siwah.com

Blog

  • Staf Ahli Pangdam: Jelang Pilkada, Benih Konflik Mulai Muncul

    BANDA ACEH- Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda Letkol Infanteri Sunari menilai menjelang pelaksanaan pilkada di Aceh benih-benih konflik antar kelompok mulai muncul. Dia pun meminta semua pihak mewaspadai dinamika politik yang terjadi.

    “Secara keseluruhan kondisi Aceh cukup kondusif. Namun, menjelang pilkada benih-benih konflik antar kelompok mulai muncul,” kata Letkol Sunari dalam diskusi memperingati HUT Golkar ke-47 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu (22/10).

    Itu sebabnya, mantan Dandim Aceh Timur dan Kasrem Lhokseumawe ini meminta semua pihak mewaspadai kondisi itu agar proses dinamika sosial budaya dan politik dapat berjalan sesuai relnya.”Sehingga pembangunan Aceh dapat berjalan,” ujarnya.

    Sunari juga menilai, saat ini rasa kebangsaan dan persatuan di kalangan masyarakat sudah luntur. “Perlu kesadaran untuk menumbuhkan kembali rasa kebangsaan dan persatuan guna terciptanya Aceh damai dan keutuhan NKRI,”ujar Sunari.

    Sebagai provinsi yang menjadi bagian dari NKRI, kata Sunari, Aceh tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari dinamika yang terjadi di tingkat nasional.

    Selain Sunari, diskusi publik bertema Gerakan memperkokoh wawasan kebangsaan menyongsong perubahan dan perkembangan Aceh juga menghadirkan pemateri dari Polda Aceh dan mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung.

    Ketua Panitia HUT Golkar ke-47 T Amiruzzahri mengatakan, diskusi itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. “Wawasan kebangsaan bisa menjadi modal dasar untuk menghadapi perubahan serta bertujuan agar jati diri bangsa tidak hilang,” kata T Amiruzzahri.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Yuk, Malam Ini Bantu Somalia di Haba Cafe

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Bertempat di Haba Cafe yang terletak di kawasan Lamprit, Banda Aceh, malam ini, Sabtu (22/10), Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh dan RATM (komunitas Kaskuser Regional Aceh) akan menggalang dana untuk membantu rakyat Somalia yang tengah dilanda kelaparan. Penyanyi Rafly akan tampil di malam amal untuk Somalia.

    “Kami tergerak untuk membantu umat Islam Somalia yang tengah menderita kelaparan,” kata Regional Leader RATM Chairul Munadi kepada acehkita.com, Sabtu (22/10). “Semoga upaya kita ini mampu meringankan penderitaan mereka.”

    Malam amal untuk Somalia akan diisi sejumlah seniman Aceh, di antaranya Rafly. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dijadwalkan akan hadir pada penggalangan dana untuk Somalia malam nanti.

    Rafly mengaku akan hadir pada malam untuk menyebarkan misi kemanusiaan itu. “Ini menjadi awal untuk menggugah dan membangkitkan empati bagi saudara-saudara kita yang tengah dilanda krisis,” kata Rafly kepada acehkita.com, Sabtu sore.

    Rafly akan tampil bersama bandnya, Kande. Mereka akan mempersembahkan empat lagu bagi pengunjung pada Malam Amal untuk Somalia. Di antara lagu yang akan dibawakan Rafly yaitu Meukondroe dan Istigfar.

    “Misi kemanusiaan kita jangan hanya berhenti malam ini. Harus dilakukan secara kontinu,” sebut dia.

    Selain Rafly, akan hadir pula Komunitas Lingkar Pena dan siswa SMP Peukan Bada. Mereka akan membacakan puisi. []

    Source : acehkita.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Masyarakat Pedalaman Aceh Usul Perubahan Dapil DPRA dan DPR-RI

    JAKARTA – Forum Masyarakat Tengah Tenggara Pedalaman Aceh menemui Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ganjar Pranowo untuk meyampaikan  butir rekomendasi terkait efektifitas perubahan daerah pemilihan (dapil) yang sebelumnya dianggap merugikan masyarakat pedalaman Aceh.

