siwah.com

Blog

  • Pemuda Pantai Barat Selatan Tolak Tunda Pemilukada

    Banda Aceh | Harian Aceh – Forum Pemuda Pantai Barat Selatan yang merupakan gabungan organisasi mahasiswa dan pemuda dari Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Abdya, Simeulue, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya, secara tegas menyatakan menolak penundaan Pilkada.

    “Kami menolak penundaan Pemilukada dan mendukung sepenuhnya putusan KIP dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada Aceh,” kata Muzakir, selaku juru bicara forum dalam pernyataan tertulis, Minggu (23/10).

    Menyikapi kondisi saat ini, kata dia, forum jelas beranggapan ada pihak-pihak yang sengaja ingin menganggu proses Pemilukada yang merupakan keinginan rakyat Aceh secara keseluruhan.

    “Kita semua tahu, seluruh masyarakat Aceh saat ini menginginkan Pemilukada terlaksana dengan damai, demokratis dan jujur sesuai ketetapan hukum, sehingga dapat membawa Aceh ke arah kemakmuran berbagai bidang,” sebut Muzakir.

    Karena itu, Forum Pemuda Pantai Barat Selatan meminta masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Pantai Barat Selatan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha memperkeruh keadaan dengan menolak terlaksananya Pemilukada tepat waktu.

    “Ini dapat merugikan serta menimbulkan kembali konflik baru di tengah-tengah masyaraka,” jelasnya.

    Mereka juga meminta pihak legislatif dan eksekutif di Aceh serta Pemerintah Pusat menghormati keputusan KIP Aceh dalam melaksanakan Pemilukada pada 24 Desember 2011 sesuai ketetapan hukum.

    “Kami juga meminta kepada DPRA sebagai reprentatif masyarakat Aceh tidak larut dalam dinamika Pemilukada, karena masih ada qanun prioritas yang hari ini juga menjadi tolak ukur dalam menyejahterakan rakyat Aceh,” kata ia.(bay)

    Source : Harian Aceh

  • Faisal Ridha Plt. Ketua Umum Partai SIRA

    Banda Aceh | Harian Aceh – Faisal Ridha akhirnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA) pasca mundurnya Taufik Abda dari tampuk pimpinan partai lokal itu. Terpilihnya Mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MPT) SIRA itu merupakan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) di Pavilium Seulawah, Sabtu (22/10).

    “Posisi Faisal Ridha masih sebagai pelaksana tugas (Plt) hingga sisa masa tugas nanti,” kata Banta Syahrizal, Wakil Sekretaris Jendral Bidang Pemerintah Partai SIRA, kemarin.

    Mundurnya Taufik Abda sebagai kader Partai SIRA sempat mengejutkan para kader dan pimpinan SIRA. Namun, setelah mendengarkan alasan dari yang bersangkutan, pengunduran itu dapat diterima dengan baik oleh para pengurus dan petinggi partai.

    Taufik Abda, lanjut dia, menyatakan ingin istirahat dari aktivitas partai selama musim Pemilukada 2011. Sedangkan pemilihan Ketua Umum Partai SIRA yang baru akan dilakukan setelah musim Pemilukada nanti.

    ”Pemilihan ketua umum baru dilakukan dalam kongres yang berlangsung pada April hingga Maret 2011. Hingga kongres berlangsung, tampuk pimpinan diserahkan sementara kepada Faisal Ridha,” jelas dia.

    Sementara Ketua Bidang Konsolidasi Wilayah Dua Partai SIRA Safaruddin yang dihubungi tadi malam, juga mengatakan hal yang sama. Dia mengharapkan Plt. Ketua Umum Partai SIRA terpilih diharapkan mampu menahkodai partai hingga pelaksanaan kongres.

    ”Di dalam kongres nanti akan dibahas sejumlah persoalan penting, termasuk adminitrasi partai lainnya,” kata advokat yang baru-baru ini juga telah membentuk partai lokal baru dengan nama Partai SIRA Perjuangan.

    Menurutnya, kehadiran Partai SIRA Perjuangan tidak akan menggangu kinerja Partai SIRA. Pasalnya, Partai SIRA Perjuangan baru sebatas pendaftaran di Kanwil Depkumham Aceh. ”Mungkin salah satu poin pembahasan dalam Kongres nanti adalah itu,” akhirinya.(mrd)

    Source : Harian Aceh

  • Golkar Incar Suara Perempuan

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar mengincar suara mayoritas pemilih, yakni kaum perempuan. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada pembukaan Rapat Konsolidasi dan Pendidikan dan Latihan Kesatuan Perempuan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (23/10), menegaskan, kedudukan perempuan sangat penting sebab mereka adalah bagian terbesar dari pemilih.

