siwah.com

Blog

  • Pemilihan Paling Lambat 9 April, Pemerintah Fasilitasi

    Jakarta, Kompas – Pemerintah siap memfasilitasi Komisi Independen Pemilihan yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada di Aceh. Pada Jumat (27/1), MK mengeluarkan putusan provisi bahwa jadwal Pilkada Aceh dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dan sesuai perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 9 April 2012.

    Dengan putusan itu, KIP Aceh akan berkoordinasi dengan KIP 17 kabupaten/kota untuk mendiskusikan jadwal pilkada. ”Senin (30/1), kami akan berkoordinasi dengan KIP dan menentukan apakah pemungutan suara 9 April atau bisa diselenggarakan lebih cepat,” kata Wakil Ketua KIP Ilham Saputra di Jakarta.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga mengimbau semua pihak menjaga pelaksanaan pilkada aman, adil, jujur, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ketika elite politik berseteru, ujarnya, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.

    ”Meskipun permohonan saya tidak dikabulkan MK, dua tujuan untuk membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah dan penyesuaian jadwal sudah tercapai,” tuturnya.

    Kemarin, majelis hakim konstitusi memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan Menteri Dalam Negeri. Mendagri meminta penundaan sebagian tahapan Pilkada Aceh. MK menolak permohonan dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

    ”Mendagri tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itu,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

    Putusan provisi dikeluarkan majelis hakim sebagai akibat hukum dari putusan sela yang disampaikan pada sidang 16 Januari. Saat itu, majelis hakim memerintahkan KIP membuka kembali pendaftaran, memverifikasi, dan menetapkan pasangan calon selama tujuh hari. Namun, KIP menyatakan tidak mungkin menyelesaikan verifikasi calon perseorangan dalam tujuh hari karena ada tambahan pendaftar peserta pilkada. Sebelumnya, Pilkada Aceh ditetapkan diselenggarakan pada 16 Februari 2012.

    Kamarudin, kuasa hukum calon kepala daerah dari Partai Aceh, Zaini-Muzakir Manaf, mengatakan, waktu sampai 9 April cukup untuk menyelesaikan qanun (peraturan daerah istimewa) tentang pilkada. Kalaupun tidak selesai, Partai Aceh tetap komit dengan putusan MK.

    Namun, Sayuti Abubakar, kuasa hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menilai, putusan MK sangat politis. Semestinya, MK tetap sebagai lembaga penegak hukum. ”Ada keanehan dalam hukum acara di MK. Pokok perkara tidak diperiksa bahkan ditolak, tetapi ada putusan provisi,” tuturnya.

    Kubu tim sukses Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan di Banda Aceh mengisyaratkan akan menggugat KIP Aceh jika menggeser jadwal Pilkada Aceh hingga lebih dari 2 minggu. (ina/han)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mencegah Katastropik yang Menghancurkan

    Sejarawan Perancis, Alexis de Tocqueville penulis buku De la démocratie en Amérique (Demokrasi di Amerika) pada tahun 1835, menggambarkan bagaimana orang-orang Amerika menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang dipuja dan dikejar, bukan hal yang harus dicemooh dan di redistribusi. ”Kesetaraan yang permanen atas kepemilikan,” tulis Tocqueville.

    Gagasan atas pemikiran ini terus melekat, setidaknya sampai berakhirnya Perang Dingin dan rontoknya kekuatan ideologi komunis bersamaan dengan rontoknya Tembok Berlin saat memasuki dekade 1990-an.

    Lalu ada gagasan Vladimir Lenin, almarhum mantan pemimpin Uni Soviet, mengenai komandnye vysoty (lazim diterjemahkan sebagai commanding heights) tahun 1924 tentang penguasaan dan dominasi aktivitas ekonomi, terutama produksi. Ini juga kelak menjadi dasar ekonomi liberal junjungan para pemimpin Barat, terutama almarhum mantan Presiden AS Ronald Reagan, mantan PM Inggris Margaret Thatcher, dan mantan PM Yasuhiro Nakasone yang menciptakan fondasi ekonomi pasar dan demokrasi liberal di bidang politik.

    Globalisasi abad ke-21 mengubah keseluruhan pemahaman liberalisme. Ini tidak lagi berbenturan dengan ideologi sosialistis seperti pada era Perang Dingin. Liberalisme menjadi rumit dan menjadi bumerang bersamaan dengan munculnya krisis zona euro dan AS.

