siwah.com

Blog

  • Suhu Politik Jelang 2014 Memanas Sejak 2011

    VIVAnews – Suhu politik jelang Pemilu 2014 diprediksi mulai memanas pada 2011 ini. Tarik ulur kepentingan akan kian runcing,  terutama diantara partai koalisi pendukung pemerintahan SBY.

    “Sulit mengharapkan koalisi solid,” kata CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Kamis 20 Januari 2011.

    Menurut Eep, enam tahun lebih memimpin, Yudhoyono tidak disiplin dalam mengelola koalisi. Dia menilai ketidakdisiplinan itu disebabkan presiden merasa dipilih 61 persen rakyat dan hanya dalam  satu putaran. Dua modal itu cenderung memanjakan dirinya.

    Pertarungan politik 2014 yang mempengaruhi ketidaksolidan koalisi. “Demokrat dan Golkar saat ini istilahnya eye ball to eye ball confrontation,” katanya.

    Eep menangkap indikasi saling kunci antara Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie dan partai yang ditukangi SBY, Demokrat. “Aburizal merasa memiliki modal ekonomi yang cukup. SBY sendiri tidak bisa mempertimbangkan sesuatu tanpa Golkar,” katanya. Sehingga, kata dia, di mata mitra koalisi lainnya Demokrat lebih memperhatikan Golkar.

    Gejala itu memang tampak pada refleksi akhir tahun Fraksi PKS dan PPP yang menganggap pola komunikasi Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak sehat. Bahkan ada sejumlah anggota kedua fraksi itu mewacanakan poros tengah jilid dua.

    “SBY tidak punya kemampuan untuk bisa memuaskan atau mengakomodasi kepentingan partai menengah dan kecil. Keadaan ini tidak bisa membuat solid,” tambah Eep.

    Faktor yang juga membuat koalisi tidak solid, urai Eep, adalah dinamika politik internal partai politik yang bergabung di koalisi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh ketua partai.. “Anggota dewan saat ini melakukan transaksi otonom. Kalaupun pegang Ketua fraksi, tetap bisa dilecehkan begitu saja,” ujarnya.

    Source: Vivanews.com

  • Kaum Muda Terjebak Politik Transaksional

    JAKARTA–MICOM: Proses rekrutmen calon pemimpin dari kaum muda melalui partai politik maupun organisasi kepemudaan belum memengaruhi kebijakan nasional. Politik transaksional maupun dinastokrasi (politik dinasti) masih mewarnai proses regenerasi kepemimpinan dari daerah hingga pusat.

    Hal itu merupakan benang merah dari Diskusi Politik Youthspeak: Political Outlook 2011, di Jakarta, Rabu, (19/1). Hadir pembicara dari sejumlah tokoh pemuda berbagai ormas kepemudaan seperti Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia, Akbar Zulfakar (Gema Keadilan), Erik S Wardhana (Gema Hanura), Malik Haramain (GP Ansor), dan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi.

    Burhanuddin Muhtadi menerangkan, kriteria politikus muda dalam kepemimpinan nasional belum jelas. “Pasalnya, ada juga pemimpin muda yang berjiwa tua. Gawatnya lagi politik dinasti atau dinastokrasi makin menguat pula,” jelasnya.

    Menurut Burhanuddin, kualitas kepemimpinan pemuda ke depan menjadi tantangan bersama kaum muda. Sebagai contoh, kinerja legislasi periode kali ini yang didominasi kalangan muda justru tidak menghasilkan produk legislasi berkualitas. “Kiprahnya dalam pengawasan eksekutif pun masih terbatas, karena masih didominasi politikus tua.”

    Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menilai pemandulan politikus muda karena proses rekrutmen kepemimpinan selama ini masih transaksional dan penuh nepotisme.

