siwah.com

Blog

  • Fadli Zon: Gerindra-PDIP Sudah Berkomitmen

    VIVAnews – Surat perjanjian antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo sebagai calon presiden 2014, menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Benarkah surat perjanjian tersebut betul-betul ada? Baik PDIP maupun Gerindra belum mau terbuka.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menekankan, komitmen kedua partai yang telah dibangun sejak Pemilu 2009 lebih penting dari sekadar surat perjanjian. “Gerindra dan PDIP, Prabowo dan Ibu Mega, sudah membangun aliansi komitmen sejak 2009. Komitmen di hati dan ucapan itulah yang paling penting untuk dipegang,” kata Fadli Zon saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu, 12 Januari 2011.

    Fadli Zon menolak untuk menyebutkan kebenaran ada-tidaknya surat itu. Ia hanya mengatakan, “Di 2009 kami kan sudah mendukung PDIP. Jadi bisa saja PDIP juga mendukung Prabowo di 2014. Kita lihat saja dinamikanya.”

    Ia menambahkan, koalisi antara Megawati dan Prabowo terbukti cukup solid dan mampu mendulang dukungan dari masyarakat pada Pemilu 2009. Oleh karena itu, menurutnya alangkah baik apabila komitmen kedua belah pihak tetap dijaga demi kebaikan bangsa.

    Terlebih, lanjut Fadli, berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei, popularitas dan elektabilitas Prabowo saat ini terhitung tinggi. “Survei Kompas bahkan menempatkan Prabowo pada urutan pertama sebagai calon presiden dengan elektabilitas sekitar 44 persen,” kata Fadli.

    Ia pun yakin, elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo akan terus menanjak mendekati 2014. “Dulu Demokrat yang kurang diperhitungkan juga tiba-tiba mendulang lonjakan suara,” kata Fadli Zon. Sebagai partai yang relatif baru, menurutnya Gerindra pun akan terus berupaya mendongkrak perolehan suara.

    Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, soal siapa nanti yang akan didukung PDIP pada 2014 akan diserahkan kepada mekanisme partai. “Tunggulah waktu yang tepat. Kita lihat dulu gelagat dan dinamika politik,” imbuh Tjahjo.

    Soal surat perjanjian? “Sepanjang pemahaman saya, tidak ada. Coba tanya Mas Pramono Anung, Sekjen waktu itu,” ujarnya. Tapi Pramono enggan berkomentar. “Pemilu masih jauh,” katanya singkat.

    Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Gerindra Permadi mengatakan, Prabowo dan Megawati menyusun surat perjanjian menjelang Pemilihan Presiden 2009 yang isinya menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo untuk maju sebagai capres 2014. “Prabowo mengandalkan surat itu (untuk maju di 2014),” ujar Permadi. (sj)

    Source: Vivanews.com

  • Siang Ini, PBR Resmi Masuk Gerindra

    VIVAnews – Partai Bintang Reformasi  siang ini mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Gerindra. Dengan masuknya PBR, kekuatan politik Gerindra bertambah. Terutama di daerah.

    “Ini satu perkuatan. Di daerah-daerah, di mana Gerindra masih kurang kuat akan menjadi lebih kuat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com,Jumat 18 Februari 2011.

    Menurut Fadli, partai dengan Ketua Umum Bursah Zarnubi memiliki kesamaaan, visi dan misi yang akan diperjuangkan oleh Gerindra. Fadli menegaskan, dengan masuknya PBR maka akan menambah ruang politik bagi Gerindra.

    “Anggota DPRD dari PBR di seluruh Indonesia sekitar 300 orang. Dari Gerindra sekitar 600 anggota Dewan. Ini menunjukkan Gerindra adalah partai yang terbuka,” kata Fadli.

    Proses ‘pendekatan’ PBR dengan Gerinda, kata Fadli, tidak memakan waktu lama. Komunikasi intensif dan kesamaan cara pandang membuat proses itu berjalan tanpa aral.

    “Akhirnya, mereka (PBR) melakukan Rapimnas pekan lalu. Hasilnya, semua daerah kelihatannya menyatakan setuju untuk bergabung,” ujar dia.