    “Kami menyerahkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan DPRK wilayah Tengah-Tenggara  Aceh— yakni Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Bener Meriah, dan Kota Subussalam—terkait usulan perubahan dan penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),” kata Aramiko Aritonang, perwakilan Forum Masyarakat Tengah Tenggara Pedalaman Aceh saat bertemu wakil Ketua komisi II DPR-RI, kamis (20/10) di Senayan, Jakarta.

    Rekomendasi yang diserahkan diteken langsung oleh 5 bupati 1 wali kota, DPRK 6 kabupaten/kota, dan Lembaga kemahsiswaan, lembaga kemasyrakatan di 6 Kabupaten/kota Wilayah pedalaman Aceh yang mencakup Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Ikut mendampingi penyerahan itu Anggota DPD-RI asal Aceh Tengku Mursyid.

    Selanjutnya, Anggota DPD-RI Mursyid menggambarkan Dapil di Aceh yang terdiri dari dua Dapil saja. Kawasan Tengah ini  memiliki sejarah administratif, bahasa, budaya, dan kepentingan yang sama. Secara administratif, Aceh Tengah sebagai kabupaten induk berdiri tahun 1956. Tahun 1974, Aceh Tenggara mekar dari Aceh Tengah. Selanjutnya, tahun 2002, Kabupaten Gayo Lues mekar dari Aceh Tenggara. Tahun 2003, Bener Meriah dimekarkan dari Aceh Tengah. Sementara itu, Aceh Singkil mekar dari Aceh Selatan, tahun 1999. Terakhir, tahun 2007, Kota Subussalam mekar dari Aceh Singkil.

    “Tapi, daerah ini dipecah Dapil-nya baik ke provinsi maupun ke pusat. Akibatnya, tidak ada perwakilan penuh dari daerah ini. Karenanya, muncul aspirasi perubahan, penambahan, penggabungan Dapil,” kata mantan Pimpinan Komite II DPD RI itu. Seharusnya, lanjut Mursyid, paling tidak, harus ada tiga Dapil di Kawasan tengah Tenggara Pedalaman Aceh yang mesti disatukan.

    Menanggapi penjelasan tersebut Ganjar Pranowo mengakui kalau pihaknya sangat respon dengan usulan tersebut. Namun pihaknya juga sangat hati-hati berbicara soal Aceh dan Papua.

    Dikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini, inti dari Dapil sebetulnya ada fungsi keterwakilan. Selama ini, apakah sudah efektif  perwakilan dari daerah-daerah yang ada. Bukan masalah Gayo atau non-Gayo.

    “Makanya, saya coba mengusulkan penyederhanaan sistem kepartaian. Tapi, banyak yang menolak. Kalau sistem kepartaiannya sederhana, Dapilnya pun diperkecil. Jadi, coverage area-nya semakin mudah dan fokus,” katanya lagi.

    Perwakilan Forum Masyarakat Tengah Tenggara Pedalaman Aceh rencananya sore ini akan mendatangi Komisi pemilihan Umum untuk menyampaikan prihal yang sama.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Awas! Radikalisasi Massa, Masyarakat Sipil Surati SBY

    BANDA ACEH – Khawatir dampak konflik pilkada Aceh mulai mengarah ke radikalisasi massa, empat LSM mewakili masyarakat sipil pro-perdamaian Aceh menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengarahkan para pihak yang berseteru agar arif dan tak terjebak politik antagonis.

    Surat tersebut dikirim Agusta Muhktar (AJMI), Askhalani (GeRAK Aceh), Evi Narti Zain (Koalisi NGO HAM Aceh), Hendra Fadli (KontraS Aceh), Hospi Novizal Sabri (LBH Banda Aceh), dan Heri Saputra (PB HAM Pidie), pada Jumat (21/10).

    Radikalisasi massa yang dimaksud, kata Hendra Fadli, berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.

    Selain itu, kata Hendra, situasi objektif di Aceh saat ini menjadi salah satu faktor kekhawatiran tersebut. Misalnya, seperti disebutkan dalam surat tersebut, tidak mendaftarnya Partai Aceh dalam pilkada karena konflik regulasi yang belum selesai.

