siwah.com

Tag: parpol

  • Prabowo Tegaskan Maju Jadi Capres 2014

    VIVAnews – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap maju dalam bursa calon presiden 2014. Prabowo siap bersanding dengan calon Wakil Presiden hasil koalisi.

    “Gerindra membangun komunikasi politik dengan semua partai, baik PDI Perjuangan maupun partai besar lainnya,” kata Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, NTT.

    Menurut Prabowo, pintu koalisi terbuka lebar bagi partai manapun. Asalkan memiliki visi, misi dan perjuangan yang sama yakni mengutamakan kepentingan rakyat.

    “Saat ini ekonomi Indonesia mulai membaik. Saya kira hal yang baik untuk rakyat mesti dipertahankan. Namun yang paling utama adalah mengembalikan kedaulatan pada rakyat termasuk kedaulatan ekonomi kerakyatan dan bukan ekonomi kapitalisme atau ekonomi neolib,” tegas Prabowo.

    Prabowo menilai, pemerintah ke depan perlu mencermati kembali kebijakan yang cenderung merugikan rakyat, khususnya petani. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kata Prabowo, ekonomi rakyat terus terpuruk.

    “Bangsa ini kaya raya, tetapi ekonomi rakyatnya terpuruk karena kebijakan mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Sehingga mematikan daya saing masyarakat Indonesia,” ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

    Dukung

    Kader dan simpatisan Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada pemilu mendatang. Deklarasi dibacakan pewakilan masyarakat NTT  saat pelantikan pengurus DPD Gerindra NTT di Kupang.

    Isi deklarasi antara lain: “Kami keluarga besar gerinra NTT dengan ini menyatakan mendukung Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019.”

    Menurut Ketua DPD Gerindra NTT, Esthon Foennay, deklarasi ini merupakan bagian dari tekat untuk memanangkan Prabowo pada pemilu presiden. Prabowo dinilai figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

    “Konsep pembangunanya jelas, yakni mengedepankan eknomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme Indonesia,” kata Esthon yang kini menjadi Wakil Gubernur NTT.

    Menurut Esthon, dukungan terhadap Prabowo berasal dari 21 kabupaten dan kota di NTT. “Deklarasi ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat NTT dan tidak ada unsur rekayasa,” ujar dia. Laporan: Jemris Fointuna, Kupang

    Source : Vivanews.com

  • Jelang 2014, Golkar Mulai Serius Garap Twitter

    Jakarta – Suksesi legislatif dan presiden pada 2014 tinggal beberapa tahun lagi. Nah, partai politik pun bersiap diri. Selain menyebarkan ide-ide lewat dunia nyata, twitter pun digarap.

    Pentingnya media sosial ini berkaca pada kesuksesan Presiden AS Barack Obama, yang mampu memaksimalkan kekuatan seluruh media sosial termasuk twitter dan facebook. Tidak heran, partai-partai di Indonesia mulai melirik cara ini. Salah satunya Golkar.

    “Saat ini sedang di-set up. Tapi memang masih maju mundur karena kesibukan masing-masing (anggota tim),” jelas Wasekjen Golkar Lalu Mara saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/1/2012).

    Golkar tidak main-main, seorang ahli disiapkan untuk merancang campaign lewat media sosial. “Ada namanya Rakhmat Djunaidi, dari Bakrie Telecom,” jelas Lalu Mara.

    Golkar menilai, kekuatan media sosial, baik twitter dan facebook patut diperhitungkan. Apalagi anak-anak muda yang potensial menjadi pemilih umumnya memiliki akun di dua media sosial itu.

    “Itu salah satu sasarannya,” jelas Lalu.

