siwah.com

Blog

  • Golkar Umumkan Calon Presiden pada Akhir 2012

    SURABAYA–MICOM: Partai Golkar akan mengumumkan calon presiden (capres) yang didukung pada akhir 2012 atau awal 2013.

    “Saya enggak bisa menjawab sekarang (soal capres), karena kami akan melakukan survei kader ke masyarakat dulu,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Surabaya, Selasa (22/2).

    Ia mengemukakan hal itu menanggapi pertanyaan peserta seminar nasional memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU yang digelar PWNU Jatim.

    Dalam seminar yang juga menampilkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, fungsionaris PPP KH Noer Iskandar SQ, Ketua Umum PBNU KH Said Aqiel Siradj, Ketua Umum FPI Habib Rizieq, dan mantan Panglima Laskar Jihad ustadz Ja’far Umar Thalib itu, seorang peserta menanyakan kesiapannya menjadi capres.

    Menurut Ical, survei masyarakat itulah akan menentukan yang bisa menjadi leader (pemimpin) yang tegas, keras, dan dinilai mampu.

    “Jadi, jawabannya bukan sekarang tapi nanti tahun 2012. Saya terikat memimpin Golkar, karena Golkar belum menentukan capres maka saya tak bisa mengatakannya,” katanya.

    Pihaknya akan memilih kader terbaik Golkar maupun figur luar sebagai pimpinan bangsa. “Yang terbaik hasil keinginan masyarakatlah yang akan diusung Golkar dalam Pemilu 2014,” katanya. (Ant/OL-5)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gerindra Tegaskan tidak akan Gabung Koalisi

    JAKARTA–MICOM: Meskipun menolak usulan Hak Angket Pajak, Fraksi Partai Gerindra menegaskan tidak akan pindah ke barisan partai-partai koalisi.

    Dalam voting yang digelar Selasa (22/2) malam, seluruh anggota Fraksi Gerindra yang berjumlah 26 orang menolak usulan pembentukan pansus hak angket. Sikap itu sejalan dengan Partai Demokrat dan sebagian koalisinya.

    “Harus saya tegaskan keputusan kami menolak bukan karena posisi kami menentukan. Ini murni, tidak ada kaitan dengan deal-deal. Ini tindakan murni sebagai partai politik independen,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Menurut dia, keputusan menolak hak angket terjadi karena Fraksi Gerindra belajar dari pengalaman di kasus Bank century yang tidak tuntas.

    “Di Century tidak ada apa-apanya, problemnya di eksekutornya, bukan di DPR. Ini tidak terkait persoalan koalisi, saya jamin tidak ada tawar menawar, tidak ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak SBY,” imbuhnya.

    Persoalan mafia pajak, sambung dia, telah menjadi isu untuk berebut panggung politik. “Dalam alasan yang disampaikan pengusung hak angket, kami kebingungan melihat potensi pelanggaran. Ini problem yang tidak dijelaskan pengusung,” pungkasnya. (Wta/OL-3)

    Source: media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Program Beasiswa ke AS (Fulbright) untuk Tamatan SMA/SMK/Lulusan Diploma/S1

    COMMUNITY COLLEGE INITIATIVE PROGRAM

    This international educational exchange program enables individuals to study at a community college in the United States to develop professional skills.
    Eligible fields are Business Management and Administration; Tourism and Hospitality Management; Health Professions, including Nursing; Media; Information Technology; Agriculture; and Engineering Science.

    ELIGIBILITY
    To apply to the program, candidates must:

    Have completed a secondary school education; D1, D2, D3 and S1
    Preference will be given to High School Diploma
    Applicants with a Bachelor’s degree are eligible if they are applying in a field different from the field of their degree and have relevant work experience in the field for which they are applying.
    Applicants with MA or PhD degrees are noteligible to participate.
    Have relevant work experience in the field in which they are applying;
    Have English language skills that provide a basis for enrolling in academic coursework;
    Submit a complete application;
    Minimum Institutional TOEFL score 500 or TOEIC score 650 atau IELTS 5.0 (only scores less than 2 years old are valid).

