siwah.com

Blog

  • Kepala Daerah Saja yang Dipilih

    Jakarta, Kompas – Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dipilih dalam satu paket. Kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, sementara wakil kepala daerah diusulkan dipilih oleh DPRD atas usulan kepala daerah terpilih.

    Usulan wakil kepala daerah, baik wakil gubernur maupun wakil bupati/wali kota, dipilih oleh DPRD itu tercantum dalam Pasal 41 Ayat (3) Rancangan Undang- Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disusun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disebutkan, wakil kepala daerah adalah pejabat publik yang dipilih oleh DPRD berdasarkan usulan dari kepala daerah.

    Ayat berikutnya mengatur, calon wakil kepala daerah yang diusulkan oleh kepala daerah kepada DPRD paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang. Pembedaan jumlah calon wakil kepala daerah diusulkan lantaran setiap daerah otonom akan memiliki jumlah wakil kepala daerah yang berbeda. Seperti diberitakan sebelumnya, DPD meminta sebuah daerah otonom memiliki satu hingga tiga wakil kepala daerah, disesuaikan dengan jumlah penduduk.

    Ketua Komite I DPD Dani Anwar, Minggu (7/8) di Jakarta, menuturkan, perbedaan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan untuk menjaga keharmonisan di antara keduanya. Sebab, berdasarkan hasil kajian DPD, rata-rata kebersamaan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berjalan hingga enam bulan setelah dilantik. Setelah itu, biasanya kepala daerah dan wakilnya berjalan sendiri-sendiri.

    Fenomena lain adalah banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertikai karena berebut kewenangan. Ada pula yang bertikai lantaran keduanya sama-sama akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pemilihan kepala daerah selanjutnya.

    ”Mungkin hanya 10 persen pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang serasi dan tetap bersama hingga akhir masa jabatan. Selebihnya pecah kongsi di tengah jalan,” kata Dani.

    Pertikaian itu praktis mengganggu jalannya pemerintahan di daerah. Akibat lain adalah program pembangunan tidak berjalan dan terbengkalai.

    Dengan pembedaan mekanisme pemilihan diharapkan wakil kepala daerah tak akan melawan kepala daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan efektif tanpa terganggu konflik pimpinan daerah.

    Menanggapi usulan itu, anggota Komisi II DPR, Taufiq Hidayat, mengatakan, konsep pembedaan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu cenderung sulit diterapkan. ”Bagaimana mereka bisa bekerja dengan kohabitasi semacam itu, yang satu dipilih langsung dan yang satu dipilih DPRD,” katanya.

    Ia juga mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ia khawatir wakil kepala daerah cenderung mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada DPRD. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sri Mulyani Akan Sulit Menangi Pemilu 2014

    Jakarta, Kompas – Tantangan Partai Serikat Rakyat Independen untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 relatif berat. Partai politik yang didirikan kalangan terdidik itu pun akan sulit memenangi pemilu sebab sosok mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi pendulum sulit dijual di kalangan bawah yang adalah mayoritas pemilih.

    Pendapat itu dikatakan pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, Minggu (7/8), di Jakarta. Figur Sri Mulyani sebagai basis kekuatan utama Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) masih elitis. Hanya dikenal di kalangan kelas menengah ke atas, terutama kalangan terdidik, seperti kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

    Sosok Sri Mulyani kurang dikenal di kalangan bawah sehingga sulit dijual. Padahal, mayoritas pemilih di Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah.

    Kondisi itu, lanjut Gun Gun, akan semakin menyulitkan Partai SRI dalam memenangi Pemilu. Apalagi, Partai SRI tidak memiliki basis massa yang jelas. ”Segmentasi pemilih itu hal yang paling krusial dalam pemetaan marketing politik. Karena tidak memiliki basis massa, Partai SRI akan punya kendala yang relatif berat,” katanya menjelaskan.

    Bukan hanya persoalan pemasaran politik, Partai SRI juga akan menghadapi ujian jangka pendek berupa aturan keparpolan, seperti diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute itu juga mempertanyakan, apakah Partai SRI mampu melampaui seluruh persyaratan dalam UU Parpol. Jika berhasil, hal itu berarti Partai SRI siap berkompetisi dengan partai lain dalam pemilu.

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengingatkan, 44 persen pemilih di Indonesia berpendidikan rendah. ”Jika bicara demokrasi, suara aktivis atau intelektual dan suara buruh atau kaum ekonomi rendahan, sama, dihitung satu suara,” katanya.

