* Kartu Caleg Dirampas dan Dibuang ke Got
LHOKSUKON – Sejumlah kader wanita yang tergabung dalam Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Utara, mengaku diusir dan diintimidasi oleh sekelompok pemuda saat membagi-bagikan atribut dan kartu nama calon legislatif (caleg) PKS, di Desa Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Jumat (3/4) sore. Sebanyak tiga pak kartu nama milik tiga caleg dirampas dan dibuang ke dalam got.
(more…)
TAKENGON – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Tengah, memeroses dua kasus dugaan money politics (politik uang) oleh sejumlah calon anggota legislatif (caleg) di wilayah tersebut. Kedua kasus dimaksud adalah pembagian beras dan pembagian lusinan gelas dari caleg kepada masyarakat dengan maksud meraih dukungan dari calon pemilih.
(more…)
LHOKSEUMAWE – Menjelang hari pemungutan suara, tindakan intimidasi dan ancaman terhadap pemilih di Lhokseumawe terus terjadi. Simpatisan salah satu partai lokal di Pusong, Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, diancam oleh kader partai lokal lainnya. Mereka diancam dibunuh dan diculik karena hadir dalam kampanye Partai SIRA.
(more…)
BANDA ACEH – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaporkan adanya intimidasi menjelang pemilu legislatif dari pihak-pihak tertentu, kepada tim dari Uni Eropa (UE). Laporan tersebut disampaikan ketua DPW PKS Ghufran ZA dalam kunjungan Tim UE ke kantor partai tersebut di Banda Aceh, tadi sore, terkait intimidasi yang terjadi pada kader PKS di daerah itu.
(more…)
TAPAKTUAN – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan menemukan sembilan kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta Pemilu 2009.
“Hingga hari ke-11 masa kampanye rapat umum, kami telah mencatat sembilan kasus pelanggaran yang dilakukan partai politik atau para caleg peserta pemilu,” kata Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Yusrizal di Tapaktuan, tadi malam.
(more…)
BANDA ACEH – Pelibatan anak dalam setiap kampanye terbuka merupakan kasus paling menonjol di Aceh. Namun, Panwaslu sulit melakukan pengusutan dan harus bijak menyikapi pelanggaran kampanye tersebut.
“Pelanggaran ini dilakukan baik saat rapat umum yang dilakukan oleh partai lokal maupun partai nasional,” kata Ketua Panwaslu Aceh, Nyak Arief Fadhilah yang dikonfirmasi, tadi malam, terkait kasus atau pelanggaran yang menonjol selama delapan hari pelaksanaan kampanye terbuka di provinsi itu.
(more…)
BANDA ACEH – Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam dua bulan terakhir telah menerima empat kasus pengaduan pelanggaran Pemilu.
Ketua Panwaslu NAD, Nyak Arief Fadhilah di Banda Aceh, tadi pagi, menyatakan, dari keempat kasus tersebut satu diantaranya sudah diserahkan ke tim penyidik kepolisian, sedangkan tiga lagi masih dalam proses verifikasi.
(more…)
INLAH.COM, Jakarta – Mengatisipasi kemungkinan lolosnya PKS dari proses penyidikan Polda Metro Jaya, Panwaslu kini menyiapkan jerat hukum baru. Jika kasus pelanggaran kampanye PKS dihentikan polisi, Panwaslu segera mempraperadilankan PKS.
“Kalau memang kasus itu nantinya SP3, kita akan tanyakan bukti-bukti apa yang kurang. Kita juga sudah siapkan empat opsi, yakni kita prapradilkan, kita lapor ke komisi kepolisian, menyerahkan berkas ke Bawaslu, atau kita akan kembali gelar perkara di Gakumdu mencari apa yang kurang dari kasus ini,” ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah.
(more…)
INLAH.COM, Jakarta – Polda Metro Jaya dipastikan akan menghentikan proses penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye dengan tersangka presiden PKS Tifatul Sembiring. Tak terima dengan sikap polisi, Panwaslu akan menyelidiki alasan yang sebenarnya penghentian itu.
“Kalau memang itu SP3, kita akan dukung dan mengapresiasikan apa yang telah dilakukan polisi karena sudah sampai ke tingkat penetapan tersangka,” ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (27/1).
(more…)
INILAH.COM, Jakarta – Kredibilitas Panwaslu kini di tangan Kepolisian. Bila benar Polda Metro Jaya kelak menghentikan proses penyidikan terhadap Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam kasus pelanggara pemilu, itu akan jadi langkah mundur yang menghancurkan citra Panwaslu.
“Jika benar polisi ingin menghentikan kasus ini, panwaslu akan menurun kredibilitasnya di mata publik. Kalau benar artinya kepolisian dan panwaslu melakukan tindakan sembrono. Itu bahaya,” jelas Direkur eksekuif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (21/1) malam.
(more…)