    Source : Detik.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Mulai Bentuk Tim Sukses

    Jakarta, Kompas – Sejumlah tokoh dan partai politik langsung mengisi tahun 2012 dengan membentuk tim untuk mengkaji dan menghadapi Pemilihan Presiden 2014. Langkah ini, antara lain, dilakukan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Rabu (4/1), di Jakarta, menuturkan, partainya sudah membentuk tim yang beranggotakan 20 orang untuk mengkaji berbagai kemungkinan tentang pemilihan calon presiden/wakil presiden. Namun, tim yang beranggotakan dari Dewan Pengurus Pusat PKS ini belum memutuskan calon yang akan diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

    ”Prinsip kami mendorong agar semua calon potensial dapat maju mengikuti Pilpres 2014 sehingga rakyat dapat memiliki pilihan yang lebih banyak. Untuk itu, syarat mengikuti pilpres perlu dipermudah, misalnya semua partai yang mendapat kursi di DPR otomatis berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Anis.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menambahkan, partainya mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun pemantapan untuk pencalonan dan pemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Untuk itu, sepanjang tahun 2012 akan dilakukan konsolidasi partai, konsolidasi calon anggota legislatif (caleg), dan memantapkan posisi Prabowo yang adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ke komunitas di luar partainya.

    ”Secara informal, kami sudah membentuk tim untuk menyukseskan berbagai target itu. Tim terdiri dari orang-orang internal Gerindra maupun orang di luar partai,” tutur Muzani. Namun, dia mengelak menyebutkan nama anggota tim yang umumnya langsung berkomunikasi dengan Prabowo.

    Untuk mendukung pencalonannya dalam Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga membentuk tim yang dipimpin Luhut Panjaitan. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, tim dari partainya tidak hanya yang dipimpin Luhut. Ada pihak lain, seperti sejumlah kampus yang juga berniat menjadi tim sukses.

    Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menuturkan, secara informal juga sudah ada tim yang intensif bertemu untuk membahas sikap PAN pada Pemilu 2014, terutama terkait pencalonan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Tim itu terdiri dari pengurus pusat PAN dan sejumlah konsultan. ”Namun, secara formal kami masih memakai struktur partai,” ujarnya lagi.

    Tim informal itu mulai bekerja menyusul salah satu hasil Rapat Kerja Nasional PAN pada 10-11 Desember 2011 di Arena Pekan Raya Jakarta, yang menetapkan Hatta Rajasa sebagai satu-satunya calon dari partai itu di Pilpres 2014. (NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sekretariat Gabungan Parpol akan kian Kehilangan Fungsi

    SEKRETARIAT gabungan (setgab) partai politik pendukung pemerintah diprediksi akan semakin kehilangan fungsinya pada tahun ini. Konflik politik antarpartai yang tergabung dalam setgab akan kian meruncing dan merusak internal mereka.

    “Setgab tidak akan banyak pengaruhnya tahun ini. Partai akan semakin pragmatis dan tidak memedulikan keberadaannya demi memastikan perolehan modal politik menuju (Pemilu) 2014,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego di Jakarta, kemarin.

    Menurut Indria, hal itu merupakan konsekuensi logis dari koalisi parpol yang tidak permanen. “Fungsi kabinet juga akan terganggu. Menteri-menteri dari partai akan lebih mementingkan agenda partai masing-masing,” katanya.

    Dia menambahkan, konstelasi politik juga akan terus memanas dan memungkinkan parpol-parpol menggelar front terbuka di luar setgab. “Tahun ini hanya baru awal kegaduhan politik dan ini akan terus memburuk hingga 2014.”

    Saat dihubungi secara terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi mengatakan setgab seperti macan ompong. Bahkan ia memprediksi PKS atau Golkar bisa keluar atau ditendang dari setgab demi mempertahankan kinerja pemerintahan.

    Memanasnya internal setgab memang sudah dimulai. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan bahwa PKS dan Golkar memiliki syahwat politik menggebu pada tahun ini.

    Pernyataan itu langsung ditanggapi Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Refrizal. “Mubarok harus konkret, PKS yang mana? Siapa itu? Sebutkan nama langsung. Mubarok seperti lempar batu sembunyi tangan,” katanya.

    Anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo pun menilai pernyataan Mubarok itu cermin ketakutan terkait dengan mulai terkuaknya kasus megakorupsi Bank Century, Wisma Atlet, dan Hambalang. (*/HZ/X-5)

    Source : Media Indonesia

  • Akbar: Ical-Dahlan Iskan, Nanti Dulu

    VIVAnews – Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai masih terlalu dini untuk menyebut nama Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan sebagai calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Masih butuh waktu untuk menilai Dahlan Iskan.