    Fungsionaris GP Ansor, Malik Haramain menyatakan kaum muda selayaknya lebih menyoroti mahalnya biaya politik pemilu kada dan kisruh pascapemilu kada. Pasalnya, dari 244 pemilu kada sepanjang 2010 menelan biaya hingga Rp3,4 triliun. Dari penyelenggaraan konsestasi kepala daerah itu 90% berujung di MK. Sebanyak 150 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

    “‘Ke depan kami di PKB dan kawan politikus muda lainnya di DPR akan memperbaiki soal pemilu kada ini,” kata anggota Fraksi PKB DPR itu.

    Pasalnya, jelas anggota Komisi II DPR itu, ongkos politik pemilu kada yang terlalu besar membuat alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat terabaikan.

    Ironisnya, kata Malik, dari ratusan pasangan kepala daerah hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Teras Narang-Achmad Diran. yang tetap kompak untuk meneruskan jabatan untuk periode kedua. Selebihnya antara kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi saat pemilu kada.

    Menyangkut prospek kaum muda di tingkat kepemimpinan nasional,Ketum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia meminta agar seluruh elemen muda menyiapkan diri sekarang juga untuk regenerasi kepemimpinan nasional 2014. “Tahun ini saatnya kaum muda tampil. Karena itu kami mendesak melalui kawan-kawan di DPR agar paling lambat 2012, paket UU politik tuntas,” tukasnya. (Wis/OL-8)

    Source : Media Indonesia

  • Tak Ada Parpol Yang Dominan Menang di Pemilukada 2010

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Manajer PolMark Indonesia Research Center (PRC), Eko Bambang Subiantoro menegaskan, sesuai studi hasil pemilukada 2010, tidak ada satu partai. Politik yang dominan memenangkan pemilukada tanpa melakukan koalisi.

    “Kemenangan Demokrat yang hampir merata di pemilu legislatif 2009, ternyata tidak menjamin kemenangan kandidatnya dalam pemilukada 2010,” terang Eko Bambang di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

    Dikatakan oleh Eko Bambang, sepanjang 2010 Demokrat hanya memenangkan di 7 pemilukada tanpa koalisi.

    Sementara Golkar menjadi partai yang paling banyak memenagkan pemilukada tanpa koalisi dengan 25 kemenangan atau 11,6%. Sedangkan PDIP mampu memenangkan 14 pemilukada sepanjang 2010.

    “Hanya partai Islam yang dapat memenangkan pemilukada di 2010 di Kabupaten Sidoarjo yang dimenangkan oleh PKB,” ujarnya.

  • Dinamika Politik Kian Tak Tenang

    Jakarta, Kompas – Dinamika politik nasional belakangan ini cenderung semakin tidak tenang karena langsung mengarah kepada kontestasi. Keadaan ini, antara lain, dipicu oleh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cenderung tidak tegas atau menunda-nunda menyelesaikan sejumlah persoalan penting.

    ”Idealnya, dinamika politik itu memakai rumus 212. Dua tahun bulan madu, satu tahun konsolidasi, dan dua tahun kontestasi. Sekarang seharusnya masih masa bulan madu. Namun, kondisi yang berkembang menunjukkan langsung ke arah kontestasi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Kamis (20/1) di Jakarta.
    (more…)

  • Politik Uang Tak Jamin Calon Menang

    Jakarta, Kompas – Politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah tidak menjamin seorang calon bisa menang. Namun, politik uang sering dijadikan pilihan bagi calon kepala daerah yang tidak mempunyai popularitas.

    Survei Polmark Indonesia tentang persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam pilkada 2010 menunjukkan, 40 persen responden menolak pemberian uang kandidat; 36 persen menerima uang, tetapi tidak memilih calon; dan 3 persen menerima uang dan memilih calon. Survei dilakukan di Kota Ambon (Maluku), Provinsi Bengkulu, serta di Kota Medan dan Kabupaten Karo di Sumatera Utara.

    CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah di Jakarta, Kamis (20/1), mengatakan, politik uang dijadikan pilihan oleh kandidat yang sudah menyerah karena tidak mempunyai kemampuan dan popularitas yang rendah. Politik uang akan digunakan calon kepala daerah yang masuk kategori desperate (nekat), tidak ada senjata lain, kemampuan tidak ada, popularitas memble, sehingga ketika bakal calon lolos menjadi calon kepala daerah, tidak ada pilihan lain kecuali politik uang. ”Menurut mereka, tidak ada kerugian mengeluarkan uang banyak karena akan memperoleh uang yang banyak. Selanjutnya, kalau ketahuan, ya masuk KPK,” kata Eep.

