siwah.com

Blog

  • Pertama Dalam Sejarah, Wali Aceh Ikut Mencoblos

    TEMPO.CO, Banda Aceh – Pertama dalam sejarah hidupnya, Pemangku Wali Aceh Nangroe Malik Mahmud Al Haythar ikut mencoblos dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya di Aceh. “Ini sangat bersejarah bagi saya,” kata pria berusia 72 tahun itu sesaat sebelum mencoblos, Senin, 9 Maret 2012.

    Malik, atau yang biasa disapa Meuntroe karena pernah menjadi Perdana Menteri Aceh di era pemberontakan, tercatat sebagai pemilih di tempat pemungutan suara nomor 2 di Kelurahan Beurawe, Banda Aceh. Saat mencoblos, ia didampingi oleh abang sepupunya, M. Zain Sulaiman. Di daftar pemilih, Malik tercatat beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 11 Banda Aceh. “Saya menginap di sana tadi malam,” katanya.

    Panitia pemungutan suara pun menyambutnya dengan meriah. Saat memasuki gerbang TPS, Malik disambut sepasang remaja yang mengenakan baju adat Aceh. Kedatangan Malik juga tak kalah heboh. Saat mendatangi TPS, mobil Toyota Rush bernomor polisi BL 709 JW yang ia kendarai dikawal oleh enam unit mobil jip yang berlogo Brigade Partai Aceh. Di dalam mobil diisi oleh belasan pria yang merupakan para pengawal berbedan tegap. Di antara mereka ada juga yang berewokan.

    Hari ini sekitar 3,2 juta pemilih di Aceh mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk kedua kali sejak penandatanganan Mou Helsinki. Selain gubernur, pemilihan kali ini juga dibarengi dengan pemilihan 17 kepala daerah di Aceh. Malik menjadi penasihat Partai Aceh, yaitu partai yang menampung mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka.

    Malik baru setahun menjadi warga negara Indonesia. Ia sebelumnya tercatat sebagai warga negara Singapura. Istri dan anaknya masih tinggal di sana dan belum berstatus WNI.

    Dalam sepak terjangnya, Malik adalah orang nomor dua setelah Hasan Tiro, pendiri GAM. Oleh karena itu, sosoknya sangat misterius. Ia termasuk orang di GAM yang paling akhir menjadi WNI. Hasan Tiro, calon gubernur dan wakil dari Partai Aceh yang memiliki basis massa GAM, Zaini Abdullah, dan Muzakir Manaf, sudah lebih dulu memegang paspor Indonesia.

    Kepada Tempo, Malik mengatakan Kelurahan Beurawe yang kini tercatat sebagai alamatnya punya sejarah di dalam keluarganya. Meskipun lahir di Singapura, pada masa kecil dan mudanya Malik sempat tumbuh di Beurawe bersama orangtuanya.

    Beberapa keluarganya juga masih ada di kelurahan itu. Dari informasi yang dikumpulkan, Malik selama ini menyimpan rapat cerita ini dengan alasan keamanan keluarga sebab di masa pemberontakan Malik menjadi buruan wahid pemerintah. “Kali ini saya datang sebagai warga negara Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk Aceh,” katanya.

    Source : Tempo.co

  • Menurun Partisipasi Rakyat Aceh Ikut Pemilukada

    Banda Aceh – Direktur ACTSF, Juanda Djamal selaku juru bicara Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Perdamaian (JMSP) melaporkan beberapa keadaan politik menjelang pencoblosan dan pada hari pencoblosan.

    Kepada The Globe Journal, Senin (9/4) sore tadi, Ia mengatakan tindak kekerasan masih terjadi satu hari menjelang pencoblosan, pemukulan tim sukses Irwandi di Bireuen, penyanderaan tim sukses Ilyas Hamid di Aceh Utara dan beberapa aksi intimidatif lainnya yang merupakan aksi untuk dapat mempengaruhi jalannya proses pencoblosan hari ini 9 April 2012.

    Juanda Djamal menjelaskan keadaan saat pencoblosan, menurut pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) bahwasanya tingkat antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi menurun.

