siwah.com

Tag: aceh

  • Irwandi Yusuf: Kekerasan di Aceh Seperti Dibiarkan

    TEMPO.CO, Langsa – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan berbagai tindak kekerasan di Aceh, termasuk yang menimpa tim sukses dan massa pendukung Irwandi sebagai calon gubernur, dilakukan Partai Aceh dan terkesan dibiarkan.

    Menurut Irwandi, pelaku penembakan warga asal Pulau Jawa dan pelaku teror menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh sebenarnya sudah diketahui polisi. Tindak kekerasan tersebut dilakukan anak buah Ayah Banta. »Tapi Polda tidak berani menyatakan itu kelompok Partai Aceh dan KPA, juga atas perintah siapa mereka melakukan tindak kekerasan,” kata Irwandi kepada Tempo di Langsa, Jumat dinihari, 30 Maret 2012.

    Irwandi menegaskan berbagai tindak kekerasan yang terjadi selama ini bukan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Pelakunya jelas, termasuk yang menimpa tim sukses Irwandi di Lhoksukon, Jumat, 23 Maret 2012. Saat itu si pelaku dengan garang menunjukkan wajah dan menyatakan siapa dirinya kepada korban. »Kau lihat muka aku,” ujar Irwandi mengutip ucapan pelaku kekerasan berdasarkan laporan yang diterimanya. Namun si pelaku masih bebas dan tidak ditangkap. ”Kalau seperti ini penegakan hukum, sangat memalukan negara kita ini,” ucap Irwandi pula.

    Irwandi bahkan memaparkan bahwa berbagai tindak kekerasan tersebut bukan terjadi dengan sendirinya melainkan berdasarkan perintah dari atasan. »Ada duduk rapat lagi,” tutur Irwandi.

    Irwandi tak menampik adanya pengarahan Menkopolhukam dan Mabes polri bahwa harus bertindak tegas terhadap pelanggar hukum. ”Saat ini belum tegas, tapi entah besok. Kita tidak tahu,” katanya.

    Sementara itu, juru bicara Partai Aceh, Fakrurrazi, membantah tindak kekerasan itu dilakukan oleh anggota Partai Aceh. ”Itu bukan dilakukan anggota Partai Aceh, tapi oleh simpatisan Partai Aceh,” katanya.

    Fakrurrazi menjelaskan Partai Aceh sudah mengimbau kepada simpatisan dan kader agar tidak bersikap arogan dan anarkistis, serta harus menjaga ketertiban umum.

    Fakrurrazi juga mengatakan tindak kekerasan dan arogan pun dilakukan oleh pendukung partai lain. Namun pemberitaan media selalu mengatakan bahwa pelaku tindak kekerasan adalah Partai Aceh. ”Itu adalah strategi calon lain untuk meraup suara dan itu tidak begitu menarik bagi kami karena kami sedang menggalang dukungan masyarakat yang semakin hari makin meningkat terhadap Partai Aceh,” Kata Fakrurrazi.

    Hari ini, sebuah mobil operasional tim sukses Irwandi-Muhyan, pukul 12.00 WIB, dilempari di Desa Cot Kreut, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen.

    Mobil yang dikemudikan Mulyadi alias si Pe itu dilempari oleh orang yang bersembunyi di balik kebun sawit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kepolisian dan Koramil setempat sedang menyisir lokasi kejadian.

    IMRAN MA

    Source : Tempo.co

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Di Langsa, Nazar Janjikan Gaji Geuchik 1 Juta Perbulan

    LANGSA – Calon Gubenur Aceh, Muhammad Nazar, menjanjikan jika dirinya nanti terpilih menjadi Gubenur Aceh periode 2012 – 2017, maka akan menerapkan standar minimal gaji Geuchik di seluruh Aceh sebesar Rp 1 juta perbulan.

    Hal itu disampaikan Nazar ketika melakukan Kampanye dialogis yang dihadiri ratusan kader partai pengusung (Demokrat, PPP, SIRA) serta berbagai elemen masyarakat Kota Langsa, Rabu, 28 Maret 2012, di Rangkang Kupi Kota Langsa. Kampanye dialogis itu juga dihadiri Calon Walikota Langsa yang diusung Partai SIRA, H Jauhari Amin.

    Dikatakan Nazar, pemberian gaji  itu dianggap penting mengingat tugas dan tanggung jawab Geuchik sangat penting dalam pembangunan Aceh. Di hadapan ratusan pendukungnya,  Nazar mengatakan geuchik merupakan ujung tombak dalam proses pelaksanaan pembangunan di Aceh.

    “Mengingat kompleksitas peran geuchik, maka sudah selayaknya pemimpin di tingkat gampong tersebut mendapatkan penghargaan yang lebih layak.

    Jika nanti Allah mengizinkan saya memimpin Aceh, maka kita akan terapkan standar minimal gaji geuchik sebesar Rp 1 juta, sehingga kesejehteraan geuchik akan lebih terjamin dan program pembangunan juga akan lebih sempurna,” kata Nazar.

