siwah.com

Blog

  • Mendagri: Selama 2011, Ada 61 Kasus Pemilu Kada

    Mendagri Gamawan Fauzi

    PADANG–MICOM: Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, ada sebanyak 61 kasus perkara perselihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPUD) yang terjadi di Indonesia.

    “Berdasarkan data Mahkamah Konsitusi hasil Pemilu Kada, per 25 Mei 2011 terdapat 61 PHPUD di Indonesia, turun dari tahun 2010 yang mencapai 230 PHPUD,” kata Mendagri ketika berada di Padang, Kamis (16/6).

    Menurutnya, Pemilu Kada telah menjadi ajang gugatan dang mengurus energi bangsa baik secara moral maupun materil.

    “Pemilu Kada langsung lebih merupakan aksesoris demokrasi yang bersifat prosedural, berbiaya mahal, bahkan ada dugaan money politik untuk membeli dukungan suara,’katanya.

    Dia menambahkan, kementerian Dalam Negeri akan mengajukan usulan Gubernur dipilih secara langsung oleh DPRD pada revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah yang akan dibahas di DPR bulan ini.

    “Pertimbangan yang menjadi dasar diajukannya usulan Gubernur dipilih oleh DPRD agar penyelenggaran pemilu kada menjadi lebih efisien serta meminimalisir potensi konflik horizontal akibat pemilu kada,” katanya.

    Dia mengatakan, pemilihan Bupati/Walikota secara serentak yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2011 hingga Desember 2011 diselenggarakan serentak pada tahun 2012.

    “Sedangkan pemilihan Bupati/Walikota masa jabatannya Januari hingga Desember 2014 diselenggarakan serentak pada bulan Desember 2013,” katanya.

    Menurutnya, dalam konsistusi dinyatakan secara jelas pemilihan kepala daerah hanya dilakukan terhadap Gubernur, Bupati dan Walikota.

    “Pemilihan kepala daerah yang berpasangan dengan wakil kepala daerah yang sering menimbulkan hubungan yang tidak harmonis setelah beberapa bulan mereka terpilih,” katanya.

    Berdasarkan data statistik Kementerian Dalam Negeri, menurut dia, terdapat 22 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali pada periode jabatan kedua.

    “Sudah terlihat sebagian besar tidak terciptanya hubungan harmonis antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah,” katanya. (Ant/OL-9)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jangan Paksakan Satu Ambang Batas

    Jakarta, Kompas – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat diminta segera menyelesaikan perdebatan mengenai rumusan angka ambang batas parlemen. Akan lebih baik apabila Baleg tidak memaksakan satu angka ambang batas karena masih bisa berubah setelah pembahasan bersama pemerintah.

    Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6). Menurut dia, fraksi-fraksi di Badan Legislasi (Baleg) masih memiliki waktu untuk melakukan lobi.

    Namun untuk mempercepat penyelesaian draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, Baleg sebaiknya tidak memaksakan usulan ambang batas yang akan dicantumkan dalam draf Rancangan UU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu mengerucut pada satu angka. ”Dipaksakan satu suara tak bisa juga, maka jangan dipaksakan satu suara,” kata Priyo.

    Seperti diketahui, Baleg telah tiga kali menggelar rapat pleno membahas rumusan angka ambang batas. Namun, Baleg selalu gagal mencapai kesepakatan. Terakhir, Baleg merumuskan dua opsi rumusan aturan tentang ambang batas yang akan dicantumkan dalam draf revisi UU Pemilu. Opsi pertama menyebut ambang batas 3 persen dengan catatan usulan angka tiap fraksi dan opsi kedua ambang batas ditulis 2,5-5 persen disertai catatan usulan tiap fraksi.

    Sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Priyo menegaskan tetap mengusulkan ambang batas 5 persen. Ambang batas tinggi itu diperlukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

    Padahal, menurut Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Gumay, ambang batas parlemen bukanlah satu-satunya cara untuk menyederhanakan partai. Penyederhanaan bisa dilakukan dengan memperkecil jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil).

