siwah.com

Blog

  • Kampanye Terbuka Tetap Dilaksanakan

    Banda Aceh, Kompas – Kampanye terbuka akan tetap dilaksanakan dalam masa kampanye pemilihan umum kepala daerah di Aceh yang akan dimulai 22 Maret 2012. Pasalnya, semua pasangan calon meminta bentuk kampanye tersebut dan keberatan dengan masukan kepolisian setempat untuk meniadakan kampanye terbuka dengan pengerahan massa.

    Ketua Kelompok Kerja Kampanye Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Zainal Abidin, Selasa (13/3), mengatakan, kampanye terbuka diputuskan dalam rapat bersama perwakilan Kepolisian Daerah Aceh, Panitia Pengawas Pemilu Aceh, satuan polisi pamong praja, dan utusan kandidat kepala daerah masing-masing.

    Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Aceh mengirim surat kepada KIP Aceh agar dalam masa kampanye lebih diutamakan kampanye tertutup. Kampanye dalam bentuk rapat terbuka harus dihindari mengingat kondisi di Aceh saat ini rawan terjadi gesekan menurut laporan intelijen.

    ”Kampanye terbuka tak bisa ditiadakan. Mereka ingin semua kampanye umum,” kata Zainal.

    Untuk menghindari benturan saat kampanye terbuka, KIP Aceh telah menetapkan jadwal kampanye terbuka bagi setiap kepala daerah, khususnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Setiap pasangan calon berhak mendapat jatah kampanye terbuka sebanyak 55 kali dalam kurun waktu dua minggu, mulai 22 Maret 2012.

    Mengenai kondisi keamanan Aceh yang rawan, Zainal mengatakan, polisi mempunyai kewenangan membatalkan kampanye apabila situasi keamanan tak mendukung.

    Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim mengatakan, untuk terciptanya pemilu kepala daerah (pilkada) damai diperlukan perjuangan dan kerelaan semua pihak guna mendorong hal tersebut dengan cara-cara politik yang santun.

    Tahapan kampanye pilkada di Aceh dimulai Rabu ini. Masa awal kampanye dimulai dengan deklarasi pilkada damai di Aceh. Kendati demikian, masalah keuangan dan keamanan masih membayangi pelaksanaan pilkada.

    Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke beberapa posko pilkada damai, pertemuan jajaran musyawarah pimpinan daerah (muspida) dan penegak hukum, serta pertemuan di kantor KIP Aceh, kemarin.

    Dalam pertemuan muspida dan jajaran penegak hukum di Kantor Gubernur Aceh, Bupati Pidie Jaya Gade Salam menyampaikan kekhawatiran terjadi konflik di wilayahnya. Dia meminta ada penambahan personel penegak hukum. Saat ini, kata Gade, polisi yang bertugas di kabupatennya 200 orang dan tentara 125 orang. (INA/HAN)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Antipartai, Antidemokrasi?

    Sentimen negatif dan ketidakpercayaan terhadap partai politik sudah menjadi fenomena umum yang tidak hanya menjadi tema pemberitaan media. Hari ini kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai sudah sangat tinggi.

    Menurut survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Januari 2012, hanya seperlima masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa kinerja parpol baik. Penilaian terhadap DPR yang anggotanya adalah politisi dari berbagai partai juga sama buruknya.

    Sentimen negatif terhadap partai juga terindikasi dari dukungan elektoral parpol, di mana tidak ada satu pun partai yang berhasil mempertahankan besaran dukungan yang sama dengan Pemilu 2009. Lebih jelas lagi, ada hampir setengah dari pemilih yang hari ini bingung menentukan partai mana yang harus mereka pilih, terlepas dari banyaknya pilihan partai yang tersedia. Ini menunjukkan, meski demokrasi membuka ruang bagi munculnya berbagai pilihan politik, pilihan yang tersedia dipersepsikan minim kualitas.