    Di beberapa lokasi seperti Ie Rho Barat dan Tambu Samalanga, Bireuen tingkat partisipasinya 60-75 %.

    Dibeberapa tempat lainnya, menurut pengakuan beberapa masyarakat adalah tidak mendapatkan undangan pencoblosan sebagaimana dijanjikan, hal ini mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilihan.

    “Selain itu, beberapa masyarakat cenderung apatis untuk aktif berpartisipasi, selain ada kekhawatiran warga juga terlihat seperti kebingungan dengan keadaan ini,” kata Juanda.

    Kasus lainnya yang dilaporkan oleh masyarakat Sikabu dan Lhok Gayo di Abdya ditemukan kertas suara yang sudah di coblos terlebih dahulu. Keadaan ini menjadi indikasi atas ketidakjujuran para kontestan atau pendukungnya dalam menciptakan pemilukada yang jurdil dan demokratis.

    Setidaknya masalah tersebut dapat diusut oleh pihak kepolisian. Kasus-kasus kekerasan menjelang masa pencoblosan dan kasus-kasus kekerasan sebelumnya, semoga kasus-kasus ini dapat menjadi momentum terhadap penegakan hukum di Aceh.

    Panwaslu sebagai lembaga yang berwenang mengawasi proses penyelenggaraan pemilukada supaya dapat membantu pihak kepolisian dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran yang terjadi.

    KIP sebagai pihak penyelenggara pemilukada supaya dapat mengumpulkan informasi atas kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada pemilukada menjadi pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilukada yang akan datang secara lebih sempurna lagi.

    Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) tergabung didalamnya ACSTF-AJMI-The Aceh Institute-Balai Syura-Katahati Institute-An-nisa Centre-Walhi Aceh-PCC-Saree School- YRDPI-Forum LSM Aceh-Bungong Jeumpa-YRB -AWPF-Flower Aceh-FP3-Lingkaran-Solidaritas Perempuan Aceh-Suloh Aceh-JKMA-MPK Aceh-PEMA USM-PEMA Unmuha-BEM FE Unmuha-GEPAR.[003]

    Source : The Globe Journal

  • LSI : Aceh I & Aceh VII Zaini-Muzakir Kalah Telak

    Banda Aceh – Hasil quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Citra Publik Indonesia (CPI) menyatakan kandidat Gubernur Aceh nomor urut 5 pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf menang. Namun menurut LSI wilayah Aceh I dan Aceh VII pasangan yang diusung Partai Aceh itu kalah total.

    Saat melakukan konperensi pers di Hermes Palace Hotel, Senin (9/4) pukul 17.30 WIB, peneliti LSI, Chandra mengatakan Aceh I dan Aceh VII pasangan Zaini-Muzakkir kalah telak dengan pasangan nomor urut 2, Irwandi-Muhyan.

    Menurut Chandra, Aceh I itu berada di Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Sedangkan wilayah Aceh VII meliputi Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Quick Count yang dihasilkan LSI ini berasal dari rek-up data dari 350 relawan LSI di 350 TPS dari Aceh I sampai Aceh VIII.

    Menurut LSI secara umum pasangan nomor 5 yang diusung Partai Aceh lebih unggul. Namun ada titik-titik tertentu yang kalah telak dengan pasangan nomor urut 2, Irwandi-Muhyan. Ia menyebutkan data sample yang masuk hingga pukul 17.30 WIB sudah 95,14 persen menyebutkan di Aceh I, pasangan Irwandi-Muhyan meraih 35,79 persen sedangkan pasangan Zaini-Muzakkir hanya mengantongi 33,05 persen suara.

    Kemudian untuk wilayah Aceh VII, pasangan Irwandi-Muhyan mengumpulkan 47,33 persen, sedangkan pasangan Zaini-Muzakkir hanya 40,36 persen suara.

    Sementara itu Aceh IV yang meliputi Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah kedua pasangan kombatan ini bersaing dan saling kejar-mengejar. Wilayah ini, pasangan Irwandi-Muhyan meraih 43,25 persen dan pasangan Zaini-Muzakkir membawa 43,98 persen suara.