    Menurut Hadar, DPR tidak seharusnya memaksakan ambang batas tinggi. Ambang batas 2,5 persen yang berlaku saat ini masih cukup efektif. Jika tetap ingin dinaikkan, paling tinggi menjadi 3 persen.

    Sementara itu Wakil Ketua Baleg Ida Fauziyah menegaskan, penyusunan draf revisi UU Pemilu dapat diselesaikan pekan depan. Rencananya, draf akan langsung dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan jadi RUU inisiatif DPR. Dengan demikian, RUU Pemilu diharapkan bisa disahkan menjadi UU paling lambat pada September tahun ini.

    Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaidi, kemarin di Padang mengatakan, DPR semestinya lebih memerhatikan penataan sistem pemilu ketimbang memperdebatkan ambang batas parlemen.

    Secara terpisah Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Ashyari Sihabuddin kemarin mengatakan, saat ini pihaknya masih menyosialisasikan masalah verifikasi partai politik kepada aparat kecamatan di setiap provinsi. (INA/NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pertarungan Elite Politik

    Jakarta, Kompas – Perdebatan tentang besar ambang batas untuk keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat atau parliamentary threshold hanya pertarungan elite partai politik untuk memperebutkan kekuasaan. Polemik ini dapat tidak menghasilkan apa-apa untuk kemajuan demokrasi Indonesia.

    ”Alasan yang disampaikan partai yang mendukung ambang batas dinaikkan hingga 5 persen atau tetap 2,5 persen seperti Pemilu 2009 cenderung hanya basa-basi politik untuk menutupi maksud sebenarnya,” kata Yunarto Wijaya dari Charta Politika, Rabu (15/6).

    Pernyataan sejumlah partai politik (parpol) menengah dan kecil bahwa ambang batas tinggi mengancam pluralisme dan keterwakilan rakyat, Yunarto melanjutkan, benar secara teori. Namun dalam realitas politik Indonesia, ambang batas yang rendah tidak menjamin pluralisme lebih terjaga dan DPR semakin mewakili rakyat.

    ”Sebaliknya, ambang batas yang tinggi, seperti diinginkan sejumlah parpol besar, juga tidak menjamin pemerintahan akan lebih efektif. Yang pasti terjadi, jika ambang batas tinggi, jumlah parpol di DPR akan semakin sedikit sehingga peluang terjadinya oligarki parpol semakin besar. Dengan ambang batas tinggi, parpol besar juga akan semakin mudah memperoleh kursi gratis,” ucap Yunarto.

    Penilaian ini muncul karena perdebatan tentang ambang batas tidak pernah diikuti dengan upaya serius untuk memperbaiki parpol. Masalah seperti transparansi keuangan parpol dan sistem kaderisasi parpol tidak pernah dibicarakan serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. ”Padahal, sejumlah masalah saat ini, seperti maraknya korupsi politik dan rendahnya kualitas para anggota DPR, pada umumnya lebih banyak disebabkan oleh amburadulnya parpol,” ucap Yunarto.

    Anggota staf pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Abdul Aziz SR, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin mengatakan hal yang sama. Ia menegaskan, penerapan ambang batas di DPR yang tiba-tiba tinggi dapat mengarah pada politik oligarki, hanya untuk kepentingan partai besar.

    ”Kalau sampai tiba-tiba diterapkan parliamentary threshold sebesar 5 persen, itu hanya menguntungkan partai besar. Tidak mau berbagi konstituen di masyarakat. Takut suaranya diambil partai-partai kecil. Kalau itu benar-benar diterapkan pada tahun 2014, mungkin tinggal tiga partai yang hidup, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI-P,” kata Abdul Aziz di Surabaya, Rabu (15/6).