    ”Partai politik yang bisa mengelola dukungan perempuan pasti bisa memenangi pemilu. Kita berharap kader perempuan bergerak dari tingkat desa hingga pusat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Golkar menyiapkan program ekonomi kecil yang langsung menyentuh kebutuhan perempuan dan rakyat kecil,” ujar Aburizal.

    Aburizal menambahkan, sejumlah kalangan memberi tahu dia bahwa Golkar dianggap sebagai partai paling matang dan mapan. Pada masa Golkar berkuasa ada pembangunan yang bisa dinikmati rakyat.

    Ia pun yakin, berdasarkan survei, Golkar akan meraih dukungan suara hingga 18,5 persen, di atas perkiraan perolehan suara Partai Demokrat (15 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 14 persen. Dengan modal itu, Golkar pun optimistis menghadapi Pemilu 2014.

    Golkar, menurut Aburizal, melihat sukses Ratu Atut Chosiyah sebagai contoh bagi kader perempuan Golkar. Keberadaan Atut bisa menjadi motor kebangkitan peranan perempuan dalam partai dan kenegaraan.

    Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, secara terpisah, meragukan komitmen Golkar memberdayakan perempuan. Keberadaan Atut juga bukan merupakan figur yang bersih karena ICW mengadukannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan dana hibah.

    Peran legislatif

    Di Semarang, Sabtu, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa II Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Firman Subagyo, pada rapat koordinasi anggota DPR dari Partai Golkar, mengingatkan, keluhan rakyat atas banyaknya program bantuan pemerintah yang didanai APBN tak tepat sasaran harus dicermati. Anggota legislatif dari Golkar juga harus mengawal program itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Kepedulian kader Golkar tentu akan dirasakan masyarakat dan bisa membuahkan dukungan pada Pemilu 2014. Apalagi wilayah Jawa II, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, berpotensi besar. (ong/who)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kepuasan Masyarakat Turun

    Jakarta, Kompas – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus turun dalam dua tahun terakhir. Selain ketakpuasan dalam bidang ekonomi, penurunan ini terutama juga disebabkan kinerja presiden dalam pemberantasan korupsi.

    ”Sekitar 61,8 persen responden tak puas dengan kinerja Presiden dalam pemberantasan korupsi,” kata Widdi Aswindi, Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Minggu (23/10), di Jakarta.

    Hal itu dikatakan Widdi saat memaparkan hasil survei lembaganya yang dilakukan 10-15 Oktober 2011. Survei dengan 1.200 responden ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling dan memiliki margin of error (ambang kesalahan) 2,9 persen.

    Dalam survei ini, JSI mencatat, tingkat kepuasan terhadap Presiden Yudhoyono pada Oktober 2011 sebesar 53,2 persen. Padahal, Lembaga Survei Indonesia mencatat, tingkat kepuasan terhadap Yudhoyono pada Januari 2010 mencapai 70 persen. Lingkaran Survei Indonesia juga mencatat penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, yaitu dari 63,1 persen pada Januari 2010 menjadi 46,2 persen pada Oktober 2011 (Kompas, 17/10).

    Tingginya ketidakpuasan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dalam survei JSI, diikuti tingginya persepsi responden tentang buruknya penanganan pemerintahan dalam sejumlah kasus korupsi. Sebanyak 71,5 persen responden berpendapat, kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tidak ditangani dengan baik. Persepsi yang sama dimiliki 65,9 persen responden terhadap kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyid, mengatakan, persoalan korupsi yang sekarang muncul adalah korupsi politik, bukan korupsi birokrasi seperti yang terjadi pada era Orde Baru. ”Korupsi birokrasi adalah korupsi oleh birokrasi. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan politisi untuk kepentingan politik. Korupsi politik amat berbahaya karena secara terbuka menggerogoti uang negara,” ujarnya.

    Maruarar Sirait, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menambahkan, tingginya ketidakpuasan pada bidang hukum ini harus ditanggapi dengan hati-hati. Pasalnya, ketidakpuasan di bidang ekonomi juga tinggi. ”Perubahan biasanya terjadi jika ada masalah di bidang ekonomi dan ketidakadilan yang amat terkait dengan hukum,” ucapnya.

