siwah.com

Blog

  • Irwandi Yusuf Bantah Ancam Wartawan

    TEMPO.CO, Jakarta – Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah telah melakukan ancaman kepada Pemimpin Redaksi The Atjehpost.com Nurlis E. Meuko. Menurut Irwandi, dia hanya memarahi Nurlis lewat telepon. “Saya telepon Nurlis, saya marahin dikit, tapi tidak pake ngancam,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

    Irwandi menuturkan peristiwa itu bermula ketika media yang dipimpin Nurlis menulis berita tentang ajakannya membentuk partai baru bersama sejumlah mantan panglima wilayah GAM pendukungnya. “Tapi, yang ditulis, saya mau bentuk partai baru biar partai lokal lain mati semua,” katanya.

    Hal ini, menurut dia, membuat eks Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar berkomentar keras. Irwandi kemudian menelepon Nurlis dan memarahinya. “Saya bilang, kalau gitu cara pemberitaannya, bisa-bisa di-banned (dilarang),” tuturnya.

    Irwandi juga telah memberikan hak jawabnya yang telah dimuat di media tersebut. Menurut dia, ia sangat keberatan dengan isi pemberitaan itu yang katanya tak ia lontarkan saat wawancara berlangsung.

    Sebelumnya, Nurlis E. Meuko mengatakan mendapat ancaman dari Irwandi Yusuf karena pemberitaan yang ditulis oleh medianya. »Aku bhan kau nanti,” kata Nurlis menirukan ucapan Irwandi.

    Nurlis mengaku tak tahu arti “bhan” saat pembicaraan itu selain hanya bentuk ancaman. Belakangan ia tahu, bhan itu ternyata bahasa prokemnya eks GAM untuk tembak mati,” kata Nurlis. Dia kemudian melaporkan ancaman ini kepada Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan.

    Irwandi dan Nazar yang awalnya menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur kini kembali mencalonkan diri menjadi kandidat Gubernur Aceh secara terpisah. Pemilu kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 April 2012.

    Selain Irwandi, eks GAM yang berkumpul di Partai Aceh, yang menjadi pesaing utama Irwandi, turut mencalonkan jagonya. Yaitu bekas orang kepercayaan Hasan Tiro, Zaini Abdullah. ADI WARSIDI | NUR ALFIYAH

    Source : Tempo.co

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mantan Gubernur Aceh Ancam Bunuh Wartawan

    TEMPO.CO, Jakarta – Pemimpin redaksi The Atjehpost.com, Nurlis E. Meuko, diancam dibunuh oleh eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ancaman pembunuhan ini diduga akibat pemberitaan di Atjehpost.com tentang pembentukan partai lokal Jumat kemarin. »Kemarin malam, dia (Irwandi) menelepon saya,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

    Saat menerima telepon itu, Nurlis mengira hanya telepon silaturahmi antarsesama teman. Saat menyentil tentang berita yang dibuat Atjehpost.com, baru pembicaraan menjadi tegang. »Aku bhan kau nanti,” kata Nurlis menirukan ucapan Irwandi. Nurlis mengaku tak tahu arti ‘bhan” saat pembicaraan itu selain hanya bentuk ancaman.

    Lalu ia mencoba mencari tahu arti kata bhan ke para bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Irwandi dahulu pernah terlibat di GAM dengan menjadi juru bicara dan mewakili GAM saat MoU perdamaian Aceh di Helsinky. »Bhan itu ternyata bahasa prokemnya eks GAM untuk tembak mati,” kata Nurlis.

    Nurlis mengatakan sudah melaporkan ancaman ini kepada Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan. Tadi malam ia mengaku sempat mengkhawatirkan keselamatannya hingga terpaksa menginap di kantornya di Banda Aceh. »Kalau ancaman belum reda, saya berencana menginap di rumah Kapolda,” katanya.