    Chandra melanjutkan ada sekitar 5 persen lagi data sample yang akan masuk. “Deadlinenya sekitar pukul 19.00 WIB,” kata Chandra yang didampingi dua rekannya Fitri dan Boy.

    Data LSI secara umum dari Aceh I – Aceh VIII menyebutkan Kandidat Gubernur Aceh nomor urut (1) Abi Lampisang meraih 3,84 persen, kandidat nomor urut (2) Irwandi Yusuf meraih 29,88 persen, kandidat nomor (3) mengumpulkan 4,11 persen, kandidat nomor urut (4) mengantongi 7,77 persen dan kandidat nomor urut (5) membawa 54,40 persen suara. [003]

    Source : The Globe Journal

  • 60 Persen Etnik Tionghoa Ikut Pemilukada

    Banda Aceh- Sebanyak 60 persen etnik Tionghoa dari 1.890 total Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang terdaftar di Gampong Peunayong  ikut serta dalam pemilukada Aceh 2012. Hal tersebut disampaikan oleh Teuku Mirwan Sahputra, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Peunayong pada The Globe Journal, Senin (9/4).

    “Kita tidak tahu jumlah pastinya, karena mereka terbagi dalam empat TPS. Kita tidak mendata hanya etnik tionghoa saja,” jelasnya saat ditanya berapa angka pasti pemilih dari etnik tersebut.

    Namun, ujar Mirwan mungkin tidak semua etnik tionghoa yang ikut mencoblos di pemilihan kepala daerah kali ini. Hal tersebut dikarenakan, ada etnik tionghoa yang tengah menempuh pendidikan di luar Aceh atau sedang tidak berada di Aceh sendiri.

    Sementara itu, saat ditanya jumlah pemilih yang tidak terdaftar di empat TPS Gampong Peunayong, Mirwan menyebutkan lebih dari 20 orang yang memang tidak terdaftar sebagai DPT. Dia mengatakan bahwa sudah empat kali membuka daftar pemilih tambahan, namun masih juga terdapat masyarakat yang namanya tidak terdaftar. Selain itu, dari total DPT yang ada, lebih dari 10 orang DPT tersebut sudah meninggal dunia.  [003]

    Source : The Globe Journal

  • Di Tanah Luas, Di TPS Pemilih Diarahkan Pilih Calon PA

    Banda Aceh – Deklarasi Pemilukada damai hanya sekadar ungkapan saja. Intimidasi kembali terjadi di Aceh Utara yang kebetulan menimpa warga Gampoeng Hagu Tanah Luas, Aceh Utara. Para intimidator dengan beraninya memasuki Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengarahkan pemilih memilih kandidat Partai Aceh (PA).

    “Mereka masuk ke bilik pemilihan untuk mengarahkan kami, padahal kami tahu itu melanggar peraturan,” kata warga Tanah Luas yang tidak mau namanya ditulis kepada The Globe Journal, Senin (9/4).

    Katanya, bukan hanya dirinya saja diperlakukan seperti itu akan tetapi dua orang temannya juga mengalami hal yang sama. “Dua orang kawan kami dipegang tangannya, sementara polisi tidak ada ditempat saat itu, mereka hanya mondar-mandir saja di jalan,”sambungnya dengan nada terbata-bata.

    Sebelum hari H pemilihan temannya ditemui oleh orang PA setempat dan mengancam. “Kalian harus ingat, dulu kami mengeluarkan darah, sekarang kalian mau meminumnya,” wanita itu mengutip pembicaraan pengintimidasi.

    Sementara Juru Bicara Partai Aceh, Fachul Razi yang dikonfirmasi The Globe Journal mengatakan jika pun itu terjadi, bukan tim suksesnya saja yang melakukan, akan tetapi semua timses semua kandidat akan melakukan hal yang sama untuk memenangkan kandidatnya.

    “Kalapun ada, mungkin bisa dihitung dengan jari. Kan ada saksi pun disana. Biarkan saja masyarakat memilih dengan hati, tapi kami yakin masyarakat tahu memilih yang mana,” tukasnya.