    “Saya kira terlalu cepat menilai seorang menteri itu dikatakan berhasil,” kata Akbar Tanjung usai menghadiri acara ‘Mengenang Humor Gus Dur’ di kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa dini hari 3 Januari 2012.

    Menurut Akbar, sekalipun Dahlan Iskan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sebagai menteri, penilaian keberhasilannya belum bisa dinilai sekarang. “Untuk dikatakan sudah berhasil tentu butuh waktu,” ujar mantan Ketua DPR ini.

    Akbar menegaskan, Golkar sendiri belum ada pembicaraan internal untuk mencari pasangan Aburizal Bakrie. Tetapi analisa nama-nama yang akan digandeng dengan Aburizal sudah dilakukan.

    “Itu sudah ada dan itu bisa saja. Tapi belum ada pembicaraan resmi dari Golkar,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. Golkar saat ini masih fokus pada konsolidasi daerah berdasarkan amanat Musyawaran Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional.

    “Golkar fokus mempersiapkan menghadapi pemilu legislatif 2014, agar bisa meraih suara sebagaimana diamanatkan Rapimnas, yakni 30 persen suara,” kata Akbar.

    Nama Dahlan Iskan semakin populer setelah menjadi Dirut PLN. Bahkan setelah menjadi Menteri Negara BUMN, Dahlan kerap melakukan kegiatan yang nyaris tak pernah dilakukan anggota kabinet lainnya, seperti mendadak naik kereta listrik. (ren)

    Source : Vivanews.com

  • Belum ada Capres yang Menonjol

    JAKARTA–MICOM: Pemilihan presiden 2014 belum lagi tiba. Namun, sejumlah partai politik telah mengajukan kandidat untuk diusung sebagai calon orang nomor 1 di Indonesia.

    Di antaranya, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan Partai Amanat Nasional yang telah menetapkan Hatta Rajasa.

    Kendati begitu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi menilai belum ada satu pun figur yang memikat hati rakyat.

    “Semua masih mengambang. Rakyat juga belum menentukan karakter capres seperti apa yang menarik buat mereka. Sejauh ini belum ada yang menonjol,” ungkapnya Jumat (30/12).

    Menurut Burhanuddin, terlalu prematur untuk menentukan peluang para calon presiden ini pada Pemilu 2014 mendatang.

    “Pemilu kurang lebih masih dua tahun lagi, tentunya sulit untuk meramalkan peluang capres atau karakteristik pemimpin yang dibutuhkan atau berpeluang besar menarik hati rakya,” lanjutnya.

    Saat ini, menurut Burhanuddin, para politikus masih mengetes arena politik menuju 2014.

    Belum ada calon-calon yang bisa dibilang unggul sehingga masih terbuka lebar peluang untuk capres-capres muda untuk ikut meramaikan persaingan.

    “Peluang untuk itu ada, tapi yang menjadi masalah dari politikus muda ini adalah popularitas mereka yang rendah,” tandasnya. (*/OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKS Akan Usung Capres dari Luar Partai

    VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan merekrut tokoh lain dari luar partai yang akan diusung menjadi kandidat calon presiden. Apakah dengan ini artinya PKS mengalami krisis kaderisasi internal?

    “Kami tidak mengalami kesulitan. Kami lebih realistis. Jadi, kita melakukan langkah-langkah yang akan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal dalam Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS di Senayan, Jakarta, Rabu 28 Desember 2011.

    Mustafa membantah bahwa PKS mengalami krisis kaderisasi. PKS, kata dia, memiliki banyak stok kader potensial. Tetapi, perkembangan zaman dan kondisi di masyarakat harus tetap menjadi perhatian.

    Maka itu, PKS kemungkinan akan mengusung tokoh-tokoh kredibel dari daerah-daerah untuk diangkat menjadi tokoh nasional. Bagi PKS, partai lain mungkin tergantung pada tokoh sentral, tapi PKS sangat memungkinkan mencari tokoh luar untuk diusung.