    Selain akan menerapkan standar minimal gaji geuchik, Muhammad Nazar pada kesempatan tersebut juga mengingatkan kadernya untuk berpolitik dengan santun dan tidak melakukan hal-hal tercela. Karena, kata Nazar, pemilukada merupakan arena politik yang harus dilakoni dengan aman dan damai serta penuh dengan rasa persaudaraan.

    “Kita tidak ingin ada kader kita yang berprilaku tidak baik dalam proses Pemilukada. Karena apa yang kita jalani ini harus berjalan dengan aman dan damai,” lanjutnya lagi.

    Sementara untuk sektor ekonomi, Nazar menjanjikan jika ia terpilih nanti akan membuka lapangan kerja sebesar-sebesarnya, mengatasi angka pengangguran, dan memberdayakan industri-industri produktif seperti padi, kacang kuning, jagung, pabrik ikan, dan pabrik garam.

    Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia, Nazar menjanjikan beasiswa bagi anak yatim, mahasiswa S1, S2 dan S3. Selain itu, juga akan diberikan bantuan bagi perguruan tinggi, penguatan dayah, dan balai-balai pengajian.

    Dalam kampanye dialogis ini, Nazar tanpa ditemani wakilnya, Nova Iriansyah. Kampanye berakhir pukul 17.00 WIB. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Di Kuala Simpang, Zaini Janjikan Pemerintahan yang Bersih dan Jujur

    BANDA ACEH – Kandidat Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah, hari ini, Rabu 28 Maret 2012, melakukan kampanye di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

    Dalam kampanye itu, Zaini tidak ditemani oleh wakilnya Muzakir Manaf karena pada saat yang bersamaan Muzakir juga berkampanye di Matang, Bireuen. Zaini ditemani Muzakir Hamid , salah satu anggota tim suksesnya. 

    Dalam orasi politiknya, Zaini menyampaikan visi dan misi di hadapan massa yang hadir. Zaini juga menjanjikan pemerintah yang bersih dan jujur jika mereka terpilih nanti. Selain itu, ia juga mengatakan andaikan dipercaya menjadi Gubernur Aceh, ia akan mengupayakan peningkatan pendidikan umum dan agama, serta kesejahteraan rakyat.

    “Masa yang memadati lapangan bola Kuala Simpang menjadi bukti sejarah, sebab antusias masyarakat sangat tinggi,” kata Muzakkir Hamid.

    Muzakkir Hamid juga mengatakan kampanye itu turut didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Persatuan Paguyuban Masyarakat Aceh Jawa (PPMAJ) Kuala Simpang.

    Kampanye juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Aceh, Yakob Tailah. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Muzakkir Manaf: Kita Punya Tanah di Belanda

    Bireuen – Muzakkir Manaf, Calon Wakil Gubernur Aceh yang diusung oleh Partai Aceh (PA), melakukan kampanye di Lapangan Blang Asan, Matang Geulumpang Dua, Bireuen, Rabu (28/3). Pada kesempatan orasi di penghujung acara, Mantan Panglima AGAM ini mengatakan, bahwa Aceh memiliki aset di negeri yang pernah menjajah Aceh yakni Belanda.

    “Kita juga punya tanah di Belanda, ganti tanah pemakaman prajurit Belanda di Banda Aceh. Kelak, tanah-tanah ini akan kita jadikan asset semua rakyat Aceh, bukan asset independen atau sekelompok orang,” ujarnya yang pada kesempatan kampanye kali ini tidak didampingi oleh Zaini Abdullah selaku Calon Gubernur dari Partai Aceh.

    Disamping itu, Muzakkir Manaf  juga berjanji dihadapan ribuan massa PA, jika pasangan ZIKIR menang dalam Pilkada tahun ini maka tanah hibah milik rakyat Aceh yang ada di Arab Saudi akan dikembalikan kepada rakyat Aceh.

    Selain itu, Muallem juga menjelaskan bahwa berkat adanya MoU Helsinki, Aceh akan mempunyai Lembaga Wali Nanggroe. “Kelak lembaga ini akan menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama yang ada di Aceh, pemerintahan akan kita jalankan sebagaimana diatur dalam Islam,” ujarnya.

    Kampanye PA di Ibu Kota Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen ini, dihadiri ribuan massa Partai Aceh, dimulai sekitar jam 14.00 WIB, diawali dengan penyampaian sikap PAN dan PDI-P yang mendukung pasangan ZIKIR, kemudian dilanjutkan dengan orasi Tgk Nasruddin Jeunib, yang merupakan tokoh Partai Aceh di Bireun.

    Turut hadir  dan juga menyampaikan orasi politik memenangkan pasangan ZIKIR dalam kampanye tersebut,  Ketua DPW PA Bireun Darwis Jeunieb, Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi, Ketua DPD PDI-P Aceh Karimun Usman, perwakilan DPW PAN Aceh, dan Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Tgk. Abu Azis serta kandidat calon Bupati Bireun yang diusung oleh Partai Aceh. Dan sedikit mengejutkan publik pada kesempatan ini hadir  salah satu mantan Gubernur Aceh yakni Abdullah Puteh.