    Namun, Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menyatakan, adalah wajar jika tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden Yudhoyono terus berfluktuasi. Fluktuasi ini juga dalam batas toleransi karena masih di atas 50 persen. ”Tingkat kepuasan terhadap Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada September 2011 juga hanya 43 persen,” katanya.

    Saan berpendapat, tingginya ketidakpuasan di bidang hukum tidak disebabkan oleh bagaimana menata sistem atau membangun lembaga penegak hukum. Namun, lebih dipengaruhi oleh isu yang bersifat aktual, seperti kasus Bank Century. Partai Demokrat ingin kasus itu selesai. (NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Bincang Politik Risman Bersama Akbar Tanjung: Sudah Tepat Golkar Tak Daftar Pilkada

    BANDA ACEH- Sebagai mantan Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung tahu benar peta politik nasional. Dialah yang kukuh mempertahankan Golkar agar tak oleng ketika rezim Soeharto runtuh. Kini, meski tak lagi menjabat Ketua Umum, Akbar adalah sesepuh yang sering dimintai pendapatnya di partai beringin itu. Sore tadi, Risman A Rahman berkesempatan mewawancarai Akbar Tanjung untuk The Atjeh Post: dari isu politik lokal hingga nasional. Berikut petikannya.

    Risman A Rahman: Kekuatan Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie berhasil menggeser posisi Partai Demokrat. Hasil survey terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Golkar mampu meraih 18,2 persen pemilih, sementara Demokrat 16,5 persen. Secara politik ini pertanda apa menurut Bang Akbar?

    Akbar Tanjung: Dengan adanya 18,2 % suara itu menandakan  Golkar mempunyai  peluang untuk meraih sebagai pemenang pada pemilu  2014, tapi kita harus dapat merawat dan memimpin iklim yang kondusif ini.

    Survei itu juga kita pahami sering kali persuasif untuk kondisi saat ini, tapi bisa saja untuk pemilu 2014 berubah. Tugas Golkar adalah bagaimana merawat iklim yang kondusif ini hingga 2014.

    Menurut saya, untuk merawat itu ada 3 hal penting, pertama konsolidasi harus terus dijaga dan diperjuangkan. Dijaga supaya infrastruktur organisasi itu bisa terus bisa berfungsi secara efekstif.

    Kedua, melaksanakan program kaderisasi secara terus menerus dan berkesinambungan hingga 2014, karena kaderisasi inilah yang akan mejadi kekuatan inti dan penggerak serta ujung tombak dari partai. Ketiga, Golkar harus secara proaktif menyuarakan aspirasi kepentingan-kepentingan rakyat dan masyarakat dimanapun, baik di pusat maupun didaerah. Ini juga sejalan dengan motto Golkar, yaitu Suara Golkar, Suara Rakyat.

    Jika ketiga hal ini bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh maka Golkar akan dapat meraih sebagai pemenang pada pemilihan 2014.

    Dalam konteks keacehan, SBY beberapa waktu lalu menghimbau semua pihak menghormati kekhususan aceh dalam kontek undang-undang Pemerintahan Aceh, bagaimana Akbar menanggapi kisruh politik saat ini?

    Kita semua tentu menghormati semua produk-produk legislatif dalam bentuk perundang-undangan, baik undang-undang maupun qanun yang ada di Aceh, karena qanun itu pastilah representasi aspirasi daripada masyarakat aceh.

    Kedua, kita juga menginginkan Aceh damai. Dengan adanya suasana damai yang telah didapat Aceh dalam beberapa tahun ini harus kita jaga.Untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan, kualitas SDM di Aceh itu hanya mungkin jika suasananya damai dan kondusif.

    Terus terang saja, saya menangkap suasana yang ada saat ini belum kondusif. suasana yang kondusif mendukung suasana iklim damai ini, itu lebih dilakukan prioritas. Karena kalau misalnya suasana damai yang dibutuhkan kelompok untuk menjamin kesejahteraan Aceh ke depan, saya pikir itu hal yang penting. Dan saya pikir tidak salah kalau itu kita jadikan prioritas.

    Terkait paradigma partai Golkar saat ini, kami dari pusat memahami betul apa langkah-langkah yang diambil partai Golkar di Aceh dengan tidak mengajukan calon, karena  kita lebih mementingkan suasana damai yang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan Aceh.

    Dulu, abang pernah bilang di Prespektif Wimar, walaupun saya orang lama tapi saya bisa kasih harapan baru. Jika itu diterjemahkan pada saat ini kira-kira gagasan terbaru untuk Golkar seperti apa?