    Pengamat politik Hermawan Sulistyo mengakui, Sri Mulyani bisa menjadi kuda hitam dalam Pemilu 2014. Kasus pemberian dana talangan ke Bank Century memang bakal menjadi ganjalan bagi Sri Mulyani. ”Tetapi, jika Bank Mutiara yang saat ini merupakan transformasi Bank Century berkinerja bagus, tentu orang akan mempertimbangkan kembali kebijakan pemberian dana talangan yang waktu itu diambil pemerintah,” katanya.

    Yakin menang

    Secara terpisah, Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan mengakui, persyaratan pendirian dan verifikasi parpol memang sulit. ”Tetapi, bukan berarti kami tidak bisa memenuhi syarat itu,” ujarnya.

    Menurut dia, Partai SRI akan dengan mudah membentuk kepengurusan di daerah karena figur Sri Mulyani. Masyarakat di daerah antusias mendukung penyusunan kepengurusan Partai SRI karena melihat sosok Sri Mulyani. Mereka meyakini sosok itu akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

    Hingga kini, Partai SRI memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan hampir di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, Partai SRI juga mulai menyiapkan kepengurusan di tingkat kecamatan. Damianus yakin, Partai SRI akan lolos verifikasi parpol yang dipersyaratkan. (nta/bil)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Verifikasi Jadi Peluang Korupsi

    Berurusan dengan birokrasi, pemeo lama berlaku. ”Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah.” Akibatnya, ada pula yang menyebut ”penyelesaian Rp 50.000” untuk berbagai urusan terkait instansi pemerintah.

    Urusan pembuatan keterangan kini dialami kader partai politik. Pengurus parpol baru berjibaku dan berpacu dengan waktu mendapatkan keterangan dari camat, Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) kabupaten/kota, dan Bakesbang provinsi.

    Aturan verifikasi kepengurusan parpol sampai tingkat kecamatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik baik tujuannya. Pendiri parpol sungguh-sungguh mengupayakan konsolidasi internal.

    Di lapangan, aturan bisa menjadi peluang mendapatkan tambahan pendapatan. Setiap parpol harus memiliki kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen di tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen di tingkat kecamatan. Kepengurusan dibuktikan dengan keterangan camat, Bakesbang kabupaten/kota, dan Bakesbang provinsi.

    Berbagai keterangan itu lalu diverifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewajiban parpol yang sudah berbadan hukum untuk mengikuti verifikasi di Kemhuk dan HAM tidak berpengaruh banyak pada parpol baru, termasuk Partai Serikat Rakyat Independen yang pekan lalu permohonan uji materinya terkait syarat pendirian parpol tak dikabulkan MK, semua berlomba dengan waktu merampungkan kepengurusan dan mengurus keterangan dari kecamatan dan instansi lain sampai batas waktu 22 Agustus 2011.

    Kendati aturan mengharuskan ada kepengurusan di berbagai jenjang pemerintahan, di daerah aturan bisa berbeda lagi. Di Sumatera Utara, kata Koordinator Wilayah Partai SRI Isfahani, mulai kecamatan sampai Bakesbang provinsi mengharuskan partai tidak hanya memiliki kepengurusan dan kantor, tetapi juga kelengkapan kantor, seperti papan nama, kursi, dan meja. Aparat berkukuh mereka memiliki aturan sendiri kendati pengurus Partai SRI menunjukkan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta jajaran pemerintahan daerah membantu parpol mendapatkan surat keterangan.

    Di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Barat dan Banten, lanjut Isfahani, aparat meminta akta notaris untuk perjanjian sewa-menyewa dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

    Hal ini juga dialami Partai Damai Sejahtera (PDS). Kendati parpol peserta Pemilu 2004 ini tak perlu mendaftar kembali ke Kemhuk dan HAM, Sekretaris Jenderal PDS Sahat Sinaga mengatakan, verifikasi tetap dilanjutkan karena PDS melihat hal ini bermanfaat untuk internal. Adanya syarat akta notaris untuk perjanjian sewa-menyewa kantor juga dialami PDS di salah satu kabupaten di Jawa Timur.

    Di Sulawesi Tenggara, Bakesbang provinsi hanya mau menerbitkan surat keterangan bila surat keterangan dari tingkat kecamatan dan Bakesbang kabupaten/kota sudah lengkap. ”Bakesbang jadi seperti lembaga verifikasi. Padahal, tak ada aturan seperti itu,” kata Sahat.

