siwah.com

Blog

  • Bersiap Merangkul Generasi Elektronik

    The Social Network Movie

    KOMPAS.com – Setiap generasi pastinya memiliki kekhasannya sendiri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perbedaan ini tak jarang menjadi sumber ketegangan. “Saya kapok mempekerjakan ‘fresh-graduate’. Saya lebih suka bila mereka belajar dulu di tempat lain barang setahun, agar mengetahui tata karma bekerja. Mereka perlu mendapat ‘coaching’ superketat dari atasannya. Jujur saja, saya tidak sanggup melakukannya,” demikian ungkap seorang manajer terhadap para “milenial” yang sebenarnya terkenal kreatif dan “tech-savvy”. Ada manajer lain yang mengeluh,”Universitas sekarang tampaknya tidak membuat para lulusannya menjadi pribadi yang matang. Seingat saya, saya lebih matang saat berusia 20 tahun.”

    Kesenjangan generasi memang sangat biasa terjadi. Gaya komunikasi, pola asuh, dan kemajuan teknologi sudah jauh berbeda dari tahun ke tahun. Kita mengenal generasi yang baru dengan sebutan macam-macam: Generation Next, Net Generation, atau Echo Boomers. Generasi ini, seperti generasi Beatles alias Flower generation pada masanya, banyak diberi komentar negatif  oleh generasi sebelumnya.

    Ada yang menyebutkan generasi sekarang lebih tidak bertanggung jawab, tidak bisa “ditembus” dalam komunikasi, dan tidak “komit” dalam menghadapi pekerjaan. Benarkah itu? Bukankah di sisi lain kita melihat di era sekarang, teman-teman yang masih berusia di bawah 30 tahun bisa masuk dalam jajaran 100 orang terkaya di dunia? Banyak dari mereka juga terbukti lebih mandiri dalam bekerja dan menghasilkan karya-karya kreatif. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa para “Gen Y” ini sejak lahir sudah melek teknologi, sehingga mereka lebih mendominasi penyebaran informasi dengan media baru.

    Bila di era The beatles generasi muda populasinya 11-12 persen dari seluruh penduduk dunia, maka sensus terakhir menunjukkan bahwa mereka sekarang mengambil 24 persen dari populasi dunia. Kita pun pasti menyadari bahwa dalam kurun waktu tidak lebih dari satu dekade, mau tidak mau, kepemimpinan perusahaan akan dialihkan pada generasi ini. Masihkah kita menghindar dari kebutuhan untuk lebih memahami dan bekerjasama dengan generasi muda ini? Apalagi kita semakin menyadari bahwa saluran komunikasi akan beralih dari yang konvensional ke saluran komunikasi yang saat sekarang dikenal oleh generasi muda. Tidak ada pilihan lain, kecuali berusaha menjembatani kesenjangan ini dan mencari cara-cara baru dalam berkomunikasi dan berorganisasi dengan generasi baru.

    Generasi “Autis” yang Semakin Sosial
    Seorang karyawan berbakat yang dikenal mampu melakukan multitasking, kreatif, santun, dan selalu dengan tekun menghadapi komputernya, tiba tiba mengajukan pengunduran diri.  Ketika ditanyakan alasannya, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa “bergaul” di tempat kerjanya. Sebenarnya pernyataan ini cukup aneh, mengingat ia memang adalah pekerja mandiri dan memang tidak dituntut untuk banyak berkomunikasi verbal. Walaupun berbakat pendiam, ia memang terlihat aktif memainkan ponsel dan BlackBerry-nya terus-menerus dan selalu muncul dengan komentar-komentar lucu di Twitter-nya. Kita lihat betapa kebutuhan interaksi sosial mereka begitu tinggi, tanpa harus bertatap muka.

    Kita mungkin bisa lebih berempati bila membayangkan betapa generasi sekarang tumbuh ketika  komunikasi dan informasi bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan murah. Hal inilah yang menyebabkan mereka mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kesempatan. Bagi mereka, kesempatan memang sangat tidak berbatas. Bila sebelumnya kita memiliki hambatan untuk meng-global, tidak demikian dengan mereka. Anak muda sekarang biasa menembus jaringan tanpa batas, sehingga tumbuh menjadi generasi yang multikultural, interaktif, dan kolaboratif dengan caranya sendiri. Mereka pun lebih mudah antusias terhadap apa saja yang ada di hadapannya, walaupun mungkin tidak terlalu tahu substansinya. “Ah, kita browse saja di internet”, itu keyakinan mereka.