    Secara emosional saya tidak bisa dipisahkan dari Golkar apalagi Golkar dalam era reformasi, karena saya memahami betul bagaimana situasi dan kondisi yang kami hadapi pada tahun-tahun 1998 -1999.

    Golkar pada masa itu mengalami situasi yang amat berat, dimana Golkar dihujat dan dicaci maki, bahkan ditempat-tempat  tertentu Golkar ditekan secara fisik. Di mana kantor Golkar dirusak dan orang-orang Golkar dikejar-kejar, termasuk saya sendiri. Oleh karena itu saya tidak bisa lepas dari suasana itu.

    Karena itu saya sangat berkepentingan bahwa Golkar dalam era reformasi ini, tidak selalu mempunyai posisi yang signifikan dalam perpolitikan.

    Terus terang saja saya sedih pada tahun 2009 Golkar menurun, padahal tahun 1998-1999 betul-betul habis-habisan menjaga Golkar agar bisa bertahan, bisa sukses, dan alhamdulillah bisa menang.

    Maka untuk tahun 2014, saya dan saudara Abu Rizal sudah bertekad akan kembali memperjuangkan dengan  bersungguh-sunggguh agar Golkar kembali meraih sebagai pemenang.

    Bagaimana caranya? Saya sudah jelaskan 3 faktor tadi, dan kemudian sebagai kekuatan politik maka  ada 2 dimensi yang penting, yakni dimensi yang berkaitan dengan berkesinambungan dan dimensi yang berkaitan dengan pembaharuan.

    Berkesinambungan artinya prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar plafon partai Golkar yang harus terus kesinambungkan, tapi Golkar harus mampu menyesuaikan diri dengan suasana perubahan–perubahan. Untuk itu, Golkar pun kedepan nanti jika ada perubahan-perubahan harus bisa beradaptasi dalam perubahan-perubahan itu, dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar daripada perjuangan Golkar.

    Baru-baru ini Bang Akbar mengatakan agar SBY tidak mencopot Fadel Muhammad dari menteri. Sayangnya, Fadel sudah dicopot. Apakah ini pertanda ada misteri politik di diri SBY atau di lingkungan SBY? Apakah Abang melihat SBY sedang mencoba menggoyang perahu Partai Golkar yang sedang stabil dan melaju kencang?

    Saya agak terkejut juga dengan pencopotan itu. Soalnya Fadel bukan menteri yang buruk. Prestasinya sebagai menteri cukup bagus. Untuk itu SBY perlu menjelaskan kenapa Fadel dicopot. Tentu saja jika tidak secara terbuka, SBY bisa menjelaskan secara langsung ke Fadel.

    Boleh tau nasehat terkini Abang terhadap Ical (Aburizal Bakrie)?

    Saya harapkan kepada Ical, dia betul-betul dia  bersama-sama dengan kami memajukan Golkar dan lebih fokus kepada upaya-upaya kita untuk menyukseskan partai, terutama sukses kaderisasi dan  sukses memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau kita bisa berfokus pada itu dalam satu dua tahun ini Insya Allah kita akan meraih sukses dalam pemilu 2014 dan juga pada pemilihan presiden nantinya.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Akbar Tanjung: Sistem Terbaik adalah Demokrasi

    Banda Aceh – Sistem kerajaan, sistem otoriter, dan sistem diktator di dunia satu persatu mulai runtuh, seperti kejadian di Mesir dan Libya beberapa waktu lalu. “Sistem terbaik adalah sistem demokrasi, dimana kedaulatan di tangan rakyat, dan Golkar akan memperkuat sistem demokrasi untuk menuju Indonesia Impian,” kata Akbar Tanjung dalam diskusi publik tentang wawasan kebangsaan di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu (22/10).

    Dia menyebutkan bahwa Negara Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam hal demokrasi setelah India dan Amerika. “Dan Indonesia merupakan negara muslim paling demokratis di dunia,” ungkap Akbar.

    Akbar juga mengatakan bahwa demokrasi dan kesejahteraan seperti dua sisi mata uang dan hal tersebut tidak bisa dipisahkan. “Untuk mendapatkan kesejahteraan maka prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem demokrasi harus dijaga dan dipertahankan,”paparnya.

    Prinsip-prinsip demokrasi yang dikatakan Akbar  adalah pembangunan yang adil, yang seimbang antara lahir dan batin, menghormati perbedaan antar sesama, dan hidup dengan suasana yang harmonis.

    Terkait dengan wawasan kebangsaan, Akbar mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang mempunyai banyak etnik dan sub etnik dengan keragaman bahasa sebanyak 400 lebih bahasa.