    “Fakta ini menunjukkan kekuatan politik lokal ini masih memiliki soliditas kuat serta tingkat loyalitas tinggi pada seluruh struktur politik formalnya di Aceh terhadap kebijakan pimpinan tertinggi PA, dalam hal ini Muzakir Manaf selaku Ketua PA-KPA,” ujar Hendra.

    Soliditas dan loyalitas ini dinilai berimplikasi pada kesamaan sikap para anggota legislatif dari partai tersebut di propinsi dan daerah.

    “Artinya, pilkada akan terus berlangsung dalam suasana disharmonis antara eksekutif dan legislatif. Dalam situasi seperti ini dapat disimpulkan telah terjadi pendelegitimasian proses pilkada dan hasil yang akan dicapai nantinya justru sejak sebelum pemimpin eksekutif terpilih.”

    Selain itu, tambah Hendra Fadli, sulit memungkiri bahwa PA-KPA sebagai jelmaan dari GAM masih memiliki dukungan arus bawah yang kuat.

    “Apalagi setelah keputusan penting yang disampaikan Muzakir Manaf dengan argumentasi yaitu mempertahankan eksistensi MoU dan UUPA secara konsisten dan konsekuen demi marwah Aceh,” ujarnya.

    Masyarakat sipil, sambung Hendra, menilai pernyataan itu memiliki sengatan kuat untuk membangkitkan sentimen keAcehan, minimal di basis-basis massa tradisonal GAM, seperti Aceh Utara, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan sebagian Barat serta Selatan Aceh.

    “Situasi ini merupakan lahan kering yang rawan atau berpotensi mengarah pada radikalisasi massa,” kata Hendra.

    Selain itu, tambah Hendra, kekuatan kelompok Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh incumbent) dan kubu pro serta pengguna jalur independen lainnya juga tidak bisa dianggap kecil.

    “Kekuatan yang mengusung moral demokrasi ini meskipun tidak memiliki moral “ideologi keAcehan”, secara kuantitas dan logislitik terbilang signifikan.”

    Kekuatan lain adalah sikap oportunis yang diperlihatkan partai nasional. “Parnas nyaris tidak memiliki kepentingan langsung dalam kisruh Pilkada Aceh. Apa pun situasinya Parnas tidak memiliki kerugian politik yang serius. Sehingga sikap Parnas cenderung terkesan oportunis dan mengalir ke arus yang kuat.”

    Dari fakta-fakta tersebut, masyarakat sipil menilai tak ada kekuatan lokal yang mampu jadi penyeimbang kisruh pilkada. Dari pihak berseteru, sambung Hendra, menyerahkan proses penyelesaian konflik itu kepada pihak ketiga yaitu pemerintah pusat dan Uni Eropa.

    Tapi, dalam suratnya kepada Presiden SBY, masyarakat sipil melihat sehebat apa pun kisruh pilkada, tak akan kembali menyeret Aceh ke dalam konflik kekerasan bersenjata.

    Hanya saja yang dikhawatirkan ialah kencenderungan konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik. “Karena cara inilah yang lazim digunakan dalam praktik “demokrasi” sekarang. Ketika penyelesaian melalui lobi dan negoisasi serta desakan melalui instrumen legal sudah tersumbat.”

    Masyarakat sipil memprediksi ke depan akan terus berlangsung mobilisasi massa dalam jumlah besar, seperti di Pidie, Kamis kemarin (20/10).

    “Di sisi lain kelompok proindepependen tentu tidak akan diam. Mereka akan melakukan hal serupa untuk menangkal serangan mobilisasi massa lawan politiknya,” ujar Hendra.

    Masyarakat Sipil Pro Perdamaian menyarankan Presiden SBY mengarahkan para pihak yang berseteru (Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf) tidak terjebak melalui pengerahan kekuatan politik masing-masing yang bakal menyulut perlawanan arus bawah.

    “Karena kami yakin bahwa kedua tokoh penting ini masih memiliki semangat keAcehan dan mampu bersikap sebagai negarawan,” ujar Hendra.