    U.S. PROGRAM
    The Community College Summit Initiative Program will provide funding for round-trip airfare to the U.S.; a living allowance during English language, academic, and practical training program components; tuition costs; health insurance; and cultural enhancement activities. Students will be hosted in groups by community colleges competitively selected to participate in the program. Students are required to return home at the end of their program and may not transfer to a four-year U.S. academic institution.
    SUBMISSION OF APPLICATIONS
    Please return to AMINEF your complete application package by the application deadline that includes:
    Completed application form.
    Copy of your most recent, less than two years old, TOEFL/TOEIC/IELTS score report.
    Copy of high school diploma (English translation).
    Copy of identity document (KTP or passport).
    Please send the application package to AMINEF Office NO LATER November 1, 2011. Starting from January to the end of March, AMINEF office will be at Gd. Balai Pustaka, 6th Floor, Jl. Gunung Sahari Raya No. 4, Jakarta 10720. Effectively on April 1, 2011, AMINEF office will be at CIMB NIAGA Plaza, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920. Shall you decide to send your application by mail, please send them to the following address: AMINEF, PO BOX 2939, JKP 10029.

    For additional information, contact infofulbright_ind@aminef.or.id.
    We do not accept email applications. Hard copies must be sent or delivered to American Indonesian Exchange Foundation.
    The form can be downloaded here:
    To download form click here

  • Program Indofood Riset Nugraha untuk Mahasiswa S1

    Program Indofood Riset Nugraha untuk Mahasiswa S1

    http://www.indofood.com/event/irn2011/#

    PESERTA PROGRAM
    Mahasiswa S1 Perorangan (dalam rangka tugas akhir)

    PERSYARATAN  MENGIKUTI PROGRAM
    Bagi mahasiswa S1 perorangan, proposal yang diajukan harus dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi dengan melampirkan transkip nilai terakhir.
    Jangka waktu penelitian maksimal 1 (satu) tahun.
    Penelitian dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
    Menyertakan riwayat hidup lengkap Peneliti dan Dosen Pembimbing beserta data-data diri yaitu nama, NPM/NIM, jenis kelamin, alamat lengkap, nomer telepon, telepon seluler (HP), faksimili dan email.
    Mengajukan proposal tertulis dengan melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan.

    FORMAT PROPOSAL
    Format Pengetikan :
    Proposal diketik dalam kertas A-4, jarak 1,5 spasi, font times new roman, ukuran 12 poin.
    Batas pengetikan : batas kiri 4 cm, batas kanan 2,5 cm, batas atas 3 cm dan batas bawah 2,5 cm, tidak termasuk nomer halaman.
    Sampul Muka berwarna Biru
    Halaman Pengesahan (yang telah dicap/stempel dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan Kajur/Prodi atau Dekan)

    Daftar Isi
    Uraian Umum
    Abstrak/Ringkasan Penelitian
    Pendahuluan
    Perumusan Masalah
    Tujuan dan Manfaat Penelitian
    Tinjauan Pustaka
    Metode Penelitian

    Jadwal Pelaksanaan
    Rincian Anggaran Penelitian
    Daftar Pustaka
    Lampiran:
    Download Panduan Sistematika & Format Proposal

    BATAS WAKTU
    1 Batas akhir penerimaan proposal paling lambat tgl. 18 Maret 2011 (Cap Pos).
    2 Semua proposal dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dikirim ke Sekretariat Panitia.

  • Kampanye Terselubung Kian Marak

    JEURAM – Jadwal tahapan pilkada 2011 belum lagi ditetapkan, namun aksi kampanye terselebung yang melibatkan sejumlah figur yang disebut-sebut akan maju sebagai bupati mau pun wakil bupati akhir-akhir ini kian marak saja di Kabupaten Nagan Raya. Di pihak lain, pihak KIP setempat menyatakan tak bisa mengambil tindakan terhadap hal tersebut, karena belum ada payung hukum.