    Di sisi lain, Aziz melihat bahwa parliamentary threshold juga tidak boleh berhenti karena hal tersebut diperlukan untuk memajukan sistem kepartaian.(nwo/ano)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Khatibul Umam Wiranu dan Kabinet Kaki Lima

    Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, muncul buku-buku tentang istana kepresidenan dan Partai Demokrat yang ditulis oleh Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, serta Anas Urbaningrum.

    Pada awal periode kedua pemerintahan Yudhoyono, Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menambahkan satu buku tentang berbagai kemungkinan yang bisa muncul pada masa pemerintahan Yudhoyono mendatang tersebut.

    Dalam pengantar buku berjudul Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Sebuah Kajian Filosofis, Umam yang juga anggota Komisi II DPR mengatakan, belum genap satu bulan Presiden Yudhoyono dilantik (20 Oktober 2009), muncul berbagai masalah menghebohkan dan mengganggu kehidupan bernegara yang sehat.

    Menurut Umam yang pernah menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (1994-2000) dan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2000-2010), geger politik di antara elite negeri ini justru terjadi pada awal pemerintahan yang tingkat legitimasinya sangat kuat.

    Pasangan Yudhoyono-Boediono memenangi Pemilu 2009 dengan perolehan 62 persen suara pemilih, Legitimasi pemerintah yang kuat itu, kata Umam, tak membawa kehidupan politik lebih baik dan stabil. ”Suasana yang muncul bahkan bisa mengarah pada kegelapan,” ujarnya.

    Warisan SBY

    Dalam diskusi tentang buku ini yang dihadiri sineas senior Garin Nugroho di Senayan, Jakarta, Minggu (12/6), Umam mengatakan, bukunya ini memperlihatkan, dalam sejarah politik Indonesia, ada dua konsensus fundamental dan penting, yakni Sumpah Pemuda (tahun 1928) serta lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini (tahun 1945).

    ”Tahun 1945, para pendiri bangsa ini sepakat Indonesia berjalan sebagai negara demokrasi. Akan tetapi, mereka belum membuat format jelas tentang demokrasi yang bernapaskan Pancasila,” ujar Umam.

    Menurut Umam, saat ini adalah kesempatan bagi Yudhoyono memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga. ”Jika bisa memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga, dia akan memberi legacy (warisan) ke pada bangsa ini,” ujar lulusan S-2 Bidang Filsafat Universitas Indonesia itu.

    Dengan buku ini, Umam juga ingin menyampaikan kepada publik tentang kabinet yang sesuai dengan keinginan para pendiri negeri ini, yaitu bisa mempersatukan kebinekaan bangsa. ”Maka, saya usulkan kabinet kaki lima,” ujarnya.

    Peta politik negeri ini, menurut Umam, diwakili oleh lima kelompok besar, yakni kaum Muslim pedesaan (Nahdlatul Ulama), Muslim perkotaan (Muhammadiyah dan sebagainya), Tentara Nasional Indonesia, kaum Nasionalis (termasuk kelompok non-Muslim), dan kaum Forum Demokrasi. ”Dengan memasukkan wakil lima kelompok inilah kabinet yang saya usulkan adalah kabinet kaki lima,” ujar Umam.

    Lalu kabinet sekarang ini punya berapa kaki? Menjawab pertanyaan ini, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 44 tahun lalu, itu mengatakan dengan nada bercanda, ”Kabinet tanpa kaki.” (J Osdar)

    Source : Kompas.com

  • Yudhoyono Amat Kuat

    Jakarta, Kompas – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, menuturkan, otoritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat amat besar. Selama masih ada Yudhoyono, suara Partai Demokrat tidak akan anjlok secara dramatis.

    ”Jika Yudhoyono menghendaki, semuanya bisa terjadi di internal Partai Demokrat, termasuk kongres luar biasa. Otoritas Yudhoyono di Partai Demokrat amat kuat, bahkan dapat disebut di atas AD/ART partai,” ucap Effendy, Senin (13/6) di Jakarta.

