siwah.com

Blog

  • Wawancara Khusus Muzakir Manaf: Kami Sudi Bergandeng Tangan, Bertukar Pendapat

    Jalan panjang Partai Aceh menuju Pilkada Aceh 2012 akhirnya menemukan ujungnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan membuka kembali kran pendaftaran calon kepala daerah untuk ketiga kalinya. Awalnya, sempat muncul kekhawatiran Partai Aceh menolak mendaftar seperti dalam dua kesempatan sebelumnya. Namun, sebelumnya isu bergulir jauh, Ketua Partai Aceh Muzakir memastikan partainya akan mendaftar kali ini.

    Ditemui The Atjeh Post di sebuah rumah di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, Kamis sore, 19 Januari 2012, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem ini sedang berbicara santai dengan sejumlah anggotanya. Sesekali ia tertawa kecil ketika ada yang membuat lelucon.

    Mengenakan baju biru garis-garis dan celana jeans yang terlipat bagian bawahnya, Mualem jauh dari kesan sangar, sesuatu yang pernah melekat pada dirinya ketika masih menjadi Panglima Tertinggi GAM. Sore itu, ia dikelilingi sejumlah politisi muda, anggotanya di partai bentukan mantan kombatan GAM itu. Hadir di sana antara lain Juru Bicara KPA Mukhlis Abee, Teungku Jamaica, Kautsar, dan sejumlah lelaki yang rata-rata masih berusia muda.

    Sore itu, rupanya mereka sedang menyusun persiapan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Sesekali telepon Mualem berdering. “Putusan rapat beuklam tanyoe ka pasti ta daftar lheueh Jumat,” kata Mualem saat berbicara di telepon.

    Di tengah kesibukan itu, Mualem menerima wartawan The Atjeh Post untuk sebuah wawancara khusus. Berikut petikannya.

    Mahkamah Konstitusi telah membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah. Kapan Partai Aceh akan mendaftarkan calonnya?
    Semalam kami sudah membuat keputusan, Partai Aceh mendaftar besok selepas sembahyang Jumat (20/1/2012). Kami akan datang beramai-ramai dengan teman-teman. Pasangan yang telah kita tetapkan dulu antara Doto Zaini Abdullah dan saya sendiri (untuk posisi calon gubernur dan wakil gubernur).

    Bagaimana dengan calon kepala daerah di kabupaten/kota?
    Di kabupaten/kota, mereka semua sudah siap untuk mendaftar bupati dan walikota. Saya rasa di Aceh Jaya juga sudah mendaftar hari ini. Paling lambat dalam dua hari ini kami akan mendaftar semua. Kami tetap menjalankan komitmen untuk mendaftar.

    Kalau soal hubungan lobi-lobi politik dengan Jakarta apakah ada komitmen tertentu?
    Ya, saya rasa begitu. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta karena telah membantu melobi. Bahkan beberapa orang yang komitmen untuk membantu atau melobi di pusat cukup bagus dan cukup bermakna.

    Kami juga sangat terimakasih kepada Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Mahkamah Konsitusi serta Bapak Presiden SBY sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan segala upaya teman-teman di Jakarta untuk masa depan Aceh.

    Kalau soal keamanan bagaimana?
    Untuk keamanan ini tergantung di tangan kepolisian. Pun begitu, di pihak kami PA dan KPA tetap mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan di Provinsi Aceh khususnya, dan Indonesia umumnya. Kami juga mengutuk keras tindakan-tindakan yang telah lalu, penembakan semena-mena yang terjadi kepada rakyat biasa, walaupun mereka orang luar Aceh, tetapi bagi kami cukup berduka cita terhadap musibah tersebut.

    Dengan mendaftar ke Pilkada, tentu punya cita-cita ke depan untuk Aceh dan masyarakat Aceh. Bisa dijelaskan seperti apa keinginan Anda?
    Bagi pihak kami, untuk membangun Aceh ke depan, saya harap dan saya imbau jika nanti terkabul, atau kita dapat kemenangan untuk memerintah Aceh masa depan, kita sama-sama akan membangun Aceh. Di mana ada kekurangan, kita sudi bergandeng tangn, bertukar pendapat, di mana yang kurang, apa yang patut kita buat  di segala lini lah. Terutama sekali kepada pakar-pakar di bidang tertentu yang masih kurang. Contohnya dari segi pendidikan, kesehatan dan pertanian ataupun perkebunan, khususnya untuk menyentuh ke bawah terutama sekali bagi orang-orang yang kurang mampu. Itu komitmen kami.