    “Contohnya Papua. Papua sangat majemuk karena punya banyak bahasa. Tiap suku tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa suku lainnya. Mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Di sini tergambar bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu seperti yang dicetuskan dalam sumpah pemuda,” tuturnya panjang lebar.

    Dia mengatakan, dengan kemajemukan yang dipunyai Indonesia, maka wawasan kebangsaan harus dikembangkan. “Jadikan satu sumber kekuatan dari keanekaragaman di Indonesia, agar menjadikan Indonesia yang maju, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain, dihormati di mata dunia dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia,”harapnya.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jaga Perdamaian, Dengarkan Kata Masyarakat Bawah

    Banda Aceh – Menjaga kedamaian merupakan salah satu prinsip dari demokrasi. Untuk menjaga perdamaian agar tetap abadi, maka kita harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan mendengarkan apa keinginan dari rakyat.

    “Orang-orang jalanan, masyarakat kelas bawah akan memberikan pendapat dan keinginan yang lebih baik. Bukan akademisi seperti saya, bukan juga politisi tapi orang-orang biasa akan memberikan perkataan yang paling jujur. Dan itu adalah yang terpenting, untuk mendengarkan apa yang masyarakat mau dan ekspresi masyarakat kelas bawah. Itu cara menjaga perdamaian di Aceh,”papar Dr. Lian H. Sakhong, Ph.D, aktifis perdamaian di Burma, pada The Globe Journal, Sabtu (22/10).

    Lian mengatakan bahwa untuk mempertahankan kedamaian, maka kita juga harus memberikan kesempatan pada perdamaian untuk berkembang. Dia mengatakan bahwa di Burma, mereka belum mempunyai sebuah proses perdamaian seperi MoU Helsinki yang ada di Aceh. Etnik nasional di sana sedang berjuang untuk demokrasi, HAM, dan pembentukan negara federal. Dan dia ingin belajar banyak tentang proses perdamaian yang telah ada di Aceh.

    Terkait dengan proses demokratisasi yang akan terlaksana di Aceh, Lian mengaku tidak ingin berkomentar banyak, karena dia tidak tau tentang Aceh secara mendetial. “Tapi secara umum, saya melihat demokrasi sangat penting dan pemilu juga salah satu cara untuk menjaga dari demokrasi. Transformasi kekuatan secara damai sangat penting untuk menunjukkan demokrasi. Pilkada bertujuan untuk menjaga kepentingan dan hak serta suara masyarakat dan itu penting untuk demokrasi,” papar Lian.

    Lian mengatakan di Burma, hukum menjadi sesuatu yang sangat penting, terlebih hukum konstitusi. Hukum konstitusi ini harus dibuat sendiri oleh masyarakat, bukan orang lain. Dalam konteks Burma, hukum konstitusi harus menjadi hukum yang tertinggi dan hukum ini harus mampu melindungi rakyatnya. Pada hakikatnya, demokrasi tersebut harus mematuhi hukum dan harus melindungi rakyat.

    Dr. Lian H. Sakhong, Ph.D adalah salah seorang aktivis perdamaian di Burma bersama  Aung San Suu Kyi yang bekerja di Uppsala University. Dia juga merupakan salah satu Dewan Nasional Etnik Chin, satu dari tujuh suku etnik yang ada di Burma, dan juga menjabat sebagai Wakil Dewan Nasional Etnik Burma.

    Dr. Lian H. Sakhong yang merupakan lulusan Rangon University  bergabung dalam gerakan demokrasi di Burma tahun 1988 dan mendapatkan penghargaan Martin Luther King tahun 2007 di bidang HAM dan etnik minoritas.

    “Dia menjawab melalui pendekatan yang umum, beliau juga masih belajar tentang Aceh untuk diadopsikan di burma. Maka perdamaian itu harus berbasis pada masyarakat tingkat bawah, bukan politisi, akademisi, dan aparat hukum, tapi harus di dengar orang masyarakat luas. Karena perdamaian itu adalah untuk masyarakat luas, bukan untuk sebagian orang,” komentar Delsy Ronnie, salah seorang peneliti perdamaian di Aceh, kandidat Ph.D di Helsinky University, Finlandia.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Apa dengan Partai Aceh

    Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh hingga hari ini terus berdenyut. Pendaftaran sudah dilakukan di 17 kabupaten dan satu provinsi. Semua bersiap-siap menuju garis start. Pesta politik akbar di ujung Pulau Sumatera segera dimulai. Saling sikut, manabur fitnah, lalu menebar pesona, menjadi jamak. Mudah-mudahan tak menjadikan nyawa sebagai tumbal politik.