    Mereka yang memang sudah tech savvy jadi lebih optimistis, lebih care terhadap komunitas dan bahkan biasa  menjadi multitasker kronis. Dengan ditunjang kemudahan teknologi dan cara-cara interaksi personal, generasi muda sekarang memang berbeda secara bumi dan langit dengan generasi gaptek, penuh struktur dan berbirokrasi.

    Pertanyaannya, sampai kapan kita mau menekankan perbedaan antara bumi dan langit ini? Mengapa justru kita tidak melihat tantangan untuk memanfaatkan talenta baru, misalnya untuk menemukan hal–hal yang dulu tidak terpikirkan oleh kita? Sebaliknya, kita juga perlu mawas diri tentang cara berkomunikasi kita, karena teman-teman muda kita ini mempunyai lifestyle digital dan juga sangat tribal dan terlibat dalam kelompok sosial kecil maupun besar.

    Tembus Kesenjangan dengan Belajar
    Dari mana Anda belajar mengenai kecanggihan komunikasi digital? Banyak sekali orang tua yang belajar memakai laptop dan membuka account Facebook atau Twitter karena bantuan anak, bahkan cucu mereka, bukan? Hasil survey menyebutkan bahwa 40 persen dari generasi non-Y belajar mengenai i-Tunes, MySpace, atau YouTube, dari adik-adik “GenY”.  Hal ini merupakan fakta bahwa ada jalan yang mudah  untuk menembus kesenjangan generasi ini.

    Time Warner, perusahaan yang dikenal sangat kreatif ini pun memanggil mentor-mentor yang terdiri atas mahasiswa untuk mengajarkan bagaimana menulis blog, mem-posting video di YouTube, dan memanfaatkan media-media baru untuk  memperkaya imajinasi dan mendapatkan ide ide segar. Sebuah perusahaan konsultan yang berusia lebih dari 100 tahun pun mempercayakan situs web komunikasi internalnya pada para management trainees yang belia. Hal ini disambut hangat oleh para senior dan bahkan menghasilkan peningkatan motivasi kerja yang sangat signifikan. Jadi, isunya adalah bukan menunggu mereka behave, dan menyesuaikan diri dengan kultur  lama yang sudah berlangsung, tetapi justru belajar dari teman-teman baru tentang hal-hal yang memang sudah merupakan keharusan untuk dikuasai.

    Generasi baru yang terkenal pembosan ini juga menyukai tantangan. Mereka bisa diberi tugas-tugas riset yang menarik. Kita juga melihat betapa mereka pun menguasai cara-cara marketing elektronik yang banyak tidak dikenal, yang langsung bisa kita manfaatkan untuk inovasi. Kitalah yang harus mempersiapkan organisasi untuk merangkul generasi selanjutnya. Kalau kita selama ini mencap mereka tidak siap, pertanyaannya: mungkinkah kita yang tidak mempersiapkan diri menyambut mereka?  

    (Eileen Rachman & Sylvina Savitri, EXPERD Consultant)

    Source: Kompas.com

  • Merindukan Presiden Penjaga Konstitusi

    BAGAIMANAKAH selayaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat penyerangan dan pembantaian warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dan perusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah? Menjawab pertanyaan semacam ini, sekitar satu setengah abad silam, Abraham Lincoln mengatakan: “Sebagai presiden, saya tak punya penglihatan kecuali penglihatan konstitusional.”

    Dilihat dengan kacamata konstitusi, rusuh Cikeusik dan Temanggung bukanlah peristiwa biasa. Di dua tempat itu, konstitusi kita diuji-juga kemampuan kita menjaga amanatnya. Seberapa jauh, sebagaimana diamanatkan konstitusi, kita mampu menjamin terselenggaranya kebebasan berkeyakinan bagi setiap orang? Seberapa jauh kita melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa kecuali? Seberapa jauh hukum kita tegakkan di atas dasar prinsip keadilan bagi semua warga negara? Dan, di atas segalanya, seberapa pandai kita merawat kemajemukan?

