siwah.com

Blog

  • Saatnya Berguru ke Malaysia?

    Hari-hari belakangan ini kalangan kampus memiliki topik diskusi hangat: kewajiban publikasi karya ilmiah agar dapat lulus program S-1, S-2, ataupun S-3. Alasan utama di balik keputusan itu adalah minimnya jumlah publikasi dari Indonesia jika dibandingkan dengan negara jiran, Malaysia.

    Berdasarkan data Scopus (www.sciencedirect.com) per 9 Februari 2012, tercatat National University of Singapore sebagai universitas dengan jumlah publikasi tertinggi di Singapura (64.991 publikasi), sekaligus ”juara”-nya ASEAN. Mahidol University sebagai yang tertinggi di Thailand (17.414), sementara University of Malaya (16.027) mencatat jumlah publikasi tertinggi di Malaysia. Indonesia? ”Juara”-nya ITB yang mencatatkan angka 2.029 publikasi. Memang lebih tinggi daripada prestasi universitas ”juara” dari Vietnam, Brunei, Laos, ataupun Myanmar, tetapi kalah jauh dibanding ”juara”-nya Malaysia.

    Scopus adalah basis data yang mendata karya-karya ilmiah di seluruh dunia yang bereputasi tinggi. Data publikasi dan jumlah sitasi yang dicatat Scopus banyak dipakai sebagai salah satu alat ukur kinerja universitas secara internasional.

    Perbandingan publikasi empat negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia) yang diindeks Scopus (1996-2010) memperlihatkan betapa jauh beda publikasi Indonesia dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lain. Sejak 2007, lonjakan publikasi dari Malaysia tercatat begitu besar. Mereka tidak hanya semakin jauh meninggalkan Indonesia dan mengalahkan Thailand, tetapi juga secara total publikasi mengungguli Singapura. Indonesia tetap konstan di posisi keempat. Kalau yang diperbandingkan adalah jumlah publikasi per kapita, gambarannya akan lebih dramatis lagi.

    Fenomena Malaysia

    Itu rupanya yang membuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ”kebakaran jenggot”, lalu mengeluarkan instruksi yang ”membakar” banyak kalangan kampus di Indonesia. Keprihatinan Dirjen Dikti ini patut jadi keprihatinan bersama. Lalu, apa rahasia di balik lonjakan ”prestasi” Malaysia yang amat mengagumkan itu?

    Lonjakan besar yang terjadi, terutama sejak 2007, diawali kebijakan Pemerintah Malaysia mendorong universitas-universitasnya jadi universitas riset. Kebijakan ini dibarengi penggelontoran dana dan fasilitas riset besar-besaran, selain memadainya gaji para dosen. Universitas yang berhasil dapat predikat ”universitas riset” berhak atas banyak fasilitas menggiurkan, yang mendorong universitas-universitas lain untuk menggapai predikat ini.

    Perolehan dana riset dari MOSTI (Kementerian Riset dan Teknologi-nya Malaysia) dilakukan melalui jalur kompetisi nasional. Prosesnya sederhana dan cepat. Dapat dikatakan tidak ada dosen level senior lecturer ke atas yang tak punya dana riset memadai. Untuk mendapat dana riset 200.000-an ringgit (Rp 500 juta-Rp 600 juta) per topik riset tidaklah sulit.

    Di Malaysia juga dimungkinkan jalur S-2 dan S-3 ”by research”. Dapat dikatakan semua universitas menerima mahasiswa S-2 dan S-3 walau baru berdiri. Dengan sistem ini, dimungkinkan penerimaan mahasiswa S-2 dan S-3 kendati jumlah mahasiswanya hanya 1-2 orang. Asal ada pembimbing berkualifikasi memadai dapat dimulai studi S-2 dan S-3. Dengan sistem ini, dapat dikatakan semua dosen bergelar doktor bisa punya mahasiswa S-2 dan S-3 untuk dibimbing, elemen amat penting dalam pelaksanaan riset.

    Untuk menunjang kelangsungan riset, bilamana sumber daya dosen lokal yang ada belum memadai, terbuka luas kesempatan mengundang dosen asing bergelar doktor untuk mengajar sekaligus jadi peneliti. Setiap universitas punya otoritas untuk menetapkan jabatan akademik, tak harus mengurus ke ”Dikti”-nya mereka secara sentral seperti di Indonesia.

    Proses penetapannya juga amat cepat, utamanya melihat kinerja riset. Universitas juga punya otoritas menetapkan standar gaji dan fasilitas. Tidak heran jika banyak dosen bergelar doktor dari Indonesia jadi ”TKI” di sana. Kehadiran dosen asing yang mumpuni ini jadi faktor penting pendongkrak kinerja riset Malaysia.

    Situasi kita

    Gambaran di atas berbicara tentang persentase artikel yang ditulis oleh penulis dari sejumlah negara. Angka yang dicatat dari publikasi Indonesia sangat tinggi, 70-80 persen, jauh lebih tinggi dibanding tiga negara lain (30-50 persen). Artinya, 70-80 persen publikasi ilmiah dari Indonesia hasil kolaborasi dengan penulis dari negara lain. Hal ini bisa jadi suatu indikator yang baik karena penulis-penulis Indonesia menjalin kerja sama erat dengan peneliti dari sejumlah negara.

    Namun, hal ini juga bisa berarti lain. Mengingat angka publikasi yang relatif rendah, bisa jadi publikasi ilmiah Indonesia dihasilkan terutama oleh peneliti Indonesia yang studi S-2 dan S-3 di luar negeri, kemudian menuliskan karya ilmiahnya bersama dosen pembimbingnya. Dan, sangat mungkin setelah pulang ke Indonesia produktivitas mereka langsung anjlok dan tak melakukan publikasi lagi.

    Hal ini mestinya perlu ditelusuri penyebabnya. Boleh jadi ini penyebab utama rendahnya publikasi Indonesia. Patut diduga, iklim riset yang kurang kondusif menyebabkan peneliti Indonesia jadi ”mandul” sepulang ke Indonesia.

