siwah.com

Blog

  • Bansos bisa Jadi Kedok Politik Uang

    JAKARTA–MICOM: Anggota Badan Pengawas Pemilu Wirdyaningsih mengatakan bantuan sosial sering kali digunakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

    “Bantuan sosial (bansos) ini sebenarnya politik uang, bansos diberikan sehari sebelum pemilihan, apa dalihnya memberi bansos kalau itu dilakukan seharai atau dua hari sebelum pemilihan,” katanya di Jakarta, Selasa (20/12).

    Modus ini seringkali dilakukan mereka yang memiliki jabatan dalam pemerintahan. “Tidak hanya mereka yang incumbent (kepala daerah yang mencalonkan diri kembali), tapi juga yang memiliki jabatan di pemerintahan,” katanya.

    Para pejabat, menurut dia, menggunakan kewenangannya dan jabatannya untuk membuat kebijakan bantuan sosial kepada masayarakat. “Tapi kita tidak tahu, apakah dana bansos itu dari APBN atau ada juga dari pasangan calon,” katanya.

    Menurut dia, modus bantuan sosial ini sulit dijerat dengan politik uang karena definisi politik uang sesuai UU no32/2004 hanya dibatasi pada tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya agar memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu.

    “Ini menjadi kesulitanya. Misalnya saat memberikan bantuan sosial, kapasitasnya sebagai pejabat untuk memberikan bantuan itu, sambil mengatakan ingat, jangan lupa ya, ini kan kata bersayap untuk memilih dirinya,” katanya.

    Untuk itu, menurut dia, seharusnya perlu adanya definisi yang lebih ketat mengenai politik uang. “Ini definisi perlu diperketat,” katanya. (Ant/OL-04)

    Source : Media Indonesia

  • Tahun Depan Suhu Politik Dipastikan Memanas

    JAKARTA–MICOM: Politisi dan pengamat memperkirakan konflik politik dan hukum masih akan masih akan terjadi dengan kondisinya akan lebih memanas pada 2012.

    Perkiraan tersebut merupakan salah satu hal yang mengemuka pada diskusi “Meneropong Kondisi Politik Hukum 2012” yang diselenggarakan Indonesia Political Institute (IPI) di Jakarta, Selasa (20/12).

    Tampil sebagai pembicara pada diskusi tersebut, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin, serta Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Wahyuni Refi.

    Menurut Wahyuni Refi, konflik politik dan hukum masih akan terjadi pada 2012 karena adanya saling sandera dari kekuatan politik yang ada, sehingga sejumlah persoalan hukum yang besar tidak terselesaikan.

    Adanya saling sandera antara kekuatan politik, kata dia, sulit mencari alasan politik hukum pada 2012 akan kondusif. “Padahal, antara politik dan hukum seharusnya adalah dua hal yang terpisah,” ucapnya.

    Namun dua hal itu, kata dia, menjadi bias karena adanya intervensi politik pada persoalan hukum, sehingga supremasi hukum sulit ditegakkan secara adil dan tegas.

    Menurut dia, keterlibatan elit politik pada sutau persoalan hukum membuat kasus hukum tersebut menjadi sulit terselesaikan dan berdampak menimbulkan kegaduhan politik. “Padahal, Indonesia adalah negara hukum yang seharusnya supremasi hukum ditegakkan sesuai dengan prosuder yang berlaku,” ujarnya.

    Sementara itu, pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi memprediksi, pada 2012 situasi politik akan lebih memanas yang merupakan imbas dari politik saling menyandera.

    Burhaninuddin memperkirakan, kondisi politik yang saling menyandera ini akan terus berkelanjutan hingga 2014.  “Tarik menarik kepentingan elit politik akan terus terjadi dari tahun ke tahun, apalagi hal ini dibumbui oleh pertarungan kepentingan politik,” tuturnya. (Ant/OL-04)

    Source : Media Indonesia

  • Mereka Kini Memburu Hiburan

    Kelas menengah yang sudah terpenuhi kebutuhan utamanya kemudian mencari hiburan. Industri konser mengalami ledakan beberapa tahun terakhir ini. Musisi asing—mulai yang baru terkenal hingga yang masuk kategori legenda seperti Carlos Santana, David Foster, Iron Maiden, dan John Mayall—silih berganti menggelar konser, terutama di Jakarta.

    Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mencatat, sepanjang Januari-November 2011, musisi dan kru asing yang meminta izin konser di Jakarta mencapai 1.546 orang. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 1.392 orang dan 2009 berjumlah 786 orang. Matroji, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, memperkirakan, jumlah musisi asing yang menggelar konser di Jakarta tahun depan akan tetap tinggi.

    Konser musisi Indonesia juga marak, terutama di pengujung tahun 2011. Konser Kahitna, September lalu di Jakarta, yang mampu menyedot ribuan penonton, disusul konser Anggun C Sasmi, Keenan Natution, dan Agnes Monica.

    Pasar konser di Indonesia memang besar. Tommy Pratama, promotor dari Original Production, mengatakan, penonton konser di Indonesia, terutama Jakarta, terentang mulai umur balita, remaja, hingga manusia lanjut usia.

    ”Konser dengan jenis musik apa pun selalu ada penontonnya,” ujar Tommy yang kini membidik pasar konser di luar Jawa seperti Makassar.

    Berani mahal

    Tawaran untuk menggelar konser di daerah beberapa tahun kian kencang. Band rock Kotak termasuk yang rajin menerima tawaran konser di daerah-daerah pelosok. Para penyelenggara konser di daerah, kata Manager Kotak Aldi Novianto, sangat agresif mendekati Kotak.

    Mereka juga berani bayar dua-tiga kali lipat dari tarif manggung Kotak, yakni Rp 60 juta, asalkan Kotak mau main di tempat mereka.

    ”Kalau mau dilayani, setiap hari selama satu bulan penuh kita konser di luar kota. Tetapi kami hanya sanggup memenuhi 10-15 permintaan manggung di daerah. Sejauh ini, rekor kami 22 kali manggung di daerah dalam sebulan. Kadang sehari bisa main di dua kota yang berbeda,” ujar Aldi. Pertengahan Februari 2012, Kotak akan main di Timor Leste.

    Lokasi manggung, kata Aldi, sering kali berada di daerah pedalaman. Belum lama ini, misalnya, Kotak manggung di Poso yang fasilitas kotanya masih minim. Kamar hotel yang berpendingin udara di kota itu hanya ada empat buah. ”Tapi ketika Kotak konser di stadion, penonton yang datang 25.000 orang dengan tiket seharga Rp 25.000.”

    Kotak juga pernah main di sebuah tempat di pedalaman Kalimantan. Tempatnya, kata Aldi, sangat sepi dengan penduduk sekitar 5.000 orang.

    ”Tetapi ketika malamnya main, yang nonton 25.000. Penontonnya datang dari mana saya tidak tahu. Mereka datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba,” ujar Aldi.

    Industri konser di Indonesia telah muncul sejak tahun 1970-an. Tahun 1975, misalnya, grup super Deep Purple menggelar konser di Jakarta. Tahun 1988, giliran Mick Jagger, vokalis The Rolling Stones, menggebrak Stadion Utama Senayan (sekarang bernama Gelora Bung Karno). Konser yang lebih menghebohkan terjadi tahun 1993 ketika band cadas Metallica mengguncang Jakarta. Dua tahun berikutnya, Jon Bon Jovi membuat histeris ribuan remaja Jakarta.

    Selain rock, konser jazz pun mulai serius dijual. Diawali dengan festival Jak Jazz tahun 1988, lalu muncul festival-festival jazz lainnya sejak pertengahan tahun 2000 mulai Java Jazz (2005). Kemudian, beberapa daerah menggelar festival Jazz sendiri, seperti Batam, Makassar, Ambon, Bandung, Yogyakarta, dan Solo.

    Pardi, salah seorang yang juga mengurus artis-artis papan menengah, mengatakan, beberapa kali ia diminta untuk mengirim artis ke beberapa daerah.

    ”Bukan hanya di provinsi, tetapi sampai desa-desa yang jauh di pedalaman Kalimantan,” katanya. Ia pernah mengantar beberapa artis yang mendarat di bandara pukul 13.00 dan baru sampai di lokasi pada pukul 04.00 keesokan harinya.

    Cerita lainnya, ia pernah membawa artis di sebuah tempat di tepi rawa-rawa yang sepi. Ia sempat menduga tak ada penontonnya, tetapi ternyata pada malam pertunjukan penontonnya membeludak.

    Ledakan permintaan artis juga terjadi karena maraknya pilkada di sejumlah daerah. Artis-artis Ibu Kota didatangkan hingga kabupaten untuk mendongkrak perolehan suara.