    Cikeusik dan Temanggung bukan yang pertama. Ada banyak kasus lain dalam beberapa tahun terakhir yang sesungguhnya merupakan ujian atas kemampuan kita menjaga amanat konstitusi: kebebasan berkeyakinan, perlindungan atas minoritas, penyelenggaraan hak asasi semua warga negara, kesamaan semua warga negara di depan hukum, dan pemeliharaan prinsip pokok kemajemukan. Sejauh ini, kita cenderung gagal. Kita pandai berpidato tentang pentingnya menjaga amanat konstitusi tapi sambil gagal menunaikannya.

    Prinsip asasi dalam konstitusi lebih sering kita tundukkan di bawah prinsip pragmatis konstituensi. Kebutuhan untuk populer di hadapan mayoritas konstituen politik jauh lebih penting dibandingkan dengan keharusan menjaga amanat konstitusi. Atas dasar salah kaprah yang keterlaluan ini, perlindungan atas hak konstitusional semua warga negara-khususnya kalangan minoritas-pun diabaikan. Popularitas di hadapan khalayak mayoritas dipandang lebih penting dan berguna.

    Kita pun tak punya kegagahan seperti yang ditunjukkan Presiden Barack Obama pada tengah Agustus tahun lalu. Di tengah ancaman kejatuhan popularitas di hadapan mayoritas warga Amerika, Obama bergeming memposisikan diri sebagai penjaga konstitusi ketika bersikap tentang pembangunan masjid dan pusat kegiatan Islam dua blok dari bekas puing serangan teroris pada 11 September 2001 di New York.

    Atas nama konstitusi, Obama menegaskan bahwa sebagai warga negara dan presiden, ia percaya bahwa “pemeluk agama Islam memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama mereka sebagaimana dimiliki oleh semua orang di Amerika”. Ia memilih menjadi penjaga konstitusi sekalipun pilihan ini berbiaya politik amat mahal: popularitasnya di hadapan khalayak mayoritas terjun bebas.

    Obama menegaskan bahwa menjaga amanat konstitusi adalah kewajiban yang tak bisa dikompromikan. Melepaskan kewajiban ini sama artinya dengan kehilangan kelayakan sama sekali sebagai seorang presiden.

    Dengan mengutip Lincoln dan mencontohkan Obama, saya tak bermaksud mempertontonkan keterpesonaan pada Amerika. Saya hanya ingin menandaskan kerinduan pada seorang presiden yang tahu diri dan pandai memposisikan diri. Seorang presiden yang senantiasa memandang setiap persoalan dengan penglihatan konstitusional.

    Saya rindu presiden yang keras, tegas, dan terarah melawan semua jenis persekusi yang dilakukan siapa pun kepada siapa pun, atas nama apa pun. Saya rindu presiden yang berdiri gagah melindungi kalangan minoritas dari segenap kemungkinan perundungan, terlebih-lebih dalam bentuk kekerasan dan pembantaian.

    Saya rindu presiden yang bergegas menyatakan sikapnya dan memobilisasi semua sumber daya kekuasaan di tangannya untuk melawan semua jenis penistaan kemanusiaan yang dilakukan satu pihak atas pihak lainnya. Saya rindu presiden yang mengambil posisi tegas dan tanpa kompromi sebagai penjaga konstitusi.

    Saya merindukan penjaga konstitusi yang gagah, tapi yang hadir penjaga popularitas yang mumpuni. Saya merindukan pemimpin tegas dan terarah, tapi yang ada adalah seorang master penjaga citra yang senang bekerja berputar-putar.

    Sejauh ini saya merasa kerinduan saya tak terobati.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang belum pernah terbukti melanggar konstitusi. Tetapi Presiden tak juga menunjukkan kegagahan seorang penjaga konstitusi. Ketika mesti menegaskan sikap yang berbasis konstitusi, Presiden selalu terperangkap ambigu. Presiden kerap tak menggunakan penglihatan konstitusional atau mengaburkannya dengan bekerja seolah-olah perundungan atas konstitusi bukanlah perkara penting dan genting.

    Sekalipun menilai Presiden sejauh ini gagal menunaikan kewajiban asasinya sebagai penjaga konstitusi, saya tak mau nyinyir dan genit menuntut Presiden mundur. Kegagalan Presiden sejauh ini mendatangkan persoalan amat serius: absennya otoritas politik yang padu untuk menegakkan hukum dan menjalankan mekanisme ganjaran dan sanksi yang adil. Kegagalan itu secara tak langsung memfasilitasi bertahan dan berkembangnya praktek kekerasan yang dilakukan berbagai kelompok. Secara tak langsung, Presiden melakukan pembiaran atas perundungan kaum minoritas dan pelecehan kemajemukan.

