siwah.com

Tag: pemilukada

  • Gubernur Minta Rakyat Berani Beri Kesaksian

    Jakarta, Kompas – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelidiki, menyidik, dan mengungkap penembak warga tak bersalah dan penggergaji menara listrik di Desa Matang Sijuek Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.

    Ia juga mendorong rakyat Aceh supaya berani memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat keamanan untuk memudahkan menangkap pelaku.

    Irwandi mengatakan hal itu, Senin (9/1), ketika dihubungi dari Jakarta. Ia menegaskan pula, kekerasan bersenjata dan penggergajian menara listrik tidak menghalangi pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) di Aceh. Kondisi di Aceh masih kondusif.

    ”Tidak ada alasan untuk menunda pilkada,” ujar Irwandi di Banda Aceh. Ia membandingkan kondisi kini dengan situasi menjelang Pemilu 1999 dan 2004. Pada 1999, di Aceh masih berlangsung perang. Gerakan Aceh Merdeka mengadakan perlawanan, tetapi pemilu berlangsung lancar dan aman di Aceh. Pemilu 2004 di Aceh juga tidak ditunda meski saat itu masih situasi darurat militer dan darurat sipil.

    ”Tidak ada yang mau situasi Aceh seperti saat ini, terkecuali pengacau itu. Saya sudah minta Polri menyelidiki, menyidik, dan mengungkap kasus ini. Kami tak bisa menangkapnya sendiri, kecuali pelakunya tertangkap tangan,” ujarnya.

    Warga mulai resah dengan teror yang terjadi di sejumlah daerah di pantai timur Aceh. Warga khawatir ada pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan menghadang dan memeras pengendara mobil di pedesaan.

    Teuku Jimmy Junaidi, warga Blangpidie, Aceh Barat Daya, sekitar 375 kilometer dari Banda Aceh, berharap polisi segera mengungkap kasus ini sehingga tak merembet ke pantai barat Aceh. Saat ini, warga Aceh sedang menikmati suasana damai.

    Surya Irawan, warga Lhokseumawe, sekitar 280 kilometer dari Banda Aceh, juga berharap tak ada lagi fasilitas publik yang dirusak sehingga aktivitas warga terganggu.

    Irwandi menilai, kekerasan di Aceh akhir-akhir ini tak ada kaitannya dengan pilkada. Kejadian itu lebih disebabkan faktor ekonomi dan ketenagakerjaan. ”Ada kesenjangan antara warga setempat dan pendatang dalam mendapatkan pekerjaan,” katanya.

    Setelah penggergajian menara listrik tegangan tinggi di Baktiya, Aceh Utara, dan Beureunuen, Pidie, upaya perusakan fasilitas publik kembali terjadi di Aceh. Empat orang berusaha menumbangkan menara telekomunikasi milik PT Telkomsel di Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Senin. Namun, aksi itu bisa digagalkan warga yang memergoki keempat pelaku. Mereka ditangkap saat menggergaji tiang penyangga menara.

    Keempat orang yang akan menumbangkan menara telekomunikasi itu adalah Adi Sayahputra (23) dan Boby (22) dari Lhokseumawe serta Basyari (24) dan Bachtiar (22) dari Aceh Utara. Mereka kini diserahkan ke Polres Lhokseumawe.

    Terkait penggergajian menara di Baktiya, Kepala Polres Aceh Utara Ajun Komisaris Besar Farid Bachtiar menyebutkan, pelakunya masih dalam pengejaran. Barang bukti sudah diamankan, termasuk gergaji dan beberapa kemasan minuman.

    Kriminal biasa

    Di Jakarta, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, sesuai penyelidikan Polri, kasus penembakan di Aceh adalah kriminal murni dan tidak ada kaitan dengan pilkada. Namun, TNI tetap mengikuti perkembangan kasus itu.

    Agus mengakui masih ada senjata yang beredar bebas di Aceh. TNI sudah memeriksa di gudang dan tidak ada senjata yang beredar bebas yang berasal dari gudang TNI. Namun, ada senjata milik kelompok tertentu yang terkait separatisme.