    Sayangnya, pertarungan politik ini laksana sayur tanpa garam. Partai Aceh urung bertarung. Hingga tenggat waktu usai, mereka belum juga mendaftar di pilkada.  Padahal partai lokal ini pemenang pemilu di Aceh pada 2009. Meraih  1.007.173 suara dari total pemilih 2.266.731, Partai Aceh menguasai 47 persen kursi yang tersedia dan menjadi penguasa parlemen dengan 33 dari 69 kursi di DPRA.

    Tak hanya itu, mereka juga mampu membawa Partai Demokrat  meraih suara terbanyak untuk parlemen di DPR-RI. Bahkan, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhono memenangkan suara 92 persen di Aceh, ini angka yang fantastis.

    Andaikata Partai Aceh ikut Pilkada maka menjadi komposisi persaingan politik yang elok. Partai Aceh menyokong simbolnya , Muzakir Manaf yang adalah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM),  juga Ketua Partai Aceh menjadi calon wakil gubernur. Tentu perhitungan ini tanpa menafikan kehadiran Zaini Abdullah, elit GAM yang justru diusung sebagai calon gubernur.

    Mualem –sapaan akrab Muzakir Manaf–  akan bersaing dengan dua tokoh populer lain di Aceh, yaitu Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) dan Muhammad Nazar (Wakil Gubernur Aceh). Berpasangan dengan Muhyan Yunan, Irwandi mencalonkan diri melalui jalur perseorangan (biasa disebut calon independen), sedangkan Nazar bersama Nova Iriansyah –anggota DPRRI—didapuk Partai Demokrat, PPP, dan Partai SIRA.

    Sejatinya, ini adalah pertaruhan reputasi antar mereka. Apakah rakyat Aceh akan terpikat dengan Partai Aceh (Zaini-Muzakir), memilih calon perseorangan (Irwandi-Muhyan), atau malah terpesona dengan tokoh dari Partai Nasional (Nazar-Nova).

    Namun itu tak terjadi, sebab Partai Aceh menarik diri.

    Sekarang mari mencermati mengapa Partai Aceh tak mendaftar, apa yang sesungguhnya terjadi? Bukankah Partai Aceh memiliki kekuatan yang sangat besar dan berpengaruh sekaligus memiliki instrumen yang kuat dengan operator merata di seluruh daerah?

    Tampaknya, perkara politik eksternal bukanlah simpul masalah utama dalam partai ini. Bisa kita lihat dari gerak politik mereka menjelang Pilkada yang berganti-ganti peran saat melangkah. Arah berubah-ubah dan melingkar.

    Soal eksternal Partai Aceh, lawan politik mereka itu boleh dikata memiliki kesamaan taktik. Soalnya berasal dari perguruan yang sama. Misalnya, Mualem sudah jelas adalah sang panglima. Lalu, siapa yang tak kenal dengan Irwandi, si tokoh GAM yang akrab disapa Teungku Agam. Dialah salah satu operator dan perancang gerakan dibalik layar ketika Aceh bergelut dalam konflik. Adapun Nazar boleh dikata sebagai sayap politik GAM yang beririsan dengan organisasi massa yang dipimpinnya, yaitu SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh).

    Ibarat kata, di antara mereka bertiga sudahlah mengetahui isi kepala dari rekan yang menjadi lawan politiknya itu.

    Bedanya, sebagai incumbent maka Irwandi dan Nazar punya ruang yang lebih luas dalam merebut perhatian masyarakat dalam pilkada ini. Sebagai gubernur dan wakil gubernur –pejabat publik — tentu saja setiap saat mendapat liputan wartawan. Sehingga masuk akal pula ketika sejumlah survei mengunggulkannya. Tantangan inilah yang harus dijawab oleh Partai Aceh untuk meraih kemenangan dalam Pilkada. Taktik seperti apa yang akan mereka lakukan, selain berupaya merebut hati masyarakat dengan berbagai acara yang digelar.

    Nah, titik penting yang menjadi kunci pertarungan terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menghidupkan kembali calon perseorangan. MK mencabut salah satu pasal di Undang-undang Pemerintahan Aceh yang menyebut calon perseorangan hanya berlaku satu kali pada pilkada lima tahun lalu.

