JAKARTA – Kampanye menggunakan media ponsel dianggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan wewenang mereka. Bahkan KPU melimpahkannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Kampanye lewat SMS itu kan masuk ke dalam kriteria media elektronik. Dan itu bukan wewenang KPU melainkan KPI sebagai pihak yang berwenang mengatur tata cara penyiaran melalui media elektronik,” ujar anggota KPU Sri Nuryanti saat dikonfirmasi okezone di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14//2008).
(more…)
JAKARTA – Menurut pengamat Telekomunikasi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ternyata dirasa tidak memiliki kewenangan secara eksplisit untuk mengatur konten kampanye pemilu yang melibatkan ponsel. Namun Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) memiliki wewenang untuk mengawasi.
“Jika konten kampanye parpol melalui media koran, radio, tv dan media luar ruang diawasi oleh Banwaslu maka, menurut hemat saya, sudah menjadi tugas Panwaslu juga untuk ikut mengawasi konten kampanye yang di-broadcast lewat SMS,” ujar pengamat telekomunikasi Maswigrantoro Roes Setiyadi melalui balasan surat elektroniknya, Selasa (15/7/2008).
(more…)
JAKARTA – Jika memang kampanye melalui media ponsel dirasa perlu untuk diatur maka pengamat telekomunikasi Maswigrantoro Roes Setiyadi berharap peraturan tersebut tidak hanya seputar konten tapi juga di luar konten.
“Jika memang dirasa perlu diatur maka tidak hanya seputar konten SMS tapi juga di luar itu. Misalnya melibatkan masyarakat umum sebagai penilai, dan atau membentuk suatu instansi untuk menjembatani keluhan masyarakat penerima konten,” ujar Maswig dalam balasan surat elektroniknya, Selasa (15/7/2008).
(more…)
YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY secara tegas menyatakan bahwa PKS telah melanggar aturan kampanye pemilu 2009.
Anggota KPU DIY M Najib menegaskan pelanggaran kampanye tersebut terlihat ketika hari ini enam anggota PKS DIY melakukan aksi teatrikal di Jalan Malioboro.
(more…)
JAKARTA – Dirjen Bimas Islam, Nasarudin Umar mengatakan, angka perceraian karena perbedaan politik atau partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu dan Pilkada) cenderung naik dari tahun ke tahun.
“Ini harus diwaspadai, karena dapat mengganggu keutuhan dan kelanjutan masa depan bangsa,” katanya dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Selasa (15/7/2008).
(more…)
JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, mengaku setuju agar partai politik tidak melakukan kampanye di dalam atau halaman masjid.
Komentar Tifatul tersebut sekaligus menanggapi imbauan dari Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama, Nasaruddin Umar, yang mengimbau agar masjid tidak dijadikan aktivitas parpol.
(more…)
JAKARTA – Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nasaruddin Umar meminta, partai politik tidak menggunakan masjid sebagai tempat kampanye atau pemasangan atribut parpol.
“Saya tidak setuju kalau masjid digunakan sebagai arena kampanye,” kata Nasaruddin Umar dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Selasa (15/7/2008).
(more…)
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengingatkan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu (Upal). Selagi menjelang pemilu, ada indikasi peningkatan Upal akan meningkat.
“Sosialisasi BI kepada PBNU merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat untuk lebih meneliti keaslian uang rupiah,” ujar Deputi Gubernur BI Budi Rochadi usai MoU mengenai Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah antara BI dengan PBNU di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (15/7/2008).
(more…)
PURWOKERTO – Memasuki masa kampanye Pemilu 2009, sejumlah partai politik (parpol) di Banyumas, Jawa Tengah, mulai melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu berupa pemasangan atribut-atribut partainya di tempat terlarang yakni jalan protokol Kota Purwokerto.
Salah satu parpol yang melanggar itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai yang resmi mengusung calon presiden Prabowo Subiyakto itu memasang banyak atribut di jalan protokol. yakni di Jalan Gatot Soebroto.
(more…)
YOGYAKARTA – Memasuki masa kampanye pemilu 2009 oleh partai politik di Yogyakarta masih disikapi beragam oleh kalangan pengelola perguruan tinggi. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) jauh hari sudah secara tegas melarang kegiatan politik parpol di dalam kampus.
(more…)