    Jika kita melihat hasil dari tiga pemilu pascareformasi, dukungan terhadap partai-partai besar semakin turun dan sebaran dukungan terhadap berbagai partai semakin merata. Misalnya, pada Pemilu 1999 dukungan terhadap sembilan partai terbesar mencapai 91,64 persen, tetapi pada Pemilu 2009 tinggal 81,70 persen. Lebih jelas lagi, total dukungan terhadap partai yang memperoleh suara di atas 5 persen mencapai 86,69 persen pada Pemilu 1999, tetapi turun menjadi 68,53 persen pada Pemilu 2009.

    Ini berarti bahwa semakin hari masyarakat yang kecewa terhadap partai semakin terbuka untuk mencoba memilih partai alternatif sekalipun partai-partai tersebut tak berpeluang menang dalam pemilu. Sejalan dengan itu, tingkat partisipasi dalam pemilu legislatif yang semakin menurun juga menunjukkan semakin melemahnya kepercayaan terhadap partai yang adalah kontestan dari pemilu tersebut.

    Sentimen negatif dan ketidakpercayaan terhadap partai politik tentu bukan sesuatu yang muncul sekejap, melainkan merupakan suatu proses akumulasi kekecewaan setelah kita melalui tiga kali pemilu demokratis. Asal muasalnya adalah pada periode awal masa reformasi, di mana partai gagal menjawab euforia demokrasi, harapan, dan tingkat kepercayaan rakyat yang begitu tinggi terhadap partai.

    Kegagalan ini berimbas pada munculnya ketidakpercayaan terhadap partai dan membuat masyarakat semakin banyak yang pragmatis. Rakyat yang pragmatis, seperti juga para politisi, tidak lagi berpikir panjang. Mereka tak lagi percaya janji-janji partai.

    Situasi ini akhirnya memperkuat pola perilaku partai yang pragmatis karena hanya dengan berlaku semakin pragmatis mereka bisa memenuhi permintaan rakyat yang semakin pragmatis pula. Siklus ini terus berlanjut dan sejalan dengan waktu sentimen negatif terhadap partai yang dipupuk dengan pragmatisme politik semakin menjalar dan mengakar.

    Demokrasi pun diragukan

    Paralel dengan sentimen negatif terhadap partai adalah munculnya keraguan terhadap demokrasi. Berbagai hasil studi menunjukkan, dukungan terhadap demokrasi di awal masa reformasi sangat tinggi. Setelah lebih dari 12 tahun reformasi, sepertinya ada penurunan dukungan terhadap demokrasi.

    Survei CSIS menunjukkan bahwa hari ini hanya setengah dari masyarakat Indonesia yang setuju demokrasi adalah sistem politik terbaik. Hanya 28,2 persen yang berpendapat bahwa demokrasi itu harus dipertahankan, apa pun alasannya. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap demokrasi tidaklah sekuat seperti pada awal masa reformasi.

    Apakah kemudian ini berarti sentimen negatif terhadap partai menyebabkan menurunnya dukungan terhadap demokrasi? Untuk menjawab ini perlu dibedakan antara sikap antipartai yang reaktif dan yang ”kultural” (Torcal, Gunther, dan Montero 2002). Sikap reaktif sifatnya sangat cair dan mudah berubah. Penyebabnya terutama pengaruh dari banyaknya perilaku partai yang tidak konsisten dan ketidakmampuan partai dalam menjalankan fungsinya.

    Sementara itu, sikap antipartai yang kultural lebih disebabkan proses sosialisasi dan pengalaman historis yang panjang terkait perilaku partai yang buruk. Antipartai kategori ini sifatnya sudah mengakar dan menjadi budaya politik. Berdasarkan studi Torcal, Gunther, dan Montero (2002) tentang negara demokrasi di Eropa Selatan, antipartai reaktif tidaklah berpengaruh pada legitimasi demokrasi, sementara antipartai yang kultural punya imbas yang negatif.

    Jika ditelusuri lebih lanjut, temuan survei CSIS menunjukkan bahwa dukungan terhadap demokrasi sama tingginya (atau rendahnya) di kalangan orang yang punya sentimen negatif ataupun positif terhadap partai. Ini mengindikasikan, efek antipartai terhadap dukungan untuk demokrasi tidaklah jelas. Yang justru menjadi sumber utama menurunnya dukungan terhadap demokrasi adalah kondisi kehidupan individual. Dukungan untuk demokrasi jauh lebih tinggi di antara orang-orang yang punya persepsi positif terhadap kondisi kehidupannya dibandingkan dengan yang persepsinya negatif.