    Yang kedua, butir-butir MoU (Helsinki) harus disempurnakan secepatnya sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang PA (Pemerintahan Aceh). Ini pun harus segera diwujudkan supaya rakyat Aceh dapat menikmati apa yang telah terjadi dengan ada perjanjian MoU Helsinki.

    Kami juga punya keinginan, ke depan kita akan undang pakar-pakar baik itu di bidang pendikan maupun kesehatan. Sebagai contoh di bidang kesehatan. Kita akan undang dokter-dokter ahli dari luar negeri untuk memperbaiki fasilitas dan mutu kesehatan. Selama ini kalau kita lihat, banyak orang Aceh yang berobat ke luar negeri. Nanti kita akan bawa dokternya ke sini, supaya orang Aceh tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Di samping juga program Askes pengobatan gratis kepada masyarakat.

    Bagaimana konsep Mualem untuk Partai Aceh ke depan. Apa yang mau dikembangkan untuk Partai Aceh ini?
    Kami juga ingin membuka sayap ke semua orang Aceh dan semua suku-suku yang ada di Aceh mari kita berpayung di bawah Partai Aceh untuk membangun Aceh di masa depan. Kami membuka peluang kepada semua elemen masyakarat Aceh untuk membangun Partai Aceh.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Komisioner Yakin MK Kabulkan Permohonan KIP Aceh

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengatakan pihaknya yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan KIP Aceh yang telah menyusun draf tahapan Pilkada baru, yang telah disusun KIP Aceh bersama KIP Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi, Kamis (19/1) di KIP Aceh.

    “Kami yakin MK akam mengabulkannya,” kata Anggota Komisioner KIP Aceh Roby Saputra didampingi Yarwin Adi Dharma menganggapi pertanyaan wartawan jika MK tidak mengabulkan permohonan KIP Aceh tentang tahapan baru tersebut.

    Dalam tahapan baru itu, KIP Aceh menetapkan hari pemilihan yang sebelumnya telah ditetapkan pada 16 Februari bergeser menjadi 9 April 2012, dikarenakan KIP Aceh kembali membuka kembali pendaftaran bagi calon kepala daerah baru yang belum melakuka pendaftaran.

    “Inilah yang dapat kami sampailkan dan inillah hasil berpikir kami untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemilhan,” kata Yarwin. “Dikarenakan juga pelaksaan pemilihan juga merupakan wewenang KIP. Jadi kami yakin MK Akan mengabulkannya,” ujar Yarwin.

    Sementara itu ketika ditanyai tentang pernyataan anggota KPU Pusat Endang sulasti soal hari pemilihan bergeser akan melahirkan gugatan, Roby menjelaskan, “Gugatan baru jika KIP Aceh tidak menjalankan amar putusan sela MK, tapi saat ini KIP Aceh menjalankan putusan sela MK itu,” katanya.

    “Maka untuk menjamin permasalahan ini, KIP akan jelaskan ke MK dengan harapan agar MK mengabulkannya pada putusan akhir nanti,” ujarnya.

    Sementara itu, pergeseran hari pemilihan dilakukan KIP Aceh dikarenakan mempertimbangkan KIP Pidie. “saat ini KIP Pidie telah mengusulkan penundaan pemilihan ke Mendagri dikarenakan kepala daerah setempat tidak mencairkan anggaran,” kata Roby.

    “Kita berharap dengan putusan ini akan melunakkan hati kepala daerah tersebut untuk memberikan anggaran dengan harapan KIP Pidie bisa mengikuti pemilihan serentak bersama KIP daerah lainnya, seperti yang sebelumnya telah ditetapkam,” ujarnya.

    Roby menambahkan, KIP Aceh akan membangun komunikasi dengan semua pihak agar Pilkada berjalan dengan baik.

    Ketika ditanyai apakah akan membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Roby mengatakan, “Semoga itu bisa terwujud,” ujarnya.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • KIP Cabut SK Tahapan Baru, Pendaftaran Jadi 7 Hari

    BANDA ACEH– Komisi Independen Pamilihan (KIP) Aceh akhirnya mencabut Surat Keputusan (SK) KIP Aceh Nomor 29 Tentang Tahapan Pendaftaran Calon  Kepala Daerah baru, dan menetapkan pendaftaran calon kepala Daerah kembali selama 7 hari.

    “Dari pertemuan rakor tadi, kita sepakat SK Nomor 29 kita cabut, dan pendaftaran calom menjadi selama 7 hari,” kata Roby Saputra anggota Komisioner KIP Aceh kepada wartawan saat menggelar konferensi pers, Kamis (19/1) di Media Center KIP Aceh.