    Menurut ajudan Irwandi, bosnya itu sedang berada di dalam pesawat menuju Jakarta hingga sulit dihubungi. Irwandi kini kembali menjadi kandidat Gubernur Aceh. Pemilu kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 April 2012. Selain Irwandi, eks GAM yang berkumpul di Partai Aceh, yang menjadi pesaing utama Irwandi, turut mencalonkan jagonya. Yaitu bekas orang kepercayaan Hasan Tiro, Zaini Abdullah. MUSTAFA SILALAHI

    Source : tempo.co

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Data dari Media Sosial Harus Tetap Diverifikasi

    Jakarta, Kompas – Keberadaan media sosial, seperti Facebook dan Twitter, adalah tantangan besar bagi media massa konvensional. Dengan makin banyaknya informasi melalui media sosial yang ditulis oleh siapa saja, wartawan pun dituntut untuk jeli memilih informasi itu, dan tetap memverifikasi data itu kepada narasumber.

    ”Ini persoalan serius bagi media konvensional yang tidak bisa menghindar dari badai media sosial. Semua orang bisa menjadi publisher melalui akunnya sehingga banyak informasi yang menyerbu dan orang menjadi bingung. Silakan mengambil atau mengintip media sosial, tetapi dengan beberapa syarat karena itu hanya data, belum menjadi informasi,” kata Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun dalam pemaparan hasil survei penggunaan konten media sosial yang dilakukan Dewan Pers di Jakarta, Jumat (17/2).

    Indonesia adalah negara pengguna media sosial dengan peringkat tinggi di dunia. Pada Januari 2012, orang Indonesia yang memiliki akun Facebook sebanyak 43,1 juta orang, lebih tinggi dibandingkan Brasil. Namun, lebih rendah daripada India, yang tahun ini melampaui Indonesia.

    Terkait perkembangan ini, Dewan Pers mengadakan survei untuk mengetahui kecenderungan penggunaan konten media sosial dalam peliputan dan produksi berita oleh wartawan. Survei diadakah pada 29 November 2011-3 Februari 2012, melibatkan 157 responden yang semuanya berprofesi wartawan.

    Anggota Dewan Pers, Uni Lubis, memaparkan, dari survei itu diperoleh hasil, sebanyak 96 persen responden memiliki akun Facebook, 67 persen memiliki akun Twitter, 40 persen memiliki blog/Wordpress, 22 persen memiliki Linkedin, dan lain-lain (9 persen). Sebanyak 76 responden menjawab informasi di media sosial dipakai sebagai sarana memantau, 46 persen sebagai sumber ide berita, dan mencari narasumber 31 persen.

    Sebanyak 75 persen responden menjawab selalu melakukan verifikasi ulang dengan mengontak orang yang pesannya dikutip di media sosial. Sebanyak 14 persen responden mengaku sebagian yang diverifikasi ulang. (lok)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Aceh Tak Ditinggal Mantan Panglima GAM

    Banda Aceh, Kompas – Pengurus Pusat Partai Aceh membantah klaim kubu Irwandi Yusuf dan Sofyan Dawood bahwa ada 15 mantan Panglima Wilayah Gerakan Aceh Merdeka yang telah membelot dan sepakat membentuk partai baru untuk melawan Partai Aceh. Dari 15 panglima tersebut, hanya empat orang yang telah dipecat dan tidak loyal, selebihnya masih loyal dengan Partai Aceh.

    ”Klaim itu tidak benar. Mereka hanya melebih-lebihkan. Dari sejumlah orang yang diklaim oleh Sofyan Dawood itu justru tak diundang di Hermes dan namanya diklaim begitu saja. Kami sudah bertanya kepada Abu Sanusi (mantan Panglima Wilayah GAM Aceh Timur) dan Abu Yus (Meulaboh). Mereka tak tahu-menahu,” kata pengurus pusat Partai Aceh, Muhammad Kautsar, yang juga Sekretaris Jenderal Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Aceh Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Jumat (17/2).

    Seperti diketahui, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama sejumlah mantan Panglima Wilayah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyatakan akan membentuk partai politik baru. Par- tai tersebut ditujukan untuk melawan Partai Aceh yang telah memecat mereka dari struktural.