    Bukan rahasia lagi, banyak peneliti hebat kita yang baru pulang studi lanjut di luar negeri kembali ke kampus tak punya meja, apalagi fasilitas dan dana riset. Belum lagi beberapa kebijakan Dikti yang bertentangan dengan semangat menaikkan jumlah publikasi Indonesia. Di antaranya apa yang dinamakan ”batas kepatutan” dalam melaksanakan penelitian yang dinyatakan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen, dikeluarkan Dirjen Dikti, Oktober 2009.

    Hal lain, karya ilmiah yang terbit dalam rentang antara penyerahan berkas penilaian angka kredit dan tanggal SK jabatan akademik tak dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Rentang waktu ini bisa lebih dari satu tahun. Tak sulit menemui dosen yang enggan menerbitkan karyanya dalam rentang waktu ini karena nantinya akan dinyatakan ”hangus”. Jelas kebijakan ini tak senapas dengan instruksi Dirjen Dikti terbaru. Belum lagi, berapa banyak dosen bergelar doktor yang tak punya anak bimbing S-2 dan S-3? Berapa banyak pula ketua jurusan, dekan, dan pejabat akademik lain penentu kebijakan di universitas kita yang tidak punya rekam jejak riset dan publikasi bermutu?

    Harus diakui fondasi bangunan riset kita masih rapuh, berakibat pada rendahnya publikasi kita. Jalan pintas instruksi Dirjen Dikti perlu dibarengi dengan upaya serius pembangunan fondasi riset yang lebih kokoh agar keberhasilannya lebih berkelanjutan. Mungkinkah saatnya kita berguru kepada Malaysia?

    Djwantoro Hardjito Dosen Teknik Sipil UK Petra, Surabaya; Pernah Mengajar di Malaysia

    Source : Kompas.com

  • Korupsi di DPR Makin Ganas

    Jakarta,Kompas – Praktik korupsi di lembaga legislatif saat ini ditengarai semakin ganas. Politisi instan juga semakin banyak. Perbaikan partai politik, terutama terkait transparansi keuangan partai dan pengukuran kinerja kadernya, menjadi jalan utama memperbaiki kondisi Dewan Perwakilan Rakyat.

    Kondisi itu mengemuka dalam diskusi tentang DPR yang terbelit korupsi di Redaksi Kompas, Jakarta, Selasa (28/2). Diskusi dipandu Teten Masduki dari Transparency International Indonesia. Narasumber yang tampil adalah Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, Haryatmoko (ahli etika dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta), Akhiar Salmi (ahli hukum pidana korupsi dari Universitas Indonesia, Jakarta), Sebastian Salang (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), dan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, Eva Kusuma Sundari.

    Narasumber dan pemandu sepakat, perilaku koruptif yang ganas di DPR itu terungkap jelas di media massa, dengan banyaknya anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi. Semakin banyak dan beragam pula kasus korupsi yang terungkap di DPR.

    Eva tak menampik sinyalemen korupsi di DPR makin marak dan masif. Kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang wakil rakyat di DPR yang beragam. Apalagi, anggota DPR harus berburu modal untuk mengamankan posisinya pada Pemilu 2014.

    Tegang cari uang

    ”Saat kembali masuk DPR tahun 2009, saya melihat ada perubahan manajemen partai dibandingkan periode sebelumnya. Sekarang semua orang, baik untuk perseorangan maupun partai, sudah tegang mencari uang untuk pemilu. Pembicaraan tentang kebangsaan sangat sulit ditemukan. Politik untuk pengabdian hampir tidak terlihat,” kata Eva.

    Becermin dari kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Teten menilai, korupsi di DPR sudah amat memprihatinkan. Dari kasus itu terlihat, anggota DPR ikut mengatur pelaksanaan proyek di kementerian atau lembaga dan kemudian mendapatkan uang dari kegiatan itu.

    Menurut Eva, ada tiga hal yang membuat wakil rakyat terjerat korupsi, yaitu pembiayaan partai, sistem pemilu dengan memakai suara terbanyak yang membuat biaya politik semakin tinggi, dan lingkungan.

    Pada Pemilu 2004, Eva mengaku menghabiskan Rp 225 juta untuk kampanye, dengan Rp 75 juta di antaranya dipakai untuk sumbangan kepada partai. Namun, biaya itu melonjak pada Pemilu 2009. ”Dahulu, pemilih sudah senang jika dikunjungi dan disapa. Namun, sekarang, hal itu tidak cukup lagi,” ucapnya.

    Di saat yang sama, fraksi di DPR juga belum memiliki indikator kinerja untuk menilai para kadernya. Akibatnya, siapa yang menyumbang partai paling banyak cenderung dapat dekat dengan elite partai dan lebih diperhitungkan.

    Tertutupnya pengelolaan keuangan partai, lanjut Sebastian, membuat parpol memberi ruang yang besar kepada kadernya untuk terjebak dalam korupsi. Pasalnya, partai meminta kadernya untuk memberikan sumbangan, baik secara rutin maupun jika ada kegiatan.

    ”Sumbangan itu menentukan kedekatan dan akhirnya besarnya pengaruh yang dimiliki seorang anggota DPR. Orang lalu menggunakan pengaruhnya, antara lain dengan duduk di Badan Anggaran DPR,” ujar Sebastian.

    Korupsi di DPR, kata Sebastian, sekarang dilakukan dengan memborong berbagai proyek di APBN. Sejumlah calo memberikan uang kepada pejabat di kementerian atau lembaga untuk mendapatkan sejumlah proyek. Uang itu juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR agar mereka menyetujui sejumlah proyek. Dalam kondisi ini, lelang hanya menjadi formalitas.

    ”Saya bingung, dari mana memperbaiki DPR. Jalan paling mungkin, dengan mendorong parpol membuat rancangan anggaran selama periode tertentu seperti satu tahun, dan bagaimana memenuhinya. Rancangan itu lalu diumumkan ke publik.” tutur Sebastian.

    Ia melanjutkan, ”Tentang perbaikan sistem pemilu atau lingkungan, selama masih banyak politisi instan, semua dapat diakali.” Politisi saat ini umumnya bukan orang yang bekerja keras dan mengakar di masyarakat. Mereka pun cenderung memakai uang untuk meraih dukungan.