    Ada yang berubah. Kebangkitan China tidak bisa dibendung secara ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi pun berubah, tidak lagi dominasi ekonomi liberal yang dijagokan selama beberapa dekade ini.

    Perdebatan soal ini juga berlangsung dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Perdebatan meruncing antara kapitalisme liberal sesuai gagasan tiga sekawan, Reagan, Thatcher, dan Nakasone, versus kapitalisme negara dengan basisnya di China dan Rusia pemilik kekuatan BUMN yang meluas.

    China berubah, dunia pun berubah. Di sisi China, belum pernah ada upaya ekonomi sehingga bisa sampai lebih dari 400 juta jiwa berhasil terangkat dari kemiskinan absolut. Inilah buah keberhasilan modernisasi pembangunan dan reformasi ekonomi yang dijalankan selama tiga dekade di China.

    Krisis ekonomi global sekarang ini berbeda dengan Depresi Besar tahun 1929-1933 di AS, karena sifat dan skalanya yang juga berbeda. Memang kelesuan ekonomi dan keuangan dulu dan sekarang bersifat sistemis, tetapi secara prinsip berbeda satu sama lain.

    Krisis ekonomi menjelang Perang Dunia II ketika itu mewakili keruwetan berbagai institusi keuangan, ekonomi, sosial, dan politik di Amerika dan negara-negara yang terkait dengan kawasan itu. Sedangkan kawasan lain, mencakup negara China, India, dan Uni Soviet, lama tidak terkena dampak Depresi Besar tersebut. Artinya, krisis itu bersifat regional. Dan upaya satu negara saja, khususnya AS, cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Diuntungkan

    Sekarang persoalannya berbeda. Integrasi Uni Eropa (UE) belum mencapai titik optimum, termasuk sistem keuangannya. Utang yang menumpuk di negara-negara UE, termasuk AS, sangat masif. Di sisi lain, ada kecemburuan negara-negara Barat yang melihat Asia memiliki rumusan efektif untuk mempertahankan dan melindungi pertumbuhan ekonominya, khususnya China.

    Berbagai tuduhan pun dilontarkan, mulai dari persoalan depresiasi mata uang yuan, krisis nuklir Iran, terorisme, hak asasi manusia, hingga berbagai persoalan lain, termasuk ketimpangan perdagangan. Ketidakseimbangan struktural China-AS telah mendorong terjadinya berbagai ketegangan. Para politisi dan akademisi AS melihat hubungan persoalan ini dengan Beijing sebagai zero-sum games, dia atau saya yang hidup.

    Total defisit perdagangan AS dengan China diperkirakan mencapai 300 miliar dollar AS atau sekitar 40 persen dari total perdagangan kedua negara. Kenyataannya, statistik perdagangan kedua negara ini sering kali menyesatkan. Ambil iPad sebagai contoh. Produk merek Apple ini adalah buatan perusahaan AS, tetapi dirakit di China oleh Foxconn, perusahaan asal Taiwan.

    Apple mendapat keuntungan 30 persen dari harga iPad yang dijual, sedangkan China hanya memperoleh 2 persen keuntungan untuk biaya buruh dan manufaktur. Kecilnya kontribusi iPad bagi China, menurut berbagai penelitian, menunjukkan sebenarnya AS sangat diuntungkan oleh produk yang dibuat dan dijual di China. Ekonomi AS tetap diuntungkan oleh perusahaan multinasional AS yang beroperasi di China dan menjual produknya secara global.

    Katastropik

    Sekarang ada kecenderungan ekonomi pasar bergeliat dan bergerak ke arah yang tidak menentu dan dibarengi oleh kegagalan pemerintah untuk meregulasinya. Perdebatan kapitalisme pasar dan kapitalisme negara menunjukkan ekonomi pasar global sekarang ini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas pemerintah untuk memahaminya.

    Sistem demokrasi liberal dalam politik global ditusuk dan diporakporandakan oleh krisis keuangan pada saat globalisasi bergerak menuju integrasi ekonomi. Yang paling parah, krisis zona euro telah melenyapkan pemerintahan seperti kekosongan politik yang terjadi di Belgia selama hampir dua tahun terakhir ini.