    Namun yang sangat disayangkan kata Fachrul, banyak warga yang tidak mendapatkan surat suara sehingga tidak bisa memilih karena tidak ada nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Source : The Globe Journal

  • Menang-Kalah, Irwandi Bentuk Partai Lokal

    Banda Aceh-Irwandi Yusuf didampingi Istrinya Darwati A.Gani hari ini memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 TK Perkib Lampriet, Senin (9/4).

    Irwandi tiba di TPS pukul 09.45 WIB, puluhan wartawan media cetak lokal niasonal dan luar negeri menunggu kedatangan Irwandi.

    Dalam daftar udangan Irwandi kebagian nomor undangan 48 dan Darwati nomor undangan 49. Dalam pemilihan ini baju Irwandi memakai baju orange lambang PSSB Bireuen begitiu juga Darwati memakai baju Orange.

    Ditanya mengenai kemenangan, Irwandi yakin “kita akan menang 1% di atas para kandidat , hitungan mutlak keseluruhannya 43% pasangan Irwandi-Muhyan akan meraup suara di Pemilukada Aceh kali ini,” katanya.

    Disinggung masalah saksi Irwandi bilang “saksi-saksi kita di beberapa daerah di Pantai Timur Aceh banyak yang mengundurkan diri karena ancaman dan intimidasi seperti di Aceh Utara saksi kita disekap selama 2 x 24 Jam apa ini tidak namanya penculikan’ , katanya.

    Bersama istri tercinta DarwatiIrwandi menyebutkan kalah dan menang dirinya akan mendirikan partai politik lokal baru di Aceh, untuk mengikuti ajang pesta pada tahun 2014 Jika pun kalah saya sudah siap, banyak pekerjaan yang menampung saya apakah jadi dosen, petani ataupun jadi supir Hammer untuk dapat keliling Aceh.[003]

    Source : The Globe Journal

  • Peneliti: Demokrasi di Aceh Tidak Islami

    Banda Aceh – Semangat perdamaian di Aceh sangat besar, lihat saja semua masyarakat dengan santai duduk di warung kopi tanpa merasa sedikitpun merasa was-was dengan situasi politik akhir-akhir ini yang semakin memanas.

    “Semangat perdamaian di Aceh perlu dimunculkan, lihat saja 24 jam masyarakat bisa santai di warung kopi dan itu tidak dimiliki oleh daerah lain”, ujar seorang Peneliti Konflik dan Mahasiswa S3 di Australia, Badrus Shaleh.

    Namun demikian demokrasi di Aceh untuk saat ini masih kurang sehat, masyarakat memilih dibawah teror dan intimidasi. Walau demikian, ujarnya, itu semua proses pendewasaan dan pematangan dalam berdemokrasi. Butuh semua komponen untuk terus mematangkan demokrasi dan juga menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan menuju kualitas yang baik.

    “Demokrasi di Aceh mencekam, orang memilih dibawah ancaman, tapi ini semua berproses untuk menuju kematangan dalam berdemokrasi”.

    Badrus yang telah melakukan penelitian diberbagai daerah konflik termasuk di Maluku menjelaskan kembali dalam diskusi yang diadakan Kelompok Diskusi Dealektika Lina di Lingka Kupi Sabtu (7/4) pukul
    16.30 wib. “Tidak cukup juga dengan hanya demokrasi saja untuk menguatkan perdamaian, tetapi juga dibutuhkan Institusi/ Pemerintah yang kuat dalam proses penguatan dan pematangan demokrasi di dalam
    sebuah daerah, termasuk di Aceh”.

    Selanjutnya, Badrus sempat mengkritik ulama yang tidak bereaksi saat maraknya terjadi pembunuhan menjelang pelaksanaan Pilkada. Ketika terjadi pembunuhan ulama tidak mengeluarkan fatwa apapun menyangkut dengan tindakan tersebut. Seharusnya ulama bertindak dan memprotes secara tegas aksi-aksi teror apa lagi penghilangan nyawa seseorang secara paksa.

    “Demokrasi di Aceh tidak Islami, ketika terjadi pembunuhan, ulama tidak ada yang protes”, ketusnya kembali.

