB telah dipegang semua. Namun, anggota DPR bukan bebek. Saya punya hak konstitusional untuk berpendapat sesuai dengan keyakinan dan hati nurani saya,” kata Gus Choi.

    Priyo menegaskan, pihaknya tidak akan ikut campur urusan PKB. Pimpinan DPR juga belum menerima surat permohonan dari PKB untuk memberhentikan Lily Wahid dan Gus Choi.

    ”Pimpinan DPR akan berpikir keras jika telah menerima surat pemberhentian Gus Choi dan Lily Wahid. Saya akan bertanya kepada (Ketua Umum PKB) Muhaimin Iskandar dan (Ketua Fraksi PKB) Marwan Ja’far, apakah tidak ada jalan selain recall? Recall dapat memunculkan bola salju yang merugikan PKB,” tutur Priyo.

    Marwan menegaskan, Gus Choi dan Lily Wahid baru mendapat peringatan keras dan belum di-recall.

    ”Masalahnya tidak sekadar karena perbedaan sikap di hak angket mafia pajak atau Bank Century. Kami menilai, sikap mereka selama 1,5 tahun terakhir telah merongrong wibawa, martabat, dan soliditas partai,” kata Marwan.  (NWO)

    Source : Kompas.com

     

  • Kini, yang Populer Juga Teknologi Antidemo

    Pertengahan Februari lalu, di tengah maraknya aksi demo prodemokrasi di sejumlah negara Timur Tengah, di kolom ini diketengahkan teknologi yang berperanan dalam mendukung aksi demo (Kompas, 16/2). Saat itu, dua teknologi yang dimaksud—seperti telah banyak diberitakan—adalah internet dan seluler. Keduanya merupakan teknologi yang kini sering disebut sebagai ICT/TIK (teknologi informasi dan komunikasi).

    TIK memang potensial untuk mengomunikasikan ide, rencana aksi, koordinasi, pengumpulan dana, dan sebagainya. Karena peranan strategisnya, TIK menjadi tulang punggung revolusi (yang didukung oleh teknologi) digital. Selain untuk mendukung demo, TIK juga potensial untuk mendukung aktivitas prodemokrasi, yang dicirikan oleh pemerintahan yang transparan.

    Kini, ketika ada banyak pemerintahan yang risau melihat perkembangan di Timur Tengah, TIK yang potensial untuk mendukung aksi demo tersebut juga coba ditangkal.

    Antidemo konvensional

    Pada masa lalu, aksi demo lazim ditangkal dengan semprotan meriam air.

    Sarana lain adalah gas air mata. Gas yang juga dikenal dengan nama lakrimator ini menyebabkan mata perih dan mengucurkan air mata. Selain untuk membubarkan kerumunan massa, gas ini juga bisa digunakan dalam perang kimia. Pengguna melontarkan gas ini dalam wadah bertekanan, bisa juga dalam wujud granat, yang dilemparkan atau diluncurkan dari senapan khusus.

    Masuk dalam jenis ini adalah gas yang bisa membuat orang batuk-batuk hebat dan mata tak bisa melihat, yang hilang efeknya bila korban lalu menghirup udara segar. Efek gas ini memang tidak menetap. Gas pelepuh, seperti mustar atau gas saraf, jauh lebih berbahaya dan bisa menyebabkan luka permanen atau bahkan kematian.

    Berikutnya, aparat juga tidak jarang menggunakan peluru karet. Meski diklaim tidak mematikan, ada juga korban peluru jenis ini yang meninggal. Karena karet berpotensi memantul dengan arah yang sulit dikontrol, bahan ini pun kemudian diganti dengan bahan lain.

    Kini, ketika lebih banyak aparat ditugaskan untuk memelihara perdamaian dan melumpuhkan demonstrasi, senjata mematikan sebenarnya merupakan pilihan yang jarang, kecuali seperti dilakukan oleh loyalis Moammar Khadafy di Libya. Sejak awal dekade ini pun Pentagon lebih banyak mencurahkan dollar untuk penelitian dan pengembangan senjata yang bisa mengejutkan, menakutkan, memusingkan, atau apa saja kecuali yang mematikan (Time, 21/7/2002).