    ”Pemilihan lurah pun ada calon yang meminta artis-artis Ibu Kota datang ke lokasi,” katanya.

    Mengomentari fenomena ini, ekonom asal UGM, A Tony Prasetiantono, mengatakan, boleh dibilang, produk apa saja bisa dijual di Indonesia. Daya beli ada, minat beli ada.

    ”Konser musik semahal apa pun laris manis. Ingat konser David Foster yang lalu? Ini bisa dipakai untuk membujuk investor. Tapi, lagi-lagi, kalau kita tidak siapkan peranti pendukungnya, seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik, semua itu akan lewat begitu saja,” katanya.

    Ia menambahkan, tanpa kesiapan dan kesigapan, kelas menengah hanya bisa mengimpor kebutuhan-kebutuhan kaum menengah tersebut. Hal ini bahaya bagi neraca pembayaran kita. (BSW/mar/PPG)

    Source : Kompas.com

  • PKBN Merasa Ditipu oleh Kemhuk dan HAM

    Jakarta, Kompas – Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin untuk meninjau hasil verifikasi partai politik yang tidak meloloskan partai itu. Pengurus dan kader PKBN mengklaim telah terjadi banyak kejanggalan dalam proses verifikasi. Diduga terdapat konspirasi besar yang secara terang-terangan menjegal PKBN. Ketua Umum PKBN Yenny Zannuba Wahid juga merasa ditipu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Oleh karena itu, Selasa (20/12), massa PKBN yang datang dari sejumlah daerah melampiaskan kemarahan mereka ke Kemhuk dan HAM. Mereka berdemonstrasi di Kantor Kemhuk dan HAM.

    Hadir dalam aksi tersebut Ketua Umum PKBN Yenny Wahid. Yenny berusaha menemui Amir Syamsuddin, tetapi tidak berhasil. Ia ditemui oleh pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemhuk dan HAM, Amru Walid Batubara.

    Yenny mengungkapkan, pihaknya sebenarnya sudah memenuhi semua persyaratan pendaftaran partai politik menjadi badan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. PKBN merasa sudah melengkapi semua persyaratan, tetapi tetap dinyatakan gagal. Ia melihat banyak kejanggalan di dalam proses verifikasi.

    Salah satu kejanggalan yang dicontohkan PKBN antara lain adalah hilangnya dokumen PKBN di sejumlah provinsi. Untungnya, lanjut Yenny, pihaknya memiliki fotokopi semua dokumen sehingga bisa disusulkan kembali.

    Yenny juga mempertanyakan mengapa dokumen resmi Kemhuk dan HAM terkait verifikasi partai politik bisa beredar di sejumlah tempat. Ia mencurigai oknum di Kemhuk dan HAM yang menyebarkan data tersebut.

    Selain itu, Yenny juga mempersoalkan tentang komunikasi yang tidak jelas dari sejumlah pejabat Kemhuk dan HAM. Arahan mengenai standar verifikasi, diakui Yenny, selalu berubah-ubah, termasuk dokumen seperti apa yang boleh diserahkan atau tidak diserahkan.

    ”Awalnya seperti ini, terakhir lain lagi. Jadi, kami merasa ditipu oleh Kementerian Hukum dan HAM karena disesatkan dalam banyak proses. Kemudian tiba-tiba terakhir dinyatakan tidak lolos,” kata Yenny.

    Amru Walid mengungkapkan, pihaknya hanya mampu menampung aspirasi yang disampaikan PKBN. Pihaknya akan meneruskannya kepada pejabat yang berwenang (atasan).

    Jalur politik dan hukum

    Sembari mendesak Kemhuk dan HAM meninjau ulang hasil keputusan verifikasi, Yenny mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan jalur hukum dan politik. (ANA)

    Source : Kompas.com

  • Hanura Incar 10 Persen Suara

    Jakarta, Kompas – Partai Hati Nurani Rakyat mengincar perolehan 10 persen suara dalam Pemilu 2014. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam pembukaan rapat kerja nasional di Jakarta, Selasa (20/12), menegaskan, pihaknya mengincar sekurangnya satu kursi DPR dari setiap daerah pemilihan yang mencapai 77 buah di seluruh Indonesia.

    ”Dari jumlah tersebut, minimal kami merebut 10 persen suara dari total pemilih. Pada Pemilu 2009, Partai Hanura yang belum siap betul sudah meraih 3,7 persen suara. Kemungkinan perolehan suara paling pesimistis dalam Pemilu 2014 adalah 7,4 persen suara. Partai Hanura selama tiga tahun ini membuktikan kesetiaan kepada amanat masyarakat dan memerangi korupsi yang merajalela,” kata Wiranto.