    Untuk menghibur massa, di panggung merah tersebut  tampil juga musisi lokal, yang juga eks kombatan GAM, Imum Jhon, yang menyanyikan beberapa buah lagu bertemakan perjuangan GAM dan Partai Aceh. (Mun)

    Source : Atjehlink.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kontestan Dilarang Libatkan Anak-Anak dalam Kampanye

    Sigli | Harian Aceh – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pidie mengingtkan kepada para kontestan untuk tidak melibatkan anak-anak turut dalam kampanye. Hal itu diungkapkan Humas Panwaslu Pidie, Said Husen kepada Harian Aceh, Senin (26/3).

    “Anak -anak yang tidak memiliki hak pilih dilarang ikut dalam kampanye. Namun yang terjadi di beberapa tempat pada hari pertama dan kedua kampanye, masih terlihat adanya anak-anak diarena kampanye,” kata Said Husen.

    Kata dia, pihaknya setelah melakukan pemantauan dan menanyakan langsung permasalahan ini kepada para kontestan terkait.

    “Berdasarkan hasil investigasi dilapangan, tidak satu pun didapati adanya mobilisasi anak-anak dalam kampanye. Hanya saja mereka ikut karena melihat adanya keramaian. Jadi hal itu sulit dihindari, apalagi kedatangan artis lokal, sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat terutama anak-anak,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Pemenangan Kandidat Pantai Aceh (PA) Pidie, M. Sufi, kepada Harian Aceh, membantah melibatkan anak-anak dalam kampnye di Mila dan Alun-Alun Kota Sigli. Anak-anak yang hadir, kata dia, tidak bisa dihindari karena mereka ikut orang tuanya untuk menyaksikan adanya artis lokal yang hadir saat jeda kampanye.

    “Saya tegaskan bahwa dalam setiap acara kampanye PA tidak pernah memobilisasi anak-anak. Karena itu, jelas dilarang dalam etika berkampanye. Namun ada juga anak-anak yang hadir tidak bisa dilakukan tindakan apapun. Tidak hanya kampanye PA saja, tetapi kampanye kandidat lainya juga demikian. Mari kita sikapi ini dengan bijaksana, jangan ada salah penafsiran terhadap kehadiran anak-anak dalam kampanye, mereka juga ingin menyaksikan keramaian,” ungkap M. Sufi yang akrab disapa Abu Chik ini. (zuk)

    Source : Harian Aceh

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Rekontruksi Politik Aceh

    Pilkada Aceh 2012 bisa dibilang sedang terus “bertarung” untuk menampilkan sisi damainya. Berbagai kekerasan yang terjadi di musim Pilkada Aceh, meski baru sebatas mengganggu ketentraman,  telah menjadi riak yang berpotensi menjadi gelombang, yang berpotensi menjadi tsunami bagi pilkada Aceh kali kedua di era damai Aceh. Jika tsunami kekerasan sampai merusak dan menghancurkan Pilkada Aceh maka Ikrar Pilkada Damai di Mesjid Raya Baiturrahman (14/3) hanya akan menjadi monumen politik kenangan belaka. Bisa-bisa dampaknya akan melemahkan ikatan damai MoU Helsinki.

    Jika saja itu terjadi, harapan dan misi rakyat dan pemerintah serta dunia yang sangat berharap Aceh bisa terus menjadi suri tauladan dalam menjaga dan mengisi perdamaian, termasuk mampu menggelar suksesi kepemimpinan secara damai di Indonesia, tidak kesampaian dan menjadi sia-sia. Bisa dibayangkan bagaimana kecewanya para inisiator, mediator, pendukung, pendorong terwujudnya perdamaian Aceh jika perdamaian Aceh tidak mampu menjadi berkah bagi kemajuan Aceh dan kesejahteraan rakyat melalui kepemimpinan yang kuat.

    Meskipun begitu, tokoh perdamaian Jusuf Kalla tetap yakin bahwa Pilkada Aceh yang akan berlangsung pada 9 April akan sukses. Sikap optimis sang maestro perdamaian  itu disyaratkan manakala semua pihak menjunjung tinggi perjanjian Helsinki. Jusuf Kalla juga yakin bahwa pemerintah akan melakukan upaya terbaik untuk menjaga  keamanan untuk kesuksesan Pilkada Aceh. Lebih lanjut, Jusuf Kalla di acara seminar yang digelar oleh Aceh Sepakat juga yakin Pilkada Aceh sukses karena didukung karakter masyarakat Aceh yang walau tergolong keras tetapi berani bertanggungjawab dan mau membuka diri untuk dialog.

    Meski berbagai gejolak yang terjadi di musim Pilkada baru sebatas mengganggu ketentraman dan tidak bisa dijadikan indikator telah mengganggu perdamaian Aceh tetap saja penting untuk diajukan pertanyaan berikut: “mengapa kekerasan masih saja terjadi dalam Pilkada Aceh. Ada apa? Dan mengapa? Jawabannya, ada empat kemungkinan. Apa saja?

    Pertama, kekerasan memang sengaja dilakukan untuk menakuti lawan politik. Dengan kekerasan lawan politik diharap hilang nyali untuk mendekati rakyat. Cara ini, untuk masa sekarang, rasanya tidak keren.