    Hanya, pengembangan senjata semacam ini tak lepas dari kritik, sebagian besar dari aktivis hak asasi manusia yang berpandangan bahwa teknologi seperti itu akan lebih banyak digunakan untuk menindas para pembangkang, selain melanggar kesepakatan senjata internasional.

    Antidemo nonkonvensional

    Perhatian terhadap upaya menangkal aksi demo modern tentu saja kini banyak diberikan oleh rezim yang merasa diri rawan dari aksi semacam itu. China adalah salah satunya. Salah satu jendela untuk mengintip kesiapan China dalam penangkalan aksi demo berbasis TIK adalah pameran perlengkapan militer IDEX, yang pekan silam berlangsung di Abu Dhabi.

    Kalau saat menghadapi aksi demo di Lapangan Tiananmen tahun 1989 China mengerahkan tentara dan tank, kini ada banyak cara untuk membubarkan massa, bahkan untuk mencegah mereka berkumpul, tulis Jeremy Page di harian The Wall Street Journal (1/3).

    Di antara perlengkapan yang dipamerkan China adalah peralatan pengintaian canggih, juga peralatan untuk pengendalian massa.

    Adapun yang secara khusus ditujukan untuk menangkal pemanfaatan TIK, baik oleh aktivis prodemokrasi maupun kelompok perlawanan lain, adalah alat pemacet internet dan telepon seluler.

    Di antara perusahaan China yang memproduksi peralatan semacam ini adalah CETC International. Perusahaan ini, seperti disinggung dalam laporan The Wall Street Journal di atas, juga mengiklankan alat pengendali massa yang menyerupai senjata bunyi (sonic weapon) yang ditawarkan kepada kepolisian.

    Dialektika

    Di luar aspek politik, ketika menyimak teknologi yang digunakan baik oleh pihak perlawanan maupun penguasa, kita melihat adanya perkembangan dialektis yang sebelum ini juga menjadi ciri dalam penerapan iptek.

    Salah satu contoh populer dari prinsip yang dulu acap digunakan oleh mendiang teknolog Iskandar Alisjahbana ini adalah insektisida. Ketika menghadapi hama wereng, petani menggunakan insektisida untuk membasminya. Namun, seiring dengan waktu, wereng mengembangkan resistensi terhadap insektisida tadi sehingga selanjutnya insektisida tidak efektif lagi dan manusia harus menemukan insektisida baru dengan teknologi yang lebih canggih. Hal serupa bisa dikatakan untuk antibiotik.

    TIK sendiri pada dasarnya juga bukan teknologi yang imun dari tantangan. Ada virus yang harus dihadapi dengan antivirus dan dalam teknologi militer dikenal adanya electronic counter measures (ECM) manakala ada upaya untuk memacetkan sistem atau peralatan. ECM bahkan sempat dilawandengan electronic counter-counter measures (ECCM).

    Saat ini, pendemo masih bisa menikmati kecanggihan TIK untuk menggalang dan mengoordinasikan demo. Akan tetapi, manakala aparat rezim yang diktatorial dan represif juga menguasai TIK dan sistem penangkalnya, bisa jadi TIK yang menjadi andalan para aktivis antirezim totaliter bisa kurang atau bahkan tidak efektif lagi.

    Dalam kaitan inilah aktivis dan pendemo juga perlu mengembangkan sumber daya manusia TIK untuk mendukung kegiatannya.

    Benar seperti yang sering disinggung mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dewasa ini yang berlaku adalah brainwarfare, adu pintar di antara pihak-pihak yang punya kepentingan berseberangan. Dalam kaitan adu pintar ini pula, pendemo modern juga perlu memahami bahwa kenyataannya pada TIK juga terkandung titik lemah. Tanpa menyadari hal ini, bisa terjadi aksi yang sudah dirancang rapi untuk momen yang menentukan tidak bisa dijalankan karena TIK yang mendukungnya telah di-hack, di-crack, atau dimacetkan lawan.