    Untuk mencapai hasil tersebut, Partai Hanura mengejar keanggotaan 29 juta orang yang memiliki kartu tanda anggota. Besar angka itu tidak sekadar mengejar kebutuhan administratif, tetapi juga harus dibuktikan dalam dukungan politik secara nyata terhadap Partai Hanura.

    Upaya mengurangi daerah pemilihan dan pemaksaan menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di atas lima persen, ujar Wiranto, merupakan upaya penggembosan partai politik yang ada saat ini.

    Wiranto menambahkan, Partai Hanura mendesak para pejabat di pusat, gubernur, wali kota dan bupati untuk menanggalkan rangkap jabatan sebagai pemimpin eksekutif dan keanggotaan partai. Itu penting untuk mewujudkan keadilan dan pemerintahan yang bebas korupsi.

    Juru Bicara Partai Hanura Suhandoyo secara terpisah menjelaskan, untuk menjaga pemilu yang bersih pada tahun 2014, pihaknya mendesak agar unsur partai politik ada di dalam Komisi Pemilihan Umum, seperti dalam Pemilu 2009 yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Ketua Partai Hanura Yuddy Chrisnandi di Jakarta, kemarin, mengatakan, tokoh muda, sehebat apa pun dia, sulit meraih mimpi menjadi calon presiden apabila ia bukan ketua umum partai politik. Selama ketua umum berkehendak menjadi calon presiden, pintu untuk muncul dan diperhitungkan bagi kader lain praktis menyempit atau bahkan tertutup.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yuddy menanggapi pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais bahwa tokoh-tokoh tua yang berusia di atas 60 tahun akan sulit dimunculkan menjadi calon presiden pada Pemilu 2014.(ong/dik)

    Source : Kompas.com

  • Kampanye Tiga Bulan

    Jakarta, Kompas – Badan Pengawas Pemilihan Umum mengusulkan masa kampanye calon kepala daerah selama tiga bulan untuk semua bentuk kampanye. Untuk menekan risiko, kampanye dalam bentuk rapat umum hanya dilaksanakan selama 14 hari terakhir masa kampanye itu.

    Perpanjangan masa kampanye calon kepala daerah itu dimaksudkan agar ada kesempatan lebih optimal bagi calon untuk menyosialisasikan diri, visi, misi, dan programnya. Masyarakat pemilih juga akan berkesempatan lebih panjang untuk mengenali calon yang bakal dipilih.

    ”Masa mau terpilih untuk lima tahun ke depan, tetapi kampanye hanya boleh 14 hari? Tantangan bagi pengawasan adalah bagaimana masa yang panjang itu tidak membuka kesempatan untuk pelanggaran,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/12).

    Hadir dalam acara itu semua anggota Bawaslu, yakni Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo dan para anggota, yaitu Nur Hidayat Sardini, Wahidah Suaib, Wirdyaningsih, dan SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus.

    Penambahan masa kampanye itu sekaligus akan memberikan waktu yang cukup bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan dan penghitungan suara. Dengan begitu, pengadaan logistik dapat sinkron dengan jadwal kampanye dan jadwal pemungutan-penghitungan suara.

    Kendala pengawas

    Bawaslu mencatat kendala kerja aparat pengawas pemilu, di antaranya regulasi yang belum memadai, adanya kekosongan pengaturan dalam undang-undang, kecenderungan umum jajaran KPU yang kurang kooperatif, dan ketidaksiapan anggaran. Pada 2011, terlaksana pilkada di 62 daerah, yaitu 5 provinsi dan 57 kabupaten/kota.

    Dengan masa kampanye yang relatif pendek, pasangan calon kerap terjerat larangan kampanye di luar jadwal. Data yang disampaikan Wirdyaningsih, dari 1.718 temuan atau laporan pelanggaran, 52 temuan di antaranya merupakan pelanggaran pada tahap kampanye. Pelanggaran pada masa kampanye yang merupakan pidana pemilu, misalnya praktik politik uang untuk memengaruhi pemilih, penggunaan fasilitas negara, kampanye terselubung, black campaign, dan ketidaknetralan pegawai negeri.