    Sistem internasional yang berlaku sekarang ini adalah relik masa lalu yang usang dan tidak mampu untuk menjawab tantangan krisis ekonomi keuangan global yang dihadapi Barat. Konflik globalisasi tidak lagi antara demokrasi liberal melawan komunisme, tetapi konflik kekayaan di dalam negara-negara makmur yang ditandai oleh rontoknya Lehman Brothers.

    Ketika AS mencari terobosan-terobosan baru melalui perang di Afganistan dan Irak, kebijakan sumbu (pivot) dengan menempatkan pasukan Marinir AS di Darwin (Australia), maupun pembentukan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang dilihat sebagai arogansi negara makmur, konflik globalisasi menjadi tidak terbendung.

    Hubungan antara China dan negara-negara makmur akan menjadi sangat menentukan arah globalisasi ketika keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas di tengah praktik kapitalisme negara yang tidak memiliki preseden sebelumnya.

    Kehancuran bersama, yang dipastikan (mutual assured destruction) dalam Perang Dingin dengan persenjataan nuklir yang mampu menghancurkan dunia berkali-kali, menjadi prinsip penting bagi perkembangan ekonomi global dewasa ini untuk mencegah terjadinya situasi katastropik.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mahkamah Konstitusi: Pilkada Paling Lambat 9 April 2012

    JAKARTA- Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permintaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk memundurkan pelaksanaan hari pencoblosan pilkada Aceh menjadi selambat-lambatnya 9 April 2012.

    Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan akhir sengketa kewenangan pilkada Aceh di gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat, 27 Januari 2012.

    Sebelumnya, KIP Aceh meminta Mahkamah Konstitusi menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh ditunda 56 hari. Permintaan itu diajukan, karena KIP Aceh membutuhkan waktu 56 hari untuk melakukan verifikari bakal calon menjadi calon, penyesuaian Daftar Pemilih Tetap dan cetak surat suara.

    Dimulai pukul 08.30 pagi tadi, Mahkamah Konstitusi kembali bersidang soal perkara sengketa kewenangan terkait pilkada Aceh. Setelah mendengar keterangan para pihak, sidang dilanjutkan pukul 11.00 untuk mendengarkan putusan majelis hakim.

    Sebelumnya, KIP Aceh telah mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggeser hari pencoblosan yang semula dijadwalkan pada 16 Pebruari menjadi 9 April 2012. Pergeseran itu terjadi karena KIP membuka kembali pendaftaran kepala daerah paska putusan sela Mahkamah Konsitusi pada sidang sebelumnya.

    Sengketa kewenangan ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Mendagri memohon supaya MK menunda sebagian tahapan dalam Pilkada Aceh yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui Keputusan KIP nomor 26/2011.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • KIP Aceh Tak Mampu Jalankan Putusan Sela MK

    TEMPO.CO, Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota akhirnya mengaku tidak sanggup menjalankan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah memutuskan KIP membuka pendaftaran kandidat baru, tes kesehatan, uji baca Alquran, verifikasi dukungan, dan penetapan kandidat hanya dalam tujuh hari. »Kandidat baru yang mendaftar sampai 24 Januari ini ternyata melebihi dari yang mereka perkirakan semula,” kata Yarwin Adi Dharma, anggota KIP Aceh, dalam konferensi pers Senin sore, 23 Januari 2012.

    Menurut dia, dengan situasi itu KIP merasa tidak mungkin lagi menjalankan pilkada Aceh pada 16 Februari 2012. Sampai 23 Januari, paling tidak sudah ada 22 pasangan yang mendaftar. Dari jumlah itu enam pasangan di antaranya merupakan calon perseorangan. Dua di antaranya adalah bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, sedangkan empat lainnya ada di daerah, yakni di Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Lhokseumawe.

    KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota mengaku mereka sebenarnya sudah berusaha melaksanakan putusan Mahkamah. »Tapi harus kami akui, ternyata kami kesulitan menjalankan putusan itu,” kata Yarwin.

    Menurut dia, jika pendaftar adalah bakal calon dari partai, tidak ada masalah untuk memverifikasi  mereka. Apalagi KIP sudah melakukan tes kesehatan dan uji kemampuan baca Alquran, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tapi, masalahnya kehadiran bakal calon dari jalur perseorangan masih butuh proses verifikasi administrasi dan faktual. »Kita harus melakukan cross check lagi terhadap semua dukungan untuk mereka di desa sesuai dengan bukti fotokopi KTP yang mereka tunjukkan kepada kami,” ujar Yarwin.