    Source : Kompas.com

  • Presiden Peringatkan Semua Partai Politik Pendukung

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi.

    ”Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, dan ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari te- man-teman di pemerintahan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol,” kata Yudhoyono, Selasa (1/3) di Kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Tidak disebutkan partai yang melanggar ataupun kesepakatan mana yang dilanggar. Yudhoyono hanya menyebutkan, ada 11 butir kesepakatan koalisi yang ia tanda tangani bersama ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi pendukungnya. Ia menyatakan, pada saatnya akan menjelaskan kepada publik substansi kesepakatan itu.

    Menurut dia, hakikat koalisi yang disepakati dan ditandatangani saat itu adalah mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014. Koalisi tidak hanya berlaku di eksekutif, tetapi juga legislatif.

    Terkait adanya butir kesepakatan yang dilanggar parpol anggota koalisi, Yudhoyono menyatakan akan berkomunikasi intensif dengan semua parpol pendukungnya. Selain mendengar pandangan, masukan, dan saran dari semua parpol koalisi, komunikasi juga dimaksudkan untuk memastikan semua parpol pendukung benar-benar berkomitmen dan mematuhi kesepakatan koalisi. Jika komitmen itu ke depan dilanggar, parpol pendukung yang melanggarnya akan diberi sanksi.

    ”Dalam penataan kembali koalisi yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, jika memang ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu,” katanya.

    Yudhoyono berharap parpol anggota koalisi menghentikan dan menyudahi komentar yang berhadapan di antara anggota koalisi itu. ”Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tidak baik bagi politik kita, tidak elok di depan rakyat kalau begini terus karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat. Dan, pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu,” katanya.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melihat, hingga saat ini Partai Golkar tidak pernah mengingkari komitmen atau butir kesepakatan koalisi. Ia juga melihat tidak ada satu pun alasan kuat untuk mendepak Golkar dari koalisi atau kabinet.

    Sementara itu, Wakil Sekre- taris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy menilai, evaluasi yang dilakukan Presiden Yudhoyono menunjukkan kesabaran dan kehati-hatiannya dalam mempertahankan rajutan koalisi.

    ”Meskipun tidak dalam posisi mendorong atau menolak, PPP meyakini, pernyataan SBY adalah pemanasan sebelum reshuffle (perombakan) kabinet dilakukan,” katanya. (ATO/WHY)

    Source : Kompas.com

  • PPP Ingin Jadi Rahmat bagi Semua

    Semarang, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Sabtu (26/2), menegaskan, PPP sebagai satu-satunya partai politik berasaskan Islam dan tidak akan meninggalkan asas itu. PPP mengemban asas Islam yang luas, untuk memperjuangkan banyak aspek kehidupan semua umat, bukan hanya untuk masyarakat Islam.

    ”Islam itu agama rahmatan lil alamin, pemberi rahmat untuk semua dan alam semesta ini. Dengan berpedoman itulah, PPP fokus tetap menghadirkan asas di tengah pergaulan masyarakat yang pluralis,” kata Suryadharma Ali ketika membuka Musyawarah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah, 26-27 Februari di Semarang, Sabtu (27/2).

    Muswil DPW VI PPP itu dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Ketua DPW PPP Jateng Hisyam Alie, tokoh PPP Mudrick Sangidoe, ulama karismatis KH Maemun Zubeir dari Rembang, Wakil Ketua MPR Lukman Saefuddin, dan para ulama Jateng yang kembali bergabung ke PPP seperti KH A Hamid Baedhowi.

    Muswil PPP Jateng kali ini akan memilih ketua periode 2011-2016 untuk menggantikan Hisyam Alie yang tak maju kembali. Adapun kandidat kuat calon ketua di antaranya Masruhan Samsurie, Istajib, Arief Mudatsir, dan Muhajir M Ardian.