    Masalah klasik lain yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu adalah anggaran. Persentase rata-rata anggaran yang disetujui hanya 64,93 persen dari total anggaran yang diajukan Panwaslu. Tio Sitorus menyebutkan bahkan ada satu daerah yang melakukan pemungutan suara pada 2011, dengan persentase anggaran yang disetujui kurang dari 20 persen. ”Umumnya jauh lebih kecil dibanding kebutuhan biaya pengawasan,” kata Tio. (DIK)

    Source : Kompas.com

  • Arun, Riwayatmu Kini…

    Masa kejayaan kilang Arun yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh, telah redup. Realisasi produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) terus merosot seiring penurunan pasokan gas dari lapangan Arun. Dari enam kilang yang ada, hanya satu kilang yang beroperasi dan menghasilkan LNG untuk diekspor.

    Untuk tahun 2012, menurut Presiden Direktur PT Arun NGL Fauzi Husin, volume produksi LNG diperkirakan hanya 22 kapal kargo. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan saat puncak produksi tahun 1994 yang mencapai 224 kapal per tahun dengan volume LNG 2.200 juta standar metrik kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/ MMSCFD).

    Kelangkaan sumber gas alam dan melambungnya harga gas di pasar dunia mengakibatkan volume produksi LNG kilang Arun terus anjlok. Akibatnya, beberapa industri pengguna gas di daerah itu terpaksa mengurangi kapasitas produksi. Bahkan, ada perusahaan yang berhenti berproduksi sehingga ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan fasilitas pabrik yang ada terbengkalai.

    Saat ini, kontrak pembelian gas dengan pihak pembeli dari Jepang telah berakhir, sedangkan kontrak penjualan LNG ke Korea Selatan akan segera berakhir tahun 2014. Dengan berakhirnya kontrak itu, kegiatan operasional kilang LNG Arun akan secara otomatis berakhir.

    Padahal kehadiran kilang LNG Arun telah menciptakan sentra-sentra ekonomi Aceh berbasis pada industri dan beragam bentuk jasa perdagangan. Keberadaan kilang LNG Arun mendorong tumbuhnya industri-industri baru lain, seperti pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda, PT ASEAN Aceh Fertilizer, dan PT Kertas Kraft Aceh.

    Jika kilang LNG Arun ditutup, kalangan ulama dan akademisi Aceh mengkhawatirkan hal itu akan menimbulkan dampak sosial ekonomi secara luas. Penghentian kegiatan produksi kilang LNG Arun akan berdampak langsung pada kegiatan ekonomi di Aceh yang sudah bergantung pada sektor industri utama. Fasilitas kilang LNG yang masih siap pakai dan bernilai triliunan rupiah pun akan terbengkalai dan jadi besi tua.

    PT Arun NGL, di Lhokseumawe, Aceh, memiliki catatan sejarah panjang sebagai pemasok besar LNG internasional dan ditugasi pemerintah untuk mengekspor LNG ke Jepang dan Korea Selatan sesuai kontrak. Kehadiran kilang Arun yang beroperasi sejak 37 tahun silam itu menciptakan sentra-sentra ekonomi Aceh berbasis industri pengguna gas dan aneka bentuk jasa perdagangan.

    Perusahaan yang dibentuk dan mulai berproduksi tahun 1978 itu didirikan secara patungan dengan komposisi saham milik PT Pertamina (55 persen), Mobil Oil Inc selaku perusahaan merger ExxonMobil (30 persen), dan asosiasi para pembeli gas di Jepang (JILCO) memiliki porsi saham 15 persen.

    Fasilitas kilang Arun saat ini masih dalam kondisi baik. Mesin-mesin masih terpelihara, misalnya, delapan unit pembangkit turbin gas dengan kapasitas 20 megawatt per unit pembangkit. Fasilitas penting lain, seperti tangki penyimpan LNG, elpiji, dan kondensat, masih bisa digunakan untuk mengembangkan model logistik berupa tempat penampung cadangan bahan bakar yang siap didistribusikan ke sejumlah tempat.

    Jika proyek kilang itu dihentikan begitu kontrak ekspor gas berakhir, aset PT Arun NGL senilai Rp 6,3 triliun akan jadi besi tua. Untuk itu, pemerintah dan manajemen PT Pertamina berencana memanfaatkan kilang LNG Arun untuk memenuhi kebutuhan gas di Aceh dan Sumatera Utara. Delapan unit turbin gas Arun dengan total kapasitas 160 megawatt akan dipakai untuk memperkuat sistem kelistrikan di Aceh.