    Pantauan Serambi, di beberapa tempat dan kesempatan, para figur calon kepala daerah maupun tim suksesnya malah tidak segan-segan melakukan kampanye secara terbuka. Selain baliho, spanduk, kalender yang disebar secara luas, beberapa kandidat juga menggelar pertemuan dengan masyarakat di sejumlah kecamatan. Bahkan tak tanggung-tanggung, sejumlah pernyataan sikap yang diwakili tokoh masyarakat, perkumpulan pemuda, serta kelompok tertentu di wilayah itu semakin terang-terangan saja.

    Aris Irwansyah, seorang mahasiswa asal Nagan Raya kepada Serambi Minggu (20/2) mengatakan, aksi kampanye terselubung dan terbuka yang terjadi di wilayah itu kini telah mencapai pada tahap yang mencemaskan dan membingungkan. Pasalnya, beberapa bakal calon kepala daerah dan wakil telah melakukan kampanye yang intinya warga harus memilih mereka pada pemilihan mendatang.

    Tak hanya itu, aksi kampanye yang kini dilakukan itu seolah-olah telah memasuki tahapan pilkada. Sehingga masyarakat yang sedang melakukan aktivitas secara pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi, justru terganggu dengan hal itu. “Seharusnya Pemkab Nagan Raya atau pihak terkait lainnya segera mengambil tindakan, sehingga masyarakat tak dirugikan dengan kampanye terbuka dan terselubung ini,” keluhnya.

    Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya T Abdul Rasyid SE yang dimintai tanggapannya mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap fenomena itu, karena belum ada aturan yang mengatur tentang hal itu. “Secara kelembagaan kami telah berupaya meminta penjelasan ke KPU pusat di Jakarta dan KIP Aceh tentang hal ini, namun sejauh ini sama sekali tak ada suatu aturan untuk mengatasi hal ini,” jelasnya.

    Menurutnya, kalaupun ada solusi dan penanganan, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak terkait untuk melakukan penertiban. Karena wewenang penertiban kampanye terbuka dan terselubung ini merupakan tanggung jawab Pemkab Nagan Raya serta aparat penegak hukum, pungkasnya.(edi)

    Source: Serambi Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Dipo Alam Penabu Genderang SBY

    INILAH.COM, Jakarta – Sekertaris Kabinet Dipo Alam kini gencar mengeluarkan pernyataan kontroversi, tentang isu politik. Sikapnya yang kritis ini mirip dengan Ruhut Sitompul.

    Pengamat poltik Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan, Dipo kini telah diseting sebagai garis keras SBY.

    “Sebelumnya kan Dipo jarang tampil ke publik, tapi belakangan sjak kasus tokoh agama yang melontarkan daftar kebohongan SBY, dia berada di garis depan. Saya melihat Dipo Alam sebagai hard liner SBY,” ujarnya kepada INILAH.COM, Selasa (22/2/2011).

    Burhan mengibaratkan, dalam kelompok orkestra musik Dipo berperan sebagai penabu genderang yang memeriahkan musik. “Dalam politik itu semacam orkestra ada yang bagian pianis, gitaris, nah Dipo Alam ini drumernya,” kata dia.

    Namun tetap saja, lanjutnya, kelompok orkestra musik ini dikendalikan oleh seorang dirijen yang dalam hal ini SBY langsung. [lal]

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Prabowo Optimistis Raup 12% di Pemilu 2014

    VIVAnews – Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, optimistis partainya bakal menduduki posisi atas di Pemilu 2014.

    Yang mendasari keyakinannya adalah merger tujuh partai ke Gerindra, yakni di antaranya Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenis, Partai Kedaulatan, dan Partai Serikat Indonesia.

    “Saya pasang target tinggi. Dengan bergabungnya beberapa partai, Gerindra bisa mendapat 10 sampai 12 persen suara di Pemilu 2104,” kata Prabowo di Surabaya, Minggu, 20 Februari 2011.

    Prabowo menyebut target yang dicanangkan Gerindra tidak muluk-muluk. Dia mengatakan, suara masyarakat yang akan direbut sudah sesuai kalkulasi politik serta perjuangan keras para kader partai di lapangan. Apalagi, akan ada tiga partai lagi yang meleburkan diri dengan Gerindra.