    Ini artinya, sentimen negatif terhadap partai yang ada sekarang masih belum jadi bagian dari budaya politik. Namun, jika terus berlanjut dan tidak ada perubahan pada perilaku partai, sentimen negatif terhadap partai yang hari ini masih pada taraf reaktif bisa menjadi sesuatu yang mengakar dan menjadi bagian dari budaya politik yang ada. Jika ini terjadi, akan muncul satu sumber baru pelemahan dan delegitimasi demokrasi kita.

    Terlepas dari adanya berbagai persoalan, kita bersyukur karena nasib dan masa depan demokrasi di Indonesia masih ada di tangan kita. Selain perlu ada terobosan dari pemerintah yang mendorong agar taraf kehidupan rakyat terus meningkat, keseriusan elite politik untuk memperbaiki kinerja partai juga jadi prasyarat. Hal lain, ada kesadaran dari masyarakat: demokrasi bukan sekadar suatu alat, melainkan merupakan tujuan dan punya nilai intrinsik tersendiri, yaitu kebebasan individu dan kolektif untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Jika itu semua bisa dipenuhi, nasib dan masa depan demokrasi kita pun akan jadi cerah dan bebas dari ancaman berbagai bentuk otoritarianisme dan totalitarianisme.

    Sunny Tanuwidjaja Peneliti CSIS

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mengapa Malik Mahmud Bilang Aceh Lagee Keudee Teutop?

    BANDA ACEH – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud saat bertemu jajaran Rekrorat IAIN Ar-Raniry mengatakan Aceh lagee keudee teutop. Mengapa?

    Malik mengatakan menyebut istilah Aceh seperti “toko tertutup” ketika membandingkan kondisi Aceh hari ini dengan negara lain.

    Katanya, Aceh sebenarnya terletak pada posisi strategis untuk berkembang. “Kalau Aceh ini kita ibaratkan dengan negara lain, kita ini sama. kalau dibaratkan toko, toko geutanyoe saban dengan toko-toko orang lain yang berada di pinggir jalan, tapi toko orang lain terbuka, toko kita tertutup,” ujarnya dalam bahasa Aceh bercampur Indonesia saat bertemu Rektor IAIN Ar-Raniry dan jajarannya, Selasa, 6 Maret 2012.

    Malik lantas membandingkan Aceh dengan Singapura. Kedua daerah ini, katanya sama-sama sebagai pintu masuk selat malaka. Bedanya, Aceh di pintu barat, sedang Singapura di pintu timur.

    “Kenapa kita yang di pintu barat Selat Malaka tertutup, sementara di timur terbuka. Itu yang selalu membuat saya berpikir. Padahal, katakanlah seperti Simeulue itu empat kali lebih besar dari Singapore,” kata Malik.

    “Saya sudah keliling ke kampung-kampung di Aceh. Kondisi Aceh saat ini sama seperti Malaysia 50 tahun lalu,” kata Malik .

    Malik mengakui membangun Aceh tak semudah membalik telapak tangan. Namun, katanya, ke depan pembangunan yang harus menjadi prioritas adalah yang menjadi matapencaharian sebagian besar rakyat Aceh yaitu sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

    “Kalau ketiga ini bisa diperhatikan, maka perekonomian Aceh akan tumbuh baik perdagangan maupun investasi,” ujar mantan Perdana Menteri GAM ini.

    Namun, kata Malik, kondisi itu baru dapat dicapai jika korupsi dapat diberantas di Aceh. “Korupsi sudah menjadi penyakit dan budaya di Indonesia. saya sedih kenapa di Aceh juga terjangkit penyakit ini. Bagaimana caranya perkara korupsi bisa kita cegah di Aceh ini,” ujarnya di hadapan Rektor IAIN Ar-Raniry Profesor Farid Wajdi dan jajarannya.