    Semestinya, lanjut Sahat, camat dan Bakesbang cukup mengecek kebenaran pengangkatan pengurus dan kartu tanda penduduk (KTP) pengurus. Dengan demikian, diketahui apakah pengurus benar-benar penduduk setempat. Kemungkinan adanya migrasi orang saat pemilu pun bisa ditiadakan.

    Isfahani menduga berbagai persyaratan yang diminta aparat sebagai cara untuk minta ”uang pelicin”. ”Sejauh ini, kami masih berkeras dan membawa surat edaran menteri. Namun, hal ini membuat urusan yang semestinya mudah menjadi rumit dan memakan waktu tidak jelas,” tuturnya.

    Menurut Sahat, kendati tidak ada permintaan eksplisit, budaya meminta upeti seperti zaman kerajaan dulu masih banyak terjadi. Bila pengurus parpol berkeras mengikuti aturan, akhirnya surat keterangan diterbitkan juga setelah beberapa kali bolak-balik.

    ”Di Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, atau daerah di luar Jawa lainnya, sampai ke kantor kecamatan bisa berarti 3-6 jam perjalanan dan biayanya tidak murah. Kalau harus bolak-balik ditambah kemungkinan camat tidak di kantor karena rapat, ngotot menjadi tak realistis. Apalagi, parpol dibatasi waktu. Jadi, ada teman yang menyebut ”penyelesaian Rp 50.000” untuk uang ketik atau uang silaturahim,” tutur Sahat.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkesan lepas tangan dengan perilaku aparat Bakesbang atau camat. ”Meminta uang (dalam pengurusan surat keterangan parpol) tidak dibolehkan. Kalau memang ada, laporkan ke gubernur,” tuturnya di Jakarta. Jika sudah begini, bisa saja pembentukan parpol baru terhambat. (Nina Susilo)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mengharap Gaya Baru Sang Pemimpin

    Pemimpin adalah anak emas dari zamannya. Namun, kehendak zaman juga terbentuk oleh gaya dan sikap pemimpin sebelumnya.

    Presiden Soekarno (1945-1966) merupakan presiden dengan watak yang berani. Sikap politiknya yang revolusioner dan anti-imperialisme terbentuk dari pengalaman hidupnya di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda. Kombinasi karakter pribadi dan pengalaman hidupnya mewarnai corak kepemimpinan Soekarno, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga dikenal dengan gagasan-gagasan besar, tetapi tampaknya kurang menaruh perhatian pada detail manajemen pemerintahan. Di pengujung kekuasaannya, sikap diktator dan kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia menjadi penanda akhir dari kekuasaannya.

    Soeharto yang menggantikan Soekarno melalui transisi kekuasaan berdarah merupakan antitesis dari karakter dan sikap politik Soekarno. Sebagai perwira Angkatan Darat, Soeharto sangat alergi terhadap PKI ataupun paham komunisme/leninisme dan menganggapnya sebagai biang kerok instabilitas pemerintahan. Ia berhasil menancapkan bayang-bayang ketakutan terhadap komunisme bagi rakyat Indonesia. Soeharto juga dikenal memiliki manajemen pemerintahan yang tertata rapi. Melalui Repelita dan Pelita, pemerintahan Soeharto mengubah perekonomian Indonesia dan mengangkat bangsa Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi penting di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Namun, karakternya yang otoriter dan represif menciptakan gelombang penolakan di akhir kekuasaannya.

    Wakil Presiden BJ Habibie yang kemudian menggantikan Soeharto sebagai presiden memiliki gaya dan sikap yang berkebalikan dengan Soeharto. Sikap terbuka dan demokratis diperlihatkan dalam pemilu multipartai pasca-Orde Baru. Sebanyak 48 parpol mengambil bagian pada Pemilu 1999. Sebagai akibat dari sikapnya, Habibie juga dinilai paling bertanggung jawab atas lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden periode berikutnya meskipun pemilu dimenangi oleh partainya Megawati Soekarnoputri. Situasi pasca-Orde Baru yang memunculkan banyak kelompok kepentingan baru tampaknya memang membutuhkan seorang solidarity maker (pemersatu) yang kebetulan ada pada diri Gus Dur. Ia kerap dipandang sebagai presiden yang menjunjung tinggi multikulturalisme, di samping sikapnya yang ”ceplas-ceplos”. Namun, spontanitas Gus Dur dalam bereaksi terhadap semua informasi yang diterima sering kali menghasilkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Konfliknya dengan lembaga negara lain, terutama DPR, kerap terjadi akibat pernyataannya. Selama masa pemerintahannya, tidak kurang dari empat pejabat negara dipecat dari kabinetnya.