    Manajer Polmark Research Center Eko Bambang Subiantoro menambahkan, kasus pilkada di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa uang memang tidak menjamin bisa menang mutlak dalam pilkada. ”Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin menang dengan perolehan suara 31 persen. Angka itu sedikit jika dilihat posisi dia sebagai petahana. Masyarakat tahu siapa kandidat yang baik,” katanya. (SIE)

    Source : Kompas.com

  • MK Setuju Pengunduran Diri Incumbent Diatur dalam UU Pemilu Kada

    JAKARTA–MICOM: Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mendukung rencana Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk kembali memasukkan syarat incumbentmundur dalam revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Itu baik menurut saya, untuk menyehatkan demokrasi, serta menimalisasi penyimpangan penggunaan anggaran dan menghindari proyek yang tidak tepat sasaran,” ujar Akil dalam pesan singkatnya, Senin (17/1).

    Mendagri Gamawan Fauzi berencana kembali memasukkan peraturan kepala daerah aktif harus mundur jika ingin maju kembali sebagai calon kepala daerah. Pasalnya, Gamawan melihat fenomena penyalahgunaan anggaran lewat bantuan sosial yang digunakan untuk menaikkan popularitas seorang kepala daerah menjelang pencalonannya kembali.

    Akil pun mengamini ucapan Gamawan ini. “Akibatnya tidak memberi manfaat langsung kepada rakyat, karena hal itu justru untuk kepentingan pemenangan sang incumbent saja. Selain itu, juga untuk menjamin kesetaraan dan fair bagi calon yang akan bertarung,” tegasnya. (CC/OL-8)

  • Beasiswa UWC South East Asia (Singapore) utk Siswa/i SMP – NAD

    We are opening 2 scholarships for UWC South East Asia, Singapore 2011 intake for students from Nangroe Aceh Darussalam, funded by Trafigura Foundation. This scholarship started in 2006 and was established initially to support children whose education was disrupted by the tsunami and is also aimed at building a post-conflict Aceh

    The selection will be opened in January 3rd to January 28th, 2011. The winners will get 3 years full scholarships at the UWC SEA started from August 2011.

    These are the basic selection criteria:

    Academic:

    Academic result average with minimum 8.0 out of 10.0 (calculated from the 1st semester of year 7 up to the 1st semester of year 9 of of Junior High School/SMP).

    General Requirement:

    Indonesian citizens age between 14 – 16 (currently in 3rd year of Junior High School or SMP)
    Completed and signed application form
    Achievements in Extra curricular activities
    Completed reference forms from two referrers (see application form)
    2 recent passport-size (4 x 6) colour photographs

    Certified copy of documents:

    Academic transcripts or report card from the first year until the last completed quarter/semester of Junior High School or SMP;
    Family card (Kartu Keluarga) and parents’ or guardian’s valid ID cards (KTP or passports);
    Certificates of courses (English, Computer, etc.), TOEFL or similar test’s result which may have been taken in the past.
    Also proof of being members of an organization, and other merits/awards which had been attained in the past. These are optional;

    For more information and application form please contact us: info@uwc-indonesia.org

  • Golkar Bahas Calon Presiden Tahun 2012

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar akan membahas calon yang diusung dalam Pemilu Presiden 2014 pada akhir tahun 2012 atau awal 2013. Dalam pembahasan itu Partai Golkar bisa memutuskan mengusung calon presiden atau calon wakil presiden.

    Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (17/1) di Jakarta, menuturkan, sejumlah kader Partai Golkar di daerah-daerah meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengikuti Pilpres 2014. Di internal Partai Golkar, Aburizal juga menduduki peringkat pertama pada sejumlah survei.