    Alih-alih memecahkan persoalan-persoalan itu, mundurnya Presiden hanya akan memfasilitasi kekosongan otoritas sepanjang masa transisi kekuasaan dan karenanya akan memperumit masalah dan memperburuk keadaan. Meminta Presiden mundur karena eskalasi kekerasan belakangan ini bukanlah pemecahan masalah yang tepat; seperti menggaruk lutut padahal kening yang gatal.

    Alih-alih menuntut Presiden “mundur”, saya menuntut Presiden “maju”. Atas dasar kepentingan dan kegentingan yang memaksa, sudah selayaknya Presiden menegaskan dirinya sebagai penjaga konstitusi. Presiden harus menundukkan kepentingan pragmatis untuk populer di hadapan konstituen di bawah kewajiban asasinya sebagai perawat kemajemukan.

    Presiden harus segera maju dengan berlaku sebagai Pemimpin dengan “P” besar dengan menjadi pelayan tugas-tugas kemanusiaan. Presiden harus menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tegas dan terarah. Presiden selayaknya segera sadar bahwa kekisruhan, kekacauan, pelecehan hukum, dan kekerasan tumbuh subur di atas kepemimpinan yang lembek, tak tegas, tak terarah.

    Jika tak maju mengambil posisi itu, saya khawatir Presiden Yudhoyono hanya akan dikenang sebagai presiden yang sukses mempertahankan kekuasaannya di tengah kompetisi politik yang amat ketat dan sebagai politikus yang pandai mematut-matut dirinya melalui kerja pencitraan yang mumpuni.

    Sukses itu pun menjadi artifisial lantaran terbangun di atas dua kegagalan mendasar: gagal menjaga konstitusi sekaligus gagal membuktikan bahwa kita punya konstitusi yang demokratis. “Konstitusi demokratis,” kata Cass R. Sunstein (Designing Democracy: What Constitutions Do, 2001), pertama-tama tak diukur dari kemampuannya dalam menjamin tegaknya kekuasaan mayoritas, tapi dari kemampuannya membangun kerangka kelembagaan yang memadai untuk menjamin terselenggaranya hak dasar semua orang.

    Kita memang patut menuntut Presiden maju. Tapi tak berarti bahwa sebagai warga negara kita tak punya kewajiban konstitusional setara. Perlawanan atas segenap bentuk pelecehan amanat-amanat konstitusi adalah kewajiban sekaligus tugas sejarah yang mesti diemban setiap orang. Kita tak bisa dan tak boleh menuding Presiden sambil menanggalkan kewajiban kita sendiri.

    Menuntut Presiden maju dan menjadi penjaga konstitusi adalah konsekuensi logis saja dari mekanisme demokratis yang kita jalani. Melalui pemilihan umum kita sudah memberikan mandat kepada Presiden untuk berkuasa. Atas nama mandat itulah kita menuntut Presiden untuk mengendalikan semua sumber daya kekuasaan di tangannya dalam setiap situasi penting dan genting.

    Di tengah penting dan gentingnya tragedi kemanusiaan di Cikeusik, Temanggung, dan di mana saja, kita tak merindukan presiden yang mendulang popularitas semata, tapi presiden yang setia menjaga konstitusi kita.

    Eep Saefulloh Fatah, Pendiri dan CEO PolMark Indonesia, political marketing consulting

    Source: Tempo Interaktif

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Dekan Ekonomi : Malas Penyebab Utama Kemiskinan

    Bireuen – Kemiskinan yang sedang melilit sebagian besar masyarakat Aceh sekarang bukanlah mutlak kesalahan pemerintah. Masyarakat sendiri punya andil besar dalam memiskinkan diri. Selama ini masyarakat sangat kurang produktif dan tidak memiliki ide-ide baru untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini dikatakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen, Sonny M. Ikhsan, SE, M. Si kepada The Globe Journal, Kamis (10/2).

    Menurut Sonny, banyaknya pengemis dan pengangguran di Aceh dewasa ini lebih karena masyarakat malas dalam berkarya. Masyarakat Aceh malas untuk melakukan hal-hal kecil namun bermanfaat sebagai jalan mendapatkan uang secara halal.

    “Masyarakat kita malas untuk melsakukan hal-hal kecil namun bisa menambah penghasilan,” ungkap Sonny.