    Mentalitas instan dalam politik, lanjut Haryatmoko, juga dipicu oleh tingginya ketidakpastian politik. DPR pun menjadi tidak peka terhadap aspirasi konstituennya.

    Korupsi di DPR pun kini berkembang menjadi korupsi kartel elite. Korupsi kartel elite ini biasanya mendapatkan dukungan jaringan politik (parpol), ekonomi (pengusaha), aparat penegak hukum, dan birokrasi.

    Suburkan korupsi

    Agus Santoso mengakui, proses demokrasi yang berkembang di Indonesia justru menyuburkan korupsi. Demokrasi yang dalam alam teoretis mengandung unsur musyawarah, dalam praktiknya menjelma menjadi negosiasi berdasarkan uang. Akibatnya, banyak keputusan di lembaga legislatif tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, tetapi pada berapa besar uang yang bisa diperoleh anggota DPR.

    Sudah jadi rahasia umum, jika sebuah lembaga ingin menyelesaikan legislasi yang terkait dengan lembaganya, mereka harus menyediakan dana untuk kegiatan anggota DPR. Menurut Agus, dana itu biasanya dianggarkan dalam pos sosialisasi yang hanyalah formalitas. Lembaga pemerintah di daerah juga diduga kerap dimanfaatkan anggota DPR.

    Menurut Agus, dari ribuan transaksi mencurigakan yang dianalisis, PPATK menemukan pola tertentu dalam proses korupsi. Satu temuan PPATK adalah tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh lembaga yang sebagian besar pegawainya berhubungan sejak remaja. Mereka juga kuat ”melindungi” korupsi.

    Akhiar mengingatkan, hakikat wakil rakyat adalah menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi warga yang diwakilinya. Wakil rakyat yang terlibat korupsi adalah orang yang tidak memahami amanahnya.

    Akhiar pun menyarankan adanya waris pidana untuk pelaku korupsi. Anak atau keluarga pelaku korupsi harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara dari pelaku yang sudah terbukti. Sebab, jika tidak terungkap, anak dan keluargalah yang menikmati hasil korupsi. (ANA/NWO/FAJ/TRA)

    Source : Kompas.com

  • SBY, Anas, dan Problem Demokrat

    Meski Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bicara terkait dugaan suap dan korupsi yang melibatkan beberapa kader partai, status mutakhir partai segitiga biru itu tampaknya belum berubah. Simfoni ”hening” sejenak yang muncul ternyata tak mampu meredam gejolak internal. Mengapa?

    Pada mulanya para pengurus dan kader Partai Demokrat di pusat dan daerah agak tenang setelah akhirnya SBY bicara. Namun, pernyataan SBY bahwa tidak ada penonaktifan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrat masih terus terngiang-ngiang di telinga para pengurus dan kader. Pasalnya, jika harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bakal menggantung bukan hanya nasib sang ”Ketua Besar”, melainkan juga popularitas dan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

    Apalagi, KPK tidak hanya menyidik kasus pembangunan wisma atlet yang telah mengantarkan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Cemokrat, menjadi terdakwa dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh menjadi tersangka, tetapi juga perkara dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga terpusat di Hambalang, Bogor.

    Itu artinya, jika Anas bisa lolos dari kasus wisma atlet, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu belum tentu lolos dalam perkara Hambalang. Karena itu, meski dari luar tampak tenang, para pengurus dan kader Demokrat sebenarnya semakin gelisah sesudah konferensi pers SBY.

    Tatkala soal status Anas masih diperdebatkan, kegelisahan baru muncul di jeroan Demokrat terkait status Angelina Sondakh dalam partai. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, DPP Demokrat melalui fraksinya di DPR merotasi keanggotaan Angie dari Komisi X (bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga) ke Komisi VIII (agama, sosial, perempuan) kemudian ke Komisi III (hukum) DPR.

    Pemindahan itu ternyata menimbulkan kemarahan SBY sehingga Puteri Indonesia 2001 itu pun dikembalikan lagi ke Komisi X. Diakui atau tidak, tarik-menarik kursi Angie ini adalah refleksi adanya ”ketegangan” dalam relasi antara SBY selaku Ketua Dewan Pembina dan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

    Di atas partai

    Beberapa hasil survei publik yang mengindikasikan merosotnya popularitas Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan ditengarai merupakan sumber kegelisahan internal Demokrat. Penyebab kemerosotan itu bisa jadi adalah dugaan keterlibatan sejumlah kader Demokrat dalam perkara suap dan korupsi yang didakwakan kepada Nazaruddin.

    Belakangan sejumlah kader partai di daerah membuka adanya indikasi politik uang di balik pemilihan ketua umum dalam Kongres Bandung. Realitas yang mencemaskan ini semestinya bisa menjadi dasar bagi SBY untuk meminta Anas mundur atau nonaktif sementara dari kepemimpinan Demokrat.

    Namun, harapan tak bersuara dari jajaran Demokrat itu tampaknya tak menggoyahkan SBY untuk tetap mempertahankan Anas. Ada beberapa kemungkinan mengapa sang pendiri menolak desakan bisu pelengseran Anas.

    Pertama, secara faktual Anas terpilih secara absah melalui Kongres Bandung (2010) dan terus merawat basis dukungannya di sejumlah daerah. Kedua, SBY mencoba konsisten dengan posisinya selama ini untuk tak mencampuradukkan perkara hukum dan persoalan politik sehingga apa boleh buat, nasib Anas harus menunggu proses hukum di KPK. Ketiga, Demokrat tampaknya belum memiliki mekanisme internal yang memungkinkan SBY, baik sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, maupun Ketua Dewan Kehormatan, menonaktifkan Anas.

    Di sisi lain, tak seorang pun yang berani terang-terangan menggugat keputusan SBY. Pasalnya, SBY bukan sekadar pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai, melainkan juga figur sen- tral yang berada ”di atas” partainya. Seperti diakui para deklarator dan pengurus, SBY adalah satu-satunya sosok pemersatu dan bahkan personifikasi partai yang diharapkan dapat menyelamatkan Demokrat dari kebangkrutan.