    Mereka juga meminta SBY tak membiarkan konfrontasi politik Aceh terus bergulir. SBY juga diharapkan konsisten mengarahkan para pengambil kebijakan strategis mengenai Aceh di tingkat nasional agar menghormati kekhususan Aceh.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Taufik Abda Mundur dari Partai SIRA

    BANDA ACEH – Halaman depan sebelah kanan bawah Serambi Indonesia ada iklan yang menarik. Jika melihatnya dari sisi pesan tersurat, maka yang tertangkap itu adalah iklan biasa saja. Hanya disebutkan bahwa Muhmmad Taufik Abda mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh).

    Namun jika menyelami lebih ke dalam, maka akan tergambar sebuah cerita politik dalam pertarungan Pilkada Aceh kali ini. Sebelum mundur, Taufik Abda adalah memimpin partai politik yang menjadi salah satu unsur penting pendukung Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, yang dalam Pilkada kali ini mencalonkan diri sebagai gubernur.

    Ketika mendaftar di KIP dua pekan lalu, Nazar berpasangan dengan Nova Iriansyah, politisi Partai Demokrat yang kini adalah anggota DPR-RI. Nah, di kubu Nazar jelas tertera partai politik pendukungnya yaitu Partai Demokrat, PPP, dan Partai SIRA. Bahkan operator pemenangan Pilkada Nazar-Nova juga menggunakan tokoh-tokoh muda dari SIRA yang tergabung dalam Muhammad NAzar Center (MNC).

    Tetapi, Taufik dalam Pilkada ini berbeda pandangan politik. Dia lebih memilih berada di pihak pasangan calon gubernur dan wakil gubenur, Irwandi Yusuf – Muhyan Yunan, yang maju lewat calon perseorangan. Bahkan, Irwandi yang adalah Gubernur Aceh ini menunjuknya menjadi Ketua II Seuramoe Irwandi, yang bekerja untuk pemenangan pasangan ini.

    Nah, apakah iklan pengumuman ini adalah bentuk penegasan Taufik Abda? Di dalam iklan ini, Taufik hanya bilang “demi kemaslahatan semua pihak, setelah mempertimbangkan banyak aspek secara matang telah melalui proses shalat istiqarah, maka saya mengundurkan diri.” Begitu penggalan iklannya.

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sederhanakan Sistem Pemilu

    Jakarta, Kompas – Sistem dan mekanisme pemilihan umum dalam Pemilihan Umum 2009 dianggap terlalu kompleks dan rumit. Belajar dari pengalaman pemilu lalu, sistem pemilu mendatang diharapkan lebih mudah dan sederhana.

    Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dengan perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota, Kamis (20/10).

    Dalam rapat itu, hampir semua perwakilan KPU daerah mengeluhkan rumitnya penyelenggaraan Pemilu 2009. Mereka meminta agar teknis penyelenggaraan pemilu, terutama terkait pemungutan serta mekanisme penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, lebih disedeharnakan lagi.

    Menurut Ketua KPU Kota Bekasi Hendy Irawan, penetapan calon anggota legislatif dengan suara terbanyak (sistem proporsional terbuka) membuat banyak gesekan di internal partai politik. Pertikaian di internal parpol itu kerap merepotkan KPU daerah.

    Ketua KPU Nias Selatan So Olo Fona Manao menambahkan, mekanisme penghitungan kursi DPR terlalu kompleks dan tidak mengandung kepastian hukum. Akibatnya, hasil penghitungan suara kerap digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengusulkan, mekanisme penghitungan suara dan penetapan caleg terpilih untuk DPR disamakan dengan mekanisme penetapan untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

    Ketua KPU Jawa Tengah Ida Budhiati menyoroti sistem suara terbanyak yang merepotkan. ”Berdarah-darahnya KPU ini karena sistem suara terbanyak. Kami menginginkan sistem yang tidak menyulitkan penyelenggara,” ujarnya.

    Metode pemilihan suara dengan memilih nama caleg sekaligus nama parpol juga merepotkan saat penghitungan suara. Begitu pula surat suara yang terlalu besar karena banyaknya nama caleg yang masuk.