    Dalam pertemuan itu, KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak sanggup melaksanakan seluruh tahapan pencalonan dalam waktu 7 hari. “Kami akui mengalami kendala, tapi apapun itu kami tetap akan menjalankan amar putusan Mahkamah konstitusi,” katanya.

    Sementara itu, Yarwin Adi Dharma mengatakan, KIP Aceh hingga saat ini belum mendapat kesimpulan akhir tentang teknis tahapan dari rapat koordinasi bersama dengan KIP Kabupaten/Kota. “Jam 2 rakor akan kita lanjutkan, insyaallah habis ashar kita sudah memiliki draf tahapan pilkada yang baru,” katanya.

    Yarwin menjelaskan, dalam rakor itu KIP membicarakan teknis pelaksanaan putusan MK di lapangan, serta bagaimana pelaksanaan putusan itu untuk menjalankan tahapan di KIP Kabupaten/Kota. “Kita akan terus membicarakan ini hingga tuntas,” ujarnya.

    Dari diskusi tadi, kata Yarwin,KIP Kabupaten/Kota merasa tidak nyaman dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam SK KIP Nomor 29. “karena tidak mungkin dilakukan selama 7 hari,”katanya.

    Sementara itu Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh ketika ditanyai mengapa mengeluarkan keputusan itu mengatakan, “Prinsip saya, daripada tidak ada keputusan dan mengambang, lebih baik mengeluarkan keputusan walaupun salah,”katanya.

    “Karena di setiap keputusan di baris paling bawah selalu bertuliskan, apabila di kemudian mendapat kekeliruan maka akan direvisi sebagaimama perlunya,” ujar ketua KIP.

    Pertanyataan Ketua KIP Aceh itu disambut tawa oleh sejumlah komisioner KIP lainnya dan wartawan yang menghadiri konferesi pers tersebut.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Lima Tren Sosial Media Tahun 2012

    KOMPAS.com – Tahun 2011 lalu, sosial media berkembang sangat pesat. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena demam sosial media. Indonesia menjadi pengguna Facebook nomor kedua terbanyak dan pengguna Twitter terbanyak ketiga di dunia. Akan seperti apa perkembangan sosial media di tahun 2012? Berikut pemaparan Amy Jo Martin, pendiri Digital Royalty seperti dikutip Tech Crunch.

    Sosial Media Akan Masuk Ke Siaran Televisi
    Televisi di tahun 2012 akan menjadi wadah sosial media baru. Pertunjukan televisi akan melibatkan masyarakat secara langsung melalui sosial media. Jaringan televisi yang khusus menyiarkan berita pun akan melibatkan audiens untuk berinteraksi secara langsung tentang sebuah berita yang sedang hangat.

    Siaran politik, kampanye, dan pemilihan Presiden mungkin akan dilakukan di televisi secara interaktif. Televisi, yang semula bersifat monolog, akan berubah menjadi dialog. Komunikasi yang semula satu arah, akan berubah menjadi dua arah dan lebih interaktif.

    Streaming Televisi Akan Ramaikan Sosial Media
    Ini kebalikan dari Integrasi Sosial Televisi. Setelah sosial media masuk ke ranah televisi, kali ini tayangan televisi yang akan masuk ke ranah internet. Di tahun 2012 ini, Super Bowl, pertandingan final sepak bola Amerika yang dilangsungkan di akhir musim pertandingan NFL di Amerika Serikat, akan tayang secara streaming.

    Artinya, tayangan ini bisa dinikmati para netizen (sebutan bagi pengguna internet) tanpa harus menonton televisi. Nonton sepak bola bisa melalui desktop atau laptop. Tayangan streaming akan semakin menjamur di ranah online dan bisa diintegrasikan dengan sosial media dan periklanan.

    Facebook Akan Menjadi Pusat Sosial Media
    Ami percaya, di tahun 2012, Facebook akan menjadi pusat proyek-proyek sosial media. Facebook akan bisa menjual namanya untuk mendapatkan beragam proyek yang membuat sebuah sosial media tertentu tidak ditinggalkan oleh penggunanya.

    Integrasi dengan Facebook menjadi sebuah keharusan yang menguntungkan di tahun 2012.

    Bisnis Besar Sosial Media Akan Tumbuh
    Perusahaan-perusahaan besar akan berkonsentrasi merawat akun jejaring sosial yang dimiliki perusahaan, untuk menjaga “brand image”. Facebook, Twitter, dan Youtube bukan lagi tempat untuk memasang iklan, melainkan menjalin hubungan sosial dengan pelanggan dan mitra bisnis.