    Mantan juru bicara Pimpinan Pusat GAM Sofyan Dawood menyebutkan, ada 15 dari 17 mantan Panglima Wilayah GAM yang sudah setuju bergabung dengan partai baru tersebut nantinya. Dari 15 panglima itu, tiga di antaranya sudah kembali ke Partai Aceh.

    Kautsar mengatakan, dari 15 panglima yang disebut Sofyan Dawood, hanya ada empat mantan panglima yang diberhentikan dari Partai Aceh. Mereka adalah Panglima GAM Wilayah Sabang Ayah Merin, Muharam Idris (Aceh Rayeuk), Bachtiar Sarbini (Aceh Jaya), dan Saiful Cage (Bireuen). Mereka, ujarnya, dipecat karena alasan politik dan kriminal. (HAN)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pilkada Aceh Masih Diselimuti Berbagai Kerawanan

    JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Aceh  masih diselimuti berbagai ancaman keamanan baik menjelang, saat pencoblosan, maupun pascapilkada. Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh-Papua dengan berbagai pihak di Kompleks Gedung DPR, Kamis (16/2/2012).

    Pertemuan itu diikuti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary, perwakilan Badan Pengawas Pemilu, dan Pemerintah  Provinsi Aceh.

    Norman menjelaskan, kerawanan paling besar terjadi ketika masa kampanye. Jika kampanye berlangsung terbuka dengan pengerahan massa, kata Norman, maka dapat menimbulkan bentrokan ketika massa melintasi wilayah pendukung calon lain. Hal ini dikarenakan masih banyaknya senjata api yang beredar di masyarakat.

    Kekhawatiran lain, lanjut Norman, ketika saksi para calon tak mau menandatangani berita acara pemungutan suara lantaran adanya pelanggaran ketika pemungutan suara. Jika penyelesaian pelanggaran itu diulur-ulur, Norman memperkirakan akan muncul ancaman tersendiri. Masalah lain, tambah dia, bagaimana kesiapan calon dan para pendukungnya menghadapi kekalahan.

    “Jangan hanya siap untuk menang saja. Bagaimana mempersiapkan pendukungnya untuk siap kalah, itu jauh-jauh hari harus disampaikan,” kata Norman.

    Hafiz Anshary menambahkan, KPU melihat potensi kerawanan pada saat merekap hasil perolehan suara di tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan pengalaman pilkada di daerah lain, bisa terjadi tekanan kepada petugas KPU untuk mengubah hasil rekap. “Apalagi jumlah anggota kita hanya tiga orang,” kata Hafiz.

    Kapolri mengatakan, Polda Aceh kemarin telah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang program penyerahan senjata api ilegal dari masyarakat. Masyarakat yang menyerahkan senjata api selama enam bulan ke depan tak akan dilakukan penindakan atau hanya pembinaan. Namun, jika masih ada masyarakat yang memiliki senjata api setelah program itu berakhir, pihaknya akan menindaknya sesuai Undang-Undang Darurat.

    Pilkada Aceh akan dilaksanakan pada 9 April 2012 setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pemungutan suara dijadwalkan 16 Februari 2012 .

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol Instan akan Temui Hambatan