    Persaingan legitimasi

    Upaya pemindahan kursi Angelina jelas bukanlah ”rotasi biasa” seperti pembelaan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Bagaimanapun fraksi politik di DPR, per definisi, adalah kepanjangan tangan (DPP) partai. Karena itu, rotasi Angie yang akhirnya gagal tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai upaya Anas menyelamatkan sang ”Putri”, tetapi juga merupakan ”perlawanan” terhadap lembaga Dewan Kehormatan yang sebelumnya telah merekomendasikan pemecatan Angie sebagai Wakil Sekjen.

    Kemarahan SBY timbul karena DPP lebih sibuk mengurusi rotasi Angie ketimbang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Angie dari jabatan wakil sekjen.

    Persaingan legitimasi antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat ini jelas tidak menguntungkan Demokrat dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini dijaga oleh SBY melalui sejumlah klaim prestasi pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, menjaga stabilitas moneter, meningkatkan cadangan devisa, dan mengurangi proporsi utang terhadap total produk domestik bruto negara kita yang terus meningkat. Jika Demokrat terus terpenjara oleh ketidakjelasan status hukum Anas, sementara pada saat yang sama publik telanjur memvonisnya ”bersalah”, tak mustahil popularitas partai akan terus anjlok hingga menjelang saat-saat persiapan Pemilu 2014.

    Karena itu, satu-satunya pilihan bagi Anas untuk menyelamatkan Demokrat adalah mengembalikan mandat kongres dengan cara mundur sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat memang belum mengatur soal ini. Namun, jika Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa seperti dimungkinkan oleh Pasal 100 AD/ART, antara lain, atas permintaan Majelis Tinggi Partai, bisa jadi lebih berisiko dibandingkan dengan jika Anas mundur sementara secara ksatria dari posisi ketua umum.

    Friksi internal partai yang saat ini relatif tak tampak di permukaan justru bisa ”meledak” dan jadi bumerang bagi upaya konsolidasi partai jika kongres luar biasa jadi pilihan Demokrat.

    Sebagai figur sentral partai yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai, institusi tertinggi partai di bawah kongres, SBY sebenarnya bisa mendesak Anas mundur sementara dari posisinya sebelum Demokrat benar-benar bangkrut secara politik akibat skandal korupsi wisma atlet. Hanya saja, pertanyaannya, apakah masih ada ruang komunikasi antara SBY dan Anas, jangan-jangan kalangan internal Demokrat pun tak bisa menjawabnya.

    Karena itu, pelajaran amat berharga yang bisa dipetik dari problem internal Partai Demokrat adalah betapa sulit mengelola dan menggunakan kekuasaan secara benar dan bertanggung jawab. Para politisi kita bisa berkoar tentang pemerintahan yang bersih ataupun pemberantasan korupsi. Para elite parpol juga bisa berdusta, membohongi diri sendiri, publik, ataupun pengadilan. Mereka acapkali alpa, di luar pengadilan Tuhan, rakyat yang terdustai sesungguhnya memiliki mekanisme ”peradilan” sendiri yang bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan lembaga peradilan formal.

    SYAMSUDDIN HARIS Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

    Source : Kompas.com

  • Ini Kata Muzakir Manaf Jika Menangkan Pilkada Aceh

    BANDA ACEH  – Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Aceh mendampingi calon Gubernur Zaini Abdullah mengatakan akan menyambung dan memperbaiki beberapa program yang belum dapat dirasakan langsung untuk masyarakat.

    Dia mengatakan, program-program yang dinilainya bagus dan bermanfaat untuk masyarakat akan tetap berlanjut. Selain itu, dia akan mempertajam program-program lain yang bermanfaat langsung bagi masyarakat Aceh.

    “Seperti sektor pertanian,  banyak kendala di lapangan di mana rakyat tidak memiliki irigasi untuk pertaniannya,” kata Muzakir Manaf kepada The Atjeh Post di Kantor Pusat Partai Aceh, Rabu 22 Februari 2012.

    Selain itu, kata Muzakir, dia bersama Doto Zaini (Zaini Abdullah) juga akan memperbaiki sejumlah sektor lainnya seperti pendidikan, perindustrian, dan perkebunan. “Diharapkan nantinya masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari sektor perkebunan,” katanya.

    Selain itu, Muzakir berencana mengupayakan para investor menanamkan modalnya di Aceh. “Asean, PIM II, dan KKA akan kami usahakan untuk dihidupkan lagi, agar masyarakat Aceh memperoleh lapangan pekerjaan,” ujarnya.

    Jika pabrik-pabrik itu hidup, Muzakir menambahkan, dirinya akan memprioritaskan orang Aceh yang menjadi pekerja di perusahan-perusahaan itu. “Putra daerah harus dipruorutaskan bekerja di situ,” ujarnya. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Demokrasi Lewat Parpol Terancam

    Jakarta, Kompas – Persepsi publik kepada partai politik yang cenderung negatif merupakan ancaman bagi demokrasi. Konstitusi memberikan peran luas kepada partai politik, tetapi tidak diimbangi tanggung jawab membangun demokrasi.

    Pandangan itu disampaikan Direktur Reform Institute Yudi Latif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). Menurut dia, persepsi negatif publik timbul karena partai politik (parpol) tidak mampu memenuhi janji-janji pada saat kampanye.

    Tingkat kepercayaan publik kepada Partai Demokrat, misalnya, berdasarkan survei sejumlah lembaga terus menurun setelah beberapa kadernya terjerat kasus korupsi. Padahal, selama ini partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2009 itu gencar mengampanyekan diri sebagai partai bersih dan antikorupsi.

    Merosotnya kepercayaan publik kepada parpol salah satunya terlihat dari indikasi peningkatan massa mengambang. ”Makin banyak masyarakat yang tidak memiliki pilihan, mulai apatis, dan tidak percaya kepada parpol. Ini ancaman terhadap demokrasi,” katanya.

    Sikap apatisme yang berlebihan itu dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk menjadi kader atau pengurus parpol. Kondisi itu mengkhawatirkan karena bisa jadi mereka yang menjadi pengurus atau kader parpol merupakan kader-kader sisa. Padahal, kebijakan yang diambil parpol di parlemen dapat memengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Selain itu, Yudi juga mengkhawatirkan tirani akan kembali terbangun karena masyarakat menganggap demokrasi hanya menimbulkan masalah. Saat ini, titik lemah demokrasi adalah parpol. Konstitusi memberikan peran yang terlampau banyak kepada parpol, sementara tanggung jawab parpol untuk membenahi demokrasi relatif kurang.