    Meski salah satu poin dalam perjanjian Helsinki—perjanjian damai di Aceh—terkait penarikan dan pemusnahan senjata di Aceh, Agus menyatakan, TNI tidak bisa memastikan apakah semua senjata telah diserahkan dan dimusnahkan. ”Kami berharap sudah diserahkan dan dimusnahkan. Namun, kami tidak tahu persis. Kenyataannya, masih ada senjata di tangan separatis,” kata Agus.

    TNI akan terus melakukan kegiatan untuk mengeliminasi senjata yang beredar di luar. Bentuk tindakan dilakukan Polri. Sementara TNI membantu Polri melakukan tindakan deteksi dini ataupun patroli bersama.

    Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, Senin, menambahkan, Polri kini juga memperketat pengamanan di Aceh, menyusul aksi penembakan terhadap warga dan perobohan tiang listrik bertegangan tinggi. Selain itu, tim dari Mabes Polri dan Polda Aceh juga masih terus menyelidiki kasus itu.

    ”Kepala Polda Aceh dan kepala polres sudah memetakan daerah yang rawan dan menugasi tim melakukan upaya preventif dan represif, termasuk patroli dan razia tertentu,” kata Saud. Misalnya di Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Besar.

    Menurut Saud, tim dari Mabes Polri dan Polda Aceh menyelidiki serta mengumpulkan semua informasi dan data untuk mengungkap kasus penembakan itu. Terkait pengamanan pilkada di Aceh, nantinya terdapat 9.754 tempat pemungutan suara. Polri juga dibantu TNI dan satuan perlindungan masyarakat.

    Penangkapan

    Saud menjelaskan pula, aparat Polda Sumatera Utara, Sabtu lalu, menangkap dua orang yang diduga membawa senjata api di wilayah Langkat, Sumut, saat razia kepolisian. Dua orang itu mengendarai mobil dari wilayah Sumut ke Aceh.

    Kedua orang itu, WY dan SA, membawa pistol jenis FN dan senjata genggam buatan Italia. ”Namun, sementara ini belum ada keterkaitan dengan kasus penembakan di Aceh,” kata Saud.

    Kedua orang itu, menurut Saud, baru terlibat dalam jual-beli senjata api. Kepolisian masih mencari pihak yang menjual atau menyediakan senjata api dan pihak yang memesan senjata itu. ”Dari pemeriksaan sementara, keduanya berperan untuk mengambil senjata api itu,” kata Saud. Polisi masih mendalami informasi itu. (ham/han/edn/fer)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jangan Panik Prahara Baru di Aceh

    Sudah hampir tujuh tahun rakyat Aceh, di kabupaten mana pun mereka tinggal di Provinsi Aceh, menikmati suasana damai.

    Jalan-jalan di Banda Aceh, Lhokseumawe atau Meulaboh yang biasanya mencekam pada sore dan malam hari, sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), suasananya sungguh berubah total menjadi ramai.

    Geliat ekonomi rakyat Aceh pun benar-benar terasa pada siang dan malam hari. Orang tidak lagi takut untuk duduk-duduk di kedai kopi atau menikmati ikan bakar di rumah-rumah makan di pinggiran jalan.

    Jika di era DOM (Daerah Operasi Militer) antara 1988-1998, masa Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) atau Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostility Agreement atau CoHA) suasana keamanan belum begitu kondusif, sejak MoU Helsinki keamanan insani di Aceh benar-benar terasa. Memang ada masa-masa di mana sisa-sisa konflik benar-benar masih terasa, yaitu saat-saat kampanye pemilihan kepala daerah di seluruh Aceh pada akhir 2006.

    Kini, menjelang pemilukada kedua di Aceh pasca MoU Helsinki, suasana Aceh kembali tegang. Di beberapa daerah seperti di Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Besar, prahara seakan kembali menghadang di depan mata kita.

    Penembakan misterius kembali terjadi. Anehnya, sama persis ketika militer masih menjadi pengendali keamanan di Aceh di era Soeharto dan sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh pada 2003, target utama pembunuhan atau penembakan misterius tersebut adalah para petani di daerah-daerah transmigrasi dan para pekerja musiman yang datang dari tanah Jawa.