    Jadi, kilang LNG Arun akan beralih fungsi menjadi terminal penampung gas kapasitas 320 juta kaki kubik per hari. Pasokan gas untuk terminal Arun itu bisa berasal dari blok migas lain seperti LNG Tangguh, Papua Barat. Nilai investasi revitalisasi ini sekitar 374 juta dollar AS. Angka ini dinilai jauh lebih murah dibandingkan jika membangun terminal penerima gas baru yang mencapai sekitar 600 juta dollar AS.

    Apabila bisnis ini dijalankan dengan baik, industri-industri nasional di Aceh yang mati suri dapat kembali beroperasi. Bagi rakyat Aceh, Arun telah jadi simbol kemajuan ekonomi. (EVY RACHMAWATI)

    Source : Kompas.com

  • Kelas Menengah Pragmatis

    Jakarta, kompas – Kelas menengah telah dikecewakan partai politik dan politisi sehingga mereka enggan atau kurang peduli dengan urusan politik. Mereka akan bersuara jika terkait dengan kepentingan mereka. Meski demikian, komitmen mereka terhadap bangsa masih kuat.

    Kondisi ini dipotret sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengamat, hingga pelaku usaha.

    Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, kelas menengah peduli terhadap masalah di sekitar mereka, seperti rumah dan tempat kerja. Akan tetapi, kepedulian dan kekritisan mereka makin rendah ketika ruang lingkup masalah lebih luas, seperti kota dan nasional.

    Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, Selasa (20/12), di Jakarta, menilai, kalangan kelas menengah enggan atau kurang peduli dengan urusan politik karena mereka kurang percaya pada politik. Kelas menengah dinilai kecewa terhadap perilaku politisi.

    ”Saya yakin, pada dasarnya, mereka ingin berpartisipasi dalam urusan politik untuk menjalankan usaha,” kata Komaruddin. Namun, kalangan kelas menengah kecewa terhadap layanan birokrasi yang sudah dimasuki kepentingan-kepentingan politisi.

    ”Partai politik, termasuk politisi, yang seharusnya mengkritik dan membela rakyat, pada akhirnya berkolusi dalam kebijakan pemerintah dan birokrasi,” tutur Komaruddin.

    Oleh karena itu, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah saat ini lebih bersikap mencari selamat. ”Mereka benar-benar berteriak kalau kepentingan mereka dirugikan,” katanya. Sebagai contoh, kalangan kelas menengah mengeluhkan masalah transportasi karena mobil mereka terkena macet.

    Jika kepentingan mereka tidak dirugikan, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah pun hanya diam dan kurang peduli. Misalnya, ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, kalangan kelas menengah berdiam saja. Terkait masalah pemerkosaan di angkot, misalnya, kelas menengah juga akan berdiam karena masalah itu seakan-akan berada di dunia lain.

    Sosiolog dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bambang Kusumo Prihandoko, mengungkapkan, kelas menengah Indonesia yang tumbuh menjadi kelompok apolitis sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

    Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto, kelas menengah Indonesia mempunyai tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap elite politik yang berkuasa dan mengatur sumber daya ekonomi di negara ini. Akan tetapi, mereka juga secara politik tidak lagi punya cara untuk mengubah keadaan tersebut karena tidak lagi memercayai sistem pemilu.

    Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro mengakui, kelas menengah di Indonesia saat ini memang cenderung enggan terlibat dalam partai politik atau bersikap frontal terhadap pemerintah melalui demonstrasi atau media massa.

    Keengganan kelas menengah masuk partai politik, menurut Ismed, tak terlepas dari buruknya citra partai politik yang lekat dengan perilaku korup dan transaksional.

    ”Namun, ini bukan berarti kelas menengah tidak peduli terhadap kehidupan bangsa. Komitmen membangun bangsa tidak harus melalui partai politik dan parlemen. Justru banyak kelompok kelas menengah saat ini yang secara konkret memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan berwiraswasta secara jujur,” kata Ismed.

    Ismed meyakini, saat ini peran kelas menengah sangat besar terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan meskipun tidak tersiarkan oleh media massa yang memang cenderung hanya memberitakan sensasi politik di parlemen dan parpol.

    ”Membayar pajak secara benar, peduli terhadap lingkungan, dan membuka usaha yang menyerap tenaga kerja merupakan komitmen politik yang dilakukan kelas menengah,” ujar Ismed.

    Wirausaha

    Beberapa kalangan di kelas menengah memilih membangun usaha sebagai komitmen ikut membangun bangsa.