    Megawati dipilih menggantikan Gus Dur setelah presiden keempat ini gagal membekukan DPR/MPR melalui dekrit yang dikeluarkannya. Berbeda dengan Gus Dur, kepemimpinan Megawati lebih kalem sehingga pemerintahannya terkesan berjalan lamban. Karakter Megawati sangat mendominasi pemerintahan yang dipimpinnya.

    Jaga citra

    Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden yang terpilih secara demokratis karena berhasil memenangi pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan 2009. Meski pada pemilu terakhir menang dalam satu putaran dengan meraih suara di atas 60 persen, Yudhoyono kerap dipandang tidak tegas dan kurang berani melakukan perubahan-perubahan. Ia juga terkenal lebih menjaga popularitas dan citranya di mata publik daripada memancing pertentangan atau kontroversi. Tampaknya ia demikian peduli terhadap citra dirinya sehingga sering menanggapi langsung hal-hal remeh yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang presiden. Sikap Presiden Yudhoyono dalam menjalankan pemerintahan, ataupun karakter pribadinya, tampaknya akan membawa publik pada sebuah pilihan berbeda dalam kontestasi politik mendatang.
    (Sultani/Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Orientasi Kepemimpinan

    Kendurnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara tidak lepas dari melemahnya kepemimpinan di negeri ini. Tiadanya sosok yang mampu menjadi simpul pengikat kekuatan masyarakat menghadapkan bangsa ini pada krisis orientasi.

    Penilaian ini terekam dari hasil jajak pendapat yang mencatat hampir separuh responden menyebut tak ada tokoh panutan bagi bangsa ini. Sosok yang jujur, tegas, berani, dan bersih menjadi karakter yang diidamkan sebagian besar responden. Karakter seperti itu sulit ditemukan saat ini.

    Sikap ini juga berhubungan dengan ketidakpuasan responden terhadap kinerja lembaga negara. Tiga dari empat responden cenderung tidak puas dengan kepemimpinan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketidakpuasan paling tinggi (84,6 persen) tertuju pada DPR sebagai perwakilan rakyat.

    Ketidakpuasan pada kepemimpinan di lembaga legislatif tidak lepas dari sorotan negatif pada pimpinan DPR. Apalagi, dalam sejumlah kasus, pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie turut memengaruhi persepsi publik pada institusi itu. Pernyataan Marzuki, di antaranya soal tsunami di Mentawai, tenaga kerja Indonesia, rencana pembangunan gedung baru DPR, dan yang paling akhir adalah soal gagasan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi, justru memicu kontroversi.

    Tidak puasnya publik kepada kepemimpinan di lembaga legislatif juga turut membentuk citra negatif DPR. Sejumlah kasus menguatkan sinyalemen itu, sebut saja rencana DPR membangun gedung di tengah penolakan publik dan dugaan praktik percaloan anggaran. Kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin adalah contoh terjadinya mafia anggaran di DPR.

    Hal sama terjadi pada lembaga pemerintah dan institusi hukum. Sebanyak 80 persen lebih responden menyatakan tidak puas dengan kepemimpinan di dua lembaga itu. Pada jajak pendapat 21 bulan pemerintahannya, tingkat kepuasan publik pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono merosot menjadi 31 persen, jauh dari angka 59,2 persen pada tiga bulan pertama sejak dilantik. Hal sama terjadi pada KPK. Citra lembaga penegak hukum yang paling dipercaya dibandingkan dengan lembaga hukum lain ini ikut-ikutan terpuruk. Jajak pendapat Kompas akhir Juli lalu mencatat citra baik KPK berada di angka 36,2 persen, turun dari survei opini sebulan sebelumnya yang mencapai 57 persen.

    Turunnya tingkat kepuasan responden pada kepemimpinan di lembaga negara ini tidak lepas dari adanya disparitas antara harapan dan kenyataan yang ada. Saat biaya kebutuhan seperti pendidikan dan bahan pokok semakin melambung, masyarakat disuguhi tontonan kerapnya elite, termasuk penegak hukum, terseret kasus korupsi. Meminjam istilah Soegeng Sarjadi, dengan potret seperti ini, Indonesia sebenarnya sedang memasuki sebuah krisis baru, yaitu krisis kepemimpinan yang menyeret ketidakpastian hidup rakyat (Kompas, 14/7).