    Ini yang kemudian menimbulkan interpretasi, spekulasi atau pun persepsi bahwa para pelaku penembakan misterius tersebut kemungkinan besar adalah aktor-aktor tentara yang ingin memompa kemarahan orang Jawa di luar Aceh, menimbulkan konflik etnik atau mengacau Aceh menjelang Pemilukada yang akan berlangsung bulan depan. Jika bukan tentara, aktor yang mungkin saja melakukan itu adalah polisi atau mantan kombatan GAM.

    Intinya, persepsi yang bisa saja salah ini ingin mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang memang hobby-nya ingin merusak suasana damai di Aceh, karena hanya dengan demikian mereka bisa menikmati permainan dan mendapatkan keuntungan material dari prahara yang terjadi di Tanah Rencong.

    Benarkah orang Aceh sangat anti orang Jawa seperti yang ingin dikesankan oleh para aktor pembunuh misterius itu? Secara tegas penulis berani mengatakan bahwa jawabannya adalah tidak!

    Benar bahwa para mantan politisi atau kombatan GAM di masa lalu sering menggunakan kata “pemerintah di tanah Jawa” atau “Tentara Jawa” untuk menyebut pemerintah Indonesia, ABRI atau TNI. Tapi, secara umum tidak ada sikap antipati orang Aceh terhadap orang Jawa.

    Buktinya, saat Aceh Recovery Forum (ARF) masih sering mengadakan pertemuan di Medan atau Jakarta pascatsunami 26 Desember 2004, penulis yang adalah orang Indonesia keturunan Jawa selalu diminta memimpin sidang-sidang yang terkait dengan bidang politik.

    Alasan teman-teman Aceh, kalau orang Aceh yang mimpin nanti sidangnya bertele-tele karena asas egalitarian amat kuat dan mereka akan berdebat sepanjang hari. Kalau penulis yang memimpin, perdebatan tidak akan sekeras bila orang Aceh yang memimpin sidang.

    Lihat juga pada pemilu legislatif di awal reformasi, Amien Rais yang orang Jawa tulen dan menggunakan bendera Partai Amanat Nasional (PAN) dapat terpilih dengan suara yang meyakinkan di Aceh. Entah itu karena Amien bersama Gus Dur pernah membuka selubung papan yang bertuliskan “Referendum” di Aceh atau karena faktor ia adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah, yang jelas dia terpilih mewakili Aceh.

    Contoh lain, Kuntoro Mangkusubroto adalah orang Jawa tulen yang juga dipilih untuk menjadi Ketua Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh pascatsunami.

    Adalah kenyataan pula bahwa Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan suara 94% di Aceh pada Pemilu Presiden 2009, walau ada pula yang mempertanyakan hasil pemilu presiden tersebut hasil sebuah kejujuran atau kecurangan politik.

    Aceh belakangan ini memang menjadi berita utama di media massa di tanah air. Ada yang mempersoalkan apakah adil jika para pengagum budaya punk rock harus direndam di kolam untuk mandi pagi, ditelanjangi separuh badan, disuruh menyanyikan lagu-lagu nasional yang heroik dan dianggap melanggar syariat Islam?

    Tidakkah kita dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan toleran terhadap saudara sebangsa yang memiliki budaya atau kebiasaan yang berbeda, seperti para punk rockers di Aceh itu?

    Kita tidak tahu pasti apa semua kegalauan di tanah Aceh itu terkait dengan konflik di antara para elite politik menjelang pemilukada di Aceh pada tingkatan provinsi, kabupaten dan kota?

    Siapa pun pelakunya, mereka harus sadar bahwa bila Aceh membara, rakyat Aceh yang menderita. Sebagai sesama anak bangsa pemilik sah negeri ini, kita tentunya tidak ingin melihat terjadinya Prahara Baru di Tanah Rencong!!!(inc)
    Oleh Ikrar Nusa Bhakti

    Source : Harian Aceh

  • Ketua KIP: Kami Siap Mengundurkan Diri


    Banda Aceh | Harian Aceh – Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh mengatakan para Komisioner KIP siap mundur bila Pemilukada Aceh ditunda. Sebab, penundaan Pemilukada akan menyulitkan pihaknya.