    (more…)

  • TKPRT: Aceh Green Hanya di Laptop

    Peserta Aksi Penyelamatan Rawa Tripa berada di gedung DPR Aceh

    Banda Aceh — Kerusakan hutan rawa gambut di Tripa, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya melewati angka 50 persen. Kebijakan Aceh Green dan Moratorium Logging dinilai hanya sebatas retorika belaka. Pemerintah dianggap lalai dalam penanganan kasus tersebut.

    Menyikapi hal tersebut puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dari berbagai LSM lingkungan berunjuk rasa. Unjuk rasa berlangsung di dua titik yaitu Simpang Lima Banda Aceh dan dilanjutkan dengan long march ke gedung DPR Aceh, Rabu (2/2). Aksi tersebut sekaligus memperingati Hari Lahan Basah Sedunia.

    “Kondisi hutan Rawa Tripa yang memprihatinkan merupakan contoh betapa belum jelasnya program Aceh Green dan Moratorium Logging yang diterapkan pemerintah. Aceh Green masih dalam laptop. Belum ada tindakan nyata dari kebijakan tersebut,” tukas TM Zulfikar, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang ikut bergabung dalam aksi tersebut.

    Zulfikar mengatakan, Rawa Tripa sudah rusak di atas 50 persen. Fungsi ekologi dari rawa tersebut sekarang telah terganggu akibat alih fungsi lahan menjadi lahan sawit. Pemerintah harus menjadikan kawasan hutan itu menjadi kawasan lindung.

    “DPRA juga mesti memasukkan persoalan Rawa Tripa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. Hapuskan status area pengguna lain (APL) bagi rawa gambut. Sebab kerusakan hutan tersebut mulai terjadi sejak tahun 1990-an. Jadi, kebijakan Aceh Green harus sesuai dengan kondisi. Jangan hanya mengeluarkan program, tapi gak ada realisasi,” pungkas Zulfikar.

    Apabila pemerintah tidak mendengar rekomendasi dari kami, lanjut Zulfikar, sebaiknya pemerintah harus diganti, karena kasus ini harus segera ditangani. “Mundur saja kalau gak mampu.”

    Warga Tripa, Wirduna Tripa (22) mengungkapkan, masyarakat meminta kembali haknya atas pengelolaan hutan Tripa.

    “Rawa Tripa bukan lahan basah untuk kekuasaan. Pengusaha telah merebut Rawa Tripa dengan izin dari pemerintah. Oleh karena itu, stop pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di Rawa Tripa. HGU di Rawa Tripa harus dievaluasi. Sawit bukan solusi untuk pembangunan Aceh, khususnya daerah kami,” ketus Wirduna.

    Aksi lanjutan di gedung DPRA disambut oleh Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransyah. “Kami sedang membahas RTRWA. Jadi, masih butuh info untuk regulasi yang akan digodok itu. Jangan sampai ada info yang timpang, maka DPRA masih butuh info soal kondisi Aceh sekarang. 69 orang anggota dewan tidak mampu awasi seluruh hutan Aceh yang begitu luas.”

    Adnan menambahkan, tetapi DPRA tetap komit melestarikan hutan Aceh melalui Qanun yang akan digodok. “Namun , Anda-anda (demonstran-red) juga harus menghimbau hal ini kepada pemerintah jangan hanya dewan. Pelaksana di lapangan adalah eksekutif, sedangkan dewan hanya membuat aturannya,” ujar Adnan.

    Dari laporan yang diperoleh The Globe Journal dari massa TKPRT, sebelumnya di kawasan hutan rawa Tripa terdapat berbagai populasi hewan seperti beruang madu, harimau sumatera, buaya muara, burung rangkok, dan berbagai jenis satwa lainnya. Pasca pembukaan lahan hutan di kawasan tersebut, banyak satwa yang terancam punah.