    Budaya korup

    Tiadanya tokoh panutan yang mampu memenuhi harapan publik juga tidak lepas dari kondisi lingkungan sosial politik yang kurang kondusif dalam melahirkan sosok pemberani dan tegas seperti yang diharapkan publik. Budaya korup yang kini banyak ”menghiasi” medan politik negeri ini sedikit banyak melahirkan elite politik yang cenderung loyal pada kepentingan pribadi dan kelompok politik semata dibandingkan pada kepentingan rakyat. Separuh lebih responden (57,2 persen) meyakini politisi tidak mampu menghindar dari ”konflik” kepentingan tersebut.

    Jajak pendapat kali ini juga merekam opini dari separuh lebih responden (67,6 persen) yang menyebut betapa masih kuatnya praktik perilaku feodal seperti loyalitas struktural tak sehat yang dikenal di era Orde Baru dengan istilah ABS alias asal bapak senang. Separuh responden meyakini pemimpin saat ini tidak mampu lepas dari budaya feodal itu. Hal sama terjadi pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menurut sebagian besar responden (79 persen) masih kuat terjadi, dan sekali lagi pemimpin juga diyakini tak mampu lepas dari budaya korup ini.

    Terkuaknya kasus dugaan penggunaan uang negara untuk kepentingan partai politik, seperti dilansir Nazaruddin, turut memengaruhi persepsi publik tentang sosok kepemimpinan yang bersih di partai. Tidak heran kemudian karakter bersih menjadi syarat paling banyak disebut oleh responden ketika menyebut syarat kepemimpinan dari parpol. Sebagian besar responden kurang percaya, partai akan mampu melahirkan calon pemimpin yang bersih.

    Selain partai, sistem birokrasi yang masih cenderung korup juga diyakini tidak mampu melahirkan pemimpin yang tegas, berani, dan bersih sesuai keinginan publik dalam jajak pendapat ini. Situasi seperti ini cenderung menggiring harapan publik pada kembalinya sosok TNI dalam politik. Gambaran ini tecermin dari pendapat 63 persen responden yang berpandangan TNI akan mampu melahirkan sosok pemimpin yang tegas, berani, dan bersih. Meski demikian, publik juga menaruh harapan kepada kalangan perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan kelompok profesional.

    Sikap publik yang menilai saat ini tidak ada sosok panutan menjadi potret lunturnya kepercayaan kepada kepemimpinan. Jika kepercayaan ini mengkristal, kita akan berada pada apa yang disebut Francis Fukuyama (1995) sebagai masyarakat tanpa kepercayaan (zero trust society).YOHAN WAHYU (LITBANG KOMPAS)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Empat Alasan Kepercayaan Publik Menurun Terhadap KPK

    JAKARTA–MICOM: Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat turunnya kepercayaan publik terhadap KPK.

    Kepercayaan publik terhadap KPK menurun 17% dalam enam tahun, khususnya terkait perkara yang melibatkan tokoh atau partai yang berkuasa.

    “Dalam waktu enam tahun (2005-2011) kepercayaan publik atas KPK mengatasi kasus korupsi tanpa pandang bulu drop 17%. Bulan Oktober 2005 kepercayaan publik atas KPK bertugas tanpa pandang bulu 58,3%, sedangkan hasil survei di bulan Juni 2011 hanya sebesar 41,6%,” kata peneliti LSI Adjie Alfaraby yang ditemui di kantor LSI, Jakarta, Minggu (7/8).

    LSI mencatat ada empat alasan yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik atas KPK.

    Pertama, pimpinan KPK sudah tak seberani dulu karena belajar dari kriminalisasi pimpinan KPK Antasari Azhar dan Bibit-Chandra.

    “Publik meyakini kasus kriminalisasi atas pimpinan KPK membuat pimpinan KPK jera, akibatnya tidak kredibel menangani kasus yang berhubungan dengan tokoh atau partai yang berkuasa,” tambahnya.

    Kedua, kasus Bank Century yang bertele-tele dan menggantung dianggap sebagai indikator KOK sudah tersubordinasi ke dalam kekuasaan. KPK diyakini sudah kehilangan nyali mengungkap ‘penumpang gelap’ dibalik bailout Century untuk Pemilu 2009.

    Ketiga, KPK diyakini disusupi mafia hukum dalam kasus Miranda Goeltom sehingga tak kunjung berhasil menyingkap dan menghukum pemberi korupsi dan aktor utamanya

    “Kasus ini cukup mengganggu common sense dan rasa keadilan publik,” tuturnya.