    Hal ini disampaikan Salam Poroh di depan Peserta Pelatihan Penyusunan Rencanan Strategis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilihan KIP se-kabupaten/kota di Hotel Naggroe, Banda Aceh, Sabtu (7/1) pagi. Kepada wartawan, usai acara itu, Salam Poroh menjelaskan, bila penundaan kembali terjadi, tentu akan sangat merepotkan KIP Aceh. “Saya sedih, sudah sejauh ini masih ada pikiran-pikiran untuk melakukan penundaan,” katanya.

    Soal pembukaan kembali pendaftaran peserta, lanjut Salam, asal dasar hukumnya kuat, KIP siap melaksanakannya. Tapi bila sebaliknya, kata dia, tak akan dijalankan. “Sejauh ini, belum ada arahan dari KPU soal ini,” katanya. “Bila KPU nanti akhirnya memutuskan menunda pemilukada, kemungkinan saya mundur.”

    Menurut Salam, sampai sejauh ini, baru Akmal Abzal, salah satu komisioner KIP Aceh yang memiliki komitmen sama dengan dirinya. “Yang sudah saya dengar (juga ingin mundur) Pak Amal,” kata Salam.

    Soal usulan Partai Aceh untuk mendiskualifikasi Irwandi Yusuf dari calon Gubernur Aceh, Salam menjawab, “Itu harus hati-hati, apakah betul yang bersangkutan itu memang kader parpol tersebut. Jangan sembarang dituduh anggota partai, nanti bisa berbalik tuduhannya.”

    Sementara itu, ditanya soal komitmen pengunduran dirinya bila pemilukada ditunda, Akmal Abzal cepat mengelak. “Saya tidak ada mengatakan itu,” katanya pada wartawan.

    Menurut Akmal, dia hanya merasa perlu mempertimbangkan untuk mundur atau tetap bertahan sebagai komisioner KIP bila tahapan pemilukada dijalankan tidak berlandaskan hukum yang berlaku. “Jangan sampai kita kerja dengan hukum yang tak pasti, karena sejarah akan mencatat bahwa kita gagal menjalankan sebuah produk hukum,” jelasnya.

    “Jadi, bila memang nanti ditunda dengan kekuatan hukum yang kuat, why not (mengapa tidak)?” lanjutnya. Proses hukum itu, kata dia, harus pasti karena azas penyelenggaraan pemilukada adalah kepastian hukum. “Kalau kepastian hukum itu sudah tak jelas, maka itu patut dipertimbangkan apakah bertahan atau mundur,” katanya.

    Sementara itu, Roby Syahputra, Komisioner KIP Aceh yang membidangi logistik yang ditanyai wartawan soal rencana pengunduran diri dari komisioner KIP Aceh bila pemilukada ditunda, mengatakan hal itu masih pendapat pribadi Ketua KIP Aceh Salam Poroh. “Itu pendapat ketua. Kami belum pernah membawa soal sikap ini dalam rapat,” katanya.

    Menurut Roby, hal tersebut sah-sah saja sebagai sikap pribadi dari masing-masing komisioner KIP Aceh. “Silakan saja, itu hak masing-masing. Tapi tentu ada mekanismenya,” katanya.(dad)

    Source : Harian Aceh

  • Teuku Kemal Fasya: Opsi Tunda Pemilukada Lebih Baik

    Banda Aceh | Harian Aceh — Antropolog Aceh Teuku Kemal Fasya mengatakan yang terpenting dalam konteks saat ini adalah menjamin perdamaian, baru kemudian memikirkan kembali tentang Pemilukada.

    “Menurut saya begitu,” kata Kemal yang dimintai tanggapannya, Sabtu (7/1). Krisis Pemilukada, kata Kemal, sudah diboncengi oleh aksi-aksi teror. “Ini bukan kasus kriminal, ini kasus teror dan sudah terbangun kultur ketakutan di tingkat masyarakat,” katanya.

    Menurut Kemal, situasi kriminal saat ini bukanlah suatu yang normal terjadi. Sebab, kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. “Dimana tak ada terjadi perampokan, kemudian tak ada hubungan antara korban dan pelaku dan mengapa targetnya adalah kelompok minoritas,” katanya.