    Hendy Setiono, pemilik waralaba Kebab Turki Baba Rafi, mengatakan, ia berusaha terus menembus pasar internasional. Hal itu bukan hal mudah. Tahun 2009, ia mencoba menembus pasar ke Malaysia. Akan tetapi, karena hambatan regulasi, usahanya pun kandas. Meskipun demikian, ia tak patah semangat. Tahun ini, ia berusaha menjajaki pasar Filipina.

    Menurut Hendy, pengusaha Indonesia tidak boleh menyerah di tengah kompetisi global. ”Jangan hanya terpaku pasar di dalam negeri. Pelebaran sayap ke luar negeri juga sangat penting,” ujarnya.

    Di dalam negeri, Kebab Turki Baba Rafi sudah memiliki 750 outlet. Usaha tersebut dirintis Hendy sejak tahun 2003 saat ia masih kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Dengan modal awal Rp 4 juta, Hendy berusaha membuat gerobak yang menarik dan mencari bahan-bahan pendukung.

    Sementara itu, Ida Bagus Sidharta Putra terus mengembangkan jaringan bisnis grup perhotelan dan pariwisata Santrian di Bali. Jaringan itu mempunyai tiga hotel, yaitu Griya Santrian, Puri Santrian, dan The Royal Santrian, dengan total karyawan 1.000 orang.

    Melalui Yayasan Pembangunan Sanur, tempat Sidharta Putra duduk sebagai ketua umum, ia juga terus mengembangkan sekolah menengah pariwisata dan rutin menggelar kegiatan kepariwisataan, salah satunya Sanur Village Festival, setiap tahun. Secara mandiri, yayasan itu juga mengembangkan konsep pasar tradisional bersih dan terpadu yang berdaya guna bagi kawasan Sanur, yang dihuni tidak kurang dari 35.000 orang.

    ”Setiap kelas pasti punya rasa apolitis terhadap sesuatu di tengah persoalan yang semakin kompleks. Namun, rasa itu bisa hilang dan menjadi simpati jika cara penyampaian, sosialisasi, dan solusinya ditawarkan dengan tepat,” kata Sidharta Putra menanggapi anggapan bahwa kelas menengah kurang peduli terhadap kondisi sekitar.

    Perbankan ambil peluang

    Pertumbuhan kelas menengah menarik sejumlah kalangan. Kalangan perbankan berusaha menggarap kelas menengah ini.

    PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk membuka layanan nasabah prima atau prioritas sejak Oktober lalu untuk menggarap mereka. Direktur Utama BTN Iqbal Latanro beralasan, selama ini banyak nasabah BTN yang sangat loyal. Namun, simpanan uangnya ada di bank lain karena kebutuhan nasabah itu tidak bisa dilayani BTN.

    ”Jadi, kami buat layanan perbankan prioritas supaya seluruh kebutuhannya kami yang mengelola,” kata Iqbal.

    Bank lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk juga terus menambah layanan nasabah prima. BRI kini memiliki 12 kantor layanan khusus prioritas, yang terbaru di Medan.

    Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, kantor khusus ini sengaja dibuat karena tidak hanya soal penghimpunan dananya, tetapi juga bisnis lain yang dilakukan nasabah kelas ini.(OSA/BEN/MAS/IDR/BIL/ENY/FAJ/FER/ANA)

    Source : Kompas.com

  • Pengeluaran Warga Banda Aceh Rp 1,13 Juta/Orang

    BANDA ACEH – hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2010, pengeluaran uang warga Kota Banda Aceh paling besar dibanding daerah-daerah lainnya. Rata-rata mencapai Rp 1.138.205/bulan. Sedangkan di Kabupaten Aceh Besar hanya Rp 631.000/bulan dan provinsi Rp 526.000/bulan.

    “Ini salah satu indikator untuk mengukur dan melihat kesejahteraan dalam perspektif ekonomi,” kata Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Hadi Santoso, Senin (19/12).

    Hadi Santoso hadir sebagai pembicara pada acara konsultasi Publik Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR), sebagai cara pandang baru mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadir juga Senior Policy Advisory for Poverty/Coodinator SAPA Program, Fakhrulsyah Mega, Waki Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal SE, dan BPS Kota Banda Aceh.

    Hadi menambahkan, banyak indikator yang bisa dilakukan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu daerah. Dimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak atas pekerjaan), dimensi keadilan sosial (kualitas hidup warga), dan dimensi demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga). Tiga dimensi inilah sebagai acuan untuk melihat suatu daerah itu hijau (terbaik) atau merah (terburuk).