    Siapa saja tiga partai itu? “Saya tidak bisa sebut nama tiga partai itu. Tapi, sudah matang bergabung dengan Gerindra. Jadi, target kami sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan,” tutur Prabowo.

    Keyakinan yang sama sebelumnya diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi. Ia mengklaim, bahwa kekuatan partainya bertambah hampir tiga kali lipat setelah Partai Bintang Reformasi (PBR) resmi bergabung.

    Kekuatan riil Partai Gerindra hasil Pemilu 2009, Suhardi mengungkapkan, mencapai 637 kursi di seluruh Indonesia. Sebanyak 26 kursi di antaranya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Adapun tujuh partai yang telah resmi bergabung dengan Partai Gerindra, Suhardi memperkirakan, memiliki kursi di DPRD sekitar 900 buah. “Enam partai yang sudah bergabung punya sekitar 600 kursi di daerah. Tambah lagi PBR yang punya sekitar 350 kursi,” katanya. (art)

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Seskab Dipo Alam Instruksikan Boikot Media Massa Nasional

    JAKARTA–MICOM: Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengakui telah menginstruksikan seluruh Sekretaris Jenderal dan Humas Kementerian/Lembaga Negara untuk tidak memasang iklan di salah satu harian dan televisi nasional. Dipo menegaskan, boikot terhadap kedua media massa itu dilakukan karena tiap menit dan tiap jam menayangkan berita yang isinya selalu mengkritik pemerintah.

    Dipo menegaskan, dirinya akan terus memantau semua Kementerian/Lembaga Negara agar instruksi itu dilaksanakan. Boikot itu baru dicabut asalkan kedua media massa tadi mau memperbaiki diri. “Kalau intinya media ini terus mengkritik, tidak ada menit, tidak ada jam, saya instruksikan memang. Buat apa pasang di sana! Kalau memang kita mau kerja sama, mari yang obyektif,” kata Dipo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2).

    “Tapi, ini coba liat. Ada media televisi, media koran yang tidak ada yang isinya tidak menjelek-jelekkan pemerintah. Gambarnya berulang-ulang, yang kebakaranlah, ditusuklah, segala macam. Buat apa ? Itu kan membuat investor pada lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap. Itu yang dikatakan Indonesia katanya menuju negara gagal,” cetusnya.

    Ia menegaskan, boikot ini sama sekali tidak melanggar kebebasan pers. Lagi pula, pemerintah selaku pihak yang memiliki uang berhak memasang iklan di media mana pun. Menurut Dipo, dirinya tidak gentar seandainya dipermasalahkan ke Dewan Pers.

    “Saya memberikan instruksi boikot itu kepada seluruh sekjen dan humas Kementrian. Kita bukan alergi kritik. Boleh kritik, kita senang dikritik. Tapi, isinya negatif dan akumulatif sehingga orang-orang menjadi mis lead, that is wrong. Itu bukan mengkritik. Itu bukan kebebasan pers. Saya mengatakan boikot saja. Yang tidak boikot, saya perhatikan,” ujarnya dengan nada tinggi.

    “Tidak usah pasang iklan di situ. Toh yang punya uang itu pemerintah. Saya juga mengatakan menginstruksikan kepada seluruh staf khusus Presiden agar tidak usah menerima undangan interview dalam acara prime time. Itu hanya untuk melaku-lakukan televisi tersebut. Kita mau bicara apa salah. Dijelaskan salah. You masukkan saja (di berita). Tidak apa-apa,” tegasnya. (Nav/OL-2)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Yakin Hasyim Muzadi Berubah Pikiran

    JAKARTA–MICOM: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menghormati sikap mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi yang menolak untuk masuk ke PPP.

    Namun, seiring dukungan dari cabang dan intensitas pertemuan yang akan dilakukan oleh pimpinan PPP dengan Hasyim, yang bersangkutan pasti akan mengubah pikirannya. Itu diungkapkan Romi, begitu panggilannya, saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (21/2).