    Itulah sebabnya, lanjut Kemal, rentetan kasus kriminal tersebut tak bisa dengan mudah dianggap kriminal biasa. “Dari fakta-fakta itu, kita sudah bisa menyimpulkan, kasus ini tidak alamiah,” katanya. Namun begitu, lanjutnya, terlalu dini bila mengambil kesimpulan bahwa kelompok elit yang bertikai di Pemilukada saat ini bagian dari yang bermain di lapangan.

    Sebetulnya, kata Kemal, salah satu aspek yang dapat membuat Pemilukada berjalan damai adalah bila kondisi keamanan terjamin. Tapi saat ini, kata Kemal, secara the facto kondisi keamanan tak bisa dijamin, terutama oleh pemangku di bidang keamanan. “Jadi, ada faktor yang sudah hilang dari proses menuju Pemilukada damai. Yang paling penting dalam konteks saat ini adalah jamin dulu perdamaian, baru kemudian dipikirkan lagi tentang Pemilukada,” kata Kemal.

    Menurut Kemal, opsi tunda Pemilukada menjadi pilihan yang lebih baik dibanding bila dipercepat tapi eskalasi kekerasan semakin inten. “Kemudian, siapa dibalik kasus-kasus teror ini harus benar-benar terungkap. Bukan hanya menangkap pelaku lapangan, tapi juga harus diketahui siap mastermain-nya, dan siapa yang membiayai?” tuturnya.

    Dikatakannya, ada beberapa variabel dari peristiwa-peristiwa penembakan yang terjadi di beberapa waktu terakhir. Ada kasus motif ekonomi yakni Zaratex, ada motif yang jelas politik seperti penggranatan kantor timses Irwandi, ada kasus yang betul-betul dibuat sangat kabur, tetapi pesannya menjadi politik. “Jadi, kasus-kasus tersebut tak bisa digeneralisir,” katanya.

    Kasus penembakan Zaratex di Aceh Utara, misalnya. Menurut Kemal, kasus ini sudah sangat jelas kriminal di mana pelaku menembak untuk menakut-nakuti surveyor demi keuntungan ekonomi dan tembakan mereka, tidak membunuh. “Tapi desain pembunuhan beberapa kasus lain, sudah kelihatan berpesan politik. Yang penting, ungkap konspirasi kotor yang sudah membuat situasi Aceh ini jadi tidak aman,” katanya.(dad)

    Source : Harian Aceh

  • Lagi, Tower PLN Digergaji OTK

    SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Aksi pemotongan tower PLN kembali terjadi, Sabtu malam tadi tower PLN Nomor 354 di Desa Matang Sijuk Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara,  roboh akibat digergaji orang tak dikenal (OTK). Robohnya tower tersebut mengakibatkan padamnya aliran listrik di sebagian wilayah Aceh pada  Sabtu malam (7/1/2012).

    Manajer PLN Area Lhokseumawe, Ir Defiar Anis kepada Serambinews.com, Minggu (8/1/2012) mengatakan, dari dua line jaringan pada tower tersebut, hanya satu yang jatuh ke tanah, sedangkan satu line tergantung di atas.

    “Jadi sementara ini, hanya line di atas yang digunakan. Sedangkan untuk perbaikan, kita sedang pesan tower ermegency dari Medan. Mungkin waktu perbaikan butuh dua tiga hari,” katanya

    Sebelumnya, pemotongan tower PLN juga terjadi, Kamis (5/1/2012) lalu pada Dua tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Aceh yang berada di Gampong Lueng Sagoe dan Blang Tidiek, Kemukiman Bereue’eh, Kecamatan Mutiara, Pidie, dipotong orang tak dikenal pada keempat kaki sikunya. (bah)

    Source : Serambi Indonesia

  • KIP Aceh Tetapkan Pemilih Tetap 3.227.586

    Banda Aceh-Setelah melalui perdebatan yang panjang melalui rapat pleno, akhirnya Sabtu (7/1), KIP Aceh berhasil menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilukada 2012.  Dari hasil rapat tersebut, KIP Aceh memutuskan,  jumlah DPT Aceh mencapai 3.227.586 pemilih, terdiri dari 1.591.712 laki-laki dan 1.635.874 perempuan. Sedangkan jumlah TPS sebanyak 9.768.