    Nanti bagaimana posisi PBR di Gerindra? Menurut Fadli, pada akhirnya akan diintegrasikan. “Tapi untuk saat ini kami konfederasi. Nanti mengarah kepada fusi,” ujar dia.

    Setelah resmi bergabung, fraksi-fraksi PBR di berbagai daerah akan bergabung dengan Gerindra. Untuk nama fraksi, kata Fadli, itu merupakan persoalan teknis yang bisa diselesaikan nanti.

    Rencananya, deklarasi bergabungnya partai yang didirikan Da’i Sejuta Umat KH Zainuddin MZ itu ke partai besutan Prabowo Subianto akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. (umi)

    Source: Vivanews.com

  • Mengapa Bangsa Asia Kalah Kreatif Dari Bangsa Barat

    Mengapa bangsa Asia kalah kreatif dari bangsa Barat?

    Prof. Ng Aik Kwang dari University of Queensland, dalam bukunya “Why Asians Are Less Creative Than Westerners” (2001) yang dianggap kontroversial tapi  ternyata menjadi “best seller”. (www.idearesort.com/trainers/T01.p) mengemukakan beberapa hal ttg bangsa-bangsa Asia yang telah membuka mata dan pikiran  banyak orang.

    1. Bagi kebanyakan org Asia, dlm budaya mereka, ukuran sukses dalam hidup adalah banyaknya materi yang dimiliki (rumah, mobil, uang dan harta lain). Passion (rasa cinta thdp sesuatu) kurang dihargai. Akibatnya, bidang kreatifitas kalah populer oleh profesi dokter, lawyer, dan sejenisnya yang dianggap bisa lebih cepat menjadikan seorang utk memiliki kekayaan banyak.

    2. Bagi org Asia, banyaknya  kekayaan yg dimiliki lbh dihargai drpd CARA memperoleh kekayaan tersebut. Tidak heran bila lebih banyak orang menyukai ceritera, novel, sinetron atau film yang  bertema orang miskin jadi kaya mendadak karena beruntung menemukan harta karun, atau dijadikan istri oleh pangeran dan sejenis itu. Tidak heran pula bila perilaku  koruptif pun ditolerir/ diterima sbg sesuatu yg wajar.

    3. Bagi org Asia, pendidikan identik dengan hafalan berbasis “kunci jawaban” bukan pada  pengertian. Ujian Nasional, tes masuk PT dll semua berbasis hafalan. Sampai tingkat sarjana, mahasiswa diharuskan hafal rumus2 Imu pasti dan ilmu hitung lainnya bukan diarahkan utk memahami kapan dan bagaimana menggunakan rumus rumus tersebut.

    4. Karena berbasis hafalan, murid2 di sekolah di Asia dijejali sebanyak mungkin pelajaran. Mereka dididik menjadi “Jack of all trades, but master of none” (tahu sedikit sedikit ttg banyak hal tapi tidak menguasai apapun).

    5. Karena berbasis hafalan, banyak pelajar Asia bisa jadi juara dlm  Olympiade Fisika, dan Matematika. Tapi hampir tidak pernah ada org Asia yang menang Nobel atau hadiah internasional lainnya  yg berbasis inovasi dan kreativitas.

    6. Orang Asia takut salah (KIASI) dan takut kalah (KIASU). Akibat-nya sifat eksploratif sbg upaya memenuhi rasa  penasaran dan keberanian untuk mengambil resiko kurang dihargai.

    7. Bagi kebanyakan bangsa Asia, bertanya artinya bodoh, makanya rasa penasaran tidak mendapat tempat dalam proses pendidikan di sekolah.

    8. Karena takut salah dan takut dianggap bodoh, di sekolah atau dalam seminar atau workshop, peserta jarang mau bertanya tetapi stlh sesi berakhir peserta mengerumuni guru / narasumber utk minta penjelasan tambahan.