    “Banda Aceh sudah ada di jalur hijau. Salah satu tadi yang disebutkan pengeluaran per kapita per jiwa per bulan paling tinggi dibandingkan daerah lain di Aceh. Itu mencerminkan kesejahteraan rakyatnya. Karena uang yang dibelanjakan dari kerja masyarakat. Artinya dari sisi pemerintahan, Pemko melindungi rakyatnya untuk mengakses sumber-sumber pekerjaan, sehingga ekonominya hidup,” katanya lagi.

    Sementara itu, Illiza mengatakan, meski Kota Banda Aceh berada di jalur hijau, terbaik kesejahteraan masyarakatnya. Namun kata dia, Pemko Banda Aceh tetap memiliki PR untuk mempetakan wilayah-wilayah yang belum merata dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi.(c47)

    Source : Serambi Indonesia

  • Dana Pilkada 2011 Bisa Digunakan pada 2012

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan anggaran pilkada yang dialokasikan pada 2011 masih dapat digunakan untuk membiayai tahapan pilkada pada 2012. Karena itu, dana pilkada yang dihibahkan pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada di seluruh kabupaten/kota tidak perlu dikembalikan ke kas daerah pada masa berakhirnya tahun anggaran atau pada 31 Desember 2011.

    “Penggunaan anggaran pilkada tidak dikaitkan dengan momentum 31 Desember. Tapi pertanggungjabawabannya dilakukan oleh KIP tiga bulan setelah masa berakhir tahapan seluruhnya,” kata Sekretaris KIP, Drs H Djasmi Has kepada wartawan di Kantor KIP Aceh, Senin (19/12). Hal itu diungkapkannya untuk menepis keragu-raguan dan multitafsir di jajaran KIP kabupaten/kota yang khawatir akan terkena dampak hukum apabila menggunakan anggaran Pilkada 2011 untuk tahapan pilkada pada tahun 2012.

    Menurut Djasmi, penggunaan dana hibah oleh KPU atau KIP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Pasal 28 ayat (5) dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2010 Bab IV, Angka XI, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2288/SJ. Dalam aturan tersebut dinyatakan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pilkada dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada.

    Djasmi menambahkan, untuk memperkuat aturan tersebut, Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di Aceh.

    “Insya Allah dalam waktu dekat sudah diteken. Drafnya sudah ada dan sudah dibahas,” jelasnya.

    Menurut Djasmi, penggunaan dana hibah pilkada tidak bisa dibatasi hingga akhir tahun. Sebab, ada kalanya tahapan pilkada bisa saja dilakukan hanya beberapa bulan atau sebulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

    “Jadi, penggunaan dana hibah pilkada ini berbeda dengan anggaran yang digunakan oleh SKPD/SKPA,” ujar Djasmi.

    Sesuai kebutuhan
    Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2288/SJ juga disebutkan pemerintah daerah dapat mencairkan dana hibah pilkada kepada KIP provinsi/kabupaten/kota, dan panwaslu provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan sekaligus atau maksimum dua tahap, sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana.

    Pencairan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahapan persiapan dimulai. Selanjutnya dalam hal dilakukan putaran kedua, maka pencairan dana hibah pilkada kepada KIP dan Panwaslu dilakukan hanya satu kali, yaitu paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya pilkada putaran kedua.

    “Dalam hal terdapat sisa belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka disetor ke kas daerah paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pilkada,” ujar Djasmi.

    Ia sebutkan, surat edaran yang segara akan dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri itu tidak hanya mengatur soal penggunaan anggaran, tapi juga soal masa tahapan pemilihan. Dalam Permendagri sebelumnya disebutkan bahwa proses tahapan pilkada selama delapan bulan. Namun, putusan sela Mahkamah Konstitusi yang diperkuat dengan putusan MK Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 memerintahkan KIP untuk melanjutkan pemilihan.

    Sebelumnya, MK juga memerintahkan KIP membuka kembali masa pendaftaran selama sepuluh hari dan menyesuaikan jadwal dan tahapan sebagai konsekuensi dari terbitnya putusan MK.

    “Dalam surat edaran nanti masa kerja pilkada dari delapan bulan bisa menjadi 12 bulan. Bahkan kita usulkan bila perlu masa kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan,” demikian Djasmi. (sar)

    Source : Serambi Indonesia