    ”Kami tetap akan memakai survei untuk menentukan calon yang akan diusung di pilpres. Namun, sampai saat ini Golkar masih fokus pada konsolidasi internal sehingga wacana seperti pilpres sama sekali belum dibahas,” papar Priyo.

    Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai, partai demokratis seharusnya tidak hanya menggunakan survei ketika memilih calon yang akan diusung di pilpres. Ini karena survei memiliki kemungkinan bias yang besar.

    ”Seharusnya ada mekanisme internal lain yang memungkinkan para anggota partai memilih calon yang akan diusung di pilpres. Mekanismenya dapat melalui pemilihan yang terbuka dan demokratis di internal partai. Namun, cara tersebut masih dianggap bertele-tele oleh sebagian besar partai di Indonesia,” papar Tommy.

    Tommy juga menuturkan, maju-tidaknya Aburizal dalam Pilpres 2014 tetap akan menunggu hasil pemilu legislatif 2014. Jika memenangi pemilu legislatif, Golkar diyakini akan berusaha sekuat tenaga mengusung capres.

    ”Namun, Golkar merupakan partai yang penuh perhitungan. Jika tanggapan publik terhadap Aburizal dinilai kurang meyakinkan hingga saat-saat terakhir menjelang Pilpres 2014, tidak menutup kemungkinan ada yang menentang pencalonan Aburizal sebagai capres dari internal partai itu,” papar Tommy.

    Kegiatan Aburizal yang belakangan ini aktif berkeliling daerah, lanjut Tommy, menjadi bagian dari usahanya untuk menguji popularitas. (NWO)

    Source: Kompas.com

  • Mari Saling Mendengar

    2011: Tahun Kebenaran

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dialog dan komunikasi antara dirinya dan tokoh agama sangat penting karena bermanfaat mengurangi kesalahan persepsi. Presiden pun mengajak untuk saling mendengar, berbagi, serta memberi.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan tokoh agama di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) malam. Pertemuan didahului dengan makan malam bersama. ”Saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para tokoh. Semoga budaya saling mendengar di antara kita semakin tumbuh dengan baik. Sebab, adakalanya kita bicara dan adakalanya kita mendengar. Orang bijak mengatakan bahwa mendengar itu menyempurnakan kepribadian,” ujar Presiden.

    Presiden menginginkan agar pertemuan semalam menjadi pertemuan sesama anak bangsa, yang bersama-sama bertanggung jawab atas masa depan negeri ini. ”Mari laksanakan pertemuan ini dalam suasana yang konstruktif. Saling menerima dan memberi. Komitmen kita sama. Kita ingin bangsa kita maju dan sejahtera,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri terkait, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

    Dari kalangan tokoh lintas agama hadir Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr MD Situmorang, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Andreas Yewangoe, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Siti Hartati Murdaya, Ketua Parisada Hindu Dharma I Made Gde Erata, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Wawan Wiratma, Presidium Matakin Budi Tanu Wibowo, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Sahal Mahfud, Plt Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Aceng Zakaria.

    Hadir pula tokoh Buddha Bikhu Sri Mahathera Pannyavaro, tokoh Katolik Franz Magnis-Suseno, KH Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, yang juga diundang, tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Demikian pula Romo Benny Susetyo.

    Pertemuan tersebut, kata Presiden, merupakan prakarsa Din Syamsuddin. ”Prakarsa pertemuan dimulai dari pesan layanan singkat (SMS) Pak Din Syamsuddin. Beliau menginginkan dialog dan pertemuan dari hati ke hati,” ujar Presiden, yang menerima SMS Kamis (13/1) saat berada di Surabaya, Jawa Timur.

    ”Sesungguhnya, saya juga ingin untuk berkomunikasi langsung. Jadi, ketika saya sedang memikirkan waktu yang tepat dan sangat baik untuk bisa berkomunikasi saya dan jajaran pemerintah dengan pemuka agama, maka tepat apa yang ingin disampaikan Pak Din waktu itu. Tampaknya, ini jalan Allah SWT sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, dan berdialog,” jelasnya. Pertemuan yang kemudian tertutup untuk pers itu hingga pukul 23.00 masih berlangsung.