    Bila anda juga tertarik utk mengetahui lebih banyak silahkan search di Google atau pesan buku nya ke Amazon.com

    Dalam bukunya Prof.Ng Aik Kwang menawarkan bbrp solusi sbb:

    1. Hargai proses. Hargailah org krn pengabdiannya bukan karena kekayaannya.

    2. Hentikan pendidikan berbasis kunci jawaban. Biarkan murid memahami bidang yang paling disukainya.

    3. Jangan jejali murid dgn banyak hafalan, apalagi matematika. Untuk apa diciptakan kalkulator kalau jawaban utk X x Y harus dihapalkan? Biarkan murid memilih sedikit mata pelajaran tapi benar2 dikuasainya.

    4. Biarkan anak memilih profesi berdasarkan PASSION (rasa cinta) nya pada bidang itu, bukan memaksanya mengambil jurusan atau profesi tertentu yg lebih cepat menghasilkan uang

    5. Dasar kreativitas adlh rasa penasaran & berani ambil resiko. AYO BERTANYA!

    6. Guru adlh fasilitator, bukan dewa yang harus tahu segalanya. Mari akui dgn bangga kalau kita tidak tahu.

    7. Passion manusia adalah anugerah Tuhan..sebagai orang tua kita bertanggung-jawab untuk mengarahkan anak kita untuk menemukan passionnya dan mensupportnya. Mudah2an dengan begitu, kita bisa memiliki anak-anak dan cucu yang kreatif, inovatif tapi juga  memiliki integritas dan idealisme tinggi tanpa korupsi.

    Aditianto Ramelan

    Source : dari milis itb76@yahoogroups.com

  • Pemilu Tak Memberikan Pendidikan Politik

    Jakarta, Kompas – Pemilihan umum seharusnya merupakan sebuah proses pendidikan politik bagi rakyat. Namun, yang terjadi di Indonesia hanyalah penggalangan massa dan tidak lepas dari jual-beli suara. Kenyataan ini memprihatinkan, terlebih lagi banyak calon wakil rakyat atau kepala daerah yang kompetensinya diragukan.

    ”Belum lagi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 80 persen pasti berkonflik. Urusannya apalagi kalau bukan soal besaran kontribusi, siapa yang menyumbang lebih besar, siapa yang lebih populer,” kata pengamat politik J Kristiadi dalam diskusi ”Pemilu yang Lebih Baik: Pengelolaan, Pengadaan dan Keterwakilan” di Jakarta, Kamis (17/2).

    Diskusi yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation dan Kemitraan Australia Indonesia tersebut menghadirkan pembicara Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Yuna Farhan, dan Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani.

    Daniel Zuchron melaporkan hasil Pemantauan 10 Pemilu Kepala Daerah 2010 yang dilakukan oleh JPPR. JPPR menemukan beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT), pencalonan kepala daerah yang belum demokratis, sosialisasi pemilihan kepala daerah belum substansial, aspek logistik, dan juga penegakan hukum yang masih lemah.

    DPT merupakan persoalan teknis yang bernilai politis. Dinilai teknis karena permasalahan DPT bermuara pada kemampuan penyelenggara memastikan data pemilih secara akurat. Dinilai politis karena DPT sering menjadi alat sandera kelompok politik untuk mempersoalkan keabsahan hasil pemilu dan pilkada.

    ”Tidak ada satu pun daerah yang tidak mempunyai masalah DPT,” kata Daniel.

    Yuna Farhan menyampaikan rekomendasi dari Seknas FITRA bahwa anggaran pemilu bisa dihemat dengan mengurangi jumlah petugas KPPS, standardisasi unit cost, juga mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS. Makin besar jumlah pemilih per TPS, makin hemat belanja penyelenggara.

    Terkait dengan keterwakilan perempuan, Puskapol UI merekomendasikan untuk mengidentifikasi perempuan kelas menengah untuk mau terjun ke dunia politik dan memperkuat kapasitas mereka yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan politik elektoral.

    Langkah lain, menggalang perempuan yang saat ini duduk di legislatif serta mendorong mereka untuk selalu membangun komunikasi dan memberikan perhatian terhadap kepentingan konstituennya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pilihan terhadap perempuan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan begitu, mereka pun tidak perlu ragu memilih perempuan dalam pemilu berikutnya.(LOK)

    Source : Kompas.com

  • Akbar: Presiden Tak Perlu Ragu Reshuffle

    Akbar Tanjung

    VIVAnews – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu ragu merombak kabinet (reshuffle). Sebab, hasil evaluasi dan sejumlah jajak pendapat, Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai kurang cakap.