    Namun, jelasnya kembali, orang Aceh harus optimis bahwa perdamaian bisa ditegakkan, insiden-insiden itu hanya sebagai proses pendewasaan dalam berdemokrasi dan seluruh rakyat Aceh harus tetap merawat perdamaian itu.

    Aceh juga berhasil merubah dari gerakan bersenjata menjadi perjuangan politik, ini menjadi sebuah prestasi yang luar biasa di Aceh yang tetap harus dipertahankan.

    Source : The Globe Journal

  • Masyarakat Pilih Partai Aceh Karena Ingin Perubahan

    Aceh Utara – Pada Pemilukada Aceh ini, Senin (09/4), masyarakat Aceh tampak lebih memilih cagub/cawagub dari Partai Aceh (PA) Zaini – Muzakir dan Cabup dan Cawabup, Muhammad Thaib-M.Jamil, M.Kes, ketimbang partai lain. Hal itu berdasarkan pantauan The Globe Journal di sejumlah lokasi TPS saat berlangsungnya perhitungan suara di sejumlah desa dan kecamatan di Aceh Utara.

    Seperti yang dikatakan oleh sejumlah warga, salah satunya Andri. Ia mengaku memilih PA dengan alasan ingin menikmati perubahan kabupaten dan propinsi ketika dipimpin oleh kepal yang baru.

    “Saya memilih PA, karena ingin merasakan perubahan Aceh, baik kota maupun kabupaten. Lagi pula mereka menjanjikan akan mengesahkan qanun untuk dayah,”ujar Andri kepada The Globe Journal di Lhoksukon.

    Terkait hal tersebut, Juru Bicara Partai Aceh, Fakhrul Razi kepada The Globe Journal via telephone, mengatakan, hal sedemikian merupakan doa dari rakyat Aceh dengan memilih Partai Aceh sesuai hati nurani.

    “Semua karena doa rakyat Aceh, dan kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Aceh nantinya,”ujarnya sembari mengharapkan bahwa suara PA jangan ada yang hilang serta terjadinya kecurangan oleh lawan.

    Saat disinggung mengenai teror meneror maupun aksi kejahatan yang terjadi saat kampanye dan sebelum kampanye, pihaknya telah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian setempat. “Ya.. PA juga mengalami beberapa intimidasi dan kekerasan, kami akan melaporkan setelah Pemilukada ini nantinya. Yang penting pilkada berjalan sukses dan demokratis,”jelasnya sambil menutupi pembicaraan.

    Source : The Globe Journal

  • Kemenangan Zaini-Muzakir Kemenangan Rakyat

    INDAHNYA hari ini 9 April 2012, damai rasanya jiwa melihat kondisi aceh yang begini kondusif, aman dan damai di hari penentuan para pemimpin Aceh lima tahun ke depan.

    BBM dan media social seperti Facebook dan Twiterpun terasa sepi, jauh dari hujatan dan caci maki seperti hari-hari sebelumnya.

    Aroma konflik di hari-hari kemarin seketika raib diterpa angin demokrasi. Betapa indahnya hidup jika kondisi seperti ini dapat dipertahankan. Tapi mungkinkah?

    Mungkinkah dalam kondisi yang sarat dengan kepentingan ini, caci maki, hujat menghujat bisa berhenti? Sepertinya jauh panggang dari pada api, apalagi jika ada kecurangan dalam hal penghitungan suara yang akan dikeluarkan oleh KIP nantinya.

    Bukankah dalam dunia politik tipu menipu, sikut menyikut sudah menjadi kewajaran? Bisa saja pada pukul 16 WIB tanggal 9 April 2012 LSI menyatakan ZIKIR memperoleh angka 55,9% dan Irwandi 28,66%, esok lusa KIP akan membalikkan angka tersebut, di mana ZIKIR 28,66% dan Irwandi menjadi 55,99%. Karna hasil akhir tetap berada ditangan KIP.

    Berdarah tidaknya Aceh setlah hari pencoblosan ada ditangan KIP. Semoga saja KIP tetap bersikap jujur dan adil sesuai dengan pilhan rakyat, tidak memanipulasai dan tidak terbuai dengan lembaran rupiah dari pihak manapun.