    Bagi pengusaha jejaring sosial, ini bisa menjadi tempat untuk membuat sebuah channel khusus berbayar bagi perusahaan lain, sehingga halaman yang mereka miliki terlihat lebih profesional namun tetap “bersahabat”.

    ROI Masih Besar
    ROI (Return on Investment) di sosial media masih besar tahun 2012 ini. Konsep hubungan yang terjalin dari keberhasilan sosial media akan diadopsi oleh perusahaan sebagai strategi bisnis. Costumer Service, riset, dan image branding akan menjadi bisnis yang penting di ranah sosial media.

    Perusahaan akan memanfaatkannya untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengerti kebijakan yang diambil dan sejauh mana pemasaran berhasil. Sosial media akan menjadi tempat investasi yang menghasilkan ROI besar dengan mengeluarkan sedikit investasi.

    Source : Kompas Tekno

  • JK: Konflik Aceh Hanya Pertikaian Para Elite

    KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, memanasnya situasi keamanan di Aceh terjadi karena adanya konflik antarelite politik di daerah itu. Tidak ada lagi konflik antara pusat dan daerah, ataupun unsur dari luar Aceh yang bermain.

    “Saya yakin tidak ada. Hanya di antara elite di Aceh. Tidak ada faktor luar,” kata JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Prasetyo Eko P, dari Kuala Lumpur, Selasa (17/1/2012).

    JK di Kuala Lumpur menghadiri undangan dari PM Malaysia Dato Sri Najib Razak menjadi pembicara dalam konferensi internasional “Global Movement of Moderates”.

    JK menyatakan agar semua pihak di Aceh menahan diri dan saling menghormati. “Yang saya minta adalah meminta semua faksi di Aceh saling menghormati, menyelesaikan dengan demokrasi, dengan dialog politik, jangan (dengan kekerasan),” katanya.

    Source : Kompas.com

  • Rakyat Aceh Ingin Damai

    Banda Aceh, Kompas – Kemelut pemilihan kepala daerah di Aceh yang berkepanjangan serta serangkaian kekerasan telah menyandera kepentingan rakyat Aceh. Padahal, rakyat hanya menginginkan perdamaian dan keberpihakan pembangunan kepada mereka.

    Hal tersebut disampaikan sejumlah warga yang ditemui Kompas, Senin (16/1), di Aceh.

    ”Kami sebenarnya tidak peduli siapa pun yang menjadi pemimpin di Aceh ini. Asalkan bisa damai, aman, tidak ada konflik lagi, dan cari uang mudah, kami sudah bersyukur,” kata Zainuddin (40), nelayan di Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh.

    Zainuddin tidak mengerti mengapa pilkada di Aceh tidak kunjung dilaksanakan. ”Orang ramai membicarakan Pilkada Aceh. Ada yang menembak di sana-sini. Ada korban, tetapi pilkadanya saja tidak ada. Kami jadi bingung dan takut. Mau dibawa ke mana Aceh ini? Apa para pemimpin itu mau konflik lagi?” ujarnya.

    Ichsaluddin, karyawan asal Pidie, dan Desi, pedagang suvenir asal Sabang, yang ditemui terpisah, bahkan belum mengetahui siapa saja calon kepala daerah mereka. Desi lebih prihatin terhadap omzet tokonya yang menurun drastis sejak penembakan dan teror terjadi 1-2 bulan ini. Jika sehari-hari omzet penjualan suvenir Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, kini hanya Rp 100.000 hingga Rp 200.000.

    Ichsaluddin berharap kedamaian dan keamanan yang sudah ada di Aceh tidak lagi terganggu. Dia ingat betul harus berlari-lari menghindari kontak senjata ketika masih remaja di Pidie.

    Wahyu (27), warga Gebage, Aceh Besar, juga ingat kewajiban warga untuk berkumpul dan diperiksa aparat setiap sore, apalagi jika terjadi kontak senjata. Tamparan, pukulan dengan popor senjata, atau tendangan menjadi hal biasa.

    Panglima Laot Bulohseuma, Aceh Selatan, Nasrudin, juga tak peduli terhadap kisruh pilkada saat ini. Selama 66 tahun merdeka, tak satu pun bupati, gubernur, dan presiden terpilih memperhatikan nasib warga Bulohseuma yang masih terisolasi. ”Apa jaminan kalau nanti calon-calon itu terpilih akan memperhatikan nasib kami,” katanya.