    “Kalau sudah begitu tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan perubahan kabinet,” kata Akbar di Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.

    Menurut Akbar, perombakan kabinet itu juga penting untuk kebaikan presiden sendiri. Maksudnya, bila pembantu-pembantunya kurang performa, program kinerja pun tidak akan jalan. “Reshuffle untuk siapa? Tentu beliau (SBY) ingin tercatat sebagai presiden yang berhasil,” katanya.

    Akbar menekankan, sebagai pimpinan dalam sistem presidensial, SBY tidak perlu ragu-ragu mengambil keputusan penting. Terlalu banyak mempertimbangkan koalisi justru membuat presiden tersandera.

    Akbar lantas mencontohkan satu kebijakan penting yang dia ambil jelang Pemilu 2004 yakni konvensi Partai Golkar. “Itu saya ambil kebijakan baru dan saya ambil risiko, saya bisa menang bisa kalah. Ternyata memang saya kalah, tapi saya anggap itu sesuatu yang kita bayar untuk pembelajaran politis.”

    Menurut Akbar, parameter dalam reshuffle harus digeser dari politik ke parameter kompetensi, kemampuan, dan pengalaman. “Saya pikir tidak perlu lagi terlalu kalkulatif dukungan politik,” ujarnya. (hs)

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sejumlah Parpol Minta Verifikasi Ditunda

    sosialisasi UU parpol

    jakarta, kompas – Sejumlah pengurus partai politik kecil meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menunda pelaksanaan verifikasi parpol hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mereka menilai, UU itu merugikan partai kecil, terutama berkaitan dengan beratnya syarat yang harus dipenuhi, seperti memiliki kantor dan kepengurusan setidaknya 3.047 kecamatan di seluruh Indonesia.

    Menanggapi permintaan tersebut, Patrialis mengungkapkan, pihaknya hanyalah pelaksana UU. UU Parpol terbaru sudah sah dan berlaku secara umum. Terkait putusan MK, pihaknya berkomitmen untuk mematuhi apa pun putusan tersebut.

    Hal tersebut mengemuka dalam acara sosialisasi pendaftaran verifikasi parpol yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (16/2). Seperti diketahui, 17 parpol telah mendaftarkan uji materi UU Parpol ke MK. Rencananya, pekan depan MK menggelar sidang perdana permohonan uji materi tersebut.

    Patrialis mengungkapkan, salah satu syarat parpol didaftar menjadi badan hukum adalah memiliki kantor dan kepengurusan di 33 provinsi, 349 kabupaten/kota (75 persen dari total kabupaten/kota), dan 3.047 kecamatan (50 persen dari total kecamatan). Parpol juga harus memiliki minimal 30 pengurus di tiap provinsi atau 990 pengurus di semua provinsi.

    Menurut Patrialis, pihaknya sudah membuka pendaftaran verifikasi parpol pada 17 Januari lalu. Hingga kini, belum satu partai pun yang mendaftar. Pendaftaran ditutup pada 22 Agustus mendatang. Selama 45 hari kemudian, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan verifikasi administrasi, verifikasi aktual hanya dilakukan secara acak. Hasil verifikasi akan diumumkan 7 Oktober. (ana)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Cegah Pemilu Kada Jadi Ajang Koruptor Cuci Uang