    Ia juga menambahkan, jika nantinya rakyat Aceh memberikan kepercayaan kepada Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, bersama-sama akan dipikirkan bagaimana memajukan Aceh.

    Dalam kunjungan itu, Malik juga mengajak para intelektual Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh.

    “Buet aneuk-aneuk tanyoe ka selesoe. Jinoe, masa geutanyoe ureung syik (pekerjaan anak-anak kita (gerilyawan GAM) sudah selesai. Sekarang masanya kita orang tua) dan para cerdik pandai untuk mengisi perdamaian ini sehingga kualitas hidup meningkat,” ujarnya.

    Menurut Malik, semua orang Aceh baik yang berada di Aceh maupun di luar Aceh, adalah korban konflik. Bagi orang luar Aceh, kata dia, pasti akan berpikir dua kali untuk pulang kampung. Itu sebabnya, kata Malik, semua orang Aceh punya andil terhadap tercapainya perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. “Semua kita orang Aceh punya saham dalam Mou Helsinki. Nyan mandum-mandum tanyoe na saham,” ujarnya. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ini Alasan Doto Zaini Bersedia Jadi Calon Gubernur

    BANDA ACEH- Kandidat Gubernur Aceh dari Partai Aceh Zaini Abdullah mengaku dirinya tidak punya keinginan kuat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh.

    “Orang seumur saya seharusnya setelah perdamaian Aceh sudah bisa beristirahat bersama anak dan cucu saya, baik itu di luar negeri maupun di Aceh,” kata Zaini Abdullah saat bertemu Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan jajarannya di kampus itu, Selasa, 6 Maret 2012.

    Zaini lantas “buka kartu”. Katanya, ia bersedia mencalonkan diri dan kembali menjadi warga negara Indonesia karena tuntutan perjuangan yaitu perintah dari Malik Mahmud selaku Pemangku Wali Nanggroe.

    “Selain itu juga karena tuntutan dari Partai Aceh, dan saya pun mencalonkan diri sebagai gubernur dalam rangka berjuang untuk Aceh bersama Muzakir Manaf,” kata pria asal Pidie yang lama menetap di Swedia itu.

    Di hadapan para akademisi IAIN, Zaini juga menceritakan kembali tentang sejarah perjuangan orang Aceh dan sejarah dirinya bergabung bersama GAM. Menurutnya, orang Aceh harus terus mengingat sejarahnya.

    “Manusia yang hidup tanpa sejarah adalah manusia-manusia yang telah mati sebelum mati. Dia tidak tahu masa lalu, hingga tidak bisa berjalan ke masa depan,” kata Zaini.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Baliho Kandidat

    Banyak baliho kandidat kepala/wakil kepala daerah yang dipasang diberbagai tempat, tak kecuali sepanjang pinggiran jalan. Bak aksesoris musiman yang menawarkan pemandangan unik pada setiap musim pilkada.

    Banyak yang kreatif memang. Tidak kurang juga yang asal jadi. Kombinasi warna plus tulisan pasti membuat banyak orang mau melirik. Untuk itu, pengendara harus hati-hati. Saking asyik melirik dan membaca bisa rawan kecelakaan, kan hehe.

    Umumnya, baliho-baliho yang menampilkan wajah calon tersebut selalu dirangkai dengan menggunakan rangka kayu. Penggunaan rangka kayu umumnya ada di daerah-daerah. Berbeda jika di kota, baliho umumnya dipasang di tempat yang memang disewakan untuk pemasangan baliho.

    Tidak ada yang salah dengan baliho, atau media kampanye lainnya seperi spanduk dan poster. Ini musim Pilkada, dimana-mana juga begitu adanya. Jadi, sangat  dibenarkan cara-cara seperti ini dalam sebuah kampanye suksesi kepemimpinan.