    Pengajar Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saleh Sjafei, mengatakan, konflik berkepanjangan dalam Pilkada Aceh sangat rawan berkembang menjadi arena konflik baru di Aceh. Jika itu terjadi, Aceh tak hanya gagal membangun peradaban baru, tetapi juga akan kembali mengalami kehilangan generasi. ”Hanya akan hadir generasi-generasi konflik,” ujarnya.

    Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Alfian mengatakan, konflik Pilkada Aceh telah menyandera banyak kepentingan masyarakat. Keterlambatan pembahasan APBD Aceh adalah contoh nyata dari penyanderaan.

    Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Jakarta mengatakan, Polri berusaha mengamankan proses pilkada di Aceh.

    Source : Kompas.com

  • MK Kembali Buka Pendaftaran Pilkada Aceh

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi barusan telah menerbitkan putusan sela untuk perkara gugatan Menteri Dalam Negeri terhadap KPU.

    Mejelis kembali membuka masa pendaftaran kepada partai politik lokal dan partai politik nasional serta termasuk calon perseorangan.

    Sementara jadwal pilkada tetap sesuai jadwal yg ada yaitu tanggal 16 Februari 2012. Begitu putusan sela dan sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

    Sidang ini dimulai pukul 099.00 WIB. “Saya mengikuti sidang ini bersama Teungku Adnan Beuransyah,” kata Abdullah Saleh, anggota DPR Aceh.

    Sidang pleno MK dipimpin langsung oleh Mahfud MD, sedangkan pemohon Mendagri hadir Prof Dr. Judan Arief Bagian hukum Depdagri dan Susilo Direktur Otsus Depdagri. sementara KPU dan KIP hadir kuasanya.

    Dari Gubernur Irwandi Yusuf yang mengklaim dirinya sebagai pihak terkait menghadirkan kuasanya Munir Fuadi.

    Setelah sidang dibuka Majelis Hakim langsung membacakan putusan sela/provisi itu. Pembukaan pendaftaran dilakukan dengan alasan pemilukada kalau dipaksakan berpotensi akan menimbulkan ketidakstabilan politik akibat sebahagian besar partai politik tidak ikut pilkada terutama Partai Aceh.

    “MK juga mempertimbangkan tentang masih adanya partai politik yg belum mendaftar dan bila tidak dibuka lagi akan mengakibatkan terabai hak partai politik yang belum mendaftar,” kata Abdullah Saleh. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sulitnya PPP Menjadi “Rumah Bersama”

    Partai Persatuan Pembangunan baru saja memperingati hari jadinya yang ke-39 pada 5 Januari 2012. Dalam usianya yang hampir empat dekade, partai yang mengusung asas Islam ini kian menghadapi banyak tantangan, terutama bagaimana bertahan di tengah tren politik Indonesia yang kian pragmatis.

    Menengok sejarah, PPP yang didirikan pada 5 Januari 1973 adalah hasil fusi dari empat partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Hal ini bagian dari penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pada awal masa Orde Baru.

    Sejak semula, partai yang berasas Islam ini mencitrakan diri sebagai payung bagi aspirasi umat Islam. PPP menjadi alternatif dari Golongan Karya (Golkar) yang menjadi kendaraan politik Orde Baru kala itu. Posisi ini menjadikan PPP memperoleh banyak simpati, terutama dari umat Islam dengan orientasi politik yang masih dipengaruhi pemahaman keagamaan.

    Pada Pemilu 1977, misalnya, PPP mengantongi 29,29 persen suara atau 99 kursi dari 360 kursi di lembaga legislatif. Hingga akhir masa Orde Baru, perolehan ini masih lumayan stabil. Pada Pemilu 1997, partai ini mengumpulkan 22,43 persen suara atau 89 dari total 425 kursi di parlemen.

    Konstelasi politik berubah drastis setelah gerakan Reformasi 1998. Sistem multipartai membuat kompetisi politik kian bebas dan terbuka. PPP bukan lagi satu-satunya partai yang mengusung wajah Islam setelah lahir partai baru yang menggarap basis serupa. Ini misalnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK) yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

    Saat bersamaan, batas-batas ideologi semakin lebur bersamaan dengan sikap politik yang semakin pragmatis. Partai kini tak lagi berkutat dalam perjuangan ideologi, termasuk yang berbasis keagamaan, tetapi mengincar target memenangi pemilu. Rakyat kian terbuka, cenderung mengambang, dan loyalitas pada partai kian menurun. Dalam atmosfer politik di era reformasi yang demikian cair, perolehan suara PPP menurun.