    JAKARTA–MICOM: Pemerintah Pusat harus lebih memperketat aturan pemilu kada, agar tidak terulang lagi pelantikan pejabat kabupaten di Rumah Tahanan.
    Direktur Konsorsium Makuwaje, Ridho Azam menjelaskan maraknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi birokrasi di Maluku Utara seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum.
    Azam menjelaskan bahwa ada dua inti persoalan yang sampai saat ini menjadi akar masalah dalam korupsi dan pemilu kada di Indonesia, yaitu sistem pemilu kada yang lemah terhadap penindakan praktik korupsi serta maraknya politik uang di masyarakat.
    Melalui sistem pemilu kada yang saat ini berlaku, seorang tersangka atau terdakwa kasus korupsi masih belum diatur dalam undang-undang pemilu kada. Ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat birokrasi Maluku Utara yang saat ini justru masuk dalam daftar kandidat bupati di pemilu kada Pulau Morotai.
    Hal ini diperkuat dalam Rilis yang dikeluarkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), bahwa pemilu kada sarat dengan praktik money laundering, investigasi jaringan MAKI di Maluku Utara di kabupaten yang akan melaksanakan pemilu kada, seperti Kabupaten Morotai.
    Beberapa Kandidat yang tersandung dan terindikasi kuat terlibat dalam kasus Korupsi tetap saja bisa melenggang ke kancah pemilu kada Kabupaten Morotai.
    Kandidat tersebut telah dipanggil dua kali Kejati Maluku Utara. Begitu pula Kepolisian Daerah Maluku Utara, juga tidak menindak lanjuti kasus korupsi tersebut, padahal laporan dari masyarakat sudah cukup kuat.
    “Makin tidak terlihat wibawa aparat hukum di Maluku Utara,” ujar aktivis MAKI, Supriyadi di Jakarta, Senin (14/2).
    Kandidat ini terindikasi beberapa kasus korupsi di tengah masa jabatannya yang masih mengganjal dan perlu adanya transparansi, merunut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    “Banyak pemanfaatan proyek di Morotai yang yang diduga tidak sesuai dengan fungsinya, begitu pula misalnya kasus korupsi di bidang pendidikan seperti block grant, Pembangunan SMPN 2 Morsel dan Morut, Pembangunan sarana rumah peribadatan gereja di Desa Bido,” kata Supriyadi.
    Supriyadi yang juga sebagai Dewan Pendiri MAKI Nasional menambahkan, indikasi tersangkutnya kandidat tersebut harusnya diklarifikasi di publik dan aparat hukum Maluku Utara.
    “Pasalnya banyak sekali kasus korupsi terjadi di tengah kepemimpinannya, tidak terselesaikan,” tandas Suriyadi.
    Menurut investigasi Supriyadi, ada informasi bantuan ratusan juta rupiah dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk pembangunan di Kabupaten Morotai, juga tidak jelas larinya ke mana.
    “Di sini perlu adanya harus mulai adanya koordinasi tegas, antara aparat hukum, Depdagri, KPUD, Panwaslu hingga KPU Pusat,” tutup Supriyadi. (OL-12)

    Source: Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • 100 Persen Pemilu Kada 2010 Digugat ke MK

    JAKARTA–MICOM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 224 pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) selama 2010. Hasilnya, seluruh pemilu kada yang berlangsung tahun itu bermasalah.

    “Hasil rekapitulasi dari KPU menyebutkan bahwa mayoritas gugatan terkait dengan pasangan calon yang melakukan politik uang dan pengerahan PNS dalam kampanye. Sedangkan kesalahan dari penyelenggara hanya enam kasus dan penagwas empat kasus,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Selasa (15/2).

    Menurut Hafiz, hasil kajian tersebut mengacu pada pengajuan gugatan yang dilakukan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kebanyakan permasalahan yang dilakukan pasangan calon terkait dengan money politics, yang juga berbarengan dengan pengerahan PNS (pegawai negeri sipil),” ujar Hafiz.

    Hafiz menjelaskan, dari 224 pemilu kada yang berlangsung pada 2010, jumlah gugatan yang diajukan ke MK sebanyak 229. Gugatan yang dikabulkan sebanyak 26 kasus, yakni putusan sela sebanyak 12 gugatan, dikabulkan sebagian sebanyak sembilan, dan dikabulkan keseluruhan sebanyak lima gugatan.

    “Untuk putusan sela banyak yang diputuskan pemungutan suara ulang, tentu ini juga menambah biaya. Apalagi, untuk yang diputuskan gugatannya dikabulkan keseluruhan, bahkan hingga dilakukan pemilu kada ulang,” tegas Hafiz.

    Penyelenggaraan pemilu kada, lanjut Hafiz, memang menyuburkan praktik politik uang, sehingga ke depan perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Dengan tren yang terjadi di 2010, tidak ada alasan untuk memperkuat regulasi pelakasanaan pemilu kada dan memperketat pengawasan jalannya pemilu kada.