    Tapi DPT tersebut tetap saja masih menuai persoalan, sebab masih ada masalah soal status pemilih yang ada di perbatasan wilayah Bener Meriah dan Aceh Timur.  Setidaknya ada dua desa di wilayah itu yang sampai sekarang statusnya masih menjadi perdebatan dengan jumlah penduduk di desa itu sekitar 750 orang.

    Pemerintah Aceh Timur menganggap desa itu masuk dalam wilayah mereka, sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga mengklaim yang sama. Makanya,  baik KIP Bener Meriah maupun KIP Aceh Timur sama-sama memasukkan pemilih di desa itu ke dalam DPT mereka.  Masalah ini sempat memunculkan perdebatan panjang, karena cukup menyulitkan KIP Aceh dalam penyusunan DPT Provinsi.

    Tapi akhirnya disepakati untuk tetap memasukkan data dua KIP itu dalam rekapitulasi, dengan catatan, KIP Aceh akan kembali memverifikasi nama-nama pemilih yang tercantum di dua KIP tersebut. Jika nantinya ada nama pemilih yang sama-sama terdaftar dalam DPT kedua wilayah tersebut, maka salah satunya akan dihapus.

    “Jika itu terjadi, maka DPT yang kami umumkan ini kemungkinan berkurang,” kata Akmal Abzal, Ketua Kelompok Kerja Panitia Pendaftaran Pemilih. Seberapa besar pengurangan itu, Akmal belum bisa memastikan.  “Pokonya dalam seminggu ini permasalahan pemilih di perbatasan Bener Meriah dan Aceh Timur akan kita selesaikan,” katanya.

    Bagi KIP Aceh, perselihan itu sebenarnya hanya mengganggu pada data jumlah pemilih. Jika data ini bisa divalidasi, maka tidak ada masalah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang menjadi persoalan adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kedua wilayah itu, karena belum jelas kepala daerah mana yang akan mereka pilih.

    Untuk menyelesaikan masalah ini, KIP Aceh berjanji akan melakukan pertemuan khusus guna memediasi perselisihan ini. “Kita targetkan dalam seminggu ini perselisihan pemilih di perbatasan ini tuntas sehingga tidak ada masalah dalam pemilukada Bupati di wilayah itu,” kata Akmal dalam konferensi pers yang berlangsung di Media Center KIP Aceh.

    Rapat pleno membahas DPT yang berlangsung di Aula KIP Aceh itu, hadir pula tim Panitia Pengawas Pemilu Aceh yang diwakili  Sekretaris Panwaslu Yusriadi, serta perwakilan tim sukses dari empat kandidat  Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Source : Acehcorner.com

  • Payung Hukum untuk Partai Aceh

    Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum masih mencari peluang dan payung hukum untuk mengakomodasi permintaan Partai Aceh yang minta diberi kesempatan mendaftarkan calon kepala daerahnya. Sebagai pelaksana pilkada, KPU tidak bisa menggunakan diskresi dalam kasus ini karena akan mengubah aturan yang ada.

    ”Kami masih mencari payung hukum, apakah diperlukan peraturan pengganti undang-undang atau peraturan Mendagri,” kata anggota KPU, Saut Sirait, seusai rapat pleno KPU untuk membahas permintaan Partai Aceh, Jumat (6/1), di Jakarta.

    Apabila membuka kembali masa pendaftaran calon kepala daerah yang sudah berlalu, maka akan berimplikasi pada teknis tahapan pilkada, salah satunya adalah tender dan pengadaan surat suara. Proses lelang memerlukan waktu paling tidak 17 hari. Perlu juga diperhitungkan masa kampanye dan masa tenang.

    Kendati memikirkan peluang akomodasi pendaftaran calon kepala daerah dari Partai Aceh, Saut ataupun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara terpisah menegaskan, jadwal Pilkada Aceh tidak akan ditunda lagi. ”Kalau masih tidak bersedia, mau apa lagi, itu kesepakatannya dua hari lalu. Pilkada akan jalan, dengan atau tanpa (calon dari Partai Aceh),” kata Saut.