    Siang harinya di Maarif Institute, para tokoh lintas agama itu menegaskan sikap untuk terus mengkritik pemerintah dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Pertemuan dengan Presiden itu tidak menjadi akhir dari perjuangan menyuarakan aspirasi rakyat. ”Pertemuan itu bukan akhir dari segala-galanya,” tegas Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr MD Situmorang, Senin.

    Ia menyatakan, meski tidak ada batas waktu tertentu yang akan diberikan kepada Presiden, semua pihak tetap akan memantau bersama-sama apa yang dikerjakan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang menggelisahkan rakyat.

    Dalam jumpa pers itu, KH Salahuddin Wahid membacakan pernyataan terdiri dari tujuh poin berisikan hal-hal yang belum dituntaskan pemerintahan Yudhoyono. Pemerintah, antara lain, dinilai gagal melakukan pemerataan kesejahteraan sehingga banyak warga yang menderita gizi buruk. Penegakan hukum juga gagal dilakukan pemerintah sehingga hukum dikalahkan oleh kekuasaan, serta uang.

    ”Kita harus mendesak pemerintah segera mengakhiri pengingkaran itu. Jika pemerintah menolak atau mengabaikan desakan itu, berarti pemerintah melakukan kebohongan publik, dalam pengertian ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan,” kata Salahuddin.

    Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, yang terpenting bukan pertemuan antara pemerintah dan tokoh agama, melainkan bagaimana pemerintah berusaha segera mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat.

    Senin siang di Gedung Joang, sejumlah tokoh melakukan pertemuan. Mereka mengkritik pemerintahan Yudhoyono. Tahun 2011 adalah ”tahun kebenaran” yang membongkar rangkaian kebohongan penguasa. Ekonom Rizal Ramli mengatakan, enam tahun berlalu dipenuhi pencitraan dan bungkus palsu tanpa prestasi menonjol.(HAR/ONG/NWO/WHY/ATO)

    Source: Kompas.com

  • PROYEKSI POLITIK: Selera Rakyat yang Menentukan

    Suhu politik tahun 2011 dipastikan meningkat. Sebab, selain banyak masalah yang belum tuntas, sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan mengganggu efektivitas pemerintahan, berlangsung juga persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014. Waktunya tidak lama lagi sehingga dipastikan partai politik akan menyusun strategi, membangun kinerja, dan menyiapkan langkah untuk pertarungan pada 2014. Siapkah parpol menghadapinya dan bagaimana menyiapkan kepemimpinan nasional pasca-Susilo Bambang Yudhoyono yang tak mungkin mencalonkan lagi karena telah memimpin selama dua periode. Siapa saja tokoh atau mungkin ketua parpol yang memiliki kans? Mulai hari ini akan diturunkan pandangan sembilan ketua parpol yang meraih suara di parlemen mengenai proyeksi politik.

    ***

    Peta politik tahun 2014 masih misteri, mengingat semuanya bergantung pada dinamika dan selera politik rakyat. Jika rakyat menghendaki, bisa saja terjadi fluktuasi politik atau turun-naiknya keberadaan partai-partai di politik. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak berani memprediksi konstruksi peta politik 2014. Padahal, Pemilu 2014 sangat penting, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa lagi mencalonkan diri.

    Bagaimana proyeksi politik dan strategi yang akan diterapkan Partai Demokrat (PD) menjelang tahun 2014? Mampukah Demokrat bertahan sebagai partai nomor satu? Siapakah calon yang akan diusung Demokrat pasca-SBY? Untuk mengetahui itu, ikutilah wawancara dengan Anas di rumahnya, di pojok kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (9/1).

    PD memandang proyeksi politik 2011 seperti apa?