    Tunggu pemerintah

    Hingga kemarin, Pansus RUU Pemilu belum memutuskan sistem pemilu yang akan diadopsi dalam undang-undang. Pansus menunggu pemerintah membahas RUU Pemilu. Namun, pemerintah belum juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR. Pada rapat kerja, 6 Oktober lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menyerahkan DIM ke DPR dua pekan setelah rapat kerja.

    ”Seharusnya hari ini (Kamis kemarin) pemerintah sudah menyerahkan DIM kepada DPR,” kata Viva Yoga Mauladi, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

    Centre for Electoral Reform (Cetro) menuntut revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya, UU No 22/2007 sangat membuka ruang bagi oknum parpol yang akan mengooptasi penyelenggaraan pemilihan umum.

    Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers di Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (19/10).(nta/ong)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sistem Pemilu 2009 Menyulitkan Penyelenggara Pemilu

    JAKARTA–MICOM: Sistem pemilu 2009 lalu yang menggunakan mekanisme suara terbanyak dinilai terlalu rumit dan menyulitkan penyelenggara pemilu. Hal itu terutama dalam proses penghitungan suara.

    Demikianlah keluhan yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU) Pemilu dengan sejumlah KPUD di Gedung DPR, Kamis (20/10).

    “Dalam RUU tersebut, penandaan pilihan bisa mencoblos tanda gambar partai dan nama calon, atau gambar partai saja. Sementara penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak. Ini rumit, KPUD jadi berdarah-darah dalam menghitung karena sistem suara terbanyak ini,” ujar Ketua KPUD Jawa Tengah Ida Budhiati.

    Ia menilai, sistem proporsional tertutup dengan nomor urut dan memilih tanda gambar partai jauh lebih sederhana. “Yang kami inginkan sistem yang tidak menyulitkan penyelenggara.“

    Ketua KPUD kota Bekasi Hendy Irawan menambahkan, sistem suara terbanyak akan membuat gesekan di internal partai semakin tajam. Calon-calon yang kalah, meskipun dari partai yang sama, susul menyusul menyampaikan data supaya KPU memeriksa ulang.

    “Misalnya nomor sekian yang jadi, nomor yang lainnya berusaha menyampaikan data supaya diperiksa. Ada yang ijazah palsu dan sebagainya. Ini nanti ke depannya seperti apa?” keluh Hendy

    Sistem suara terbanyak juga membuat saat penghitungan suara, nyaris tidak ada saksi dari partai politik. Karena masing-masing caleg mengusahakan saksi untuk dirinya sendiri. Keadaan ini membuat KPU kerepotan, salah satunya karena kehabisan formulir C1 untuk penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara).

    “PKS yang saksinya tertib saja mengaku kekurangan formulir C1 di beberapa TPS. Padahal C1 itu sudah kita siapkan dan kita berikan. Ternyata beberapa disetor ke caleg untuk dipegang saksi caleg,” keluh Aan Rohaeni, Ketua KPUD Banyumas.

    Ia juga berpendapat, sistem proporsional tertutup lebih memudahkan penyelenggara pemilu. “Sistem tertutup itu lebih mudah untuk kita.” (Wta/OL-12)

    Source : Media Indonesia

  • Farhan Bantah Dulu DPR Aceh yang Menolak UUPA

    Banda Aceh – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid membantah pemberitaan sebuah media online nasional yang menuliskan dirinya mengatakan “Dulu DPR Aceh yang Menolak UUPA”. Ia mengaku bukan dirinya yang mengatakan demikian dalam diskusi yang diselenggarakan oleh TIM tgl 16 Oktober 2011 di Jakarta. Akan tetapi pernyataan itu Ia kutip dari Mawardi Ismail, SH yang dikemukakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Unsyiah di hotel The Pade Banda Aceh, tanggal 15 Oktober.

    “Bukan saya yang katakan itu, tetapi dari pak Mawardi, SH. Ketika ia menjadi narasumber di Aceh, jadi salah yang menyebut bersumber dari saya,” kata Farhan melalui ponsel kepada The Globe Journal, Kamis malam (20/10).

    Menurut Farhan, pernyataan Mawardi IsmaiI itu sebagai reaksi atas polemik UUPA akhir-akhir ini, dibanding saat Mawardi menjadi salah satu nara sumber saat pembekalan anggota DPRA periode 2009-2014.