    Terakhir, dalam kasus suap Seskemenpora, KPK dianggap tebang pilih. Publik khawatir karena KPK menangkap pemain kelas teri, bukan pemain utamanya yang diduga memiliki posisi politik tinggi.

    Keempat kasus tersebut dinilai LSI membuat kepercayaan publik terhadap KPK merosot drastis. Namun, menurut Adjie keadaan tersebut bukan berarti KPK harus dibubarkan dan koruptor dimaafkan. (*/OL-9)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sri Mulyani Bukan Sekarang Waktunya

    DENPASAR–MICOM: Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Rhenald Kasali PhD, berpendapat, bukan sekarang waktu yang tepat bagi Sri Mulyani Indrawati untuk maju menjadi calon presiden.

    “Apalagi partai pendukungnya tidak siap. Kelihatan partai yang mendukungnya adalah partai elite,” kata Rhenald Kasali, di sela-sela acara ceramah dan diskusi yang diadakan Pemprov Bali, di Denpasar, Minggu (7/8).

    Pandangannya itu disampaikan terkait dengan wacana yang berkembang mengenai dukungan tokoh-tokoh tertentu agar Sri Mulyani ikut maju dalam bursa calon presiden pada Pemilu 2014. Menurut dia, karena didukung partai elite, kelihatannya partai belum mengakar ke masyarakat.

    “Sri Mulyani akan cocok maju jika sudah terjadi konsensus rakyat. Ia seharusnya bisa belajar dari kasus Megawati,” kata Rhenald yang juga guru besar bidang bisnis itu.

    Megawati, kata Renald, sebelum mendapat konsensus awalnya dipermainkan oleh para politisi. Dengan berlabel agama, mereka dahulu menyudutkan Mega bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

    “Namun, beberapa tahun kemudian setelah terjadi konsensus, partai yang berlabel agama justru berbalik membutuhkan dan mendukung Mega,” ujarnya.

    Demikian juga dengan kondisi sekarang, kata dia, partai yang agak setengah korup terlihat tidak ingin dengan Sri Mulyani. Mereka melabelkan Sri Mulyani dengan kasus skandal Century.

    “Tetapi begitu nanti rakyat tidak mendukung mereka, bisa saja partai ini akan balik mendukung Sri Mulyani,” ujarnya.

    Ditegaskannya, apalagi Sri Mulyani bukan politisi, nampak dengan keadaan seperti ini waktunya belum tepat baginya untuk maju, sebelum ada konsensus. “Ia harus belajar dari kasus Mega sebelum menentukan langkah lebih lanjut,” ujar Rhenald Kasali. (Ant/OL-9)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Nasib Sri Mulyani Bergantung Pada Partai SRI

    JAKARTA–MICOM: Politisi Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi menyatakan, lolos-tidaknya Partai Serikat Rakyat Independen akan menjadi titik tolak yang sangat penting bagi Sri Mulyani Indrawati untuk menjadi calon presiden sesungguhnya, bukan sekadar wacana.

    “Sri Mulyani yang ekonom, sadar benar arti berhemat dan efisiensi. Maka lolos-tidaknya Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) adalah titik tolak maju-tidaknya Sri Mulyani menjadi capres sesungguhnya, bukan capres wacana,” kata Yuddy di Jakarta, Minggu (7/8).

    Ia mengatakan itu, sebagai refleksi atas diskusi bersama sejumlah tokoh dan aktivis, termasuk Ahmad Mukhlis Yusuf yang digelar FDI di Jakarta, akhir pekan lalu.

    “Kesimpulan saya, para elit politik begitu beragam menyikapi hadirnya Partai SRI, yang terang-terangan mengusung Sri Mulyani sebagai calon presiden 2014,” kata Yuddy yang juga Ketua DPP Partai Hanura.

    Doktor ilmu politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini berpendapat, dari sisi marketing politik, langkah ‘branding’ seperti ini akan membantu Partai SRI menggalang dukungan dari semua pihak yang bersimpati kepada Sri Mulyani.

    “Dari sisi strategi positioning, bisa jadi Partai SRI dengan tokoh Sri Mulyani sadar benar membangun kekuatan partai tidak mudah,” tuturnya.

    Dalam kaitan ini (membangun partai), menurut dia, perlu jaringan dan biaya besar, apalagi (partai) berkampanye mengusung capres di tengah persaingan para ‘taipan poliltik’.