    Dibandingkan Gus Dur

    Kuatnya otoritas Yudhoyono dapat dilihat dari posisinya di Partai Demokrat, yaitu sebagai ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, dan ketua majelis tinggi. ”Posisi Yudhoyono di Partai Demokrat lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Effendy.

    Yudhoyono, Effendy melanjutkan, juga penjaga utama suara Partai Demokrat. Meski tidak disenangi sebagian kelas menengah perkotaan, Yudhoyono sebagai ikon utama Partai Demokrat masih diterima rakyat pada umumnya. Apalagi, dengan posisinya sebagai Presiden, Yudhoyono memiliki instrumen untuk menarik lebih banyak pemilih.

    Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto juga menyangsikan kesimpulan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa ada migrasi besar-besaran pemilih Partai Demokrat ke Partai Golkar. Pasalnya, dalam logika elektoral, pemilih yang kecewa karena partai pilihannya korup cenderung menjadi massa mengambang yang belum menentukan pilihan.

    ”Jika ada migrasi ke partai lain, mereka cenderung pindah ke partai yang betul-betul dipersepsikan bersih, biasanya partai baru,” kata Bima.

    Pernyataan ini disampaikan setelah pendiri LSI, Denny JA, menuturkan bahwa Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Partai Demokrat yang hilang. Penurunan tingkat keterpilihan Partai Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kompas, 13/6).

    Belum bisa mengukur

    Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Katjung Maridjan, mengatakan, merosotnya dukungan kepada Partai Demokrat adalah dampak tsunami politik yang melanda partai itu berkaitan dengan tokoh-tokohnya yang diduga terlibat korupsi. Namun, hal itu belum bisa untuk mengukur posisi pemilih pada Pemilu 2014.

    Kepada Kompas di Surabaya, Senin (13/6), Katjung mengatakan bahwa survei LSI menunjukkan pergeseran suara lebih terjadi pada partai besar. ”Jadi, ini bukan masalah partai reformis atau status quo,” tuturnya.

    ”Memang ada survei yang menyebutkan bahwa sekarang rakyat dilanda demam romantisme masa lalu, menganggap Orde Baru lebih baik daripada zaman reformasi. Karena Golkar bagian penting dari Orde Baru, maka dukungan terhadapnya juga meningkat. Akan tetapi, saya kira survei itu masih harus diuji kesahihannya,” katanya.

    Menurut Katjung, kecenderungan pemilih pada tahun 2014 masih sangat mungkin berubah. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, misalnya Partai Demokrat bisa melakukan pembenahan dan pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendapat respons positif dari rakyat. ”Apalagi kalau partai besar lain nanti juga dilanda tsunami politik,” katanya. (ANO/NWO)

    Source : Kompas.com

  • ANALISIS POLITIK: Tanpa Benteng

    Di depan para peserta Indonesia Young Leaders Forum, 9 Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia, istri, dan anak-anaknya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Umum 2014.

    Di Landraad Bandung, 29 Desember 1929, Soekarno melakukan pembelaan menentang penjajah Belanda. ”Indonesie Klaagt Aan” (Indonesia Menggugat), begitu judul pidatonya yang sangat terkenal di dunia. Namun, tetap saja Bung Karno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata diganjar empat tahun penjara ketika itu. Tidak ada penyesalan. Mengutip Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia, ”Pembelaan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.”