    Suryadharma mengatakan, penegasan PPP tetap berasaskan Islam adalah jawaban atas desakan sejumlah kalangan yang menghendaki agar PPP bersedia menjadi parpol terbuka. Dasar PPP tetap kukuh adalah kenyataan masyarakat Indonesia mayoritas Islam menjadi bagian dari pembentukan masyarakat yang sejahtera.

    Dengan asas Islam, PPP ingin membuktikan bahwa Islam jauh dari radikalisme, jauh dari tindak kekerasan, dan Islam tidak identik dengan terorisme. Hal itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh organisasi massa Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), juga ormas lain yang tidak setuju dengan cara-cara radikal.

    Untuk itulah, PPP menantang kader-kader PPP untuk membuktikan PPP mampu menampilkan Islam yang memberi rahmat bagi semua. PPP harus dapat hidup berdampingan, berjuang bersama, dan meningkatkan harkat hidup secara bersama-sama dengan masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

    Menurut Suryadharma, radikalisme itu ada di mana-mana, termasuk dalam organisasi. Radikalisme juga ada pada ideologi demokrasi yang tidak terkontrol. Suryadharma mengingatkan, kader PPP tidak boleh lagi hanya antre pada loket politik. Untuk menunjukkan PPP sebagai parpol yang mampu memberikan rahmat, kader PPP harus bekerja di semua aspek kehidupan, terutama menumbuhkan kehidupan yang lebih baik.

    ”Kader PPP tidak boleh hanya antre di loket politik saja, yang dibuka sekali dalam lima tahun. Loket politik itu hanya memberi kesempatan kader memasuki lembaga legislatif melalui pemilu,” ujar Suryadharma, yang juga Menteri Agama.

    Oleh karena itu, kader PPP harus mulai bekerja di loket-loket yang lain menyangkut aspek ekonomi, usaha pertanian, perikanan, serta usaha kecil dan menengah. (WHO)

     

  • Dipo Alam’s Political Stance Acceptable

    JAKARTA, KOMPAS.com – A noted sociologist from Syarif Hidayatullah Islamic State University has defended Cabinet Secretary Dipo Alam’s political stance on the country’s mass media, which were so critical to President Susilo Bambang Yudhoyono.

    “The political stance and steps that Dipo Alam has taken so far must be respected and appreciated as we also respect those, who criticize and disagree with the president’s leadership,” Dr.Musni Umar said here Friday.

    In democracy, disagreement and different political stances were acceptable. In Islam, different opinions were also acceptable, he said. Therefore why should Dipo Alam’s recent threat to certain media that were so critical to the government be bitterly reacted? he asked.

    Umar argued that there were at least three reasons for understanding the discourse of media versus Dipo Alam. The first argument was related to difference of interests.

    “This is so natural in real politics because an everlasting friend is only interest,” he said.

    The second argument was related to the disturbance of interests. In this context, becoming an opposition within a governance in a country brought a consequence, he said. Those in power would defend themselves from any movement and criticism if they felt disturbed. One of the actions that they might take was boycotting their opponents’ interests.

    This was what Dipo Alam had done, he said. The third argument was related to a culture of not easily accepting criticism. Print and electronic media belonged to the capital owners but they were run by journalists.

    Those behind the mass media were not “angels”. Therefore they could be right or wrong. Due to the fact that both parties (government and media) had their own interests, they could be united but could also be disunited, he said.

    By considering this argument, there was nothing wrong with Dipo Alam’s political stance regarding his remarks on the media, he said. However, Dipo Alam’s remarks had sparked pros and cons in the society.

    For Golkar Party Chairman Aburizal Bakrie, it was not appropriate to threaten the mass media in Indonesia’s democratic and openness era. “It (threatening media) is most inappropriate,” he said.

    Instead, it might have only been a “slip of his tongue”, he said adding that threatening the print and electronic media that were critical to the government was not appropriate in this democratic era. In connection with this controversial remark, the Press Council had summoned Dipo Alam.

    Source: kompas.com

  • Cerita Soal Bandit Demokrasi

    Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama sungguh galau dengan maraknya korupsi di negeri ini. Bagaimana mungkin, di era demokrasi, bisa terjadi hampir separuh gubernur dan bekas gubernur di republik ini tersangkut kasus korupsi. Belum lagi, masih ada 155 pejabat daerah yang terjerat korupsi.