    Meski begitu, keputusan mengenai pengusungan tokoh-tokoh itu tergantung arahan dari Majelis Syura. “Majelis Syura akan memberikan pertimbangan, tentang arah dan perkembangan partai sampai 2014,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

    Nantinya, Majelis Syura akan melakukan penjaringan dan penyaringan di seluruh Indonesia. PKS akan memikirkan kader-kader di daerah yang punya kapasitas untuk ditampilkan ke kancah nasional.

    Seperti diketahui, kader-kader internal PKS yang namanya kerap digadang dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2014 antara lain, Hidayat Nur Wahid dan Lutfi Hasan Ishaaq. (umi)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Delapan Resolusi PPP untuk 2012

    VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan mencatat sejumlah persoalan masih belum selesai pada 2011 ini. Fraksi PPP menyampaikan sejumlah resolusi untuk 2012 nanti.

    Resolusi pertama, terkait hilangnya hak suara puluhan juta warga negara Indonesia pada pelaksanaan Pemilu 2009. FPPP meminta pemerintah merapikan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), melaksanakan pendataan dan penomoran induk kependudukan (single identity number), KTP elektronik (e-KTP), melakukan pendataan serta pemutakhiran data pemilih dan penduduk potensial pemilih.

    “Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa hilangnya hak suara warga,” kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi dalam siaran pers, Kamis 29 Desember 2011.

    Kedua, FPPP menilai peranan pemerintah masih terlalu dominan dalam struktur Panitia Seleksi KPU. Meski demikian, FPPP meminta Panitia Seleksi untuk tetap bersikap independen, imparsial dan bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat dihasilkan calon-calon Anggota KPU yang terbaik, berintegritas tinggi, tidak memihak dan dapat bekerja keras demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.

    Ketiga, FPPP mendesak seluruh lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), agar menuntaskan seluruh kasus-kasus korupsi besar dan berdampak sistemik, seperti kasus mafia perpajakan, mafia pertambangan, BLBI, Bank Century, cek pelawat dan sebagainya. Untuk itu, FPPP juga meminta KPK dan PPATK dapat bekerjasama lebih erat dalam menerapkan prinsip pembuktian terbalik yang merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Keempat, FPPP prihatin kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dalam sengketa masyarakat dengan perusahaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain, seperti pada kasus Freeport, Mesuji, Bima dan lain-lain. Agar persoalan pelanggaran HAM ini dapat dituntaskan, maka FPPP meminta pemerintah segera melaksanakan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membentuk pengadilan-pengadilan HAM. “Dengan demikian, seluruh tudingan dan wacana adanya pelanggaran HAM dapat diselesaikan secara hukum dan berkeadilan.”

    Kelima, terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan masyarakat, FPPP meminta Polri mengedepankan fungsi pencegahan, deteksi dini dan pendekatan persuasif, termasuk dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, ustaz dan lain-lain. Setiap aparat Polri harus memahami dan menaati prosedur tetap dan siapa pun yang melanggarnya harus ditindak seadil-adilnya.

    “Namun, sebagai solusi jangka panjang, FPPP juga mencermati dan mendalami wacana yang berkembang untuk menempatkan Polri berada di bawah koordinasi kementerian negara. FPPP juga sedang mempertimbangkan diskursus penempatan aparat polisi di daerah di bawah koordinasi kepala-kepala daerah,” kata Arwani.

    Keenam, akhir-akhir ini telah terjadi eskalasi konflik yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan dan sumberdaya alam antara masyarakat dan kaum pemilik modal yang melibatkan aparat. Terkait hal tersebut, FPPP berpendapat pemerintah belum melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam, terutama Pasal 5 dan Pasal 6 yang menegaskan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

    “FPPP juga sedang menyiapkan konsep dan sikap terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan UU Agraria yang akan dibahas pada tahun 2012,” kata Arwani.