    Untuk proses verifikasi ini biasanya KIP butuh waktu sekitar dua pekan. Khusus untuk calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, bukti dukungan yang harus dipenuhi bakal calon perseorangan minimal 148.598 dukungan. Biasanya pasangan yang mendaftar akan memberikan lebih dari jumlah itu. KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota harus memverifikasi semua keabsahan dukungan. »Bagaimana mungkin kami bisa menyelesaikan semua verifikasi itu dalam waktu tujuh hari sesuai dengan putusan MK,” kata Yarwin.

    Karena itu KIP Aceh dan perwakilan KIP dari kabupaten/kota berencana menyampaikan persoalan itu ke MK pada Selasa 24 Januari. Sebagai alternatif, KIP meminta pertimbangan MK agar diizinkan menggeser jadwal pemungutan suara.

    Seperti yang sudah mereka sampaikan kepada kalangan wartawan sebelumnya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota sepakat mengusulkan pemungutan suara berlangsung pada 9 April 2012. ADI WARSIDI

    Source : Tempo.co

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Duet Fakhrul Syahmega-Zulfinar, Siapa Mereka?

    BANDA ACEH – Tanpa gembar-gembor sebelumnya, nama Fakhrul Syahmega-Zulfinar muncul dalam daftar kandidat calon gubernur dan wakil gubernur  Aceh yang  menjalani uji kesehatan di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh, Senin, 23 Januari 2012. Inilah profil singkat duet ‘pengantin’ yang baru muncul ini.

    Fakhrul Syahmega adalah aktivis sosial dan konsultan yang banyak berkiprah di level nasional. Ia tercatat sebagai penasehat program pemberantasan kemiskinan  Indonesia di Kementerian Menko Kesra.

    Lahir di Sabang, Fakhrul banyak terlibat di program sosial kemasyarakatan. Ia juga salah satu penggagas lahirnya Forum LSM Aceh.

    Sedangkan Zulfinar adalah guru SMP Unggul di Pidie. Wanita berusia 32 tahun ini menggondol gelar S-2 di sebuah universitas di Australia. Sebelumnya, ia juga terlibat dalam advokasi pemberdayaan perempuan.

    “Kami akan mendaftarkan diri besok ke KIP Aceh,” kata Fakhrul Syahmega kepada The Atjeh Post, Senin, 23 Januari 2012.

    Menurut Fakhrul, ia sengaja mengajak Zulfinar sebagai calon wakilnya untuk membuka akses kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin. “Banyak sumberdaya perempuan yang bagus di Aceh, tetapi aksesnya belum terbuka,” kata Fakhrul.

    Fakhrul mengistilahkan duetnya dengan Zulfinar sebagai perpaduan rasionalitas dan hati nurani. Kata dia, dalam berbagai problema yang dihadapi Aceh, tak cukup hanya mengandalkan rasionalitas kaum lelaki. “Perlu penyeimbangan dari perempuan yang banyak menggunakan hati nurani dalam menghadapi persoalan,” ujarnya.

    Meski begitu, Fakhrul rupanya tidak ngotot harus memenangkan pertarungan menuju kursi Aceh-1. Kata dia, memunculkan tokok pemimpin perempuan ke permukaan saat ini lebih penting dibanding harus ngotot menang.

    Zulfinar mengaku keputusannya menerima ajakan Fakhrul untuk menjadi kandidat calon wakil gubernur karena ia ingin ada perempuan yang muncul sebagai pemimpin di level provinsi. “Dulu kita punya banyak pemimpin perempuan, tapi sekarang sangat sedikit yang muncul. Saya ingin jadi pemimpin perempuan di level provinsi,” kata Zulfinar.

    Siapa lawan yang dianggap berat? “Tidak ada lawan yang mudah, tidak ada yang berat, kita punya visi dan misi masing-masing untuk berbuat bagi rakyat Aceh,” kata Zulfinar. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Aceh Mendaftar

    Banda Aceh, Kompas – Setelah menolak pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah di Aceh, Partai Aceh, Jumat (20/1), akhirnya memutuskan mengikuti Pilkada Aceh. Mereka kemarin mendaftarkan delapan pasang calon kepala daerah untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.