    Kalau perspektif partai kami, proyeksi politik 2011 ini masih relatif dekat dengan peristiwa politik 2009, yaitu tahun pemilu. Tahun 2010, di tingkat lokal, juga menjadi tahun politik karena banyak sekali pemilihan kepala daerah (pilkada). Oleh sebab itu, PD bukan hanya berharap, tetapi juga ingin tetap berusaha agar tahun 2011 benar-benar menjadi tahun kerja. Kalau 2011 sudah terlalu dalam berpikir persiapan teknis dan operasional politik menuju 2014, kami, kok, merasa sisi etis dari politik, seperti akuntabilitas terhadap mandat politik rakyat, agak terabaikan. Tanpa kami agendakan khusus pun, hal itu tentu berjalan otomatis dan alamiah. Kami pasti mempersiapkan diri menuju 2014.

    Kalau disebut tahun kerja parpol, lalu apa yang dipersiapkan PD menuju 2014?

    Secara internal, kami memiliki tugas yang sangat berat. PD itu partai baru sehingga tantangan utamanya adalah pelembagaan. PD, kalau ingin menjadi partai yang modern dan kuat serta punya akar politik yang tajam ke grassroots, tidak boleh menjadi partai figur, tetapi partai yang terinstitusionalisasi.

    Bagaimana kelembagaan PD, padahal sosok SBY akan hilang sejalan dengan berakhirnya pemerintahannya?

    Cara berpikir kami tidak dikotomis antara ikon politik, figur besar, dan pelembagaan. Ikon politik dan figur besar itu justru bagian dari kapitalisasi politik untuk dilembagakan. Pak SBY bukan hanya dipahami sebagai sosok besar yang menjadi spirit bagi pertumbuhan partai, tetapi juga dipahami sebagai jalan pikiran dan paradigma berpikir dan pendirian berpolitik dan karakter politik. Kami yakin, meskipun Pak SBY sudah berhenti (2014), warna SBY masih akan terasa dan akan terlembaga di PD. Jadi, berakhirnya masa kepresidenan itu bukan berakhirnya nilai rasa politik SBY di PD. Cara berpikir kami di partai yang modern, di satu sisi harus melembagakan institusinya, tetapi di sisi lain harus kerja keras memproduksi tokoh-tokoh baru. Jika berjalan, itu bagian penting juga dari institusionalisasi. PDI Perjuangan, misalnya, trademark-nya masih BK (Bung Karno). Pasca-Bu Mega barangkali juga masih menjadi bagian dari trademark politik PDI-P. Pak Amien Rais, yang ketua MPP PAN, adalah juga bagian dari napas politik PAN. Almarhum Gus Dur masih menjadi bagian dari napas politik PKB. Partai Golkar juga masih melakukan kapitalisasi politik terhadap figur Pak Harto. Itu hal yang normal.

    PD punya strategi koalisi dan konfederasi seperti sekarang ini terkait dengan munculnya keberadaan partai-partai kecil?

    Konsentrasi kami adalah bagaimana partai-partai koalisi yang kami bangun komitmennya tahun 2009 bisa selesai baik tahun 2014. Kami berharap koalisi itu bisa dilanjutkan dengan format yang makin baik, apakah termasuk pengurangan peserta atau penambahan peserta atau penggantian pemain, tetapi koalisi itu dibutuhkan.

    Keberadaan partai-partai kecil, bagaimana? Pada pemilu lalu, kan, diakomodasi SBY?

    Kami terbuka jika ada partai sahabat yang bersama-sama kemarin pada pilpres 2009 berjuang untuk pasangan SBY-Boediono untuk sama-sama dengan PD. Namun, konsep kami asimiliasi. Kami ingin jika ingin gabung, ya, menyatu betulan ke dalam tubuh PD. Jadi, bukan konfederasi. Namun, kalau ingin bergabung di partai-paratai sahabat lainnya untuk mendirikan konfederasi atau fusi, itu juga pilihan yang bagus.

    Ambang batas di atas 2,5 persen itu harga mati bagi PD sehingga tidak akan memberi ruang lagi bagi partai kecil untuk hidup?

    Kami menawarkan jalan moderat. Kami usulkan kenaikan ambang batas 2,5 persen menjadi 4 persen, tidak 5 persen. Kalau 5 persen, naiknya dua kali lipat. Kalau semua partai siap 5 persen, kami juga tidak keberatan.