    Rawa Tripa adalah salah satu dari tiga hutan rawa yang berada di pantai barat pulau Sumatera dengan luas mencapai sekitar 61.803 hektar. Secara administratif 60 persen luas Rawa Tripa berada di kecamatan Darul Makmur Nagan Raya. Sisanya berada di wilayah Babahrot Aceh Barat Daya. Wilayah-wilayah tersebut berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), di dalamnya mengalir tiga sungai besar yang menjadi batas kawasan. (The Globe Journal)

  • WALHI Aceh Gelar WAGS

    Suasana presentasi di SMU 2 Banda Aceh

    Banda Aceh –  Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan kampanye lingkungan untuk pelajar pada SMU Peukan Bada dan SMU Lampeuneurut beberapa waktu lalu, kini WALHI Aceh kembali melakukan acara yang sama di MAN Model Banda Aceh dan SMU 2 Banda Aceh. Acara yang bertajuk “WALHI Aceh Goes to School” (WAGS) diakhiri dengan kegiatan penanaman pohon trembesi dan mahoni pada tiap sekolah.

    WAGS yang dilaksanakan pada hari Selasa (8/2), dimulai pada pukul 09.00 WIB di MAN Model dan kemudian acara dilanjutkan di SMU 2 Banda Aceh pada pukul 15.00 WIB. Selain presenter utama, WALHI Aceh juga menurunkan tim antara lain T. Muhammad Zulfikar (Direktur) M. Nizar Abdurrani (Kadiv Advokasi & Kampanye/AK), Yusriadi, Khairia Rahmatika, Anggi Pramana dan Azhar Nasib.

    Zulfikar dalam kata sambutannya di MAN Model mengatakan acara ini sangat penting bagi kalangan pelajar dalam meningkatkan wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan. “Melalui acara ini pelajar dapat bertambah wawasan tentang apa itu perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan,”ujarnya.

    Presenter Roys Vahlevi yang juga merupakan Deputi WALHI Aceh, menyampaikan presentasi tentang “Menyelamatkan Lingkungan dari Perubahan Iklim”. Tampil dengan atraktif, Roys berusaha melibatkan siswa dalam tiap sesi presentasinya. Presentasi diselingi dengan game-game menarik misalnya dengan meminta pelajar bergantian membaca kalimat di layar presentasi dengan keras. Atau pelajar diminta membentuk kelompok dalam lingkaran dan kemudian tiap-tiap kelompok mempersembahkan kreasi mereka yang berkaitan dengan lingkungan.

    Kepala Bagian Kesiswaan SMU 2, Ermasari S.Pd sangat senang dengan acara WAGS ini. Ia berharap dimasa mendatang WALHI Aceh tetap melanjutkan kerja sama dengan sekolah yang berstatus Sekolah Rintisan Bertaraf Indonesia. “Kalau ada acara penghijauan, kami diajak lah. Kami juga berencana mau mengadakan penanaman pohon lagi di penerimaan siswa baru nanti,”ujar Ermasari.

    Kepada siswa diminta untuk menuliskan tentang kesan-kesan mereka selama mengikuti acara tersebut. Umumnya siswa menulis atau berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi dan akan menanam pohon lebih banyak disekitar mereka.

    “Ya, dalam pikiran awam, yang namanya lingkungan itu selalu dikaitkan dengan sampah dan tanam pohon. Sebenarnya lingkungan terkait dengan banyak hal,”ucap Roys.

    Setelah sesi presentasi tentang lingkungan selesai, dilanjutkan dengan penanaman pohon di halaman sekolah. Pihak sekolah, pelajar dan WALHI Aceh bersama-sama menanam pohon tersebut.

    WALHI Aceh direncanakan terus mengadakan kegiatan serupa dimasa mendatang dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berbeda. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran pelajar tentang lingkungan akan semakin meningkat.[MNA]

  • PA Pertegas “Zaim” Cagub/Cawagub Aceh

    Konferensi Pers Partai Aceh

    BANDA ACEH – Meski sehari sebelumnya pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) dari 18 wilayah di Aceh telah sepakat mengusung dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Aceh periode 2012-2017, Senin kemarin duet yang bisa disingkat “Zaim” itu kembali dipertegas sebagai pasangan resmi cagub dan cawagub Aceh besutan KPA.

    Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Partai Aceh (PA) Pusat, Muzakir Manaf dalam konferensi pers tambahan di Kantor PA Pusat, Banda Aceh, Senin (7/2).  Pernyataan Muzakir itu khusus membantah Juru Bicara (Jubir) PA Pusat, Ligadinsyah yang menyatakan kepada media massa bahwa pasangan Zaini-Muzakkir itu belum final. Menurut Liga, rapat pimpinan KPA di Mes Meuntroe, Minggu (6/7), berakhir tanpa putusan karena 20 dari 23 pimpinan KPA/PA di wilayah Aceh tidak menyetujui usulan pimpinan.