    Di Banda Aceh, Partai Aceh mendaftarkan secara resmi Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Pendaftaran Zaini- Muzakir itu diikuti iring-iringan massa yang diperkirakan lebih dari 1.000 orang.

    Seusai pendaftaran, Muzakir mengatakan, selain gubernur dan wakil gubernur, Partai Aceh secara serentak juga mendaftarkan tujuh pasang calon kepala daerah di kabupaten dan kota.

    Sebelumnya, Partai Aceh menolak mendaftarkan diri pada Pilkada Aceh dengan alasan Pilkada Aceh saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki.

    Terkait hal itu, Zaini mengatakan, keikutsertaan mereka dalam pilkada ini sebagai bentuk menjaga kelangsungan perdamaian Aceh. Dalam politik, ungkapnya, tidak ada harga mati, semua bisa berubah.

    Muzakir adalah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Zaini adalah tokoh senior GAM yang terlibat dalam perundingan Helsinki 2005.

    Kini, tanpa qanun, Partai Aceh mengikuti pemilihan. Bahkan, hingga Jumat sore sudah tujuh pasang yang diusung partai ini di tujuh kabupaten/kota. Zaini menyebutkan, dasar hukum pilkada sudah tepat meski nanti masih dibutuhkan qanun.

    Keikutsertaan Partai Aceh dalam pilkada juga diakui Zaini sebagai titik kompromi agar suhu politik di Aceh tidak bertambah panas. Menurut dia, titik kompromi dalam politik biasa dilakukan. Hal ini seperti terjadi dalam perundingan damai dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki tahun 2005.

    Zaini-Muzakir juga didukung sejumlah partai politik lain. Anggota KIP Aceh, Robby Syahputra, mengatakan, selain didukung Partai Aceh, pasangan ini juga didukung Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan satu partai lokal.

    Muzakir mengatakan, semua partai politik telah menyatakan berkoalisi dengan Partai Aceh untuk mengusungnya, kecuali Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. ”Mereka sudah punya calon sendiri,” kata Muzakir.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, penyesuaian jadwal pemungutan suara Pilkada Aceh diharapkan juga menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pengunduran jadwal tetap memiliki dasar hukum yang kuat. (INA/HAN)

    Source : Kompas.com

  • Mualem: Hanya Demokrat Dan PPP Tidak Bersama Kami

    BANDA ACEH– Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf mengatakan, sejumlah partai politik di Aceh memberikan dukungan untuk pasangan calon gubernur Zaini Abdullah-Muzakir Manaf  dari Partai Aceh.

    “Kecuali Demokrat dan PPP, semuanya di belakang kami,” kata Muzakir Manaf saat menggelar konferensi pers usai mendaftar ke KIP, Jumat (20/1/2012).

    Selain itu, pria yang akrab disapa Mualem ini menambahkan, pihaknya sudah siap menerima kekalahan. “Tapi kami yakin akan menang dan memperoleh suara tertinggi,” ujarnya.

    Di akhir konferensi pers, Mualem menghimbau kepada segenap masyarakat Aceh untuk memberikan sokongan yang padu kepadanya. “Karena Partai Aceh adalah salah satu harapan untuk Aceh,” ujarnya.

    Sebelumnya di sela-sela pendaftaran, Muzakir Manaf meminta kepada KIP Aceh untuk dapat menjalankan Pilkada yang sempurna, jujur, dan Adil.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menteri Gamawan Minta Konsensus Damai pada Kandidat

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan mendorong adanya konsensus damai dalam Pilkada Aceh untuk menghindari terjadinya konflik pascapilkada. “Rasa aman dan damai tanggung jawab semua pihak, termasuk tokoh masyarakat,” kata Gamawan di kantornya, Jumat, 20 Januari 2012.

    Gamawan meminta kepada kandidat yang bersaing di Pilkada Aceh nanti bersedia untuk menandatangani konsensus itu. Tak hanya calon gubernur, Gamawan juga akan melibatkan calon bupati dan wali kota dalam konsensus perdamaian itu. Meski masih calon, para kandidat itu sudah termasuk tokoh karena dikenal masyarakat. “Bahkan ada yang sudah memiliki reputasi nasional,” ujar Gamawan melanjutkan.