    Keberadaan media dan pemantau bisa sangat berbahaya bagi pelaku kekerasan. Jika salah satu kandidat pintar merekam bukti dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pilkada maka bisa-bisa MK akan menggagalkan kemenangan karena terbukti melakukan kecurangan secara massal dan terencana.

    Kedua, kekerasan sengaja dibangun dengan memancing amarah lawan politik. Dengan kekerasan yang dialami diharapkan simpati pemilih akan terbangun dan pada saat yang sama akan terbangun kebencian terhadap pihak yang menjadi tertuduh sebagai pelaku. Cara ini lebih masuk akal dalam pertarungan politik yang tidak sehat dan mudah untuk membuat alibi politik.

    Di Indonesia sangat terkenal dengan istilah politik kasihan. Orang-orang yang teraniaya kerap dimenangkan dalam pertarungan politik. Citra sebagai sosok yang dizalimi masih menjadi citra politik yang dipercaya dapat membangun simpati politik.

    Beruntungnya, tuduhan melakukan skenario bisa mudah dibantah dengan satu pernyataan saja “mana mungkin kami menganiaya diri sendiri? Tidak mungkin kami mau mencelakai diri sendiri, mengorbankan milik sendiri apalagi mengorbankan tim sukses atau pendukung……”

    Ketiga, kekerasan tercipta oleh sebab tinggi dan ketatnya kompetisi politik antar kandidat yang melibatkan tim sukses dan pendukung. Kemungkinan ini sangat mungkin karena jalur politik suksesi di Aceh sangat banyak. Jika di nasional hanya ada dua jalur maka di Aceh jalur politik suksesi ada tiga yakni, partai nasional, partai lokal dan perseorangan.

    Banyaknya jalur suksesi membuka ruang yang sangat lebar bagi terjadinya kompetisi yang ketat. Siapa saja, sejauh memenuhi syarat yang ditetapkan KIP Aceh maka otomatis bisa ikut bertarung di Pilkada Aceh. Lemahnya kinerja dalam verifikasi semakin memudahkan siapa saja ikut berkompetisi dalam Pilkada di Aceh.

    Terbukti, pada Pilkada 2012 ada 5 pasangan kandidat yang ikut bertarung di Pilkada provinsi dan lebih kurang ada 137 pasangan kandidat yang ikut bertarung di Pilkada kabupaten/kota.

    Pergesekan bukan hanya bisa terjadi antarcalon tapi juga di soal regulasi dan kinerja lembaga-lembaga terkait Pilkada Aceh serta lemahnya manajemen pemenangan tim sukses.

    Apa yang terjadi dengan Pilkada Aceh yang mengalami beberapa kali perubahan jadwal, adanya perilaku curi start kampanye, dan kacaunya pola komunikasi antar tim sukses menjadi pupuk yang menyuburkan tingkat pergesekan politik yang akhirnya menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan.

    Kemungkinan keempat adalah soal paradigma politik Aceh. Jika paradigma politik para pelaku suksesi di Aceh masih menempatkan Pilkada sebagai alat untuk mencari kekuasaan, kekayaan, kemudahan, dan ketenaran maka politik transaksional akan terjadi.

    Politik transaksi di tengah kompetisi atau persaingan yang ketat namun sangat lemah regulasi dan pengawasan tentu sangat mungkin akan terbangun perilaku mafia politik yang menghalalkan segala cara hanya untuk satu maksud, memenangkan pertarungan.  Di tangan mafia politik sudah pasti tidak ada yang namanya nilai-nilai politik. Jika pun ada maka nilai-nilai itu lebih dipakai sebagai tekanan politik untuk membangun citra kebajikan terhadap dirinya dan pada saat yang sama mengirim pesan negatif bagi pihak lawan politiknya. Di pasar tradisional politik pemilihan maka sangat mungkin berlaku praktek politik formalin untuk menarik pembeli.

    Apa yang bisa dilakukan untuk mengakhiri politik kekerasan atau ketidaktentraman di suksesi Aceh? Jawaban masuk akalnya adalah melakukan rekontruksi politik Aceh. Meski belum cocok untuk dipikirkan saat ini mungkin bisa menjadi catatan di hati untuk digunakan pada waktunya yang tepat.

    Pertama, sangat penting dipikirkan untuk mensederhanakan jalur suksesi Aceh. Cukup dua jalur saja. Bisa lewat jalur partai nasional dan partai lokal atau lewat jalur partai lokal dan jalur perseorangan. Jika pun tetap tiga jalur mungkin penting untuk diperketat syarat pencalonan melalui jalur perseorangan dan memperbaiki proses penjaringan di partai politik.

    Kedua, barangkali juga penting untuk dipikirkan apakah gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat atau cukup melalui pemilihan di DPRA, atau cukup ditunjuk oleh presiden dengan berkonsultasi dengan DPRA. Pilkada dengan demikian hanya dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Selama ini, konflik suksesi lebih banyak dipicu di tingkat Pilkada provinsi ketimbang di Pilkada di kabupaten/kota.

