KIP Subulussalam Jaring Cawalkot
SIGLI – Proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Pidie Jaya yang kini sedang berlangsung, dinilai cacat hukum. Pasalnya, panitia pengawas pemilihan (panwaslih) yang akan mengawasi pilkada setempat, sampai sekarang belum dilantik. Demikian diungkapkan Angota DPRK Pidie Jaya dari F-PDIP, Mustari Mukhtar, kepada Serambi di Sigli, Senin (14/7).
(more…)
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan tidak berwenang mengawasi setiap pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2009 yang kini sudah memasuki masa kampanye, menyusul belum dilantiknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk Provinsi Aceh oleh Bawaslu Pusat.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye, Zainal Abidin kepada Serambi (14/7) mengatakan, secara kelembangaan Panwaslu dan KIP mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. “Aturan Pemilu tidak memberi kewenangan pengawasan kepada KIP. Karena itu KIP tidak boleh bertindak sebagai pengawas,” katanya.
(more…)
Ford Foundaton melalui International Fellowships Program (IFP) membuka kesempatan bagi anggota masyarakat yang kurang memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi untuk mendapatkan beasiswa penuh melanjutkan studi Pasca Sarjana (Master dan Doktoral) di perguruan tinggi tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.
LHOKSEUMAWE – Hingga kemarin sore, belum ada partai melaksanakan kampanye terbatas di Lhokseumawe. Padahal, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan kemarin hari perdana peserta pemilu melakukan kampanye terbatas. Syaratnya, harus mengirim surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Untuk hari ini (kemarin––red), belum ada satupun partai mengirim surat kepada aparat keamanan untuk melakukan kampanye terbatas,” ujar Ketua KIP Lhokseumawe, Ridwan Hadi, Sabtu (12/7). Dia didampingi anggotanya, Syahrir M Daud.
(more…)
BANDA ACEH – Tahapan pemilu legislatif di Aceh yang kini memasuki masa kampanye berjalan tanpa pengawasan karena belum dilantiknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tanpa Panwaslu, tahapan kampanye di Aceh berpotensi terganggu karena akan ada tahapan- tahapan yang terlepas dari pengawasan. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Dr Mawardi Ismail SH MHum menjawab Serambi, Sabtu (12/7) terkait kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat yang hingga kini belum melantik Panwaslu Aceh, sedangkan tahapannya telah memasuki masa kampanye.
(more…)
BANDA ACEH – Partai politik peserta Pemilu 2009, diminta untuk mengeluarkan pernyataan bersama dalam mengantisipasi lahirnya sikap diskriminasi ataupun tindakan lainnya yang dapat mengancam jalannya pesta demokrasi di Aceh. Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam diskusi publik tentang strategi dan langkah mewujudkan pemilu damai di Aceh, dilaksanakan oleh Yayasan Insan Cita Madani (YICM), di Rodya Café, Banda Aceh, Sabtu (12/7).
Acara yang dimoderati oleh Irwan Adaby itu menghadirkan sejumlah pemateri dari partai politik lokal. Mereka adalah Amiruddin dari Partai Aceh (PA), Thamrin Ananda dari Partai Rakyat Aceh (PRA), Nurkhalis dari Partai Daulat Atjeh (PDA), dan Hayatisna dari Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA) Peduli Perempuan. Partai yang disebut terakhir, dinyatakan tidak lolos dalam seleksi faktual yang dilaksanakan oleh KIP Aceh beberapa waktu lalu.
(more…)
YOGYAKARTA–MI: Kampanye pemilu yang berlangsung sembilan bulan dan dimulai 12 Juli berjalan timpang. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sampai sekarang belum terbentuk. Lembaga pemantau pemilu independen pun juga belum ada. Praktis, kampanye akan berjalan tanpa pengawasan sehingga melanggar Undang-Undang No. 22/2007 tentang penyelenggara pemilihan umum.
Ketua KPU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suparman marzuki, Jumat (11/7), mengatakan, dengan tidak adanya panwaslu maka pelaksanaan kampanye dipastikan rawan pelanggaran dan berlangsung tidak tertib.
(more…)
JAKARTA–MI: Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi menyatakan lembaga survei yang merangkap sebagai mesin politik calon di Pilkada hendaknya memproklamirkan diri.
Pasalnya, selama ini masyarakat menganggap lembaga survei ada di ranah akademik. Sehingga, apabila lembaga survei rangkap itu tidak memproklamirkan diri sebagai mesin politik calon tertentu maka akan timbul polemik di masyarakat.
(more…)
JAKARTA–MI: Banyaknya partai politik merupakan indikator serius ketidakmampuan elit politik untuk berunding satu sama lain. Elit politik yang kecewa dengan partai awalnya, malah membuat partai baru, bukannya melakukan tawar menawar politik.
“Karenanya jumlah partai politik saat ini tidak hubungan dengan aspirasi masyarakat. Buktinya berbagai survei menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada semakin rendah. Masyarakat semakin apatis dengan banyaknya partai politik,” kata Direktur Eksekutif Strategic Political Intelligence (SPIN) Hamid Basyaib dalam diskusi bertajuk ‘Untung Rugi Pemilu dengan Parpol Banyak’ di Gedung DPD Senayan Jakarta, Jumat (11/7).
(more…)
JAKARTA–MI: Ketua Pansus RUU Pemilu dan Pilpres Ferry Mursyidan Baldan berpendapat, parpol-parpol yang motivasinya sekedar “ganti baju” agar bisa ikut dalam kontes di pemilu pada dasarnya telah mengelabui rakyat.
“Kalau hanya sekedar ganti baju saja, itu artinya telah mengelabui rakyat,” katanya saat berbicara dalam acara dialektika demokrasi di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
(more…)