    Gamawan yakin masyarakat Aceh akan mendukung adanya konsensus perdamaian apabila para tokoh itu, baik partai lokal maupun nasional, mau berkomitmen. “Jadi mari bersama-sama kita menjaga Aceh untuk masyarakat Aceh juga,” kata Gamawan.

    Usulan Menteri Dalam Negeri tersebut muncul terkait adanya kekhawatiran munculnya aksi anarkis yang tidak diinginkan setelah pelaksanaan Pilkada Aceh. Aksi anarkis tersebut biasanya terjadi di daerah ketika pasangan calon peserta pilkada tersebut dinyatakan kalah oleh KPU setempat.

    Menurut Gamawan, rencana konsensus itu merupakan salah satu langkah antisipasi agar kisruh pasca-pelaksanaan pilkada tidak terjadi.

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jangan Korbankan Perdamaian

    Jakarta, Kompas – Menyusul meningkatnya eskalasi politik dan gangguan keamanan menjelang pemilihan umum kepala daerah di Aceh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta politikus yang berhadapan untuk menahan diri. Presiden meminta semua pihak menyukseskan pilkada di Aceh.

    ”Jaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang telah kita capai. (Setelah) 32 tahun gejolak dan konflik bersenjata di Aceh bisa kita akhiri tahun 2005. Saya serukan, politikus yang saling berhadapan (di sana) harus bisa menahan diri. Jangan korbankan demokrasi, proses perdamaian, dan ketenteraman masyarakat,” kata Presiden, Kamis (19/1), saat memberikan instruksi dan arahan khusus di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Pemerintah Tahun 2012 di Jakarta.

    Presiden mengajak semua pihak ikut bertanggung jawab menyukseskan Pilkada Aceh. ”Mari jalankan pemilu kepala daerah di Aceh dengan tertib, aman, fair, dan demokratis,” katanya.

    Di Banda Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memutuskan menggeser jadwal pemungutan suara pilkada di Aceh dari 16 Februari 2012 menjadi 9 April 2012. Pengunduran jadwal itu didasarkan pertimbangan waktu untuk pendaftaran, verifikasi data, pencetakan surat suara, dan lainnya.

    ”Keputusan itu atas masukan dari KIP kabupaten dan kota. Pertimbangannya, KIP kabupaten/kota tak mungkin membuka pendaftaran dan verifikasi dalam waktu tujuh hari. Karena itu, kami sepakat untuk menggeser jadwal pemungutan suara 9 April,” ujar Komisioner KIP Aceh Robby Syahputra.

    Pada 17 Januari lalu, putusan sela Mahkamah Konstitusi memerintahkan termohon (KIP Aceh dan KPU) membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar. Pelaksanaan verifikasi sampai tujuh hari sejak putusan sela dikeluarkan.

    KIP Aceh akan membawa putusan rapat pleno terkait pergeseran jadwal pilkada itu ke MK untuk mendapatkan persetujuan. ”Kami memohon kepada MK untuk menetapkan jadwal yang baru ini. Kami yakin MK dapat memahami ini,” katanya. Komisioner KIP Aceh lainnya, Yarwin Adi Dharma, mengatakan, draf hasil rapat pleno KIP itu dikirimkan ke MK, Jumat ini.

    Partai Aceh memutuskan akan mendaftarkan serentak calon kepala daerah. Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi mengatakan, pihaknya mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

    Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua DPR Nasir Djamil dalam diskusi di DPD, Rabu, mengatakan, perlu diantisipasi dampak pengunduran jadwal. (WHY/HAN/DIK/INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Aceh Jadi Model Penyelesaian Sengketa Internasional

    Dalam diskusi panel bertema “Settling International Disputes: Lessons from the Past, Challenges for the Future” pada hari Rabu (18/1/2012), Duta Besar Indonesia untuk Perwakilan Tetap New York, I Gusti Wesaka Puja, menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal di Aceh adalah model yang dapat digunakan untuk penyelesaian berbagai sengketa internasional dewasa ini.

    Diskusi panel hasil kerjasama PTRI New York, Perutusan Tetap Finlandia, serta International Peace Institute itu difokuskan pada mediasi sebagai penyelesaian konflik secara damai ala pendekatan otonomi khusus yang diterapkan di Pulau Aland, Finlandia, serta Propinsi Aceh, Indonesia; maupun tantangan yang masih dihadapi dalam penyelesaian konflik yang masih berlangsung di Abyei (antara Sudan Utara dan Sudan Selatan) dan wilayah Kurdistan, Irak.