    Ketiga, peran lembaga Wali Nanggroe barangkali bisa menjadi penahan awal konflik yang keras dalam suksesi Aceh dengan cara bakal calon hasil seleksi KIP Aceh perlu mendapat persetujuan dari kelembagaan Wali Nanggroe yang bertugas melakukan fit and pro pertest tentang spirit dan etik keacehan termasuk memahami dengan baik tentang MoU Helsinki para bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon.

    Dengan ketatnya syarat kepemimpinan diharapkan mereka yang terpanggil jiwanya untuk menjadi pemimpin sudah mempersiapkan diri sejak dini lahir batin. Selebihnya,  Pilkada lebih sebagai proses seleksi untuk kemudian bertarung di pilihan rakyat. Selama ini, keikutsertaan tidak sepenuhnya karena panggilan jiwa kepemimpinan. Demokrasi memang tidak mempersoalkan siapa saja yang boleh layak menjadi pemimpin. Siapa yang terpilih dengan suara terbanyak maka dialah yang jadi pemimpin. Meski begitu, pengetahuan kepemimpinan mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pemimpin untuk saat ini adalah pilihan sadar yang prosesnya tidak instan.

    Dalam konteks Aceh, apa yang sudah dicapai oleh Aceh saat ini, bukanlah buah dari mereka yang memiliki privilese, atau mereka yang lahir dari kemewahan monarkhi. MoU Hensinki, dengan semua kandungannya, adalah hasil dari kesadaran para alumnus  “universitas Aceh” yang kurikulumnya memang sulit dan keras dan merekalah para pemimpin yang hasil dari kepemimpinan itu juga diklaim sebagai hasil bersama oleh berbagai pihak di Aceh.

    Apakah dengan begitu tidak semua orang Aceh berhak menjadi pemimpin? Rumusan pernyataan yang lebih tepat adalah siapa saja rakyat Aceh yang memiliki kesadaran keacehan dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin bagi pemajuan Aceh, memakmurkan rakyat Aceh dengan tetap menjaga martabat keacehan maka mari berlomba-lomba untuk dipilih oleh rakyat Aceh dalam Pilkada Aceh yang damai.

    Untuk saat ini, menghadapi Pilkada 9 April, semua pihak sangat penting untuk terus menghimbau semua kandidat untuk berlaku tenang, jangan gabuk, tidak putus asa sehingga melakukan trik dan strategi yang tidak terpuji. Tenang saja, dan biarkan rakyat menggunakan kesempatan yang ada untuk menentukan pilihannya dengan tenang.

    Semua pihak penting membantu memberi energi positif kepada semua kandidat dan bersedia menyediakan waktu untuk membantu kandidat yang berpotensi emosional dengan pendekatan psikologi, agama, dan budaya agar tidak menjadi faktor perusak. Menenangkan mereka yang berpotensi merusak juga menjadi ibadah yang berguna karena sudah mencegah terjadinya potensi kekacauan yang meluas dan merusak. []

    RISMAN A. RACHMAN

    Source : Atjehpost.com

  • Ujian Final Partai Aceh

    Akankah Partai Aceh keluar sebagai pemenang di Pemilukada 2012 Aceh? Bisa iya. Bisa juga, tidak. Jawabannya akan sangat ditentukan pada kemampuan Partai Aceh meyakinkan rakyat bahwa calon yang diajukan adalah pemimpin sejati, bukan pemimpin yang bisa buat makan hati. 

    Jika menang, ini artinya kemenangan penutup setelah sebelumnya “memenangkan” proses politik di musim Pemilukada Aceh. Partai Aceh, layak disebut sang juara di medan tarung politik.

    Jika pun tidak menang, modal kemenangan proses politik di musim Pemilukada akan tetap menempatkan Partai Aceh sebagai nakhoda politik Aceh hingga 2014.

    Itu artinya, posisi politik Partai Aceh tidak lagi menempatkan soal kemenangan di Pemilukada 2012 menjadi suatu momentum penting secara politik. Sebab, siapapun yang akan mengalahkan kandidat Partai Aceh pada 9 April 2012, “dipaksa” untuk memilih salah satu peran yang serba salah khususnya jika tidak mampu tampil sebagai sosok pemimpin sejati.

    Disebut serba salah karena jika tampil akomodatif terhadap Partai Aceh bisa saja memunculkan amarah pendukung. Pendukung, bisa saja beranggapan bahwa dukungan yang diberikan pada Pemilukada 2012 hanya sebagai batu lonjatan untuk meraih kemenangan. Setelah menang justru “bermesraan” dengan Partai Aceh. Beruntung jika pendukung berjiwa besar. Jika tidak?!

    Sebaliknya, juga akan salah manakala tampil ala “cowboy” dengan Partai Aceh. Relasi-koordinasi pembangunan pasti akan terganggu. Kalau sudah begini pasti akan banyak hambatan dalam proses-proses yang mengharuskan adanya kemitraan dengan parlemen yang dikuasai oleh Partai Aceh.