    Saya kira, bukan hanya aksi pasang baliho, para kandidar juga melakukan ragam aksi lainnya. Kunjungan ke daerah khususnya ke daerah bencana pasti menjadi pilihan. Idealnya sih kunjungan sudah menjadi sesuatu yang dilakukan sejak awal, bahkan sejak sebelum musim Pilkada tiba. Bukankah menjadi pemimpin saat sekarang membutuhkan perencanaan jangka panjang sehingga hasilnya menjadi sesuatu yang lahir dari proses, bukan sesuatu yang instan.

    Kembali masalah baliho. Hitung saja berapa jumlah baliho dari masing-masing kandidat. Ada 4 kandidat gubernur plus satu pasangan kandidat dari Partai Aceh. Ada 111 pasangan kandidat Bupati dan Walikota plus 14 kandidat dari Partai Aceh.

    Katakanlah tidak semua kandidat  memasang baliho, karena biaya agak tinggi atau tim kandidat ingin berhemat. Namun yang pasti hampir semua baliho tersebut selalu saja dirangkai dengan kayu. Tentu ratusan kubic (m³) kayu dihabiskan hanya untuk merangkai baliho calon kepala/wakil kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/wakil, walikota/wakil di seluruh Aceh. Dasyat….

    Saya kembali membuka dokumen Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/INSTR/2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang moratorium logging (jeda menebang). Ternyata salah satu implikasinya adalah sulitnya masyarakat untuk memperoleh kayu, terutama kayu legal. Tidak jarang terdengar suara masyarakat “jino ka tat susah ta mita papeun keranda”.

    Ironisnya para kandidat begitu mudahnya mendapatkan kayu, untuk rangka baliho dan poster. Apakah kandidat yang banyak balihonya sudah pasti menang? Tentu belum!

    Semakin dekat waktu pelaksanaan Pilkada 2012 Aceh semakin banyak pula alat peraga dipasang dan tersebar diseluruh tempat, jalan-jalan dan tempat strategis lainnya. Namun coba perhatikan. Ternyata, hasilnya malah jadi semraut dan kotor, menggangu keindahan, menggangu pandangan penguna jalan. Bahkan ada ditempel didinding, pohon-pohon dan digantung disembarang tempat, sehingga secara umum telah menggangu keindahan dan keasrian sebuah kawasan.

    Pengaturan dan penertiban pemasangan alat-alat kampanye merupakan upaya yang harusnya segera dilakukan sehingga trotoar dan jalan hanya cukup dihiasi dengan rimbunan pepohonan dan petunjuk lalu-lintas jalan, tanpa ditambah baliho, poster-poster spanduk dan alat kampanye lainnya, demikian juga halnya dengan taman-taman kota, Ruang Terbuka Hijau. Tidak perlu lagi dihiasi dengan wajah-wajah calon pemimpin, biarkan saja suasananya alamiah..

    Dengan bertambah dekatnya waktu pemilihan, sebaiknya calon bukan menambah baliho, poster, spanduk serta alat peraga lainnya, Karena masyarakat sebagai pemilih akan menitipkan suara dan aspirasinya kepada yang telah mereka kenal. Dan lebih lagi kedekatan dengan masyarakat bukan hanya karena akan naik menjadi kepala/wakil kepala daerah tetapi jauh sebelumnya sudah terjalin hubungan komunikasi dan sudah dikenal baik oleh masyarakat. 

    Dengan tidak menambah penggunaan bahan baku kayu sebagai bahan pendukung sosialisasi dan kampanye kandidat, hal ini dapat bermakna memiliki visi yang jelas dan tegas terhadap kelangsungan sumberdaya alam dan penyelamatan lingkungan, setidaknya si calon telah ikut serta dalam menghambat laju kerusakan lingkungan, yang kian hari ancaman bencana akibat kerusakannya semakin bertambah.

    Dan tentu saja pemilih akan memilih calon pemimpinya yang tidak memiliki sifat destruktif terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Semoga,                                          
     

    * TEUKU MASRIZAR, Peminat masalah sosial dan lingkungan, tinggal di Aceh Selatan

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Media Ditinggalkan jika Bertentangan dengan Publik

    Jakarta, Kompas – Media massa di negara demokrasi berfungsi sebagai penyampai informasi dan aktor dengan pendapat sendiri. Namun, publik semakin cerdas. Ketika peran media sebagai aktor bertentangan dengan kepentingan publik, masyarakat akan meninggalkannya.

    Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengatakan hal tersebut dalam bedah kasus pengaduan Partai Demokrat terhadap Metro TV dan TV One di Jakarta, Selasa (6/3).

    Menurut Kacung, di negara demokrasi mana pun selalu ada dua posisi media, yaitu sebagai penyampai informasi maupun aktor yang menyatakan sikapnya. Sebagai penyampai informasi, media akan merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Ketika menjadi aktor, media dapat mengangkat isu-isu tertentu untuk memengaruhi pemirsa.

    Meski demikian, kata Kacung, pemirsa semakin cerdas dan akan memiliki preferensi sendiri. Karena itu, ketika media tidak mengikuti kepentingan publik, masyarakat akan menghukum dengan meninggalkan media.

    Dalam kasus pemberitaan tentang Partai Demokrat di Metro TV dan TV One, Kacung menilai, media tidak sekadar mencerminkan realitas di masyarakat. Dalam hal ini, media sudah beropini.

    Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad mengatakan, pengaduan tersebut disampaikan oleh fungsionaris Partai Demokrat, Fery Juliantono, pada 23 Februari 2012. Fery menilai pemberitaan kedua stasiun televisi itu kurang obyektif dan tendensius. Monopoli media juga dirasa mengarah pada penggiringan opini masyarakat untuk kepentingan politik pemilik dengan partai politiknya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, isi siaran harus dijaga netralitasnya, tidak mengutamakan golongan tertentu, dan tidak boleh menghasut, menghina, atau bohong. Media yang dijadikan alat untuk mencari penghasilan dan menakuti-nakuti orang bersalah menunjukkan fungsi pers yang kebablasan.

    Menurut Ramadhan, diskusi interaktif di televisi ataupun pemberitaan di Metro TV dan TV One selalu menyerang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, tayangan pidato Surya Paloh dengan Nasdem-nya selalu sangat panjang. Partai Nasdem juga tidak pernah diberitakan negatif.

    Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menegaskan, tekanan selalu dilakukan partai penguasa ketika terusik. Hal ini terjadi sejak Orde Baru ataupun pada kepemimpinan lainnya.

    Menurut dia, Partai Nasdem belum punya hak sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi baru terdaftar sebagai badan hukum. Karena itu, tidak ada kepentingan Metro TV kepada Partai Nasdem yang belum tentu ikut Pemilu 2014.

    Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menambahkan, kasus-kasus terkait politisi Partai Demokrat sangat bombastis, seperti sinetron, dan sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, media massa akan mengangkat isu itu.

    Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan, Partai Demokrat termasuk obyek layak berita karena pemenang pemilu dan parpol yang sedang berkuasa. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Polisi: Kurangi Kampanye Terbuka

    Banda Aceh, Kompas – Kepolisian Daerah Aceh meminta Komisi Independen Pemilihan Aceh mengurangi pelaksanaan kampanye terbuka berupa pengerahan massa. Dengan kondisi Aceh saat ini, kampanye terbuka rawan sekali menimbulkan gesekan atau kerusuhan.

    ”Kepala Polda Aceh sudah mengirimkan surat permintaan kepada KIP mengenai masalah ini. Ini semacam imbauan saja kepada KIP berdasarkan prediksi-prediksi yang banyak berkembang sekarang,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo di Banda Aceh, Selasa (6/3).

    Pilkada di Aceh untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 17 bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan digelar pada 9 April 2012. Masa kampanye dimulai 22 Maret.

    Polda Aceh menilai model kampanye tertutup di ruangan dapat menjadi alternatif pilihan untuk masa kampanye pilkada di Aceh. Pasalnya, kampanye tertutup atau dialogis tak terlalu berisiko menimbulkan gangguan keamanan antar-massa.

    ”Bagaimana kalau kampanye dilaksanakan di Banda Aceh, tetapi massa pengikut berdatangan dari daerah-daerah. Di tengah jalan bagaimana kalau terjadi bentrokan dengan massa kandidat lainnya. Ini harus diantisipasi bersama,” katanya.