    Berdasarkan hasil Quick Caunt yang dilakukan oleh LSI di hermes palace tanggal 9 April 2012, (TV One) , Zaini-Muzakir unggul dari kandidat lainnya.

    Kemenangan Zaini-Muzakir mutlak kemenangan rakyat, kemenangan yang tidak lepas dari kerja-kerja pengorganisasian yang telah dibangun sejak 30 tahun silam.

    Menjadi sia-sia segudang baliho atau spanduk jika basis rakyat tidak dikuasai. Diakui atau tidak sampai detik ini kekuatan terbesar GAM yang saat ini telah menjadi KPA masih begitu massif di Aceh dan belum ada satu kekuatanpun yang mampu menjadi pesaing.

    Bukankah kekuatan yang mampu menghancurkan penjajahan atau memenangkan sebuah rezim hanya kekuatan rakyat? saya yakin semua tim sukses mengetahui akan hal ini karna ramai dari mereka adalah anak muda yang memulai karir dari organisasi kiri yang sangat faham dengan kata-kata kekuatan rakyat.

    Namun yang naifnya, kenapa mereka lupa? Kenapa disaat-saat seperti ini buku-buku revolusioner yang telah mereka lahap dicampakkan begitu saja? Kenapa mereka hanya fokus pada kerja-kerja black propaganda semata? Hanya bisa menuduh dan menuding?

    Dua kali sudah Aceh memilih eksekutif, dua kali pula sosok yang disokong oleh PA tampil sebagi pemenang, kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan rakyat sangat menentukan. struktur PA yang aktif sampai kepelosok desa menjadi jalan mulus bagi PA untuk meraih kursi kepemimpinan.

    Kemenangan Irwandi-Nazar tahun 2006 silam juga tidak lepas dari pengukuhan dan restu yang diberikan oleh Muzakir Manaf selaku ketua PA atas pencalonan mereka.

    Ideology keacehan yang sudah ditanam jauh-jauh hari oleh Hasan Tiro telah menjadi pengikat tersendiri antara masyarakat dengan eks kombatan (KPA/PA). sehingga kemenangan zaini-muzakir bukanlah suatu keanehan dan bukan pula hal yang mengejutkan.

    Kekuatan PA ada di sendi dan tulang-tulang rakyat aceh. Kekuatan yang telah di bangun sejak 37 tahun silam.

    Diakui atau tidak membangun kekuatan rakyat dan kepercayaan rakyat bukan hal yang mudah, tidak cukup dengan lima tahun berkuasa untuk mengambil hati rakyat, tidak cukup dengan milyaran rupiah, tidak cukup dengan kegeniusan semata, tidak pula hanya dengan pencitraan setahun dua tahun, tidak juga hanya dengan JKA, dengan dana untuk anak yatim, dengan memberi daging megang gratis, dengan pendidikan gratis rakyat aceh bisa tunduk dan mangut di telapak kaki kita.

    Tidak seperti itu, rakyat aceh rakyat yang cerdas, rupiah digenggam suara hati belum tentu dapat digapai. Mereka telah diajarkan oleh konflik yang mendera aceh tercinta ini selama puluahn tahun. Konflik telah menjadikan mereka sebagai pelakon politik yang unggul.

    Butuh waktu puluhan tahun, butuh darah, butuh nyawa, butuh kegeniusan yang dibarengi dengan ketaqwaan, akhlak, aqidah serta siap mati tanpa meninggalkan harta warisan untuk anak cucu serta sanak saudara seperti sosok wali naggroe Hasan Tiro untuk tunduk dan patuh diatas ideology yang kita kehendaki.

    Jika tidak mampu menjadi Tgk Hasan Tiro, jangan coba-coba membuat perlawanan atas kekuatan rakyat yang telah terlebih dahulu dibangun oleh Almarhum. Menjaga dan merawat saja apa yang telah ditinggalkan oleh Tgk Hasan Tiro begitu menyulitkan apalagi ingin melawan dan menghancurkan?