    Mengawali pemaparannya dengan konteks sejarah dan proses penyelesaian konflik di Aceh, mulai dari pemberlakuan Humanitarian Pause (Jeda Kemanusiaan), Cessation of Hostilities (CoHa) hingga disepakatinya perjanjian damai Helsinki (MoU Helsinki), yang telah diberlakukan di Aceh melalui UU Pemerintahan Aceh (UU PA) No. 11 tahun 2006, Dubes I Gusti Wesaka Puja menggarisbawahi sejumlah pelajaran yang dapat ditarik dari kasus Aceh.

    Pertama, komitmen yang kuat dari kepemimpinan nasional. Kedua, kesepakatan antara pihak yang berkonflik seyogianya bersifat sekomprehensif mungkin, guna menghindari munculnya kembali konflik. Ketiga, penyelesaian politis yang menyeluruh akan lebih berhasil dibandingkan pendekatan bertahap. Keempat, lingkungan politik yang demokratis merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelesaian konflik. Kelima, pentingnya kondisi psikologis yang memadai dalam negosiasi. Keenam, perlunya peran seorang negosiator yang tangguh dan berpengalaman, adil, serta memiliki jaringan kerja internasional yang luas. Dan ketujuh, pihak-pihak yang melakukan negosiasi harus melakukan konsolidasi internal, untuk mencegah perpecahan di tubuh masing-masing pihak yang berpotensi mengganggu kesepakatan antara kedua pihak.

    Pada kesempatan sama, saat menutup diskusi panel, Deputi Wakil Tetap RI, Duta Besar Yusra Khan, menyampaikan pendekatan otonomi khusus sebagaimana yang diterapkan di Aceh telah terbukti memiliki keuntungan, sehingga patut dipertimbangkan oleh PBB maupun badan-badan internasional lain sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik internal secara damai.

    “Penting untuk meningkatkan saling percaya di kedua pihak yang berkonflik,” ungkap Yusra Khan. Lebih jauh ia mengatakan pula bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya diplomatik, untuk menjelaskan situasi di Aceh itu. “Hal tersebut dapat tercapai upaya-upaya diplomatik dan politik secara terus menerus.”

    Diskusi panel ini dibuka oleh Duta Besar Jarmo Viinanen dari Finlandia, dan menghadirkan pula pembicara Camilla Gunnell, Kepala Pemerintahan Pulau Aland, Finlandia; Elisabeth Nauclér, anggota Parlemen Finlandia; Dr. Suliman Baldo, Direktur Africa Program, International Center for Transitional Justice; Dr. Liam Anderson, Associate Professor of Political Science, Wright State University; serta Robert Dann, Chief a.i., Mediation Support, Policy and Mediation Division, Department of Political Affairs PBB.

    Sejauh ini, dukungan internasional untuk Aceh dan Papua –yang masih terbelit konflik terbuka dan konflik politik memang cukup besar. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berulangkali mengatakan, posisi Indonesia sangatlah kuat sehingga kemungkinan campur tangan negatif dari luar negeri dapat dihindari melalui diplomasi.

    Meskipun demikian, para aktivis HAM sangat mengkuatirkan kondisi terakhir di kedua wilayah ujung Barat dan ujung Timur Indonesia ini.

    Koordinator KONTRAS, Haris Azhar, kepada The Atjeh Post mengatakan, secara institusional eks GAM memiliki Partai Aceh (PA) yang mayoritas. Politisi PA masih bisa memboikot pilkada dan bahkan melakukan manuver (taktik politik) lain.

    “Di satu sisi, Irwandi juga tokoh populis dan dia bisa berwacana dalam merespon pemilukada. Saya punya analisa, ada yang memang ingin memanfaatkan sengketa pemilukada untuk menjadikan situasinya lebih buruk lagi. Di Aceh mereka bisa eksekusi kumpulan orang Aceh yang tinggal dalam gang, dan ini dugaan saya hanya orang lokal yang tahu dimana orang Jawa kumpul. Ini satu kekuatan khusus yang hanya bisa dikuasai kelompok khusus yang mampu melakukan eksekusi secara berulang dalam waktu dekat,“ kata Haris Azhar.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.