    Tidak hanya PPP, sebenarnya partai Islam lain juga menghadapi problem serupa. Perolehan suara partai keagamaan cenderung melorot dalam tiga pemilu terakhir tahun 1999, 2004, dan 2009. Kemerosotan itu terasa drastis jika dibandingkan dengan Pemilu 1955. ”Jualan ideologi agama” agaknya tak lagi mudah memikat pemilih.

    Kehilangan pendukung

    Pengamat politik Fachry Ali menilai, PPP kian kehilangan pendukung ideologis. Pada awal Orde Baru, partai ini memperoleh banyak suara sebab ditopang persuaan antara ideologi partai yang Islamistis dan orientasi politik massa yang masih dipengaruhi pandangan keagamaan. PPP juga menjadi alternatif dari hegemoni politik Orde Baru. ”Sekarang terjadi pragmatisme pemilih di akar rumput. Saat bersamaan, PPP kehilangan simbol atau tokoh yang bisa menarik minat pemilih. Dalam kompetisi antarpartai yang tinggi, PPP tak bisa terus-terusan ’menjual’ Islam, tanpa tawaran program yang operasional,” katanya.

    Ketua Umum PPP Surya- dharma Ali, dalam pidato ulang tahun ke-39 di Jakarta, pekan lalu, berusaha menawarkan kiat. ”PPP mengukuhkan posisinya sebagai rumah besar umat Islam di Indonesia, yang masih terserak dalam banyak kelompok dan partai. Kami memayungi dan memperjuangkan nilai Islam yang universal, yang menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk manusia,” katanya.

    Umat Islam di Indonesia berkiprah dalam politik nasional selama lebih enam dasawarsa, tetapi sulit menyatu karena terpecah dalam banyak kelompok. Karena itu, pemimpin politik dari kalangan Islam diharapkan dapat duduk bersama, menyingkirkan berbagai perbedaan, dan memberi pesan kepada umat bahwa mereka memiliki pemimpin berjiwa besar dan berhati lapang. ”Sia-sia jika kita terus terpecah belah dalam banyak partai hanya demi menuruti ego masing-masing,” katanya.

    Jargon rumah besar umat Islam sebenarnya cukup jeli. PPP punya sejarah sebagai payung bersama kelompok politik Islam. Komitmen itu hendak ditegaskan lagi saat kini aspirasi umat kian terpencar dalam banyak partai. Namun, adakah tokoh partai ini yang mampu menjadi ikon dalam memasarkan gagasan itu?

    Menurut Fachry Ali, sebenarnya Suryadharma berjasa mengembangkan konsep rumah besar umat Islam. Namun, dia bukan ”penjual” yang memikat. Tokoh lain di partai ini juga belum mampu menjadi ikon yang kuat. PPP perlu memasarkan jargon itu dengan menggaet kaum profesional, katakanlah seperti biro iklan atau konsultan politik lewat strategi komunikasi politik tepat. (ilham khoiri)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Instabilitas Ancam Aceh

    Jakarta, Kompas – Instabilitas politik dan sosial, bahkan dapat berujung pada kemandekan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, kini mengancam Provinsi Aceh. Instabilitas itu terjadi setelah lebih dari lima tahun Aceh diselimuti kedamaian, bersumber pada konflik politik terkait pemilihan umum kepala daerah yang berlarut-larut dan sisa-sisa konflik masa lalu.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengakui, kekerasan yang berkembang di Aceh belakangan ini bersumber dari persoalan pemilu kepala daerah (pilkada) (Kompas, 11/1). Gara-gara pilkada, elite di Aceh juga saling mengancam.

    Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdullah Saleh mengingatkan, Partai Aceh adalah kekuatan politik yang riil di Aceh. Mereka mayoritas. Kalau Partai Aceh tidak diakomodasi dalam pilkada, dengan diberikan kesempatan untuk mendaftarkan calonnya, sama artinya membuka peluang munculnya konflik baru di Aceh. Partai Aceh adalah tempat bernaung bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Aceh. ”Jangan sampai mereka kembali turun gunung sebab tak diakomodasi,” ujar Abdullah.

    Sebaliknya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang mencalonkan diri kembali melalui jalur perseorangan, menegaskan, penundaan pelaksanaan pilkada, seperti diusulkan Partai Aceh, tidak menjamin kondisi Aceh lebih aman. ”Pasangan calon kepala daerah tidak akan diam saja kalau pilkada ditunda,” ujarnya (Kompas, 12/1).