    Akibatnya, kepala daerah terpilih akan menghabiskan banyak biaya sosial, politik, dan ekonomi untuk mendorong berbagai kelompok di masyarakat guna memberi tekanan kepada anggota parlemen yang berasal dari Partai Aceh. Biaya sosial, politik dan ekonomi bisa juga terkuras untuk melobi anggota dan pengurus partai lainnya yang memiliki kursi di parlemen untuk sebuah dukungan politik.

    Katakanlah, anggota parlemen yang berasal dari Partai Aceh bisa ditaklukkan. Tapi, Partai Aceh sebagai rumah politik mereka bisa saja mengambil langkah pergantian.

    Katakan juga rakyat banyak bisa dimobilisasi untuk melakukan tekanan penuh pada parlemen. Namun, bayangkan betapa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk itu? Belum lagi jika terjadi sesuatu bagi rakyat maka kekacauan sosial-politik akan sangat mudah terjadi. Akibat lanjutnya? Bisa saja kepala daerah akan meminta lunas biaya pengeluaran dengan imbalan-imbalan yang bisa menceriderai pembangunan.

    Pemimpin Sejati
    Satu-satunya pilihan terbuka adalah menjadi pemimpin sejati. Siapapun yang akan menjadi pemenang, termasuk kandidat dari Partai Aceh, hanya akan sukses manakala bersedia tampil sebagai pemimpin sejati. Jika tidak, semua pemenang, termasuk dari Partai Aceh, akan berhadapan dengan politik penghadangan.

    Apa itu pemimpin sejati? Menurut kabar, filosof besar Cina, Lao Tsu, pernah menerangkan kepada muridnya bahwa pemimpin sejati adalah sosok yang kerap tidak diketahui “keberadaannya” oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan, ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri.

    Jika saja nanti kepala daerah di Aceh adalah sosok yang tampil “ini karya saya” sudah pasti bukan sosok pemimpin sejati. Masih menurut Lao Tsu, pemimpin sejati itu adalah seorang pemberi semangat, motivator, inspirator, dan maximizer. Jadi bukan sosok yang penuh amarah nan sombong yang mengharapkan pujian dan pengakuan dari mereka yang dipimpinnya.

    Sekali lagi, pemimpin sejati itu adalah sosok yang rendah hati. Mungkin, Nelson Mandela dari negeri yang juga pernah tercabik oleh konflik bisa menjadi contoh dari sosok pemimpin yang rendah hati.

    Penderitaan selama 27 tahun yang dialaminya justru melahirkan perubahan pada dirinya. Ia bukan menjadi sosok pendendam. Sebaliknya, ia justru menjadi sosok yang rendah hati sehingga mau memaafkan musuh-musuhnya dan bersahabat untuk satu kepentingan, memajukan Afrika. Tidak akan keluar dari mulut orang berjiwa besar “Ka di pakai bajee gob.”

    Itulah sebabnya sangat bisa dimengerti jika ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu dimulai dari hati sendiri untuk kemudian keluar guna melayani orang banyak yang dipimpinnya.

    Pertanyaannya, siapakah diantara calon kepala daerah di Aceh yang sangat menderita selama 30 tahun lebih konflik Aceh? Jika ada, apakah ia sudah tampil menjadi pribadi rendah hati? Bersediakan dia bermitra dengan musuhnya? Adakah penampilan, komunikasi, dan hubungannya dengan semua pihak menunjukkan karakter diri yang rendah hati? Jika ada maka dialah pribadi yang berani memilih takdir sebagai pemimpin dan bersiap diri menjadi pemimpin sejati.

    Sebagai entitas politik lokal, Partai Aceh sudah menunjukkan kemampuan politiknya. Tidak hanya di Aceh, Partai Aceh juga mampu mewarnai keputusan-keputusan politik di nasional untuk Aceh. Menariknya, proses-proses politik yang dilakukan oleh Partai Aceh tidak mencerminkan watak politik arogan.

    Menariknya, meskipun tidak arogan, pesan politik Partai Aceh masih menunjukkan watak politik keacehan yang membuat pusat harus melakukan sesuatu, agar tidak terjadi sesuatu. Ini jelas wujud kemenangan komunikasi politik Partai Aceh yang walaupun sudah meninggalkan politik perang masih tetap diperhitungkan. Hebatnya, itu tidak dilakukan dengan bahasa arogan.

    Berbeda dengan Partai Aceh, calon yang tampil dengan bahasa perlawanan justru diabaikan oleh pusat. Tekanan politik yang dimainkan di sepanjang musim Pilkada justru tidak menarik perhatian pusat. Pusat, melalui representasi politik Partai Demokrat justru memberi dukungan politik kepada sosok yang tampil dengan citra politik santun dan bermartabat. Partai nasional lain yang juga mewarnai parlemen tidak pula memberi dukungan resmi secara kelembagaan. Ini bukti kegagalan dari sisi komunikasi politik.

    Sekali lagi, apakah Partai Aceh akan memenangkan kontes Pemilukada 2012? Jelas kemenangan politik atas Jakarta belum mencerminkan kemenangan politik atas rakyat pemilih di Pemilukada 2012. Meski Partai Aceh berhasil keluar dari qisas politik yang dimainkan pihak lawan di musim Pemilukada Aceh tapi jebakan politik masih akan terus menerpa Partai Aceh, termasuk dalam jebakan politik wacana Pemilukada damai.