    Bagi PA Mengajak masyarakat untuk memilih calonnya bukan hal yang sulit, hanya dua bulan waktu yang dimiliki PA untuk meyakinkan rakyat kalau PA ikut terlibat dalam pesta demokrasi ini, Alhamdulillah dalam jangka waktu dua bulan itu kemenangan bisa diraih, apalagi jika PA memiliki waktu yang panjang seperti kandidiat lainnya, kemungkinan persentase kemenangan akan lebih tinggi

    Cukup dengan kata-kata “kali nyo sige tek tapileh droe teh”! kata-kata sederhana tetapi mampu memberi pemahaman yang sangat dalam dibenak masyarakat.

    Selain dari yang No 5 semuanya bukan” Droe teh”. Kata-kata droe teh memiliki makna kepemilikan bersama, kandidat itu milik kita, saudara kita, keluarga kita. Pengakuan inilah yang sulit diperoleh oleh kandidat selain kandidat PA.

    Tidak banyak yang diharapkan rakyat atas kepemimpinan PA, hanya kepuasan batin yaa… hanya kepuasan batin, seperti pengakuan bang Midi sipenjual buah keliling yang sempat saya tanya apa alasannya memilih No 5. Bang midi sangat sadar kalaupun PA menang dia tetap menjadi bang midi sipenjual buah, pekerjaannya tetap sipenjual buah keliling, tetapi kepuasana batin itulah yang sulit dibeli dari bang midi sipenjual buah keliling.

    Saya sendiripun tidak jauh berbeda dengan bang Midi, ada kepuasan batin, pengabdian saya untuk Partai Aceh selam 10 tahun ini tidak lebih karna rasa memiliki saya atas Partai yang saya kenal dengan ideology keacehannya, terlepas PA diklaim sebagai partai ureung bangai atau partai pemeberontak, bagi saya Kemenangan Partai Aceh adalah Kemerdekaan bagi saya sendiri.

    Hanya dengan kemerdekaan batin saya bisa meraih kedamaian yang hakiki. Kedamaain yang dikehendaki oleh siapa saja, termasuk juga anda.

    Semoga saja dengan kemenangan ZIKIR (Zaini Muzakir) kedamaian itu benar-benar menjadi milik kita semua. Tidak ada gunanya lagi PA dicaci, dimaki dihina dan dihujat, toh PA sudah tampil sebagai juara.

    Hentikan kecurangan, manipulasi, kepalsuan, hapus rasa curiga, stop caci maki, mari kembali bergandengan tangan, lupakan hari-hari kemarin, saatnya kita bersatu dibawah naungan Zaini – Muzakir untuk membangun aceh yang lebih meumarwah. []

    Source : Atjehpost.com

  • Ex-combatants in politics — Aceh’s post-conflict challenge

    Wherever you look, whoever you turn to when talking to people in Aceh today, the feedback seems virtually universal: Aceh will turn red. In other words, the political movement founded by former rebel group GAM (the Free Aceh Movement), the Aceh Party (PA), is expected to win the governorship and a considerable number of top jobs at the district level in the April 9 elections. 

    More significant will be the differences between the contesting parties. Even more important, perhaps, is, if they win, how did they achieve it? Will there be smooth or violent elections? Will it be a fair vote, or will there be threats and silent intimidation?

    History has demonstrated that former armed fighters — ex-armed rebels, ex-guerillas, or ex-revolutionaries — tend to become a critical agency in post-conflict situations. 

    Very recently, we have seen how Timor Leste has been able to turn a volatile situation into a stable one that led to successful presidential elections. Only a few years earlier, though, in 2006, the country almost became a failed state. 

    Back then, the new military corps came into a serious conflict with the national police, resulting in many deaths. Both recruited from ex-guerillas who felt that they were discriminated against. 

    Independent Indonesia also faced such challenges. The drive toward the formation of a professional military had provoked the resistance of politically motivated and idealistic armed revolutionary units. It ultimately led to the so-called Madiun Affair in 1948.