    JAKARTA–MICOM: Partai Politik yang terbentuk secara instan diyakini akan mengalami hambatan besar. Pasalnya, penyatuan ideologi beberapa partai menjadi satu badan hukum hanya akan menjadikan partai politik sebagai komoditas dagangan
    “Apakah kepentingan dua partai yang berbeda, lalu di merger bisa menjadi satu? Merger perusahaan saja kan tidak segampang itu, apalagi parpol,” kata politikus PDIP Puan Maharani, saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/2)
    malam.
    Seperti diketahui, dalam verifikasi parpol baru yang dilakukan Kemenkum dan HAM, hanya Partai NasDem yang diloloskan setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan.
    Namun, beberapa partai yang tidak lolos verifikasi tersebut memutuskan cara yang instan dengan menggunakan badan hukum partai yang sudah pernah mengikuti pemilu yang lalu. Sesuai ketentuan yang berlaku, cara tersebut memang diperbolehkan.
    Adalah Partai Persatuan Nasional yang mengklaim telah mengabungkan 12 partai politik dan menggunakan badan hukum Partai Persatuan Daerah untuk kemudian dilaporkan telah berganti nama kepada Kemenkum dan HAM. Ada juga Partai Nasional Republik (Nasrep) yang menggunakan badan hukum Partai Nurani Umat dan mengubah namanya.
    Menurut Puan, parpol instan akan menghadapi problematika tersendiri di masa mendatang.
    “Menurut saya ini bukan hanya ‘jual beli’, tapi ada kepentingan-kepentingan dan ideologi,” ujar Ketua Fraksi PDIP di DPR tersebut.
    Namun, dirinya tidak menafikan jika parpol instan dibentuk atas dasar jual-beli komoditas semata.
    “Kecuali tidak memiliki ideologi lagi dan hanya jual-beli. Ya itu bisa-bisa saja,” katanya.
    Salah satu parpol lainnya yang tidak lolos verifikasi Kemenkumham dan ditengarai akan menggunakan cara yang sama dengan Partai Nasrep dan PPN adalah Partai Serikat Rakyat Indonesia. (OX/OL-10)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • KPU Tegaskan Pemilu Kada Aceh tetap 9 April 2012

    JAKARTA–MICOM: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafidz Anshary meyakinkan jika perubahan qanun terkait pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di Aceh, tidak akan menggeser waktu pelaksanaan pemilu kada.

    Pemungutan suara tetap akan dilakukan pada 9 April mendatang. Hal itu dikemukakan Hafidz dalam rapat dengan Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh-Papua, Kamis (16/2).

    “Ada beberapa hal yang kami tegaskan tidak berubah. Pertama segala tahapan yang sudah dilaksanakan, walau ada qanun baru tidak akan terjadi perubahan karena qanun tidak berlaku surut. Hari pemungutan suara tetap 9 April, tidak akan berubah karena ini merupakan batas terakhir yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK),” paparnya.

    Ia menambahkan, qanun yang baru kelak tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kalaupun qanun yang baru tidak dapat dirampungkan, tidak akan mengganggu tahapan pemilu kada.

    “Karena sudah ada rujukan aturan hukum UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan UU lain yang bersifat nasional. Selain itu juga sudah ada qanun Aceh yang khusus mengatur pemilu kadam,” jelasnya.

    Pejabat Gubernur Aceh Tarmizi Karim yang juga hadir dalam pertemuan tersebut meyakinkan pelaksanaan pemilu kada akan berjalan kondusif.

    “Sudah ada forum komunikasi dari Muspida (musyawarah pimpinan daerah), minggu depan mengundang semua calon,da keinginan bersama agar pemilu kada berjalan sebaiaiknya,” kata Tarmizi. (Wta/OL-04)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Aceh Kian Terancam Pecah

    Jakarta, Kompas – Eks Gerakan Aceh Merdeka yang menjadi elemen utama dalam Partai Aceh kian terancam perpecahan. Sejumlah mantan panglima wilayah GAM kini membentuk partai politik baru bersama calon Irwandi Yusuf.

    Dalam rapat di Banda Aceh, Kamis (16/2), sejumlah mantan panglima wilayah GAM dan ratusan mantan pimpinan militer GAM sepakat membentuk partai baru, setidaknya sebelum Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Aceh pada 9 April 2012. Rapat itu dihadiri mantan anggota GAM Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh yang kini mencalonkan diri kembali, dan mantan Juru Bicara GAM Sofyan Dawood.

    Sofyan menuturkan, dengan terbentuknya parpol baru, diharapkan dapat memperbaiki segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan Partai Aceh sebagai parpol lokal yang menjadi wadah mantan eks kombatan.

    ”Para panglima ikut dari awal pembentukan partai itu (Partai Aceh). Namun, partai lalu berjalan tak sesuai aturan. Hingga akhirnya kami dipecat. Bukan mengundurkan diri,” katanya.