    Senjata selundupan

    Instabilitas di Aceh sebenarnya mulai muncul, misalnya, berbentuk penembakan terhadap pekerja asal Jawa dan perobohan menara listrik tegangan tinggi. Di Banda Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan, kekerasan bersenjata bakal terus berlangsung selama senjata api masih beredar di Aceh, terutama sisa konflik. Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya pihak yang memanfaatkan situasi politik di Aceh yang sedang memanas dengan melakukan provokasi melalui aksi kekerasan. ”Bersama TNI, kami terus berupaya menarik senjata api itu. Razia terus dilakukan, tentu dengan cara yang tidak melukai hati masyarakat,” katanya.

    Namun, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Sagoe Meuruhom Daya, Ridwan, Sabtu (14/1), menegaskan, senjata sisa konflik yang pernah dimiliki anggota GAM hampir semuanya diserahkan setelah perjanjian damai di Helsinki tahun 2005. Jika masih ada yang beredar, itu adalah senjata dari markas TNI dan polisi yang terbawa tsunami. Selain itu, ada senjata selundupan dari luar negeri.

    M Jusuf Kalla, Wakil presiden periode 2004-2009, yang memprakarsai perjanjian damai antara pemimpin GAM dan pemerintah pusat, mengingatkan, perdamaian di Aceh lebih tinggi derajatnya daripada aturan. Karena itu, ia berharap semua elite politik di Aceh bersabar untuk memberi kesempatan kepada mereka yang berhak jadi peserta pemilu demi kemaslahatan bersama.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, Minggu, di Banda Aceh, menilai kelambanan pemerintah pusat berperan atas kian kompleksnya kemelut pilkada di Aceh, yang berujung pada munculnya kekerasan. Sebagai bekas daerah konflik, Aceh memerlukan penanganan khusus yang cepat dan akurat. Di pihak lain, elite politik di Aceh gagal menyelesaikan persoalan kemacetan komunikasi politik.

    ”Itu semua harus dibayar mahal dengan keadaan saat ini. Pemerintah pusat terlalu terpaku pada proses yang normatif. Padahal, Pilkada Aceh memiliki dimensi politis dan hukum sekaligus,” katanya.

    Pemerintah pusat dinilai tidak sejak awal memberikan perhatian khusus pada Pilkada Aceh. Akibatnya, persoalan membesar dan tidak terkendali. Tidak hanya instabilitas, kemandekan pun kini mengancam Aceh.

    Pengajar di FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, mengatakan, masalah terbesar dari kemelut di Aceh adalah ketidaktegasan pemerintah pusat. Ketidaktegasan ini dimanfaatkan kelompok yang berbuat teror. Pembiaran terhadap aksi kekerasan hanya membuat pembonceng kian leluasa.
    (HAN/INA/HAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gempa, Manuskrip, dan Pemilukada di Aceh

    “…dan bergerak gempa pada bulan Safar… jika pada waktu Isya alamatnya bala (musibah) akan datang ke negeri itu…”

    Saya baru beberapa puluh menit saja memejamkan mata ketika gempa 7,1 skala Richter dan berpotensi tsunami di Aceh itu terjadi pada Rabu (11/01/2012) pukul 01.36 WIB dan membuat saya terbangun. Itu adalah malam pertama para tamu dari dalam dan luar negeri mendarat di Banda Aceh untuk sebuah acara international workshop bertemakan “From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia” pada dua hari berikutnya.

    Topik gempa besar di Aceh yang sempat membuat kepanikan, terutama di Meulaboh, itu kemudian menghiasi obrolan kami saat sarapan pagi dan setiap coffee break, mulai dari obrolan ringan belaka sampai dikaitkan dengan kajian akademis. Fiona Kerlogue dari the Horniman Museum, Inggris, mengaku shock dan tidak bisa tidur sampai malam berikutnya.

    Anthony Reid, sejarawan senior tentang Asia Tenggara dari Australian National University (ANU), adalah salah seorang yang paling bersemangat membicarakan sejarah dan antropologi gempa, terkait rencananya menulis artikel tentang topik tersebut. Menurutnya, berbeda dengan di Jepang, tradisi pencatatan dan dokumentasi sejarah gempa di nusantara tidak terlalu baik, sehingga cukup sulit mengetahui siklus gempa yang terjadi di nusantara ratusan tahun lalu.

    Saya beruntung memiliki sejumlah informasi terkait gempa dari sumber primer berupa manuskrip-manuskrip tulisan tangan abad ke-18 dan ke-19 yang tercecer dan terhimpun secara tidak sengaja selama bertahun-tahun menekuni bidang kajian manuskrip nusantara dan atas kebaikan kawan-kawan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) di lapangan. Dari berbagai goresan tangan orang terdahulu di Tanah Air, wilayah nusantara, khususnya Aceh, Minangkabau, dan sekitarnya, sepertinya memang menjadi wilayah langganan gempa.