    “Tadi sudah kita dengar bersama bahwa Dewan Pimpinan Partai Aceh kembali mempertegas Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai cagub dan cawagub Aceh sesuai rapat pimpinan PA dari 23 kabupaten/kota, 7 Februari 2011. Sedangkan Ligadinsyah adalah jubir PA yang ‘haram’. Sudah tiga bulan lalu dia diberhentikan dan resmi diberhentikan hari ini (kemarin -red). Pernyataannya selain tidak sah, juga bohong belaka. Dia juga tidak ikut dalam rapat pimpinan KPA itu,” tegas Muzakir Manaf kemarin sore.

    Didampingi sejumlah petinggi PA, seperti Darwis Jeunieb dan Muzakir Abdul Hamid, Muzakir Manaf menyatakan, Ligadinsyah menyampaikan hal itu karena yang bersangkutan disebut-sebut juga berniat mencalonkan diri sebagai cawagub Aceh. Namun, Muzakir menyayangkan sikap Liga yang sudah menebar kebohongan sebelum bertarung.

    “Tgk Darwis Jeunieb yang sudah jelas mengikuti keputusan forum bahwa cagub dan cawagub Aceh adalah Zaini dan Muzakir. Namun, Ligadinsyah berani menyatakan Tgk Darwis tidak menerima keputusan forum itu. Ini jelas-jelas pembohongan publik, semoga masyarakat bisa menilai sendiri,” tegas Muzakir. “Saya tetap ikuti keputusan komando,” timpal Tgk Darwis menjawab wartawan.

    Ditanya apakah keputusan rapat itu tidak akan memecah belah PA, mengingat sebagian anggota PA dikabarkan mendukung Irwandi Yusuf untuk mencalonkan diri (lagi) sebagai cagub Aceh, Muzakir mengatakan jajaran PA tetap taat pada komando. “Ya, kalaupun beliau maju, paling persaingan antarpribadi,” jawab Muzakir.

    Dirinya juga mengaku pernah meminta Irwandi tidak maju lagi sebagai gubernur, namun menurut Muzakir, permintaannya itu boleh ditanggapi serius, juga boleh disikapi sebagai canda. “Kita sudah berikan waktu kepada beliau selama lima tahun, kita bisa menilai sendiri hasilnya belum signifikan untuk kemajuan Aceh,” timpal Muzakir Abdul Hamid yang kemarin resmi menggantikan posisi Ligadinsyah. Baik Liga maupun Muzakir Hamid selama ini aktif di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang SK-nya justru diteken Gubernur Irwandi Yusuf.

    Sebelumnya, pada kesempatan itu, Muzakir Manaf membacakan keputusan rapat pimpinan PA dari 23 kabupaten/kota di Mes Meuntroe, Banda Aceh, Senin (7/2). Menurut Muzakir, rapat yang dipimpinnya itu turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Penasihat PA, Malik Mahmud Al Haytar, tujuh orang Pengurus Dewan Pimpinan Aceh PA Pusat dan antara lain 19 ketua dewan pimpinan wilayah PA se-Aceh, termasuk Darwis Jeunieb, selaku Ketua PA Bireuen.

    “Seluruh pimpinan DPA PA Pusat, Ketua dan Sekretaris DPW PA sepakat memilih dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur (2012-2017),” baca Muzakir dalam siaran pers yang ditandatanganinya, selaku Ketua Umum DPA PA dan Sekjen DPA PA, Muhammad Yahya.

    Bantah dipecat
    Dihubungi terpisah malam tadi, Liga mengakui bahwa hingga kemarin dia belum menerima pemberitahuan secara lisan tentang pemberhentian dirinya sebagai Jubir PA, apalagi menerima SK pemecatan. Sedangkan pengangkatan diakuinya sudah sekitar setahun lalu menggantikan Tgk Adnan Beuransyah yang terpilih menjadi anggota DPRA.

    “SK pengangkatan saya sebagai Jubir KPA Pusat diteken Ketua PA Pusat, Tgk Muzakir Manaf dan Sekjen PA Pusat, Muhammad Yahya. Jadi, sampai kini, PA di 23 kabupaten/kota di Aceh masih mendengar saya sebagai jubir. Adapun Tgk Darwis saya katakan tidak menerima keputusan pimpinan itu berdasarkan pengakuan Panglima Wilayah Batee Iliek, Saiful alias Cage yang mengaku telah dikonfirmasi kepadanya,” jawab Linga.