    Now, Aceh, too, has to deal with its former armed fighters. Like Indonesia’s ex-revolutionaries in the late 1940s and Timor Leste’s former guerillas in the mid 2000s, the Acehnese ex-rebel combatants have to find new and secure positions in a post-conflict situation.

    Soon after the Helsinki Peace pact in 2005, one faction of former rebels, known as the ex-Libyan-trained fighters of the late 1980s and the generation of 1998, had consolidated its power and influence away from the elder, exiled leaders of the 1970s who founded the AM, Aceh Merdeka, later renamed GAM. 

    These young ex-combatants subsequently supported the Irwandi Yusuf–Mohammad Nazar candidacy, who won the gubernatorial election in 2006. The GAM’s sharp split has thus since become a persistent fact.

    The older GAM generation, led by Malik Mahmud and Zaini Abdullah, succeeded in turning the tables thanks to the legitimacy bestowed upon them by the Wali Nanggroe (Aceh-state guardian) Hasan di Tiro. PA, which they founded in 2007, became a mass party. Its hegemonic influence was confirmed as they were able to bring home the Wali in 2008. 

    For the first time in Indonesia’s history, it was possible for a supreme rebel leader to return home and it was massively and intensely welcomed by people. That in itself was an exemplary democratic achievement of post-Soeharto Indonesia. But it didn’t subsequently bring a better, stable and peaceful democracy to Aceh itself for three reasons. 

    Firstly, the institutions and instruments to implement the Helsinki regulations are only partly able to accommodate the wishes and interests of the former combatants: the ex-Panglima Wilayah (regional commanders), the ex-Panglima Sagoe (district commanders) and their followers. 

    Some have greatly benefited from Governor Irwandi’s rule and have become wealthy businessmen. Most, however, have benefited less and their followers not at all.

    Secondly, the older PA leaders are now determined to gain power as this is their last chance to lead and rule the province. They do so by modernizing the party structure and organization, by resisting Governor Irwandi’s efforts to be re-elected, and — in general — by threats and intimidation. 

    Thirdly, this has resulted in exhausting political-legal battle, often interspersed with violence, for months. 

    The PA’s boycott of the elections gave rise to the prospect of greater instability. Jakarta’s intervention to avoid this by postponing the elections until April 9, in order to allow the PA to participate, may be well reasoned, but it also made the competition and anxiety even more intense.

    For Governor Irwandi, who was poised to win if the elections were not postponed, now has to mobilize power and funds to compete with the PA. And the PA, in turn, has to play the game very carefully so that it should not arouse Jakarta’s suspicion of a secret agenda of independence if they not only rule the parliament but command the administration. 

    The PA invited four Army generals to campaign for the party, including two former regional commanders, one of whom — Gen. Soenarko — had been particularly controversial due to allegations of harsh treatment of former rebels.

    The postponement of the elections has shaped a dilemma for the ex-combatants: Either they stay put at Irwandi’s camp or change sides and support the PA. 

    It’s a historic moment for them, one that would reveal their real motives as either opportunistic (for business reasons) or idealistic (wanting rural electorates). 

    It’s important to note that the ex-combatants are rooted in the former GAM strongholds in rural areas. It explains why the statement of the older GAM leaders and its commander Muzakkir Manaf as being “neutral” in the 2006 elections resulted in a great victory for the Irwandi group, who used the GAM flag as a symbol. 

    Now it’s the other way around: it’s the older leaders, with Zaini Abdullah and Muzakir Manaf as their candidates — brilliantly shortened to ‘Zikir”, meaning collective prayer to admire God almighty — that is taking the lead as they evoke GAM symbols and the late Wali Hasan Tiro’s legacy. 

    Unfortunately, it’s hard to pinpoint the numbers and the strength — let alone the social-class bases — of the ex-combatant commanders who support Irwandi and the Zikir. But the latest survey suggests the latter would win with 46 percent (against 22 percent) which will not require a second round of voting. 

    Whatever the outcome, it will reflect the general assessment of common Acehnese in villages, who know what contributions the ex-combatants made during the conflict, and will weigh it against their role in peace time as they decide at the private ballot boxes.

    * Aboeprijadi Santoso,  The writer is a journalist.

    Source : The Jakarta Post