    Kegalauan itu disampaikannya saat membuka Seminar Nasional ”Korupsi yang Memiskinkan” yang diadakan Kompas di Hotel Santika, Jakarta. Korupsi menjadi penyakit bangsa ini, sejak dulu hingga kini!

    Upaya memeranginya terus dilakukan, namun belum menunjukkan hasil. Lembaga pengawas korupsi bertebaran, namun korupsi tetap saja ada, bahkan kian meluas. Lembaga donor tampaknya frustrasi dengan situasi ini. Paling tidak itu tecermin dari pernyataan Laode M Syarif, PhD, Chief of Cluster for Security in Justice. Ia menyebut survei yang dilakukan Partnership for Governance Reform soal persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2001 tidaklah berubah sampai sekarang. ”Kami mungkin telah gagal,” ucap pria yang meraih PhD dari University of Sydney.

    Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa ini?   

    Biaya demokrasi yang mahal dituding sebagai penyebab terjadinya korupsi di sejumlah daerah. Biaya untuk bertarung menjadi gubernur bisa berkisar Rp 80 miliar (tergantung dari daerahnya), sementara pendapatan gubernur tak akan sebesar itu. Lalu dari mana biaya itu diperoleh? Ya, tentunya diupayakan kembali saat menjadi gubernur atau bupati. Itulah model politik transaksional yang kini sedang terjadi.

    Pertanyaan lain yang selalu menghinggapi adalah sungguh-sungguh seriuskah bangsa ini memberantas korupsi. Jangan-jangan banyak yang senang dengan iklim yang korup, di mana uang suap, uang semir, amplop merajalela di setiap meja birokrasi.

    Program antikorupsi dijalankan, tapi semata-mata hanya karena ada donor yang mau mensponsorinya. Ide Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman bukanlah ide murni bangsa ini. Itu adalah desakan dari luar. Kelahiran lembaga pengawas itu tidaklah jelek, tapi mungkin karena dipandang sebagai proyek, geregetnya kurang terasa.

    Jawaban meyakinkan memang belum didapat. Namun, sebuah buku tipis karya almarhum I Wibowo, Negara dan Bandit Demokrasi (2011), mungkin bisa memberikan perspektif. Dalam buku itu ada kumpulan artikel soal demokrasi di Indonesia dan perdebatan dengan sejumlah ahli di harian Kompas tahun 2003.

    Wibowo salah satunya mengutip sebuah buku, Power and Prosperity (2000) karya Mancur Olson (1932-1998). Tesis Olson inilah yang dipakai untuk menunjuk salah satu kelemahan demokrasi di Indonesia. Dalam buku itu, Olson menunjuk fakta adanya roving bandits (bandit yang mengembara) dan stationary bandits (bandit yang menetap).

    Terasa kasar memang menyebut bandit untuk ukuran Indonesia. Tapi karena itu adalah tesis Olson, saya tak dalam posisi mengubahnya. Memang bukan Indonesia yang dijadikan sampel oleh Olson, tapi Uni Soviet. Ia menggambarkan ketika Uni Soviet mengumumkan demokrasi, bukan demokrasi yang bertakhta, tetapi para bandit.

    Lalu, apa kaitannya dengan demokrasi? Demokrasi mengharuskan sirkulasi elite secara periodik. Dalam situasi inilah, aji mumpung terjadi. Sebelum pemilu berikutnya digelar, yang terpikir adalah

    bagaimana mengembalikan utang investasi politik. Mumpung masih berkuasa, kekayaan negara disabet. Inilah yang dikonstruksikan Olson sebagai roving bandits yang mengancam demokrasi.

    Apakah tesis Olson itu jawaban atas maraknya korupsi dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Rote? Dari eksekutif hingga legislatif? Dari advokat hingga hakim? Entahlah, tapi itu patut direnungkan. Ironisnya lagi, proyek kantin kejujuran di sekolah pun banyak yang bangkrut.