    Partai Aceh jelas tidak mungkin menolak wacana politik Pemilukada damai. Namun, pada saat yang sama wacana Pemilukada damai jelas mengandung pesan tersembunyi yang secara kampanye jelas kemana arahnya. Disinilah Partai Aceh sekali lagi ditantang. Apakah akan berhasil keluar dari jebakan wacana Pemilukada damai yang semakin menjadi hypnopolitic bagi pemilih dengan “pesan” tersembunyinya?

    Jawabannya akan bisa dilihat dari hasil akhir Pemilukada. Jika saya orang Partai Aceh, saya tidak akan bermabuk ria dengan kemenangan politik di ranah politik pusat. Sepenuh hari akan saya bangkitkan semua kekuatan kebajikan yang dimiliki Partai Aceh untuk merebut simpati rakyat di hari-hari yang sudah sangat dekat dengan hari “H” Pemilukada.

    Saya akan yakinkan rakyat bahwa proses-proses politik yang dilakukan Partai Aceh tinggal selangkah lagi menuju kemenangan bersama dengan pemimpin sejati dari Partai Aceh. Bersama rakyat membangun Aceh tercinta. Sungguh, ini ujian final bagi Partai Aceh untuk melengkapi rapor menjadi sang juara.

    Dan, siapapun pemenangannya, jika di hari kemenangan ia langsung tampil sebagai sosok pemimpin sejati maka kemenangan itu akan menjadi hypnopolitic bagi celebration (perayaan) di hari inagurasi, dan itulah pertanda sebagai hari kemenangan rakyat Aceh. Bisa?!

    Kolom Risman

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jusuf Kalla: Aceh Butuh Pemimpin Kuat

    MEDAN – Perdamaian Aceh perlu dijaga oleh pemimpin Aceh yang kuat, yakni pemimpin yang mampu melewati masa-masa awal paska konflik untuk membawa keadilan bagi rakyatnya. “Minimal, perdamaian Aceh harus dijaga dalam jangka 10 tahun,” kata Jusuf Kalla dalam seminar Aceh Sepakat di Medan, Sabtu 17 Maret 2012.

    “Untuk itu sangat penting menjaga perdamaian Aceh dan pemerintah Aceh perlu mewujudkan keadilan. Itu kuncinya, kepemimpinan yang kuat di Aceh,” kata Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla menyampaikan contoh perdamaian di Philipina yang gagal karena pimpinan pemerintahannya tidak berkerja keras untuk rakyatnya. “Akibatnya muncul lagi gerakan pemberontakan,” kata Jusuf Kalla menyebut contoh agar Aceh penting memiliki pemimpin yang kuat.

    “Itulah sebabnya Pemilukada Aceh penting karena melalui Pemilukada akan dihasilkan pemimpin yang kuat yang dapat membawa Aceh ke tujuannya yakni keadilan,” kata Jusuf Kalla diujung sambutannya.

    Masalah kekinian Aceh, menurut Jusuf Kalla, harus bisa di atasi agar masalah junior tidak menghargai senior teratasi. “Namun yang senior juga mestinya mengayomi junior,” kata Jusuf Kalla.

    Menurut Jusuf Kalla, demokrasi penting untuk diterapkan di Aceh. Jika tidak maka Aceh sudah tidak menghormati pandangan tokoh Aceh, Hasan Tiro, yang mempromosikan demokrasi untuk Indonesia.

    “Hasan Tiro punya buku Demokrasi untuk Indonesia dan bacalah. Jika tidak diterapkan di Aceh maka itu namanya melawan petunjuk Hasan Tiro,” kata Jusuf Kalla yang bertindak sebagai key note speaker di acara seminar Aceh Sepakat. []

    Source : Atjehpost.com

  • Rakyat Dan Pesta Demokrasi

    Demokrasi merupakan pembicaraan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem managemen  kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Demikian apa yang dikatakan oleh J. Kristiadi. (2008)

    Maka, demokrasi itu haruslah dipandang sebagai seni membangun komunikasi, cara marangkul, dan seni membangun kebersamaan untuk menuju satu pemerintahan yang adil dan meratah. Kalau demokrasi dipandang sebagai dominasi orang yang berkuasa maka, demokrasi seperti ini cenderung berujung pada kudeta. Lihat saja apa yang terjadi di Libya atau di negara kita indonesia pada masa pemerintahan orde baru.

    Runtuhnya rezim otoriter orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi indonesia.

    Singkatnya, untuk terus membangun demokrasi di indoesia maka, lahirnya Undang- Undang No. 23 Tahun 2003 yang mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah membuka ruang kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik. Indonesia telah dua kali melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yaitu 2004 dan 2009 dengan asas “JURDIL” yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas ini lahir di era reformasi menggantikan asar “LUBER” yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

    Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi pancasila yang tidak berbeda dengan  demokrasi pada umumnya, karena demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mepunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama bagi semua rakyat. 