    Bahkan, lanjut Hafiz, pihaknya menganggap penting dilakukan pembahasan bagaimana jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. “Saya mengusulkan, agar gubernur dipilih DPRD, namun banyak pihak yang menentang karena menganggap itu sebagai kemunduran demokrasi,” keluh Hafiz. (Mad/OL-8)

    Source: Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Ingin Kembali Jadi Rumah Besar

    Jakarta, Kompas – Partai Persatuan Pembangunan terobsesi kembali menjadi rumah besar untuk menampung kepentingan politik Islam di Indonesia. Selain itu, PPP pun menargetkan kenaikan perolehan suara minimal 10 persen pada Pemilihan Umum 2014.

    Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Arwani Thomafi di Jakarta, Selasa (15/2). ”Kami ingin mengembalikan PPP sebagai rumah besar politik Islam di Indonesia,” katanya. PPP merupakan fusi empat partai Islam pada 1973, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti. Seluruh kepentingan politik umat Islam disalurkan melalui PPP.

    Pascareformasi, beberapa kelompok Islam penyokong PPP membentuk partai baru. Kalangan Nahdlatul Ulama, di antaranya, membentuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

    Hal itu membuat perolehan suara PPP terus menurun. Saat ini PPP mulai melakukan berbagai cara untuk kembali meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014. ”Kami mulai melakukan konsolidasi dengan menggunakan tiga strategi,” ujar Arwani.

    Strategi pertama adalah memantapkan modal suara yang diperoleh pada Pemilu 2008. Kedua, mengajak kader yang bergabung dengan partai lain untuk kembali ke PPP. Terakhir, merekrut yang belum pernah memilih PPP.

    Wakil Ketua Umum PPP A Chozin Chumaidy mengatakan, PPP juga merangkul partai politik lain untuk bergabung. PPP juga terus menggelar konsolidasi dengan ulama. ”Kami harus menggandeng ulama sebagai salah satu pemilik suara umat,” kata Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy. (NTA/NWO)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Teknologi Digital dalam Revolusi Politik

    ”Jika pemerintah Anda menutup internet, tiba waktunya untuk menutup (mengakhiri) pemerintahan tersebut” (slogan mutakhir di internet. The Economist, 12/2).

    Digunakannya teknologi digital atau teknologi-informasi-komunikasi (TIK) dalam kegiatan politik sebenarnya bukan cerita baru. Reformasi di Indonesia pada 1998 sudah menyaksikan penggunaan internet, yang baru beberapa tahun populer di negeri ini, juga layanan singkat melalui telepon seluler (SMS), yang juga baru marak sekitar tiga tahun, digunakan luas dari Gedung MPR/DPR saat itu, baik oleh mahasiswa, wartawan, maupun oleh aktivis politik.

    Setelah itu, dunia juga menyaksikan aksi people’s power kedua pada 2001 di Filipina untuk menggulingkan pemimpin yang diduga korup saat itu. Berikutnya, cerita tentang penggunaan TIK untuk pembangkangan politik juga muncul di sekitar aktivis politik China. Hari-hari ini, tak lama setelah Presiden Mesir Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun terguling, wacana TIK dalam revolusi politik masih terus hangat.

    Dari berbagai penuturan koresponden kantor berita dan surat kabar yang bertugas di Mesir, dan juga di Tunisia, banyak terungkap berbagai aspek dalam aksi yang secara mendalam akan mengubah jagat politik di Timur Tengah ini.

    Kita angkat kembali soal ini karena dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, penggunaan TIK hari-hari ini telah mengalami perubahan besar, khususnya dalam lingkup dan kecepatan. Kalau politisi yang mau maju dalam kontes politik lalu membuat website internet, sekarang ini sudah tergolong standar.

    Tukar info dan galang aksi

    Membaca analisis David D Kirkpatrick dan David E Sanger di The New York Times (13/2) kita dapat mengikuti luasnya aliran tukar-menukar info di kalangan para aktivis prodemokrasi di Tunisia dan Mesir. Saat demonstran Mesir menghadapi petugas keamanan pro-Mubarak, mereka teringat nasihat yang diberikan oleh rekan mereka, pendemo di Tunisia. Mereka harus menaruh jeruk, cuka, atau bawang merah di bawah scarf untuk menangkal gas air mata. Mereka juga diingatkan agar membawa soda dan susu untuk keperluan tersebut. Informasi itu sendiri dipertukarkan melalui Facebook.