    Dalam sebuah manuskrip asal abad ke-19 di Zawiyah Tanoh Abee, Aceh Besar, terdapat catatan dalam bahasa Arab berbunyi: “Wa-kanat al-zalzalah al-syadidah al-tsaniyah fajr yawm al-khamis tis’ah ayyam min jumad al-akhir sanah 1248 min hijrah al-nabawiyah…” Catatan tersebut menunjukkan bahwa pernah terjadi gempa besar untuk kedua kalinya pada Kamis pagi, 9 Jumadil akhir 1248 H/3 November 1832 M (Fathurahman dkk, 2010: xx).

    Bukti lain seringnya terjadi gempa di bumi kita pada masa lalu adalah dijumpainya sejumlah manuskrip tentang “takwil gempa” dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi, seperti manuskrip “Tabir Gempa” di Perpustakaan Ali Hasjmy, Banda Aceh (Fathurahman & Holil 2007: 274-275), “Ramalan tentang Gempa” di Perpustakaan Nasional Jakarta (Behrend [ed] 1998: 291), dan “Takwil Gempa” di Surau Lubuk Ipuh, Padang Pariaman, Sumatra Barat.

    Kearifan lokal takwil gempa
    Ternyata, menurut orang-orang tua terdahulu, setiap gempa yang terjadi sebetulnya membawa pesan tertentu bagi umat manusia, entah itu pesan menggembirakan atau sebaliknya.

    Salah satu bagian dari manuskrip “Takwil Gempa” asal abad ke-19 Surau Lubuk Ipuh yang sudah dikaji oleh Zuriati dkk (2008), misalnya, menjelaskan bahwa, “…dan jika pada bulan Dzulqaidah…dan jika pada waktu duha, alamatnya bala (musibah) banyak akan datang ke dalam negeri itu…” Seperti kita ketahui, gempa dan tsunami di Aceh yang menewaskan hampir 200 ribu korban jiwa terjadi pada Ahad pagi waktu duha, 26 Desember 2004, atau 14 Dzulqaidah 1425 Hijriah.

    Dengan hati berdebar-debar, saya lalu mencoba menyimak bagian lain “ramalan” gempa dalam manuskrip tersebut seraya menghubungkannya dengan gempa 7,1 SR pada Rabu, 16 Safar antara waktu Isya dan Subuh lalu di Nanggroe Aceh Darussalam.

    Saya agar gemetaran karena takwil gempa pada bagian itu berbunyi, “…dan bergerak gempa pada bulan Safar… jika pada waktu Isya alamatnya bala (musibah) akan datang ke negeri itu…” Apakah itu artinya akan ada bala baru di Aceh dan sekitarnya? Semoga tidak! Peringatan dini datangnya tsunami pun sudah dicabut dua jam setelah gempa.

    Sekali lagi, semua yang tertulis dalam kertas Eropa berusia ratusan tahun tersebut memang bukan sebuah ramalan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya sendiri ingin melihat takwil itu sebagai sebuah kearifan lokal (local wisdom) leluhur kita saja yang ingin mengingatkan anak cucunya agar hidup lebih baik, bukan sebagai sesuatu yang niscaya terjadi.

    Takwil gempa dan Pemilukada Aceh
    Masalahnya, terlepas dari adanya gempa atau tidak, situasi mutakhir menjelang pemilukada di Aceh pun membuat kita waswas, apa yang akan terjadi jika penembakan misterius terus terjadi dan situasi politik terus memanas?

    Mata saya pun terus bergerak mengamati transkripsi teks “Takwil Gempa” yang dibuat oleh Yusri Akhimudin tersebut untuk mencari tahu kearifan lokal apa yang mungkin “dititipkan” oleh nenek moyang kita agar terhindar dari bala  yang “diramalkan” itu.

    Sang pengarang ternyata menulis demikian, “…maka haruslah kita memakai pakaian yang suci-suci dan memakai bau-bauan yang harum-harum supaya dijauhkan Allah ta’ala akan bala daripada tubuh kita…”

    Kita bisa menafsirkan sendiri apa yang tersirat dari “kesucian pakaian dan kebersihan badan” yang dipersyaratkan oleh leluhur kita agar terhindar dari bala yang mungkin terjadi tersebut. Mungkin mereka menginginkan agar pakaian dan tubuh kita tidak dikotori oleh pertengkaran, korupsi, dan nafsu duniawi belaka. Wallahu a’lam.

    Oleh Oman Fathurahman
    Peneliti PPIM UIN Jakarta,
    Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara(Manassa)

    Source : Republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.