    Lalu, Wibowo dalam tulisan ”Memaafkan Demokrasi” menyebut penegakan hukum menjadi salah satu solusi untuk atasi bandit. Sedangkan solusi jangka panjang adalah pendidikan antikorupsi sejak dini. Budiman Tanuredjo

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mubarok: Gerindra Cerdas, PKS Kelewatan

    VIVAnews – Setelah usul Pansus Hak Angket Mafia Pajak kandas di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memuji sikap Fraksi Gerindra. Fraksi partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dinilai berperan besar dalam menggagalkan usulan ini.

    Sikap itu dipuji kalangan petinggi Partai Demokrat.  “Gerindra itu obyektif, cerdas, dan tidak terbawa arus. Tapi, bukan berarti mereka menjilat. Itu mereka lakukan karena punya pandangan yang baik dan tidak retoris,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011.

    Fraksi Gerindra, Mubarok melanjutkan, mampu menganalasis dengan baik bahwa masalah perpajakan di Tanah Air ini tidak tepat bila diselesaikan melalui jalur politis atau angket, melainkan harus secara hukum. Dalam hal ini, Mubarok menekankan, Demokrat bukan berarti tidak setuju untuk menuntaskan masalah-masalah pajak di Indonesia.

    “Gerindra itu bisa mikir. Bahwa hak angket itu, sesuai pengalaman sebelumnya (kasus Bank Century) tidak ada hasilnya. Padahal, angket Century begitu mahal ongkosnya,” kata Mubarok.

    Lantas, Mubarok membandingkan Fraksi Gerindra dengan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kata Mubarok, kedua fraksi tidak mau kompak, padahal mereka anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. “PKS ini kelewatan, partai pemerintah kok seperti itu,” kata Mubarok. “Kalau Golkar, ini memang sudah punya kepentingan tertentu.”

    Seperti diberitakan sebelumnya, dari semua anggota partai koalisi, yang sejalan dengan Demokrat yakni, PPP, PAN, dan PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie.

    Sebelumnya petinggi Golkar menegaskan bahwa dukungan terhadap usulan Pansus Mafia Pajak itu diberikan semata-mata agar kasus mafia pajak ini lebih terbuka. Terutama membuka para mafia dibalik 151 perusahaan yang masuk dalam daftar klien Gayus Tambunan.

    Dengan membentuk Pansus, kata ketua fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, DPR bisa memanggil perusahaan-perusahaan itu dan petinggi di departemen perpajakan. Sebab mafia pajak itu selalu merupakan kerjasama antara dua belah pihak. Pansus ini, katanya, tidak diarahkan untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKNU Siap Merger dengan PKB atau PBB

    SIDOARJO–MICOM: Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) siap merger dengan parpol lain yang memiliki visi sama.

    Penjajakan merger parpol disampaikan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam saat Rapat Pimpinan Nasional PKNU di Hotel Sinar Juanda Sidoarjo, Selasa (22/2). Menurut Cak Anam, PKNU siap melakukan merger asalkan dengan parpol berbasis Islam dan memiliki visi sama.

    Uniknya, Cak Anam menegaskan bahwa PKNU idealnya merger dengan PKB, baik PKB Muhaimin Iskandar maupun PKB Gus Dur. Selain PKB, parpol lain yang dinilai cocok adalah Partai Bulan Bintang (PBB).

    Penjajakan merger parpol bisa saja terealisasi. Mengingat saat ini ada Undang-Undang Partai Politik baru yang bisa mematikan partai-partai kecil.

    Sebab UU Parpol baru itu mensyaratkan semua parpol, baik baru maupun lama, untuk melakukan verifikasi. Persyaratan verifikasi sesuai UU Parpol baru sangat berat.

    Persyaratan yang memberatkan tersebut di antaranya mewajibkan setiap parpol harus memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. “Tapi idealnya parpol-parpol Islam memang harus bersatu dengan adanya UU Parpol baru ini,” kata Cak Anam. (OL-5)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.