    Ranah Aceh

    Di aceh, dengan lahirnya Undang-Undang  No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, untuk pertama kalinya para kandidat dari partai politik dan perseorangan yang sekarang disebut dengan independen bertarung dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006 lalu.

    Dalam perjalanannya, waktu lima tahun tidak terasa, pilkada telah didepan mata, pertanda bahwa lima tahun yang lalu telah habis masa jabatannya dengan segala dinamika yang ada, rakyat kembali berperan sangat penting untuk menentukan nasib Aceh lima tahun kedepan.

    Untuk membentuk satu tatanan demokrasi, kepolisian harus menjamin tidak adanya intimidasi dan pemaksaan kehendak dari pihak manapun kepada rakyat yang ingin menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi ini. Ini penting untuk diingat, sehingga bangunan demokrasi tidak memudar dan bahkan tidak berarti bagi rakyat.

    Kalau ini terjadi maka, pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung selanjutnya akan ditentukan oleh rakyat Aceh yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditentukan KIP aceh.

    Dalam pesta demokrasi ini kekuasaan berada ditangan rakyat. Karena demokrasi merupakan satu sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam pembentukan keputusan atau pembentukan dasar. Demokrasi ialah sistem politik dimana ia boleh dikatakan seluruh rakyat membuat dan diberikan hak untuk memutuskan keputusan dasar dalam perkara-perkara penting seperti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.

    Untuk melahirkan pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada pendekatan yang menyatakan bahwa semua manusia bebas dan mempunya hak yang sama. Oleh karena itu suara rakyat hendaklah didengar sekalipun dia dari golongan minoriti (minoritas) dalam sebuah daerah. Sehingga diharapkan dari proses ini akan lahir satu pemerintahan demokrasi.

    Kekuatan rakyat terutama yang terdaftar di DPT sangat dipertaruhkan. Mengambil sikap untuk tidak memilih (golput). Kekecewaan tidak akan dapat terobati dengan kita memandang bahwa golongan putih (golput) adalah satu jalan terbaik. Karena, hari ini kekuatan ada ditangan rakyat untuk memilih pemimpin Aceh kedepan.

    Membiarkan pilkada begitu saja berlalu tanpa memilih, sama dengan membiarkan Aceh terutama raknyatnya masuk ke lubang yang sama tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Memilih diantara lima kandidat gubernur yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan nomor urutnya adalah sebagai usaha untuk memperbaiki Aceh yang lebih baik dalam membangun masa depan rakyat Aceh.

    Oleh karenanya sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. maka, sudah seyogyanya masyarakat aceh menentukan pemimpinnya dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

    Dalam hal ini perlu kiranya kita cerna ungkapan bahwa “satu menit salah memilih lima tahun akan menanggung akibatnya”. Maka, memahami esensi dari demokrasi itu terutama rakyat yang telah terdaftar di DPT sangat penting. Rasa apatis dan pesimis yang menyelimuti rakyat karena pengalaman kelam masa lalu yang berujung pada acuh tak acuh haruslah dibuang jauh-jauh.

    Akhirnya untuk memberikan spirit kepada kita perlu kiranya kita ingat kembali apa yang dikatan Tuhan dalam al-Qur`an 13:11 kepada manusia  “Tidak akan berubah nasib seseorang, sekelompok orang, sebuah desa, kecamatan, provinsi dan negara kalau kita tidak mau merubahnya”. pilkada adalah salah satu Instrumen untuk merobah dan berbenah dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Akhirnya, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani tidak pernah berbohong atas pilihan itu. Semoga!

    *Oleh Nirwanuddin, Penulis Ketua Umum PEMA FKIP USM Priode 2007-2008 dan Sekretaris Umum BADKO HMI Aceh Periode 2010-2012.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Deklarasi Damai Jangan Hanya Simbolis

    Banda Aceh, Kompas – Komitmen untuk berpartisipasi dalam pemilu kepala daerah yang damai di Aceh agar dijaga bersama. Deklarasi damai yang diikrarkan para calon gubernur dan wakil gubernur diharapkan tidak hanya menjadi simbol.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sebelum Deklarasi Damai Pilkada Aceh di halaman Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (14/3).

    ”Jangan acara ini hanya simbolis tanpa makna. Perbedaan antarkelompok dan antar-pendukung calon adalah wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi perbedaan jangan mengorbankan nilai kehidupan yang lebih substantif,” tuturnya.

    Kemarin, semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menyatakan tekad untuk menyukseskan Pilkada Aceh yang damai dan bersih.

    Kelima pasangan itu berturut-turut sesuai nomor urut adalah Tengku Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Tgk Ahmad Fauzi, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

    Mereka pun menandatangani prasasti Pilkada Damai Aceh. Prasasti juga ditandatangani saksi seperti Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Ketua KPU Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Abdul Salam Poroh, dan Ketua Panwaslu Aceh Nyak Arief Fadhillah Syah.

    Hadir pula Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim.

    Pilkada Aceh akan diselenggarakan serentak pada 9 April. Pilkada ini meliputi Pilkada Provinsi Aceh bersama pilkada 17 kabupaten/kota lainnya.(ina/han)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.