    Dari 17 mantan panglima GAM, 15 di antaranya dipecat dari Partai Aceh. Alasan pemecatan karena mendukung Irwandi Yusuf sebagai calon gubernur dalam Pilkada 2012. Namun, tiga di antaranya kembali ke Partai Aceh, yakni Abu Yus (Meulaboh), Abdul Rahman (Aceh Barat Daya), dan Nurdin (Simeulue).

    ”Jadi, 70 persen mantan panglima GAM bergabung dengan kami,” kata Sofyan. Ada dua wilayah yang menolak bergabung dengan kelompok ini, yaitu wilayah GAM Aceh Utara dan Pidie.

    Dengan membentuk partai baru itu, Sofyan mengakui, akan ada perpecahan di tubuh eks GAM. ”Kalau dikatakan pecah, bisa iya. Dikatakan tidak, bisa tidak. Partai Aceh bukan GAM. Namun, dalam Partai Aceh ada GAM. Begitupun kami nantinya,” paparnya.

    Juru Bicara Tim Sukses Irwandi, Linggadinsyah, menyatakan, 12 mantan panglima GAM yang bergabung dalam partai baru adalah Muharam Idris (Aceh Rayeuk), Ayah Merin (Sabang), Bachtiar Sarbini (Meurhom Daya), Abrar Muda (Tapaktuan), Nurdin (Singkil), Win Kaka (Aceh Tenggara), Panji (Gayo Lues), Aman Begi (Aceh Tengah), Ramdana (Bener Meriah), Helmi (Tamiang), Abu Sanusi (Peurlak), dan Saiful Cage (Bireuen). Namun, Saiful meninggal tertembak beberapa saat lalu.

    Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi membantah ada perpecahan di tubuh partainya. Dukungan dari mantan panglima GAM masih solid.

    Masuknya tiga jenderal purnawirawan TNI ke Partai Aceh dalam Pilkada Aceh 2012, kata Fachrul, tidak memengaruhi soliditas partainya. Ketiganya adalah Mayor Jenderal (Purn) Sunarko dan Mayjen (Purn) Djali Yusuf, keduanya mantan Panglima Kodam Iskandar Muda, serta Mayjen (Purn) Sulaiman AB, mantan Komandan Detasemen Polisi Militer. ”Masuknya mereka menunjukkan Partai Aceh itu terbuka,” katanya.

    Dari Jakarta, Kamis, dilaporkan, pemerintah pusat dan DPR akan langsung mengawasi Pilkada Aceh. Kesepakatan ini diambil saat rapat konsultasi Tim Pengawas Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Aceh DPR dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hafiz Anshari, anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Suaib, serta wakil Pemerintah Provinsi dan DPR Aceh di Jakarta. (han/nta)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol Membuka Diri

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan calon presiden atau wakil presiden dari tokoh nonpartai politik untuk Pemilihan Umum 2014. Dengan membuka diri, partai memiliki banyak alternatif tokoh yang bisa memimpin bangsa Indonesia.

    Semangat itu dikatakan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andy M Ramli secara terpisah di Jakarta, Kamis (16/2). Golkar cenderung mengajukan ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden. PKS dan PKB belum menyebutkan nama untuk calon pemimpin mendatang.

    Menurut Hidayat, PKS membentuk tim untuk menentukan kriteria calon pemimpin nasional yang akan diajukan. Calon bisa dari kader PKS atau dari luar. Hasil kajian akan diputuskan melalui musyawarah kerja nasional, Maret 2012.

    Pada Pemilu 2009, PKS bersama Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKB mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat) sebagai calon presiden. Calon wakil presidennya adalah tokoh nonpartai, Boediono.

    Andy menjelaskan, PKB tidak membatasi calon harus dari partai. ”Jika memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin nasional ke depan, kenapa tidak tokoh dari luar partai,” katanya.