    Ketujuh, FPPP memandang perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai 6,5 persen dengan tren inflasi yang menurun. Nilai tukar cenderung stabil dan kinerja neraca pembayaran tahun 2011 mencatat surplus yang cukup besar. Kinerja perbankan juga tetap terjaga dengan penyaluran kredit yang cukup tinggi, meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Rasio kecukupan modal jauh di atas batas minimum 8 persen dan rasio kredit bermasalah berada di bawah 5 persen.

    Namun, FPPP juga mencermati potensi terjadinya krisis global pada tahun 2012 tidak dapat diabaikan. Untuk itu, FPPP meminta pemerintah mewaspadai tiga hal penting berikut, pertama, berlarutnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan lambatnya pemulihan krisis Eropa yang bisa membawa dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan keuangan global.

    Kedua, terjadinya perlambatan pertumbuhan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas internasional yang berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan investasi. Ketiga, krisis global bisa membawa dampak buruk terhadap upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin masih relatif besar.

    Kedelapan, terhadap persoalan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, FPPP mendesak pemerintah segera merealisasikan amanat wajib belajar 9 tahun sehingga semua anak Indonesia dapat menuntaskan pendidikan SD dan SMP. FPPP juga meminta pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana belajar dan pemberian beasiswa bagi siswa-siswa miskin dan berprestasi dapat diselesaikan. (umi)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kualitas Politisi tidak Terkait Sistem Pemilu

    JAKARTA–MICOM: Perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup dinilai tidak akan memperbaiki kualitas politisi yang terpilih di parlemen kelak. Karena akar persoalannya adalah mekanisme rekruitmen kader yang dilakukan partai politik.

    “Akar persoalannya ada di parpol. Ketika sistem dikembalikan ke tertutup dengan parpol yang menentukan, pertanyaannya apa parpol menjamin orang yang tidak punya duit bisa masuk? Apa menjamin yang masuk bukan keluarga atau orang terkenal? Ini persoalannya,” kata Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi dan evaluasi akhir tahun bertema Menjemput Pemilu Mandiri di Jakarta, Kamis (29/12).

    Karena itulah, untuk membenahi kualitas kader di parlemen yang harus diperbaiki adalah mekanisme rekrutmen kader oleh partai politik. “Parpol mesti didorong dan dipaksa agar bertanggungjawab untuk memperbaiki kualitas dan integritas kader. Jadi saat pemilu masyarakat disuguhkan bahan dasar yang bagus oleh parpol.”

    Yang harus menjadi konsentrasi fraksi-fraksi di DPR saat ini, sambung dia, seharusnya bukan sistem pemilu tetapi bagaimana mendorong agar masyarakat tidak apatis terhadap pelaksanaan pemilu. (Wta/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politik Uang Biang Kehancuran Bangsa

    JAKARTA–MICOM: Demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini, memberikan terlalu banyak ruang terjadinya pengerahan modal secara besar-besaran, akibatnya politik uang merajalela merusak tatanan demokrasi itu sendiri.  Hal ini juga yang memicu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya menjadi kriminal.

    Direktur Reform Institute Yudi Latief mengungkapkan dalam diskusi refleksi akhir tahun 2011 di DPP PKB Jakarta, Kamis (29/12). “Kekacauan politik hari ini itu sebenarnya disebabkan satu iblis, yang namanya uang. Uang merusak seluruh tatanan demokrasi kita. Desain institusi demokrasi kita memaksa kita menjadi kriminal,” ujar Yudi.

    Yudi mengatakan, maraknya praktik politik uang tidak akan sirna, selama tatanan demokrasi masih memberikan ruang besar bagi pihak yang bermodal banyak. Untuk itulah, ia menyarankan adanya pembatasan kampanye dan penyederhanaan mekanisme pemilu. “Selama desain demokrasi beri ruang kapital terlalu banyak, tidak akan sirna. Sederhanakan pemilihan, batasi kampanye,” ujar Yudi.

    Ia pun menegaskan, jika ingin mewujudkan iklim demokrasi yang berkeadilan sosial, politik harus dipimpin ide, mengedepankan gagasan, tidak hanya modal. “Kalau mau jujur banyak yang tidak mampu bayar modal politik. Terpaksa menjadi kriminal,” tukasnya. (Mad/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.