    Pelembagaan parpol

    Hal yang saat ini diperlukan parpol untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan institusionalisasi atau pelembagaan parpol. Infrastruktur parpol semestinya diperbaiki, minimal dengan membersihkan kader-kader yang bermasalah hukum.

    Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga berpendapat bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik kepada parpol membahayakan proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya hasil survei itu dijadikan bahan bagi parpol untuk melakukan introspeksi diri.

    Parpol harus diselamatkan karena merupakan pilar utama demokrasi. Sudah saatnya semua parpol berbenah dan menjalankan seluruh fungsi dengan baik.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faishal Zaini, di Pekalongan, Jawa Tengah, mengatakan, parpol harus mengubah paradigma dari sekadar membangun citra menjadi lebih berorientasi kerja nyata untuk masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik kepada partai akan meningkat dan partai bisa memperkuat diri sebagai pilar demokrasi. Partai juga perlu merespons dengan baik atas beberapa hasil survei.

    Menurut Helmy yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, sudah saatnya bangsa Indonesia menggeser paradigma politik pencitraan ke paradigma aksi. Jika dahulu partai menebar janji saat kampanye, kini harus membuktikan janji tersebut dengan bekerja nyata untuk masyarakat. Untuk itu, partai harus dekat dengan masyarakat, menyerap berbagai masalah, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    ”Partai tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat sehingga bisa menyerap apa saja kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Dalam bentuk nyata, politisi yang menjadi anggota legislatif bisa mengawal perundangan yang memihak rakyat dan mengawasinya agar berjalan baik.

    Partai juga diharapkan mau memperbaiki kaderisasi dengan melahirkan pemimpin yang baik di semua tingkat. ”Pemimpin itu harus berjiwa negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa daripada partai dan pribadi,” katanya. (nta/iam)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Milad Komunitas @iloveaceh

    Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Komunitas @iloveaceh ke-2, yang jatuh pada tanggal 23 Februari ini. Dengan ini kami mengajak rakan #ATwitLovers untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara tersebut dengan teman “Aceh Lon Sayang, Rakan Meubahgia” yang bertempat di Gedung ACC Sultan Selim II, Banda Aceh.

    Adapun rangkaian acaranya #2thoniloveaceh:
    • Donor Darah bersama PMI (Pukul 07.30 – 10.30 WIB)
    • Seminar Teknologi & Sosial Media (Pukul 11.00 – 13.00 WIB)
    • Mengenal @iloveaceh lebih Dekat (Pukul 14.00 – 15.30 WIB)
    • Nonton Bareng Film Cut Nyak Dhien (Pukul 15.30 – 16.30 WIB)
    • Stand Up Comedy (Pukul 17.00 – 17.30 WIB)
    • #2thonIloveaceh Awards (Pukul 17.30 – 18.00 WIB)

    Koordinator acara Banda Aceh :
    @zarialgegem @xHDRx @Bzkara @86erz @fakhrulridha @cutemine @themieracle @jrule @Iqbal_Mhd @nazliza (0852 6077 3969)

    Donasi untuk acara bagi #ATwitLovers bisa lewat No. Rek:
    BNI (a.n. Nazliza 0180539089)
    Bank Mandiri (a.n. Yuliansyah 120-00-0558084-5)

    Koordinator acara Jakarta :
    085716728786 Deni / @deni_m_abrar
    082111502026 Wanti / @wanti_one
    085261333030 Yulyansyah / @yulyansyah

    Ingin membaca proposal dan detail acara #2thoniloveaceh bisa diunduh dislideshare.net/iloveaceh

    Pembicara Seminar:
    > Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc (Dishubkomintel)
    > Teuku Farhan (Koordinator MIT Indonesia)
    > T. Raja Muda Darma Bentara (Penggiat Komunitas Blogger Aceh)
    > Fadli Idris (IT Consultant dan Web Developer)
    100 orang pertama seminar akan mendapatkan sertifikat

    Sesi @iloveaceh juga akan diisi oleh:
    > @teguhpatria (Media radio/cetak – Serambi FM/Serambi Indonesia)
    > @hijrahheiji (Wirausaha – Mister Piyoh/Piyoh Design)
    > @fakhrurrazi (Akademisi – Pemilik blog Siwah Edutainment)
    > @FadhilAchyari (Duta Wisata – Agam Inong Aceh 2011)
    > Perwakilan luar Aceh (#ATwitLovers dari Jakarta/Medan/Bandung)*

    Mater of Ceremony: Tere dan Rudy, turut dimeriah juga penampilan Komunitas Drumer dan Perkusi (KODA), nonton bareng film jejak sejarah Pahlawan Wanita, Cut Nyak Dhien serta guyonan yang siap mengocakkan perut Anda lewat Stand Up Comedy.

    Semua sesi acara GRATIS. Informasi kuis dan lomba akan update hanya di linimasa.

  • Tiga Amanah Hasan Tiro untuk Rakyat Aceh

    Sigli- Tiga amanah Teungku Hasan di Tiro sebagai hak rakyat Aceh. Amanah itu meliputi pendidikan, kesehatan, dan rumah. Demikian sebut Calon Gubernur Irwandi Yusuf melakukan konsolidasi dan silaturrahmi dengan Bekas Tentara Negara Aceh (TNA) angkatan dan pejuang GAM angkatan 76 beserta keluarga Alm. Tgk. Hasan Tiro di Pidie, Rabu (22/2).

    Dalam acara yang dihadiri oleh Muhyan Yunan (pasangan cawagub Irwandi) dan sejumlah mantan panglima wilayah GAM di Gedung Olah Raga Pidie serta sekitar 708 orang (berdasarkan absensi).

    Pada acara tersebut perwakilan ulama, GAM angkatan 76, dan keluarga alm.tgk.Hasan Tiro turut memberikan sambutan, Mantan GAM angkatan 76, Tgk.Hanafiah Pasi Lhok mengingatkan apabila terpilih Irwandi haruslah meneruskan program yang berpihak kepada rakyat. Menurut Hanafiah, pendidikan rakyat harus mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan.