    Saya tidak sedang membandingkan dua pidato itu karena konteksnya memang berbeda. Namun, sulit untuk dibantah bahwa sejauh ini terlalu banyak pidato Presiden Yudhoyono yang berisi keluhan pribadi dan menyulut kontroversi. Sebaliknya, Soekarno meletakkan hal-hal mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ideologi (Pancasila), geopolitik (Selatan-Selatan), dan nilai kemandirian (Trisakti). Siapa pun pasti bersepakat, Soekarno mempunyai cita-cita yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

    Kultur terselubung

    Mencermati praksis politik saat ini, saya menarik kesimpulan bahwa Republik sedang berjalan dengan jiwa yang rapuh. Banyak aparat hukum yang seharusnya menegakkan pedang keadilan tunduk pada tawaran korupsi. Banyak perintah Presiden diabaikan begitu saja oleh bawahan, termasuk anggota partai politik yang dibinanya. Bahkan, untuk sekadar pernyataan politik, ada saja pimpinan partainya yang menegasikan. Di sisi lain Presiden sendiri terlalu sensitif dan sering mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu.

    Lebih buruk lagi, Pancasila pun kini dijadikan pelesetan sebagai respons dari keadaan patologis saat ini. Di layanan pesan singkat (SMS) yang berseliweran, misalnya, sila Ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi Keuangan yang Maha Kuasa dan Persatuan Indonesia diganti menjadi Persatuan Koruptor Indonesia. Saya miris membacanya. Selain itu, data tentang penguasaan asing terhadap kekayaan sumber daya alam, perkebunan, telekomunikasi, dan perbankan Indonesia, yang dilukiskan begitu mencengkeram juga beredar luas melalui SMS.

    Semua itu menunjukkan bahwa jiwa bangsa ini sedang lunglai. Padahal, sebagai bangsa yang belum lepas dari lilitan kultur paternalistik, Presiden sejatinya adalah sumber di mana jiwa bangsa berada. Ia ibarat organ kecil di pusat otak yang oleh Rene Descartes disebut sebagai pineal gland, tempat jiwa bersemayam. Pendeknya, ia adalah benteng di mana rakyat bisa berlindung dan merengkuh keadilan.

    Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa Presiden Yudhoyono lebih sering membuat ranah politik yang sudah tenang tiba-tiba bergejolak lagi. Presiden kembali melontarkan pernyataan sensasional minggu lalu bahwa ia, istri, dan anak-anaknya tidak akan menjadi calon presiden tahun 2014.

    Dalam perspektif budaya politik, sikap Presiden itu membenarkan pemahaman bahwa wong Jawa nggone semu (orang Jawa itu berpikir tidak terbuka). Mereka memang hidup dan tumbuh dalam kultur terselubung. Sedemokratis apa pun dia, tetap saja kekuatan simbol menjadi ekspresi terdalam dari sikap dan perilaku politiknya.

    Berdasarkan perspektif itu, pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa ia, istri, dan anak-anak tak akan maju sebagai calon presiden adalah pernyataan terselubung. Ini bukan upaya pengalihan perhatian dari kasus Muhammad Nazaruddin yang ibarat palu godam menghantam Partai Demokrat saat ini. Langkah itu juga bukan upaya untuk menutupi kerasnya kontestasi internal dalam tubuh Partai Demokrat antara kelompok anak loyang (Anas Urbaningrum) dan anak emas (Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie).

    Akan tetapi, pernyataan Yudhoyono itu menyiratkan dua makna. Pertama, apabila dia jadi berbesanan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu adalah calon presiden yang akan mereka usung nanti. Di sini koalisi Partai Demokrat dan PAN adalah simpul mati utama. Kedua, Pramono Edhie Wibowo, adik ipar, yang saat ini masih memupuk kematangan hidup adalah figur kuat lain yang dibayangkan. Semua harus ditaruh dalam ruang yang terselubung agar tetap aman.

    Kuatnya praktik kultur terselubung di satu sisi dan ketidakpastian tatanan hidup di sisi lain membuat masyarakat apatis. Mereka merasa tidak memiliki Republik.

    Tanpa tonggak

    Semua itu menjadi tanda bahwa pemerintah, terutama Presiden, gagal menjadi benteng di mana rakyat dapat menyandarkan diri dan berlindung di dalamnya. Semua persoalan sepertinya diserahkan sepenuhnya kepada pasar sehingga Indonesia terkesan tak mempunyai tonggak yang dapat dijadikan sandaran rasa aman. Selain itu, juga tidak ada visi jangka panjang yang ditegakkan dengan segala risikonya.