    Akbar menilai, partai perlu membuka diri. Selain relevan, keterbukaan ini juga sesuai paradigma reformasi. Mekanisme perekrutan pemimpin nasional bisa mengombinasikan perekrutan terbuka dengan hasil survei, untuk mengetahui penerimaan publik atas tokoh itu. Jadi, terbuka peluang tokoh nonparpol.

    Juru bicara Partai Golkar, Nurul Arifin, menambahkan, semua ketua umum partai harus diproyeksikan menjadi calon presiden. Namun, tidak berarti Golkar tertutup bagi calon dari nonparpol. Pada Pemilu 2004, Golkar mengusung kadernya, Wiranto, sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Salahuddin Wahid yang adalah tokoh nonpartai.

    Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menambahkan, kriteria calon presiden/wakil presiden dari partainya akan diputuskan pada Musyawarah Kerja Nasional PPP di Kediri, 21-23 Februari mendatang. Kriteria itu mengikat bagi partainya.

    Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional PKS Se-Indonesia timur di Makassar, Kamis malam, mengakui, partainya belum menetapkan calon yang akan diusung dalam Pemilu 2014. Namun, beberapa nama dari kader PKS sudah muncul. (ATO/LOK/DIK/INA/IAM/RIZ)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol Diawasi Rakyat

    Jakarta, Kompas – Dinamika dukungan terhadap kandidat dan partai politik merupakan kabar baik bahwa demokrasi sedang bekerja. Naik-turunnya tingkat popularitas dan keterpilihan partai politik memperlihatkan bekerjanya mekanisme kontrol dari masyarakat.

    Sebagaimana tecermin dalam sejumlah survei belakangan, pergeseran dukungan terhadap parpol juga sudah terlihat dalam pemilu ataupun pemilu kepala daerah. Ketika penguasa dinilai tidak memuaskan, pergeseran kepercayaan tertuju pada alternatif lain.

    ”Dengan keterbatasan informasi, masyarakat mampu memberikan penilaian, evaluasi terhadap kinerja parpol dan perilaku elite politik,” kata Direktur Indo Barometer M Qodari dalam diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (14/2).

    Pembicara lain dalam diskusi tersebut adalah Guru Besar Universitas Indonesia Iberamsjah, Ketua Partai Hanura Fuad Bawazier, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ahmad Fauzi Ray Rangkuti.

    Menurut Qodari, dampak lain dari kinerja parpol yang buruk adalah sikap antipartai yang menguat. Party-id, identifikasi terhadap parpol, tidak pernah tampak kuat, membuktikan masyarakat emoh terhadap parpol.

    Namun, menurut Qodari, yang lebih berbahaya akibat kinerja parpol dan perilaku elite yang buruk adalah manakala dukungan terhadap demokrasi menurun. Kondisi itu merupakan ancaman terhadap munculnya kembali rezim otoriter. ”Kita akan kembali setback,” kata Qodari.

    Lonceng peringatan

    Bagi Ray Rangkuti, penurunan kepercayaan terhadap parpol merupakan lonceng peringatan bagi demokrasi, bukan sekadar ancaman terhadap eksistensi parpol tertentu. Pasalnya, parpol merupakan pintu penting dalam pencalonan pejabat publik.

    Ancaman yang juga harus diantisipasi adalah jika masyarakat meninggalkan ruang politik dengan tidak berpartisipasi dalam pemilu, misalnya. ”Masyarakat masih melihat demokrasi itu partai politik,” kata Ray.

    Iberamsjah berpendapat, ketika elite politik tidak bisa menjaga perilakunya, pada saat itulah ketidakpercayaan masyarakat menguat. Kinerja elite yang buruk menjadi sumber hujatan masyarakat. Supra-elite politik harus berani membuat perubahan radikal untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat.

    Fuad Bawazier menilai, praktik demokrasi saat ini tidak lebih baik ketimbang pada masa lalu. Demokrasi menjadi amat mahal, anggaran negara lebih banyak diserap untuk penyelenggara negara dan juga parpol. Sekalipun parpol amat bermasalah, tetapi faktanya parpol menjadi penentu banyak hal dalam praktik bernegara. (DIK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.