    “Kami juga berharap Irwandi dapat meneruskan perjuangan, untuk rakyat Aceh.”

    Dalam sambutannya Irwandi mengajak mantan kombatan untuk terus bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh alasan politik.

    “Politik ini hanya sesaat, jangan gara-gara politik kesatuan dan kekompakan kita pecah, apapun pilihan politik yang terpenting mantan kombatan tetap bersatu, kita tetap bersaudara,” ajak Irwandi dalam pernyataan tertulis kepada The Globe Journal, Rabu(22/2).

    Dia juga meminta para mantan kombatan untuk melawan semua intimidasi dan teror yang dilakukan orang-orang yang hendak memecah-belah kekompakan. Mantan kombatan juga harus menjadi pemberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Aceh dalam pilihan politiknya.

    Irwandi menegaskan,dirinya naik kembali sebagai calon pemimpin Aceh bukan karena keinginannya, tapi karena keadaan dan atas dukungan mantan panglima wilayah dan mantan kombatan GAM. “Dari tahun 2006 saya juga tidak berambisi jadi Gubernur, namun karena izin Allah dan keadaan yang mengatarkan saya jadi pemimpin di Aceh.”

    Menurut Irwandi, kalau kedepan terpilih lagi, maka akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan seperti selain akan memberlakukan pendidikan gratis sampai tingkat SMA, dan juga akan membuat program stimulus perbaikan ekonomi bagi masyarakat

    miskin malalui program gratis abonemen listrik 2 amper bagi mas????arakat miskin.[003]

    Source : The Globe Journal

  • Tiada Kesombongan di Kantor Partai Aceh

    BANDA ACEH – Ruko tingkat tiga itu berwana merah, garis hitam putih menjadi ciri khasnya. Terletak di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, pusat kota Banda Aceh, tempat ini sejak pagi sudah berseliweran pengunjung. Beberapa kendaraan roda dua dan empat teparkir di depannnya. Bebera bendera mengelilinginya. Inilah kantor pusat Partai Aceh. Sebuah partai terbesar di Aceh, pemenang Pemilu yang lalu.

    Ketika The Atjeh Post tiba di sini, di dalam kantor sejumlah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berada di sini. Mereka memang sudah terjun ke dunia politik, dan Partai Aceh adalah satu-satunya partai yang memberi wadah yang luas buat mereka. Kendati demikian, Partai Aceh kini juga telah membuka ruang politik untuk masyarakat di Aceh. “Siapa saja boleh berpolitik di Aceh, tak ada batasan suku. Asalkan berada di Aceh dan berfikir untuk kemajuan masyarakat Aceh,” kata Muzakir Manaf, Ketua Umum Partai Aceh.

    Ketika memasuki Kantor Pusat Partai Aceh, terlihat beberapa orang staf dan tenaga keamanan di ruang depan. Sejumlah tamu lainnya mengantre menunggu kesempatan masuk ke dalam kantor.

    Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan untuk mewawancarai sejumlah kegiatan Tim Pusat Partai Aceh menjelang Pilkada. Dengan wajah ramah, staf keamanan di situ langsung menyerahkan badge tamu (tanda pengenal) dan mengantarkan The Atjeh Post ke lantai II kantor. Di antar sampai bertemu dengan  Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak. Abu Razak adalah Ketua Tim Pemenangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, elit Partai Aceh yang menjadi kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Aceh.

    Saat berjalan menuju lantai II kantor itu, terlihat juga beberapa orang sedang berbincang-bincang di ruang pertemuan atau ruang rapat di lantai I. Sejumlah foto-foto terpampang di salah satu bagian dinding lantai I Kantor Pusat Partai Aceh itu. Salah satunya adalah foto Wali Nanggroe Hasan di Tiro yang adalah pencetus berdirinya Gerakan Aceh Merdeka. Terdapat lambang besar Partai Aceh dibawah foto itu, yang diapit dua bendera Merah Putih dan bendera Partai Aceh.

    Saat tiba di Lantai II, beberapa staf keamanan juga terlihat berjaga-jaga. Beberapa staf lainnya sibuk mengurusi segala kebutuhan administrasi menjelang Pilkada. The Atjeh Post pun dipersilahkan menunggu sesaat dikarenakan ada tamu yang sedang bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Pusat Partai Aceh.

    Sembari menunggu, The Atjeh Post berbincang-bincang dengan salah seorang staf kantor itu. Mereka mengaku memiliki staf berjumlah 15 orang yang mengurus segala urusan adminintrasi, dengan tenaga keamanan yang berjumlah 6 orang setiap harinya yang menjaga kantor itu. “Untuk keamanan yang jaga 3 di bawah dan tiga diatas,” kata Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Partai Aceh Dahlan kepada The Atjeh Post, Rabu 22 Februari 2012.

    Selain mengurusi adminitrasi Partai Aceh, Dahlan mengaku bersama tim lainnya mengurusi sejumlah tanda pengenal relawan yang ingin mejadi tim kampanye dan tim pemenangan Partai Aceh. “Kami sudah mengeluarkan tanda pengenal berjumlah ribuan,” kata Dahlan. “Setiap hari ada saja yang terus berdatangan dan ingin menjadi relawan.”

    Selang beberapa saat, tamu di dalam ruangan Ketua Tim Pemengan Partai Aceh pun keluar dan The Atjeh Post dipersilahkan masuk untuk mewawancarai Abu Razak. Ada dua buah sofa dan beberapa kursi di dalam ruangan Abu Razak.

    Disela-sela wawancara, beberapa orang staf masuk dan menyatakan ada beberapa tamu lainnya yang ingin bertemu dengan Abu Razak. The Atjeh Post pun langsung menanyakan beberapa poin pertanyan yang diperlukan untuk bahan berita. Di saat wawancara itu, tiba-tiba muncul Muzakir Manaf yang disapa Mualem langsung memasuki ruangan itu dan menyalami beberapa orang yang ada di dalam ruangan Abu Razak.

    “Silahkan, lanjut terus,” kata Mualem sembari tersenyum.