    Dalam berita tersebut, tertulis Ahmad Farhan Hamid, mengaku sulit memahami sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, terkait dengan polemik menyangkut keikutsertaan calon perseorangan dalam Pilkada di Aceh.

    Dulu, menurut Farhan, DPR Aceh menolak Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dianggap sebagai buatan Jakarta. Sekarang, kondisinya malah terbalik, DPR Aceh mati-matian mempertahankan UUPA agar tak diubah titik komanya sekalipun. Polemik terkait calon perseorangan dalam pilkada Aceh mencuat, setelah Partai Aceh selaku kekuatan mayoritas di DPR Aceh, menolak ketentuan ini.

    Calon perseorangan dalam pilkada Aceh diakomodir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dianulir.

    Source : The Globe Journal

  • Anggota Dewan PA Ikut Turun ke Jalan

    SIGLI – Aksi damai ribuan massa di depan kantor Bupati Pidie siang ini ternyata tak hanya diikuti masyarakat biasa. Puluhan anggota dewan dari Partai Aceh juga ikut turun ke jalan bersama massa KMPA (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh).

    Para anggota dewan ini bergabung massa dengan berjalan kaki dari kantor DPRK Pidie ke kantor bupati Pidie. “Mereka juga sepakat mendukung apa yang kami tuntut,” kata Ketua KMPA Hendra Fauzi.

    Hendra menambahkan, aksi turun ke jalan itu merupakan aksi damai bertajuk penyelamatan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    Menurut Hendra, hingga pukul 12.00 siang ini, massa yang bergabung terus bertambah. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai 5.000-an. Saat ini massa yang berjalan kaki membentuk barisan sepanjang 3 kilometer.

    Salah seorang anggota dewan yang ikut turun ke jalan adalah Sekretaris Komisi B DPRK Pidie Teungku Jailani. Menurutnya, para anggota dewan sengaja bergabung sebagai bentuk dukungan atas aksi yang diprakarsai KMPA itu.

    “Sebagai wakil rakyat, kami ikut mendampingi. Sekarang ada sekitar 38 orang di sini, dari Partai Aceh, ada juga dari Golkar dan Demokrat,” kata Teungku Jailani.

    Di kantor bupati, massa disambut oleh Sekretaris Daerah Pidie M. Iriawan, yang langsung berbaur dan memberi pengarahan kepada massa dengan menggunakan pengeras suara di tangan.

    Menurut Jailani, dari Kantor Bupati, massa nantinya akan bergerak ke kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie.[]

    Source : Atjeh Post

  • ORI Berani Uji Publik Atas Protes Eks GAM

    Occidental Research Institute (ORI) Doc. theglobejournal.com

    Banda Aceh – Sikap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memprotes hasil riset Occidental Research Institute (ORI) ditanggapi oleh Direktur ORI, Maimun bin Lukman. Ia menjelaskan bahwa hasil riset adalah realitas yang tidak dapat direkayasa dan Maimun Lukman berani uji publik jika perlu membuktikannya.

    “ Jadi ini adalah realitas, bukan rekayasa. Kami tidak ingin berdebat soal ini, tapi kita siap uji publik jika diperlukan, dan diskusi bersamaan pers juga sebagai salah satu bentuk uji publik,”tegas Lukman saat dikonfirmasi The Globe Journal, Rabu malam (19/10).

    Lukman melanjutkan, dalam riset sosial, maka pertanggungjawaban/uji publik itu penting. Maka jika ada mantan kombatan yang tidak suka isi survey ini, itu hal yang wajar menurut Maimun.

    “Jika memang mereka ingin membantah hasil survey kami, maka saya kira mereka perlu membuat survey untuk membuktikannya. selama ini kita sering berbicara yang tidak berdasarkan fakta dan realitas, dan akhirnya terjadi satu retorika yang tidak benar,” ujarnya.

    Jadi, Maimun mengira bicara itu perlu dengan fakta, bukan sekedar bicara. Masyarakat jenuh dengan retorika elit selama ini.

    Source : The Globe Journal