    Terlebih, lanjut dia, selama ini ada beberapa kali kegiatan politik di Banda Aceh yang mendatangkan massa berjumlah ribuan dari wilayah lain. Apabila hal itu terjadi saat kampanye, akan sangat berisiko terjadi bentrokan.

    Menurut dia, saat ini ada kelompok tertentu yang sengaja ingin membuat Aceh tak aman. Mereka mengintimidasi, meneror, dan melakukan tindak kekerasan menjelang Pilkada Aceh.

    Menanggapi hal itu, komisioner KIP Aceh, Zainal Abidin, mengatakan, KIP belum dapat memutuskan terkait permintaan Polda Aceh tersebut. Berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 18 Tahun 2011, kampanye terbuka salah satu bentuk kampanye yang dapat dilaksanakan.

    ”Di satu sisi, kami tak mungkin melanggar peraturan perundangan yang ada terkait masalah ini. Namun, di sisi lain, kami dapat memahami bahwa kepolisian juga mempunyai kewenangan terkait keamanan Pilkada Aceh,” kata dia.

    Untuk memutuskan hal tersebut, KIP Aceh akan menggelar rapat bersama muspida di Aceh lainnya, termasuk Polda Aceh, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, dan Gubernur Aceh.

    Secara terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh Destika Gilang Lestari mengatakan, situasi Aceh menjelang pilkada menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Ada serangkaian kasus intimidasi, teror, bahkan kekerasan.

    Kontras Aceh mencatat selama Januari-Februari 2012 terjadi 10 kasus teror dan kekerasan di Aceh. Ironisnya, dari 12 kasus tersebut belum satu pun yang dapat diungkap oleh kepolisian.

    ”Pola kekerasan dan teror ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi menjelang Pemilu 2009. Jika tak segera diungkap, maka ketakutan akan terus terjadi di masyarakat menjelang pilkada,” katanya. (han)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Iklan Digital Belum Dapat Diandalkan

    WASHINGTON, SELASA – Surat kabar di Amerika Serikat tengah mencari model baru sumber pendapatan pada era penurunan tiras, penurunan iklan, serta persaingan dengan media online. Sebuah kajian menyebutkan bahwa industri surat kabar menghadapi masa depan yang sulit walaupun ada beberapa indikasi yang menggembirakan. Kajian ini dikeluarkan di Washington, Selasa (6/3).

    The Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism mengadakan penelitian selama 16 bulan tentang surat kabar. Mereka mengumpulkan data keuangan dari 38 surat kabar dan melakukan wawancara dengan para eksekutif 13 perusahaan yang memiliki 330 surat kabar.

    Koran-koran di AS kehilangan 7 dollar AS di iklan cetak, tetapi hanya mendapatkan 1 dollar iklan dari media online mereka. Pendapatan iklan digital rata-rata naik 19 persen, tetapi kenaikan ini tidak bisa mengimbangi penurunan iklan cetak sebesar 9 persen. ”Peralihan basis pendapatan dari iklan media cetak ke iklan digital memerlukan waktu panjang,” demikian laporan tersebut.

    Beberapa eksekutif memperkirakan pamor surat kabar akan terus menurun, beberapa bahkan harus ditutup. Banyak yang akan mengirimkan koran ke rumah hanya beberapa kali saja dalam satu pekan, atau mungkin hanya pada hari Minggu saja.

    Akan tetapi, beberapa perusahaan lebih sukses dibandingkan perusahaan lain dalam mengalihkan usaha ke bisnis model yang baru.

    Hasil riset ini juga menunjukkan bukti bahwa surat kabar memang sudah menurun karena para pembacanya beralih ke sumber berita online.

    ”Kajian tersebut membuktikan bahwa masa depan surat kabar bukan ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di luar, tetapi lebih ditentukan oleh kultur dan manajemen, untuk surat kabar dengan besaran yang berbeda,” ujar Direktur PEJ Tom Rosenstiel.