    Sembari mewawancarai Abu Razak, The Atjeh Post juga sempat mengajukan beberapa pertanyaan ke Mualem, namun dikarenakan banyaknya tamu yang ingin bertemua dengan Abu Razak dan Mualem, akhirnya The Atjeh Post memutuskan tidak melanjutkan wawancara lagi.

    Akhirnya, The Atjeh Post izin pamit kepada Abu Razak dan Mualem. “Mualem kalau dia ada di Banda Aceh sering datang kemari untuk memberikan arahan dan petunjuk,” kata seorang staf Kantor Pusat Partai Aceh di ruang administrasi yang berdekatan dengan ruang Abu Razak.

    Ketika The Atjeh Post turun, beberapa pengurus Pusat Partai Aceh sedang melakukan pertemuan di ruang rapat di lantai I kantor itu. Terlihat diantaranya Juru Bicara Partai Aceh Fakhrul Razi, Ketua Tim kampanye Pusat Partai Aceh Azkia Abubakar, serta beberapa pengurus pusat Partai Aceh lainnya.
    Sementara di ruang depan, sejumlah tamu juga semakin ramai yang berdatangan.

    “Mereka sejumlah masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah untuk menjadi relawan tim pemenangan Partai Aceh,” kata salah seorang tenaga keamanan Kantor Pusat Partai Aceh Diansyah kepada The Atjeh Post.

    Dian mengaku, setiap harinya puluhan tamu  berdatangan dari berbagai daerah di Aceh. “Para tamu yang datang kemari kebanyakan untuk menjadi relawan Partai Aceh,” ujarnya.

    Setelah berbincang sesaat dan mengambil foto-foto, akhirnya The Atjeh Post pamit. Ternyata mereka-mereka yang dulunya pemanggul senjata, juga memiliki kemampuan berpolitik dan administrasi kepengurusan partai seperti para tokoh-tokoh politik partai naional di Aceh. Mereka ramah dan bersahabat. Berbicara santun, tak ada aroma kesombongan dan jumawa di sini.

  • Partai Lokal Baru Lawan PA?

    Jika pembentukan Partai Lokal Baru bukan sekedar “peusak hop” dan gertak politik untuk keperluan merawat konstituen di ajang Pilkada 2012 agar tidak berlarian ke kubu lain, akankah sanggup melawan Partai Aceh (PA)?

    Dari berita berbagai media, terkabarkan bahwa pada Kamis, 16 Februari 2012, Irwandi Yusuf dan Sofyan Dawod bersama sejumlah mantan panglima GAM mengadakan pertemuan di hotel Hermes Palace Banda Aceh dan telah memutuskan untuk membentuk partai lokal baru di Aceh.

    Masih menurut media, disebutkan ada 12 nama mantan panglima GAM yang mendukung Irwandi-Muhyan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh ke depan juga ikut mendukung ide pembentukan Partai Lokal Baru.

    Meski tidak ada yang luar biasa dari barisan pendukung yang ada namun ada dua hal yang menarik perhatian, yaitu; munculnya nama Saiful Cagee dan Abu Sanusi. Cagee kita ketahui bersama telah almarhum, sedangkan Abu Sanusi telah membantahnya. Lewat Syahrul, Ketua PA Aceh Timur, Abu Sanusi bilang, “saya tak pernah dihubungi. Itu politik. Saya tak tahu menahu hal tersebut.” Apakah ini disengaja atau sebuah keteledoran karena gabuek dan tidak teliti? Wallahualam.

    Kembali ke ide pembentukan partai lokal baru. Menarik untuk mengulas beberapa hal, yakni semangat pembentukan partai untuk melawan atau bersaing dengan PA, klaim awal bahwa partai lokal baru lebih baik dari partai nasional, hasrat untuk menyelamatkan MoU Helsinki karena PA ibarat perahu bocor, dan partai lokal baru yang tidak akan menerima orang-orang PA. Sebuah pernyataan yang kelihatan bagus untuk ilustrasi namun akan segera terkesan dangkal dari sisi logika politik.

    Betapa tidak, secara logika, pernyataan yang disampaikan Sofyan Dawod itu, sebagaimana bisa dibaca di media, secara langsung berpotensi menciptakan rasa permusuhan dengan PA dan juga dengan semua partai nasional. Ketika telah bermusuhan dengan partai, artinya telah bermusuhan dengan pendukungnya dan juga telah menciptakan musuh masa depan bagi mereka sendiri.

    Jika niatnya ingin melawan PA, Sofyan Dawod seharusnya mengajak dan merangkul semua partai lain selain PA, baik partai lokal maupun partai nasional untuk bergabung dan bermitra dengan partainya yang akan dibentuk. Semakin banyak partai yang menjadi mitra, maka akan semakin kuat posisi partainya untuk melawan PA, bukan malah mencari permusuhan dengan partai lainnya. Dalam langkah politik, bukankah kita memerlukan banyak mitra untuk memperebutkan hati konstituen.

    Langkah yang dilakukan oleh Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf itu tentu sangat berbeda dengan langkah politik yang ditempuh oleh PA. PA walaupun telah terbukti sebagai partai lokal terkuat di Aceh, namun masih tetap berusaha mencari dan bermitra dengan partai lokal lainnya dan juga partai nasional.

    Hal itu terlihat pada saat Deklarasi Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di Banda Aceh. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Aceh.

    Langkah itu, tentu akan memperkuat dukungan untuk PA dan juga mengecilkan perlawanan terhadap PA. Mestinya, penggagas partai lokal baru mau belajar dari PA jika memang berhasrat menjadi yang terbaik. Tak ada salah untuk belajar meski dari pihak yang kini kita benci.

    Kendala Partai Lokal Baru

    Sebagai pembelajaran saja, membentuk partai lokal baru akan memerlukan energi dan finansial yang sangat besar, juga akan menghadapi banyak kendala. Pertama, harus menyediakan kantor perwakilan, kelengkapan serta pengurus di setiap Kabupaten/Kota hingga kecamatan di seluruh Aceh.