    Gamawan mengatakan, kalaupun pilkada harus diundur, ini harus diputuskan berdasarkan analisis daerah yang ditentukan forum komunikasi pimpinan daerah bersama KIP. Mengenai usul DPR Aceh untuk memberi kesempatan Partai Aceh mendaftarkan calonnya, hasilnya akan diketahui minggu depan.(ina)

    Source : Kompas.com

  • Masyarakat agar Tak Terprovokasi

    Banda Aceh, Kompas – Penembakan oleh orang tak dikenal terhadap pekerja bangunan di Aceh akhir-akhir ini memiliki pola sasaran yang sama. Jenis senjata yang digunakan pun sama, yaitu AK-47. Semua pihak diminta tak terprovokasi dengan kejadian tersebut.

    ”Sasarannya pun sama, warga pendatang. Kami masih mengembangkan untuk mempelajari keterkaitan peristiwa-peristiwa itu,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh Ajun Komisaris Besar Gustav Leo di Banda Aceh, Jumat (6/1).

    Belum ada pelaku penembakan yang ditangkap. Polisi juga belum mengetahui motif penembakan. Namun yang jelas, sasaran penembakan adalah warga pendatang dari kalangan bawah, seperti buruh kasar, petani, pekerja toko, dan pekerja bangunan.

    Secara terpisah, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, siapa pun yang menetap di Aceh, termasuk pendatang, untuk bekerja mencari nafkah harus dilindungi dan mendapatkan rasa aman. ”Jangan sampai ada yang terprovokasi pancingan-pancingan yang destruktif seperti ini. Apalagi provokasi kekerasan yang mengorbankan suku tertentu,” katanya.

    Muhammad Nazar mengatakan, perdamaian Aceh sangat mahal harganya dan perlu diisi seluruh rakyat serta pemerintahan. ”Karena itu, kami mengharapkan dan meminta tak ada satu pun dan dari pihak mana pun yang mengganggu Aceh serta memanfaatkan isu-isu Pilkada 2012,” ujarnya.

    Komite Peralihan Aceh (KPA) melalui juru bicaranya, Mukhlis Abee, menyatakan mendukung langkah polisi untuk mengungkap serangkaian kasus penembakan di Aceh tersebut. KPA Pusat telah menginstruksikan hal ini ke semua mantan kombatan Gerakan Aceh merdeka (GAM) di lapangan.

    KPA merupakan tempat bernaung mantan kombatan GAM pasca-berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.

    Penembakan oleh orang tak dikenal di Aceh terakhir menimpa tiga pekerja bangunan di sebuah mes bangunan di Desa Aneuk Galong, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, Kamis malam. Ketiga korban asal Jawa Tengah tersebut adalah pekerja sejumlah proyek rumah toko di Aneuk Galong. Mereka adalah Gunoko (30) dan Sotiku Anas (25), warga Demak; serta Agus Suwignyo (35), warga Grobogan.

    Kondisi Gunoko kritis. Bapak satu anak itu tertembak di pelipis kanan dan iga. Kondisi Agus dan Sotiku mulai membaik. Mereka dirawat di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh.

    Ada 18 pekerja bangunan yang tinggal di mes bersama tiga korban. Kini, mereka dievakuasi ke Kantor Polsek Sukamakmur. Mereka minta segera dipulangkan.

    ”Kami ini hanya buruh biasa, hanya mencari sesuap nasi. Mengapa kami dijadikan sasaran seperti ini,” kata Safi’i (30), pekerja bangunan asal Demak.

    Sebelumnya terjadi penembakan terhadap pekerja bangunan oleh orang tak dikenal di Desa Blang Cot Tunong, Bireuen; Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh; dan di Dusun Blok B, Desa Seureuke, Langkahan, Aceh Utara. Lima orang tewas dan 11 lainnya luka berat dalam peristiwa itu. Pelaku mengendarai sepeda motor. Sebagian besar bersenjata AK-47.

    Banyak senjata

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan jenis senjata yang digunakan dalam penembakan di Aceh adalah AK-47. Meski jenis senjata itu dahulu juga digunakan pasukan GAM, belum tentu pelaku adalah mantan pasukan GAM.

    Ia mengakui, masih banyak senjata sisa konflik di Aceh yang beredar di masyarakat. Belum dipastikan siapa atau kelompok mana yang menggunakan senjata-senjata tersebut dalam teror penembakan akhir-akhir ini.