    Di sinilah politik mengayun terjadi dalam Partai Aceh. Diawali dengan sikap Partai Aceh yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyerang lawannya dengan menerbitkan Qanun Pilkada tanpa calon perseorangan. Mereka mencoba merengkuh dua kemenangan, mempertahankan UUPA dan sekaligus mendepak calon perseorangan dari percaturan politik.

    Irwandi melawan. Dia yang berposisi sebagai gubernur tak meneken Qanun hingga tak bisa diterapkan.  Dua pendapat yang berbeda ini masing-masing memiliki dasar hukum pula. Di satu sisi, Irwandi berdiri pada putusan hukum MK. Di sisi lain Partai Aceh mempertahankan UUPA yang menyebutkan bahwa bila hendak mengubah UUPA haruslah menyertakan DPRA.

    Nah, yang menjadi masalah UUPA diubah melalui putusan hukum, bagaimana ini?  Inilah namanya politik, semua hal bisa terjadi. Pada titik ini, gerak Partai Aceh mulai moderat: mampu menggoreng kemelut Putusan MK dan UUPA menjadi konflik regulasi. Bahkan menjadi magnit hingga partai nasional masuk dalam kancah pertempuran. Mereka berkoalisi. Setidaknya ada 17 partai politik bersatu, termasuk partai penguasa, Partai Demokrat. Bahkan Mawardy Nurdin, Ketua Partai Demokrat Aceh, muncul menjadi dirijennya.

    Gerakan ini membawa pengaruh strategis. Persoalan konflik regulasi melambung sampai Jakarta. Dalam beberapa kali pertemuan dengan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, hasilnya konflik politik di Aceh disepakati untuk jeda selama bulan ramadhan kemarin. Dan, Partai Aceh berada di atas angin. Tapi putusan belum final. Pemerintah Pusat menawarkan agar DPRA kembali membahas Qanun Pilkada.

    Semasa jeda muncul perkiraan, bahwa DPRA akan membahas Qanun Pilkada. Akibatnya akan memakan waktu yang panjang hingga Pilkada tertunda. Kondisi ini akan memaksa, posisi Gubernur Aceh diisi pelaksana tugas. Setelah penundaan Pilkada, DPRA akan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sekaligus meminta jaminan dalam bentuk konsensus nasional dari lembaga-lembaga tinggi negara agar tidak akan ada lagi perubahan UUPA tanpa persetujuan DPRA.  Jika pola ini yang digunakan maka wibawa Pemerintah Pusat tetap terjaga, dan Partai Aceh tetap bermartabat.

    Maka, pertarungan politik semua kandidat memulainya dari nol dan setara. Irwandi dan Nazar akan berada dalam posisi tanpa jabatan ketika bertarung dalam Pilkada. Analisis ini tentu saja dengan melihat kehadiran partai nasional dalam kisruh MK ini. Tentu mereka datang dengan keyakinan bahwa tak ada upaya melawan putusan hukum di sini. Artinya, tentu ada kesepakatan di balik itu.

    Namun perkiraan ini meleset.  Sepertinya ada yang aneh berbalik 180 derajat. Tiba-tiba gerak politik Partai Aceh berubah menjadi kaku tanpa kompromi. Bahkan, kehadiran partai nasional terkesan tidak dibutuhkan lagi. Indikasinya, pertemuan setelah masa cooling down yang diadakan di Jakarta tidak lagi melibatkan unsur dari Partai Nasional.

    Hasilnya, politisi Partai Aceh di DPRA tetap menolak Qanun Pilkada. Bahkan, tak merespon tawaran pusat  tentang penundaan Pilkada, penunjukan pelaksana tugas gubernur, dan mengakomodir putusan MK.

    Mualem cepat membaca situasi. Sehingga mengambil langkah penyelamatan marwah Partai Aceh. Dia yang tak terpesona dengan jabatan memutuskan baru mendaftarkan calon kepala daerah dari Partai Aceh setelah ada sikap yang jelas dari pemerintah pusat soal UUPA. Dia mengatakan, pihaknya lebih mengutamakan UUPA dan perdamaian Aceh daripada berebut jabatan.

    Pemerintah Pusat yang semula melunak, akhirnya menentukan sikap yang justru menguntungkan lawan politik Partai Aceh. Presiden SBY menyatakan tak mencampuri urusan KIP dan KPU dalam Pilkada Aceh. Dasar pandangannya adalah Kementerian Polhukam yang merekomendasikan Pilkada berlanjut.

    Partai politik nasional mengambil langkah masing-masing sesuai otoritasnya. Putusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memilih Nazar sebagai calon gubernur dan dipasangkan dengan kadernya, Nova. Sedangkan Partai Golkar, semula hendak mengusung Tarmizi Karim sebagai calon gubernur, urung mendaftarkannya.