    “Tentu kami menghormati sikap politik beliau. Atas dukungan cabang-cabang untuk meminta Pak Hasyim ikut masuk total ke PPP serta akan disusunnya agenda pertemuan antara pimpinan PPP dengan beliau, insya Allah akan berubah pikiran,” ujar Romi.

    Ia mengatakan, Hasyim mengatakan tidak bersedia, karena disebabkan belum banyak berinteraksi dengan PPP. Sebenarnya yang diharapkan dengan masuknya Hasyim ke PPP akan memberikan warna tersendiri di tubuh PPP.

    Bahkan, itu akan membawa kesan Islam moderat ke PPP. Ini menjadi nilai tambah bagi PPP dalam menghadapi Pemilu 2014.

    “Semua partai welcome tentu menyambut baik jika Pak Hasyim hadir dalam tubuh mereka, termasuk PPP. Pak Hasyim tentu akan memperkuat warna Islam PPP yang moderat dan mengedepankan dialog. Ini warna tersendiri. Tentu posiitif,” tegasnya. (OL-5)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • DPR Belum Sepakati Syarat Anggota KPU

    Jakarta, Kompas – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah selesai mengharmonisasikan rancangan revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum. Meskipun demikian, masih ada salah satu syarat komisioner Komisi Pemilihan Umum yang belum disepakati.

    Syarat yang belum disepakati itu terkait dengan keterlibatan calon anggota KPU dalam partai politik. Tujuh dari sembilan fraksi di DPR mengusulkan, seseorang harus lepas dari keanggotaan atau kepengurusan partai politik begitu mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU.

    Dua fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengusulkan syarat calon anggota KPU harus lepas dari partai politik paling lambat lima tahun sebelum mendaftar. ”Soal syarat anggota KPU ini memang belum ketemu,” kata Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrat di Badan Legislasi DPR Harry Witjaksono di Jakarta, Minggu (20/2).

    Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat tetap menginginkan anggota KPU berasal dari kalangan independen. Calon anggota KPU harus lepas dari parpol minimal lima tahun sebelum mendaftarkan diri, seperti diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu saat ini.

    Anggota Baleg dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, menambahkan, penyelenggara pemilu, khususnya KPU, harus independen dan mandiri. Kemandirian diperlukan karena KPU merupakan wasit sehingga harus bersikap adil dalam pemilu.

    Oleh karena itu, kata Viva, KPU tak boleh diisi orang-orang partisan, apalagi pengurus parpol. Dikhawatirkan, mereka tidak dapat melepas kepentingan parpol. ”Bagaimana mungkin, menjadi pemain sekaligus wasit?” ujarnya.

    Wakil Ketua Fraksi PAN itu meminta agar pengalaman yang pada Pemilu 1999, ketika parpol menjadi penyelenggara pemilu, dapat dijadikan pelajaran. Saat itu tidak ada satu pun parpol yang mau menandatangani hasil penghitungan suara. Polemik baru berakhir setelah Presiden BJ Habibie dan Menteri Dalam Negeri Rudini turun langsung untuk menyelesaikan masalah.

    Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN akan terus memperjuangkan agar anggota KPU tetap berasal dari kalangan independen. ”Ini kan baru penyusunan, baru akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Masih ada pembahasan tingkat I bersama pemerintah,” kata Harry.

    Draf revisi UU Penyelenggara Pemilu akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Selasa ini. Dalam draf tersebut diusulkan, calon anggota KPU harus mundur dari parpol begitu mendaftarkan diri. Ketentuan itu diambil berdasarkan hasil voting di Komisi II, beberapa waktu lalu.

    Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar) mengatakan, perbedaan pandangan itu masih bisa dibicarakan dalam pembahasan bersama pemerintah. Apalagi sebenarnya tidak ada lagi pasal krusial, kecuali masalah batas waktu minimal calon anggota KPU mundur dari partai politik, apakah lima tahun atau pada saat mendaftarkan diri. (NTA)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.