    Gambaran itu kontras dengan karakter para bapak bangsa. Mereka tidak gentar dipenjara, disiksa, digantung, dan didrel (ditembak). Mereka berpikir, bersikap, dan hidup sederhana. Tidak mengherankan jika di mata rakyat, para pemimpin itu adalah benteng kokoh di mana jiwa mereka aman berlindung. Kemiskinan dan siksaan fisik tidak ada artinya. Mimpi bersama mereka adalah menuju jembatan emas, yaitu kemerdekaan Indonesia.

    SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

    Source : Kompas.com

     

  • Golkar Menggeser Partai Demokrat

    Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

    Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

    ”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

    Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

    Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

    Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

    Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

    Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Menggeser Partai Demokrat

    Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

    Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

    ”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

    Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

    Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

    Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

    Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

    Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Lobi Antarfraksi untuk Sepakati Ambang Batas

    Jakarta, Kompas – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyadari draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum harus secepatnya diselesaikan. Karena itu, lobi akan diintensifkan agar dapat segera menemukan kesepahaman mengenai usulan angka ambang batas.

    Kepala Kelompok Fraksi Partai Golkar di Badan Legislasi (Baleg) Taufiq Hidayat pada Jumat (10/6) menjelaskan, lobi tidak hanya dilakukan antarfraksi di Baleg, tetapi juga antar-unsur pimpinan fraksi partai politik (parpol) di DPR. Upaya lobi juga akan dilakukan antar-unsur pimpinan parpol.

    ”Mengapa perlu lobi antar-parpol? Itu karena apa yang ada di Baleg belum tentu sama dengan apa yang diputuskan partai,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Taufiq optimistis kemungkinan ada kesepahaman fraksi-fraksi di Baleg masih terbuka. Syaratnya, fraksi-fraksi tidak memaksakan pendapat masing-masing seperti yang terjadi selama ini.

    Fraksi Partai Golkar berharap, angka ambang batas yang diusulkan dalam draf revisi UU Pemilu tidak harus dipaksakan satu angka. Bisa saja semua usulan angka ambang batas dari fraksi-fraksi dicantumkan dalam draf revisi UU Pemilu.

    Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan kenaikan ambang batas 2,5 persen menjadi 5 persen. Adapun Fraksi Partai Demokrat mengusulkan 4 persen dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan ambang batas 3 persen-4 persen. Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya masing-masing mengusulkan ambang batas tetap 2,5 persen dengan toleransi kenaikan 3 persen.

    Menurut Taufiq, prinsip perbedaan pendapat seharusnya tetap dikedepankan dalam penyusunan draf revisi UU Pemilu. ”Dalam kondisi sekarang, tidak mungkin ada satu usulan. Maka alternatifnya, semua usulan dicantumkan di dalam draf,” ujarnya.

    Apalagi, Baleg baru menyusun draf revisi UU Pemilu yang masih harus disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Artinya, angka ambang batas yang dicantumkan dalam draf revisi UU Pemilu bukanlah angka final. Usulan itu masih harus dibahas dalam pembahasan tingkat satu bersama pemerintah.

    Sementara itu Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso menyesalkan alotnya penyusunan draf revisi UU Pemilu. Jika hal itu tidak segera diselesaikan, dia khawatir pelaksanaan tahapan Pemilu tak sesuai dengan jadwal, yakni Oktober 2011.

    Oleh karena itu, Priyo meminta Baleg melakukan berbagai upaya agar kesepakatan segera tercapai. Dia juga memberikan batas waktu penyelesaian penyusunan draf revisi UU Pemilu paling lambat hingga akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011 ini.

    Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof Iberamsjah kemarin di Jakarta mengatakan, perdebatan (soal ambang batas) itu kepentingan partai sendiri, bukan kepentingan rakyat, demokrasi, atau untuk pencerdasan rakyat. ”Jelas ini tidak berguna dan memalukan bangsa. Mereka cermin politisi kotor yang terus saling menjegal,” tuturnya.

    Secara terpisah Airlangga Pribadi, pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, mengatakan, semestinya isu ini tidak menjadi perdebatan yang berlarut-larut, apalagi mengganjal pembahasan RUU Pemilu. (nta/ina)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pidato SBY Bagian Politik Pencitraan

    SURABAYA, KOMPAS – Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa istri dan anak-anaknya tidak maju pada Pemilihan Umum Presiden 2014 ditanggapi beragam.

    Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman M Siahaan, mengatakan, pernyataan Yudhoyono kemungkinan hanya politik pencitraan bahwa dia tidak menganut politik dinastik dan menggunakan kekuasaan untuk keluarganya dalam pemilu presiden.

    ”Jangan-jangan nanti, kalau sudah ada kebulatan tekad menjagokan istrinya, dia bilang tidak bisa mencegah kehendak rakyat sehingga akhirnya menyetujui juga,” kata Hotman di Surabaya, Jumat (10/6).

    Hotman meragukan bahwa Yudhoyono tak mengembangkan politik dinastik. Hal itu terlihat dari pengangkatan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Selain itu, politik dinastik juga tidak bisa dilihat hanya dalam hubungan batih (anak dan istri), tetapi harus dilihat dalam kekerabatan yang lebih luas. ”Memang mungkin tidak menyiapkan istri dan anaknya, tetapi dia kan juga bisa menyiapkan iparnya,” kata Hotman.

    Sementara pakar hukum tata negara, Fajrul Falaakh, mengatakan, pernyataan Yudhoyono itu terkait dengan banyaknya sorotan dan kritik yang diarahkan kepada pemerintah dan Partai Demokrat. ”Pemerintah dan Partai Demokrat jadi sorotan, hulunya ke SBY. Mungkin saja dalam persepsi SBY, arah sorotan pada dasarnya kritik untuk mendiskreditkan dia,” kata Fajrul.

    Pernyataan itu juga cara halus Yudhoyono untuk menolak kritik-kritik yang ada dan dengan logika melambung. ”Ini cara dia untuk menanggapi sorotan masyarakat kepada pemerintah dan Partai Demokrat. Menurut dia, kritik sudah mengarah ke pribadinya, seperti SMS yang sangat personal beberapa waktu lalu. Maka, dia meresponsnya sebagai pribadi. Mungkin kritik yang ada sangat membekas pada perasaannya,” kata Fajrul.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai pernyataan itu merupakan pernyataan bersayap hingga harus dilihat sebagai pernyataan hari ini. Apalagi, calon presiden dari Partai Demokrat ditentukan majelis tinggi partai, bukan Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    ”Jika kelak ada survei yang menyatakan, ada anggota keluarga Yudhoyono yang berpotensi besar di Pilpres 2014, Yudhoyono dapat berkilah itu bukan keinginannya. Dia juga dapat mengatakan tidak dapat menghalangi karena itu hak anggota keluarganya sebagai warga negara dan rakyat menginginkannya,” kata Laode.

    Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan, Pilpres 2014 masih tiga tahun lagi dan berbagai perkembangan masih mungkin terjadi.

    Meski demikian, Partai Golkar menghormati pernyataan Yudhoyono itu. Pernyataan itu diharapkan diikuti para kepala daerah dengan tidak menyiapkan anggota keluarganya untuk menjadi kepala daerah.

    Yang harus diperhatikan, dalam politik, kadang apa yang diucapkan belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

    ”Ingat juga, di Indonesia Young Leaders Forum 2011, Yudhoyono mengatakan, semuanya terserah kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Jadi, kalimat bahwa dia tidak menyiapkan siapa pun di Pilpres 2014 amat bersayap,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.
    (ano/fer/lok/iam/nwo)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.