    Tadi malam, Saiful alias Cage menelepon khusus Serambi untuk menyatakan kekesalannya atas putusan pimpinan KPA dan PA yang dinilainya tidak demokratis itu. “Keputusan diambil secara otoriter, tanpa mengindahkan pendapat yang berbeda. Persis cara-cara militer. Padahal GAM sudah bertransformasi menjadi kekuatan politik yang harusnya menjunjung tinggi demokrasi,” ujarnya.

    Cage mengaku sulit menerima sikap pimpinan politik GAM yang datang-datang dari luar negeri, kerjanya main pecat saja pihak yang berseberang pendapat dengannya. “Tgk Ligadinsyah itu adalah korban kesewenang-wenangan pimpinan politik GAM maupun elite KPA,” kata Cage yang mengaku siap menerima risiko apa pun dari korpsnya atas sikapnya yang mbalelo itu. (sal/dik)

    Source : Serambi Indonesia

  • Hasil Muswil PPP Aceh Dinilai Sah

    TAKENGON – Pimpinan dua DPC PPP di Aceh, yakni Aceh Tengah dan Abdya, menilai hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) VII PPP Aceh di Takengon, Aceh Tengah, Sabtu (5/2) sah dan tidak cacat hukum. Ketua DPC PPP Aceh Tengah, Umar SH bahkan secara tegas membantah terjadi pengangkangan tatatertib atas terpilihnya Tgk H Mohd Faisal Amin sebagai Ketua DPW PPP Aceh periode 2011-2016 dalam muswil tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Umar SH yang didampingi Sekretaris DPC PPP Aceh Tengah, M Alamsyah Yakub, Ketua DPC PPP Abdya Anwar Saleh dan Sekretaris DPC PPP Abdya, Hermansyah SH, kepada Serambi di Takengon, Senin (7/2).
    (more…)

  • Irwandi: Muzakir Manaf Itu Cuma Bercanda

    BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak sepenuhnya yakin bahwa Ketua Umum Partai Aceh (PA) Pusat, Muzakir Manaf benar-benar serius memintanya tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dalam pilkada mendatang. Irwandi malah menilai Muzakir hanya sekadar bercanda saat mengeluarkan pernyataan itu.

    Ditanya Serambi kemarin apa sikapnya terhadap permintaan Muzakir Manaf agar tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dalam pilkada mendatang, Irwandi menyatakan, “Pastilah beliau bercanda.”
    (more…)

  • TOP BRAND 2011: Perang Merek Harus Diwaspadai

    Jakarta, Kompas – Perang merek harus diwaspadai. Permasalahan merek bukan hanya menjadi perhatian manajer produk, melainkan juga harus menjadi perhatian para chief executive officer atau CEO. Persaingan semakin berat. CEO harus menjadi penjaga merek.

    Demikian dikemukakan Pemimpin Redaksi Majalah Marketing PJ Rahmat Susanta dalam sambutan pada penyerahan penghargaan Top Brand 2011 di Jakarta, Senin (7/2) malam. Penghargaan Top Brand adalah sebuah apresiasi terhadap merek-merek yang tergolong merek top. Hal itu merupakan kerja sama Frontier Consulting Group dan majalah Marketing.
    (more…)

  • ANALISIS POLITIK: Di Ambang Negara Gagal

    Tokoh-tokoh lintas agama bersepaham dengan Forum Rektor untuk menunaikan tugas moral kecendekiaan: bicara benar pada kekuasaan. Selepas pertemuan kedua unsur itu, ditambah kalangan intelektual merdeka lain di Universitas Negeri Jakarta, Jumat (4/2), mereka mengeluarkan peringatan akan situasi genting yang mengancam bangsa, yakni posisi Indonesia di ambang negara gagal.

    Peringatan tersebut bukanlah petir pada siang bolong. Sejak 2005, lembaga The Fund for Peace dan majalah Foreign Policy secara rutin mengeluarkan failed state index. Semakin tinggi peringkat suatu negara dalam indeks itu berarti semakin mendekati negara gagal. Indeks tersebut memasukkan 177 negara ke dalam empat posisi dari segi dekat jauhnya terhadap kategori negara gagal, yaitu posisi waspada (alert), dalam peringatan (warning), sedang (moderate), dan bertahan (sustainable).
    (more…)