    Selesaikah? Denyut politik belum berhenti, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Yang jelas Partai Aceh harus segera berbenah diri, mengejar ketertinggalan kinerja parlemen, memperbaiki manajemen politiknya dan membuka ruang untuk intelektual muda yang sangat banyak di Aceh. Seharusnya, Partai Aceh mampu bergerak lebih lugas, cerdas, dan kuat. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • DPRA Terus Desak Pilkada Aceh Ditunda

    Banda Aceh-Setelah Partai Aceh (PA) memutuskan tidak ikut serta dalam Pemilukada Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus menjalan tahapan yang telah dibuat. konflik regulasi  belum juga finish sampai hari ini faktanya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih menginginkan Pemilukada Aceh ditunda.

    “Ini kan masih ada dua versi, yang satu menganut pada Jakarta, sedangkan kita DPRA menganut UU Nomor 11 Tahun 2006, karena bukan masalah saya takut sama calon independen, tetapi saya khawatir adalah salah satu pasal UUPA akan terhapus,” kata Ketua DPRA, Hasbi Abdullah kepada wartawan usai meresmikan Komite Pengawasan Penyelengara Perlindungan Anak Aceh (KP3A), Sabtu (22/10) di Lambhuk.

    Hasbi mengaku sampai sejauh ini belum ada keputusan dari Jakarta tentang konflik regulasi ini, namun pihaknya terus mendorong agar Pemilukada Aceh ditunda sampai permasalahan ini selesai. “ya, kita terus mendorong,”

    Beberapa waktu lalu Hasbi juga pernah mengusulkan Pemilukada Aceh Cooling Down lagi. “Kalau saya sepakat karena suasana masih agak panas, Pemilukada Aceh kita cooling down dulu,” kata Ketua DPRA, Hasbi Abdullah kepada wartawan, usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang ke-66 di Lapangan Blang Padang, Rabu (5/10).

    Sementara ditanya berapa lama permintaan DRPA Pemilukada Aceh cooling down lagi, Hasbi menjawab itu tergantung pada suasana dan perkembangannya nanti.

    “Itu kita lihat perkembangannya nanti, karena kita main di jalur hukum,”tegas Habsi.
    Hasbi mengharapkan Pemilukada Aceh tetap aman damai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ghazali Abbas : Tunda Pemilukada Pidie Harus Sesuai Hukum

    Banda Aceh-Bertalian dengan tuntutan dan isu penundaan Pemilukada di Pidie sebagai bagian dari NKRI. ada warga negara yg menyampaikan pendapat/aspirasi menuntut Pemilukada ditunda bagian dari demokrasi dan hak asasi warga Negara, hanya saja apakah tuntutan itu berdasarkan selera liar segelintir warga negara, atau sesuai sudah dengan konstitusi negara.

    Hal itu disampaikan Mantan anggota DPR RI Ghazali Abbas Adan yang juga maju mencalonka diri sebagai Bupati Pidie melalui jalur independen kepada The Globe Journal, Sabtu (22/10).

    “Sangat arif pernyataan Ketua KIP Pidie ketika merespon tuntutan tersebut yang antara lain menyatakan mendukung aspirasi  rakyat yang sesuai dengan hukum dan mekanisme yg berlaku dalam kerangka NKRI,”ujar Ghazali.

    Sedangkan dalam undang-undang/konstitus negara sudah jelas aturan dalam pelaksanaan Pemilukada di seluruh tanah air, termasuk Aceh dan Pidie, baik institusi pelaksana, proses, dan rakyat yg terlibat dalam Pemilukada, meliputi pemilih dan kandidat.

    Demikian pula halnya kata Ghazali, dengan penundaan Pemilukada di satu daerah, juga ada mekanismenya dalam konstitusi negara. Tentang penekenan kesepakatan yang telah terjadi antara para pihak juga harus memenuhi unsur kerealaan, saling ridha, tidak ada unsur kospiratif, paksa memaksa, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

    “Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka kesepakatan itu batal demi hukum. Pertanyaan berikutnya adalah bahwa rakyat yg hadir dengan membawa tuntutan itu karna mobilisasi atau dengan suka rela (‘an taraadhin), serta dibandingkan dengan 423 ribu jumlah penduduk Kabupaten Pidie, apakah mereke  bisa serta merta mengklaim tuntutan itu sebagai representasi rakyat Pidie,” tukasnya.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.