    Wartawan senior ”lamban”

    Hanya ada satu surat kabar yang pertumbuhan iklan online-nya sebesar 63 persen. Akan tetapi, 7 dari 38 surat kabar gagal menumbuhkan pendapatan dari bisnis media digital.

    ”Kebanyakan surat kabar tidak berupaya keras untuk meningkatkan sumber pendapatan dari media digital. Walaupun sekarang kecil, di masa depan iklan dari media online diharapkan meningkat pesat,” demikian kajian tersebut.

    Eksekutif surat kabar lainnya menggambarkan bahwa di media surat kabar ada kultur ”kelembaman”. Ini terutama menghinggapi kalangan wartawan senior yang selalu menentang cara baru dalam berbisnis. (AFP/JOE)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • 10 Kasus Intimidasi Belum Terungkap

    BANDA ACEH, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan, situasi Aceh menjelang pilkada saat ini menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Ada serangkaian kasus intimidasi, teror, bahkan kekerasan.

    Kontras Aceh mencatat, sepanjang Januari-Februari 2012 terjadi 10 kasus teror dan kekerasan di Aceh. Ironisnya, dari 12 kasus tersebut belum satu pun yang dapat diungkap oleh aparat kepolisian.

    ”Pola kekerasan dan teror ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi menjelang Pemilu 2009 lalu. Jika tak segera diungkap, ketakutan akan terus terjadi di masyarakat menjelang pilkada. Selain itu, kasus-kasus kekerasan ini dapat terus berlanjut,” ujar Gilang, Selasa (6/3/2012) di Banda Aceh.

    Kontras Aceh percaya aparat kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus kekerasan tersebut. Kepala Polda Aceh sudah menyatakan tak akan menoleransi siapa pun yang melakukan tindak kekerasan ataupun intimidasi menjelang pilkada ini. ”Kami berharap aparat kepolisian membuktikan ini,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo, di Banda Aceh, Selasa (6/3/2012), mengatakan, sebenarnya beberapa orang sudah ditangkap terkait kasus-kasus kekerasan menjelang Pilkada Aceh. Dari pola tindakan yang mereka lakukan, ada kecenderungan kemiripan antara satu kasus dan kasus lainnya.

    ”Tapi kami belum bisa mengungkapkan ini ke publik. Kami masih terus mendalami dan melengkapi alat bukti yang ada,” katanya.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • KIP Tetapkan Jumlah Pemilih Aceh 3,24 Juta

    Banda Aceh, Kompas – Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan jumlah pemilih di Aceh yang berhak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah 9 April 2012 sebanyak 3.244.680 orang. Mereka dapat menggunakan hak pilih di 9.786 tempat pemungutan suara yang tersebar di 23 kabupaten dan kota di Aceh.

    Kepastian jumlah pemilih tersebut merupakan hasil rapat pleno di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang memfinalkan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Aceh 2012, Senin (5/3). Rapat tersebut dihadiri 23 komisioner dari KIP kabupaten dan kota di Aceh, empat anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, dan tiga perwakilan tim sukses dari pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan Darni Daud-Ahmad Fauzi.

    Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran KIP Aceh Akmal Abzal mengatakan, dengan jumlah pemilih 3.244.680 orang, berarti ada penambahan 17.094 pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap yang ditetapkan KIP Aceh pada 7 Januari 2012.

    Dari 3.244.680 orang itu terdiri atas 1.600.854 pemilih pria dan 1.643.826 pemilih perempuan. ”Di dalamnya terdapat pemilih pemula 88.494 orang, minus Aceh Tamiang, Banda Aceh, dan Singkil, yang datanya belum masuk,” kata Akmal.

    Jumlah pemilih terbanyak ada di Kabupaten Aceh Utara, yakni sebanyak 377.780 orang. Jumlah pemilih tersedikit ada di Kota Sabang, yakni 23.831 orang. ”Pemilih adalah mereka yang terdaftar dalam DPT. Kami tak menggunakan KTP. Pemilih akan mendapatkan kartu pemilih serta undangan selambatnya pada H-3 pemilihan,” kata Akmal. (HAN)

    Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.