    Namun, volatilitas suara itu bisa turun naik. Apakah PD bisa bertahan lebih dari dua musim pemilu?

    Pola kita belum ketemu. Golkar bertahan lama pada Orba, tetapi itu bukan peristiwa demokrasi sehingga tidak bisa dinapaktilasi secara politik dalam konteks demokrasi. PDI Perjuangan berhasil 1999, tetapi 2004 ketika di dalam pemerintahan justru turun cukup drastis. Namun, saat jadi oposisi, ternyata juga turun. Logika politiknya, ketika peranan oposisi dimainkan dengan baik, kan, seharusnya dapat insentif politik dari rakyat, tetapi ternyata turun juga. Golkar tahun 2004 menjadi nomor satu. Tahun 2009, juga turun ketika ketua umumnya jadi wapres dan (wapresnya) dianggap wapres yang berhasil. Jadi, polanya belum ketemu. Buat kami, yang penting bekerja baik saja dulu.

    Awal tahun ini bermunculan wacana capres. PD sudah berancang-ancang juga?

    Bohong, kalau partai tidak berpikir tentang pencalonan presiden. Namun, bagi PD itu ada musimnya. Bahasa di kampung saya, jangan salah mongso, jangan salah musim. Musim kerja, ya, kerja. Musim politik, pemilu, ya, musim politik dan pemilu. PD pasti akan mempersiapkan diri.

    Spekulasi yang disampaikan Ruhut Sitompul tentang Ibu Ani Yudhoyono?

    Ibu Ani itu tokoh yang sangat dihormati di PD. Beliau pernah jadi Wakil Ketua Umum PD dan ikut dalam proses pertumbuhan awal PD dan sekarang tetap memberikan perhatian walaupun beliau bukan pengurus lagi. Akan tetapi, tetap memberi perhatian terhadap perkembangan partai. Beliau juga ibu negara yang berhasil, beliau tokoh yang dikenal, tetapi kami belum pernah bahas itu di PD. Pada waktunya, Majelis Tinggi PD akan melakukan pembahasan siapa yang akan menjadi calon. Kami juga belum tahu apakah Ny Ani Yudhoyono berkenan dan Pak SBY setuju ataukah kader-kader semua sejalan dengan pikiran itu. Kami tidak akan kesulitan untuk mencari figur capres yang tepat.

    Kemungkinan mengubah UUD 1945 agar ada jalan bagi SBY lagi?

    Itu bukan jalan pikiran PD, itu bukan jalan pikiran Pak SBY. Kami ingin melembagakan demokrasi kita yang makin baik, termasuk periodisasi jabatan presiden. Jabatan dua periode itu pilihan terbaik. SBY punya pendirian politik yang jelas dan tegas. Berkali-kali Presiden menyatakan cukup dua kali.

    Anda sendiri bagaimana?

    Mandat saya di Kongres PD lalu adalah untuk memajukan partai dan untuk berhasil memimpin partai dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sekali lagi, soal calon presiden, sekarang aba-abanya belum itu.

    Jangan-jangan Anda dan PD menunggu aba-aba SBY?

    SBY itu tokoh yang sangat rasional, demokratis, dan baik. Kalkulasi politiknya rapi, matang, dan bervisi ke depan. Itu yang saya kenal dari SBY sejak saya menjadi aktivis. Karena itu, jalan politik seperti ini akan berlaku seperti di PD. Karena yang dipikirkan PD terkait 2014 bukan hanya untuk PD dan bukan hanya 2014, melainkan untuk Indonesia tahun-tahun yang akan depan.

    Kalau melihat survei-survei, nama Anda, kok, tidak masuk dalam posisi yang besar, ya, dalam bursa capres?

    Survei capres itu bagus jika dilakukan dari awal, tetapi acap kali itu belum tentu menggambarkan capres tahun 2014. Jadi, sekali lagi, rumus capres adalah dikenal, disukai, dipercaya, dan dipilih. Suhartono

    Source : Kompas.com