    “Ini tentu perlu uang berkontainer-kontaier. Karenanya, mereka (Sri Mulyani dkk) melakukan apa yang populer kini dengan test the water, agar tidak buang-buang biaya sia-sia. Makanya saya mengatakan, Sri Mulyani yang ekonom, sadar benar arti berhemat dan efisiensi,” ungkapnya. (Ant/OL-9)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Masyarakat Harus Menekan Partai Politik

    Jakarta, Kompas – Masyarakat semestinya mampu menekan dan mendorong partai-partai politik mengusung calon-calon presiden yang relatif bersih. Tanpa figur-figur baru yang menjadi capres alternatif, negeri ini akan terus tersandera berbagai masalah.

    Hal ini disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra dan Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia Antonius Benny Susetyo Pr, secara terpisah, Sabtu (6/8), di Jakarta. ”Bangsa ini perlu keberanian untuk keluar dari masa lalu dan memunculkan figur baru yang tanpa cacat. Tanpa keberanian ini, kita akan terus tersandera masa lalu,” tutur Benny.

    Sementara itu, kemarin, di Jakarta, Ketua Dewan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Kiki Syahnakri mengatakan, para purnawirawan menilai, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo cukup layak sebagai calon presiden. Namun, kata Kiki, keberadaannya sebagai adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirasakan menimbulkan kesan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.

    Titik lemah

    Calon-calon yang sudah mulai muncul, menurut Azyumardi Azra yang juga Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, umumnya memiliki titik lemah masing-masing. Aburizal Bakrie terkait kasus Lapindo, Sri Mulyani Indrawati dengan masalah Bank Century, sedangkan Prabowo dan Wiranto memiliki catatan negatif terkait masalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dimunculkan lebih banyak calon yang memiliki kredibilitas, integritas, dan relatif tidak bermasalah.

    Sosok calon presiden juga semestinya berjiwa keindonesiaan, tetapi berpikir global, dan memiliki visi pemerdekaan dari berbagai masalah yang menyandera bangsa.

    Namun, menurut mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab, sepanjang capres harus diajukan partai politik, yang kini sudah tidak bisa diharapkan masyarakat, tidak ada kesempatan bagi calon berintegritas untuk muncul. Sebaliknya, harapan masyarakat kepada parpol semakin habis dengan berbagai skandal yang muncul bertubi-tubi.

    Oleh karena itu, lanjut Benny, masyarakat sipil semestinya bisa menggunakan kesadaran politik yang ada dan menjadi kekuatan penyeimbang yang mengubah kultur politik. Gerakan, misalnya, bisa dimulai dengan kampanye golput dan penolakan memilih parpol yang mengusung figur lama. Ini bisa dilakukan dengan menggalang sekitar 30 juta pengguna jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter. Gerakan ini bisa menjadi kekuatan baru masyarakat sipil yang memotong generasi masa lalu yang gagal dan mencari pemimpin baru alternatif.

    Azyumardi Azra menegaskan, masyarakatlah yang paling berperan dalam pemilihan, sedangkan hegemoni partai hanya pada saat pencalonan. Oleh karena itu, semestinya masyarakat memiliki kekuatan untuk mendesak parpol supaya mengajukan calon pemimpin berkualitas.

    Cukup muda

    Kiki Syahnakri, di Jakarta, menegaskan bahwa calon pemimpin Indonesia mendatang semestinya cukup muda, bermoral, serta bisa menjadi teladan.

    Menurut Kiki, sampai saat ini, para purnawirawan TNI AD masih menginventarisasi nama-nama sosok yang memenuhi kriteria. Di sisi lain, purnawirawan TNI AD siap mengawal Pemilu 2014 bebas dari campur tangan asing.

    Ia juga menyatakan, PPAD secara institusional tidak mendukung salah satu kandidat. Namun, secara informal, diskusi untuk mencari sosok yang layak sebagai calon presiden terus dilakukan.

    ”Harapannya paling tua 55 tahun, cukup matang, dan belum pikun ketika menjabat dua periode jabatan. Selain itu, berkarakter keindonesiaan dan pancasilais, menerapkan musyawarah mufakat dan mengutamakan kekuatan ide, serta harus berani membatalkan demokrasi voting yang tidak membawa manfaat,” tutur Kiki seusai peringatan hari jadi PPAD.