    Kedua, jika hasrat membentuk “partai lokal baru” untuk melawan PA, maka akan ada penentangan dari pendukung PA di lapangan, baik pada saat pembentukan kantor, kepengurusan, perekrutan kader dan sosialisasi. Hal ini tentu akan menghabiskan energi yang banyak.

    Ketiga, KPA di lapangan dan masyarakat telah mengetahui bahwa kader “partai lokal baru” tersebut adalah mereka yang telah “dipecat” dari organisasi KPA/PA, dan mungkin di lapangan ada yang mengambil sikap berlawanan dengan mereka. Ini akan menjadi isu yang sangat sensitif dan image negatif bagi mereka. Akibatnya, akan menguras banyak energi untuk menjelaskannya di lapangan.

    Kendala besar lainnya untuk diingatkan pada penggagas partai baru ini adalah mereka belum teruji kekuatannya dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif. Ini seperti membentuk sebuah club bola baru yang belum pernah melakukan pertandingan, bahkan latihan sajapun belum pernah dilakukan, lalu bagaimana kita bisa mengukur ataupun berani mengklaim bahwa club tersebut akan lebih tangguh dari club yang sudah ada?

    Sebagai orang yang pernah bersama dan sangat dekat dengan Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, dengan menganalisa beberapa pernyataan mereka di sejumlah media, Saya berpendapat bahwa pembentukan “partai lokal baru” ini lebih terlihat sebagai wadah “peusak ‘hop” melawan pemimpin dan hanya akan menciptakan permusuhan antar anggota KPA dan juga sesama rakyat Aceh, apalagi Sofyan Dawod telah menyatakan bahwa Partai baru ini tidak akan menerima orang-orang PA. Ini jelas telah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan.

    Sebaiknya seorang petinggi seperti Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, walau bagaimanapun juga mereka telah berjasa dalam perjuangan GAM dapat berpikir dengan bijak, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan di Aceh.

    Seharusnya pembentukan “partai lokal baru” sebagai wadah mempersatukan rakyat Aceh, bukan malah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan sesama rakyat Aceh, sehingga akan dapat mencerai-beraikan rakyat Aceh.

    Kita boleh berbeda misi tetapi visi semua harus sama yaitu untuk membangun Aceh yang lebih baik, memakmurkan, mensejahterakan dan meningkatkan harga diri serta martabat seluruh rakyat Aceh di muka bumi ini.

    Seharusnya jika Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf “gentlement” dapat kembali dengan PA. Bukankah lebih mudah memperbaiki perahu yang bocor daripada membuat perahu baru? Karena perahu itu telah pernah berlayar sekali dan sukses mengarungi ombak besar di lautan dan juga telah teruji kekuatannya serta tercatat dalam sejarah Aceh menjadi perahu yang terkuat diantara perahu-perahu lainnya. Jangan mudah dikendalikan oleh mereka yang hanya meminjam sekaligus mencoba mengecilkan politik PA.

    Untuk diingatkan kembali, bahwa Pemilu legislatif 2009 PA berhasil memperoleh sebanyak 1,007,173 suara atau 46,91 persen dari total 2.266.713 orang Aceh yang menggunakan hak pilihnya. Dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebanyak 33 kursi dikuasai oleh PA dan 36 kursi terdistrubusi ke 11 partai lainnya. Ini merupakan bukti nyata bahwa PA merupakan partai lokal yang terkuat di Aceh.

    Dalam Pilkada 2012 ini PA secara resmi mengusung kadernya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di seluruh Aceh.

    Sudah cukup Aceh terlibat konflik selama 30 tahun, biarkan rakyat Aceh saat ini menghirup udara segar dalam perdamaian yang telah dicapai dengan sangat mahal ini, tanpa ada rasa permusuhan, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa merasa dicurigai dan juga tanpa merasa dimusuhi.

    Sungguh, membangun Aceh tidak mesti melalui partai, semua orang Aceh mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Mari kita satukan kelebihan kita untuk membangun Aceh ini yang lebih baik dan kekurangannya mari sama-sama kita perbaiki.

    Syardani M.Syarief (Teungku Jamaica) adalah mantan jurubicara militer GAM Wilayah Samudra Pase/mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala

    Source : Atjehpost.com

  • Abu Razak: Kami Didukung 80 Persen Masyarakat Aceh

    BANDA ACEH – Ketua Tim Pemenangan Pusat Kandidat Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Kamaruddin Abubakar, mengatakan dukungan dari masyarakat terus mengalir. “Mulai dari  23 kabupaten dan kota, hingga kecamatan dan desa-desa untuk memenangkan pasangan Zaini-Muzakir,” katanya.

    Pernyataan ini disampaikan Kamarudin Abubakar, yang akrab disapa Abu Razak,  Ketua Tim Pemenangan Pusat Zaini-Muzakir, kepada The Atjeh Post, Rabu 22 Februari 2012. Abu Razak mengaku telah mendapat dukungan 80 persen dari masyarakat Aceh.

    “Ini bukan klaim, tapi setelah deklarasi kemari berjalan dengan aman maka dukungan terus mengalir ke Partai Aceh,” ujarnya. Dukungan itu, kata Abu Razak, datang dari berbagai organisasi masyarakat dan organisasi pendukung yang dibentuk masyarakat untuk memberikan dukungan ke Partai Aceh.

    Abu Razak mengaku, selain PAN, FLP2A, dan Persatuan Peguyuban Masyarakat Jawa di Aceh, sejumlah masyarakat Jawa Transmigrasi di Aceh juga telah komit untuk mendukung Partai Aceh.

    “Selain itu ada juga beberapa calon bupati dari partai nasional mengarahkan para pendukungnya (konstituen) untuk memilih Gubernur Zaini-Muzakir,” ujarnya.

    Ketika ditanyakan soal strategi, Abu Razak menjelaskan, strateginya adalah bagaimana mengambil hati seluruh masyarakat Aceh. “Seharusnya 100 persen tapi kami hanya mengatakannya 80 persen,” ujarnya.

    Sementara itu soal pandangannya terhadap kandidat gubernur lain, Abu Razak menyatakan tidak mempermasalahkan adanya kandidat gubernur lain. “Yang penting demokrasi berjalan baik dan tidak ada intimidasi,” ujarnya.[]

    Source : Atjehpost.com