    Pemuda-pemuda Tunisia dan Mesir curah pendapat menggunakan teknologi guna menghindari aksi mata-mata pemerintah. Mereka juga saling tukar info bagaimana bertahan terhadap peluru karet atau memasang barikade.

    TIK, yang banyak di antaranya berasal dari Lembah Silikon, juga diakui peranannya sebagai wahana untuk mengomunikasikan gerakan—dalam arti juga untuk memasarkan ide revolusi.

    Memasarkan ide secara online semakin berarti ketika aktivis (yang menurut perannya harus terjun di depan umum) banyak yang lalu ditahan. Aktivis yang bebas kemudian banyak yang beralih ke internet serta terus menyebarkan ide dan melakukan penggalangan melalui blog. Cara ini kemudian juga memberikan ketahanan bagi pergerakan. Ahmad Maher, misalnya, yang dikenal sebagai tokoh gerakan, membangun grup di Facebook dan menggunakannya sebagai simpul gerakan.

    Selain untuk sosialisasi ide, TIK juga dimanfaatkan untuk penggalangan dana, misalnya di Mesir untuk pembelian selimut dan tenda bagi aktivis yang ingin bertahan di Alun-alun Tahrir, aplikasi serupa dengan yang digunakan Tim Sukses Barack Obama saat pemilihan umum presiden.

    Mengapa Revolusi Mesir banyak ditopang oleh orang muda? Selain pemuda secara fitrah masih memiliki fisik dan semangat perjuangan kuat, pemuda masa kini juga lebih terekspos dengan TIK. Masuknya Wael Ghonim (31), yang merupakan eksekutif Google, ke dalam pergerakan Mesir menjadi aset tersendiri.

    Reaksi otoritas

    Dengan menyadari bahwa orang muda semakin punya kapasitas dan cakap menggunakan TIK, dan sementara itu kondisi sosial politik acap kali dilanda ketidakstabilan, wajar apabila mimpi buruk seperti Tunisia dan Mesir menghinggapi banyak rezim di dunia. Apabila di sini sempat muncul wacana untuk melarang TIK, seperti BlackBerry atau Twitter, karena potensial melahirkan ancaman terhadap negara, ini pun merupakan ekstensi permasalahan yang ditimbulkan oleh makin cairnya penguasaan TIK di kalangan masyarakat. Tidak terbatas pada kalangan muda yang prodemokrasi atau propemerintahan bersih di dalam negeri, tetapi juga oleh kalangan lain yang punya agenda selain itu di dalam atau di luar negeri. Wacana perang asimetri, yang antara lain diwujudkan dengan pemanfaatan TIK, diperkirakan juga ikut membentuk persepsi pemerintah mengenai potensi pemanfaatan TIK.

    Dalam kaitan ini, tak kurang di Amerika Serikat pun sempat muncul wacana untuk menutup layanan internet. Senator AS mengusulkan rencana undang-undang pemberian kekuasaan darurat kepada presiden untuk menutup sebagian internet sebagai pertahanan terhadap serangan cyber. Namun, di Mesir pada 28 Januari lalu, internet ditutup karena diketahui merupakan pilar fundamental perjuangan demokratisasi. Menyusul aksi Pemerintah Mesir di atas, otoritas internet di sejumlah negara, seperti Jerman, Austria, dan Australia, menegaskan, pemerintah negara-negara tersebut tidak akan menginginkan adanya kekuasaan semacam itu (menutup internet) (The Economist, 12/2).

    Seperti terbukti di Mesir, ditutupnya layanan internet dan seluler tetap tak sanggup menahan kuatnya tekanan aksi prodemokrasi. Tampaknya TIK telah ditakdirkan menjadi pilar kokoh penegakan politik terbuka dan demokratis. Dalam kaitan ini, rakyat—di mana pun berada—diingatkan bahwa akses internet kini semakin diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia.
    OLEH NINOK LEKSONO

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.