    Kemarin, Ketua Umum PPAD Soerjadi juga mengukuhkan Ketua DPW PPAD DKI Jakarta Prijanto, yang juga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Selain kompeten, kandidat presiden semestinya tidak semata mencari kekuasaan, tetapi tetap memperjuangkan kepentingan nasional. Figur tersebut juga harus bersih dan bermoral terpuji sehingga mampu menjadi teladan. ”Calon pasti ada, tetapi belum muncul. Yang jelas, calon yang ada sekarang tidak layak,” ujar Kiki.

    Ke depan, menurut Kiki, PPAD akan mengawal supaya Pemilu 2014 bersih dari campur tangan asing. Para purnawirawan juga akan mengarahkan pemilih, terutama dari keluarga besar purnawirawan, untuk memilih kandidat dengan kriteria-kriteria yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan pemimpin terpilih bukan malah berpihak ke kepentingan asing.

    Hal itu karena, menurut Kiki mengutip Bung Hatta, selama belum makmur, bersehati dengan Barat bukan ditolong, tetapi ”digolong”. Kendati tidak anti-Barat karena tetap memerlukan kemitraan dengan pihak asing, semua harus didasarkan hubungan egaliter. ”Kita juga harus waspada, tidak ada makan siang gratis,” ujarnya.

    Sebelumnya, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan, nama-nama yang dipromosikan partai politik saat ini sebagian besar stok lama yang bermasalah. ”Bukan hanya masalah stok lamanya, tetapi sebagian besar bermasalah dari rekam jejak politik dan hukum. Ada yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM,” kata Syamsuddin di Jakarta, Jumat (5/8).

    Selain itu, kata Syamsuddin, partai politik yang mencalonkan juga terindikasi bermasalah. ”Saya berpendapat politisi dan partai politik yang bermasalah tidak memiliki hak moral lagi untuk maju sebagai calon atau memajukan calon presiden untuk pemilu mendatang. Kan, sudah terbukti gagal. Kita mesti mencari sumber kepemimpinan baru, masak diubek di parpol saja,” katanya.

    Syamsuddin mengatakan bahwa apabila partai politik tetap memaksakan calon-calon yang selama ini menyimpan masalah tersebut untuk bertarung dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang, rakyat justru enggan berpartisipasi dalam pemilu. Dia memprediksi angka golput akan semakin tinggi sehingga keabsahan pemerintahan terpilih bisa dipertanyakan.

    ”Calon-calon parpol sekarang ini malah membuat orang malas nyoblos,” tutur Syamsuddin. (BIL/INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Agama Dipolitisasi untuk Pencitraan Elite Politik

    Jakarta, Kompas – Elite politik di negeri ini semestinya menjadikan puasa sebagai momen introspeksi dan evaluasi, apakah kebijakan yang diambil memihak rakyat atau belum. Namun, alih-alih memenuhi harapan itu, kenyataannya pejabat pemerintah di pusat dan daerah justru memanfaatkan simbol-simbol ritual agama untuk memoles citra di mata publik.

    Demikian disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, dan dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Abdul Munir Mulkhan, secara terpisah di Jakarta, Rabu (3/8). Menurut mereka, ritual keagamaan seperti puasa sekarang ini tidak terlalu berpengaruh pada perbaikan perilaku elite politik yang buruk. Meskipun puasa disambut dan ditunaikan dengan segala kemeriahan ritualnya, praktik korupsi, transaksi politik, dan penyimpangan kekuasaan juga terus berlangsung.

    Komaruddin Hidayat menilai, tidak ada hubungan langsung antara kemeriahan ritual agama dan perbaikan perilaku politik. Praktik korupsi, misalnya, tidak serta-merta berkurang saat bulan puasa. Itu dilakukan oleh elite politik yang tampak rajin berpuasa dan memahami bahwa inti ajaran ini adalah menahan diri dari berbuat mungkar, termasuk mencuri uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

    ”Agama jelas melarang korupsi, tetapi bersifat seruan moral, sementara korupsi lahir dari sistem yang rusak. Jalan keluarnya, dengan penegakan hukum yang tegas dan mendorong pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” katanya.

    Abdul Munir Mulkhan berharap, elite politik mau menggunakan momen puasa sebagai sarana mawas diri. Apakah kekuasaan yang digenggam elite itu sudah dimanfaatkan sesuai amanat konstitusi, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, kedaulatan negara, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Namun, Ray Rangkuti tidak yakin nafsu penyimpangan kekuasaan oleh elite politik bisa diredam. ”Elite yang suka bohong mungkin tetap bohong. Koruptor menutupi kebusukannya. Ini menunjukkan rendahnya moralitas di negeri ini,” katanya. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.