    ”Di Aceh itu setelah selesai konflik, (GAM) itu kemudian melaporkan senjatanya. Di Aceh masih banyak senjata, yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah,” kata Purnomo di Jakarta.

    Purnomo menilai, serangkaian penembakan itu murni pembunuhan dan tidak terkait dengan separatisme. Oleh karena kejahatan murni dan masih dalam ranah keamanan publik, hal itu ditangani kepolisian.

    Gustav juga mengatakan, polisi mengindikasikan sejumlah kasus penembakan itu merupakan aksi kriminalitas murni. ”Belum mengarah ke politik,” ujarnya.

    Namun, menurut Ketua Konsorsium Aceh Baru Otto Syamsuddin Ishak, penembakan di Aceh setahun terakhir yang meningkat akhir-akhir ini bukan sekadar tindak kriminal biasa. Kejadian itu sarat muatan politik untuk mengganggu stabilitas negara dan pemerintahan.

    ”Terlihat ini pola pengondisian atau dalam bahasa aparat negara lazim disebut cipta kondisi, terlebih dengan pembunuhan warga pendatang dari Jawa. Sasarannya menasionalkan persoalan di Aceh. Bisa untuk menggagalkan Pilkada Aceh ataupun menjatuhkan wibawa pemerintah di daerah dan pusat,” kata Otto dalam jumpa pers di Imparsial, Jakarta.

    Direktur Program Imparsial Al Araf menambahkan, motif politik yang kuat terlihat dengan meningkatnya kekerasan di Aceh setiap kali ada perhelatan politik, seperti pada 2006 dan Pemilu 2009. ”Sedang terjadi upaya meningkatkan suhu politik di Aceh menjelang pilkada,” ujar Al Araf.

    Otto mendesak polisi menangkap dan menuntaskan kasus penembakan dan pembunuhan di Aceh yang selama 2011 mengakibatkan 15 orang tewas dan 17 orang luka berat. Hingga pekan pertama tahun 2012, total korban pembunuhan mencapai 20 orang. Terjadi pula 13 kasus penembakan misterius yang tidak terungkap pada 2011.

    Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pemerintah menjamin kenyamanan dan keamanan di Aceh. (ong/nwo/why/han/nta)

    Source : Kompas.com

  • Imparsial Tuding Kekerasan di Aceh Ulah Tim Operasi Khusus

    JAKARTA–MICOM: Kekerasan di Aceh dalam beberapa hari terakhir bukan kriminal biasa.

    Kekerasan di Bumi Serambi Mekkah itu merupakan operasi khusus untuk membuat ekskalasi atau perdamaian di masyarakat Aceh rusak.

    Penilaian itu disampaikan Peneliti Senior Imparsial Otto Syamsudin Ishak di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (6/1).

    Menurut Otto, kekerasan di Aceh bukan karena masalah kecemburuan sosial atau masalah ekonomi. Kekerasan di sana merupakan masalah politik, apalagi Aceh akan menggelar pemilukada.

    Pola yang digunakan, kata Otto, kini berubah. Tercatat pada 2011 hingga 2012 sebanyak 17 kali kekerasan dengan korban meninggal 15 dan luka 17 orang. Polanya, yang melakukan kekerasan adalah orang tak dikenal. (MTV/OL-11)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Soal Permintaan DPRA, KPU Tunggu Fatwa MK

    Denpasar – Permintaan DPR Aceh untuk menunda memperpanjang jadwal pendaftaran kepala daerah hanya bisa dijawab melalui fatwa Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tak bisa berbuat banyak selain harus menunggu dan mengikuti fatwa tersebut.

    “Idealnya memang harus menunggu fatwa dari MK sekitar seminggu ini, semua proses Pilkada Aceh harus ditunda dulu sampai keluar fatwa agar tidak salah dalam mengambil keputusan,” kata anggota KPU, I Gusti Putu Artha, di Denpasar, Jumat, (6/1).

    Ia menyampaikan bahwa KPU menyadari benar implikasi politik yang dapat timbul jika ada yang tidak diakomodasi dalam Pilkada Aceh sehingga pihaknya memutuskan meminta fatwa MK.

    “Tahapan Pilkada Aceh sebenarnya sudah sampai pada pengambilan nomor urut, tetapi perkembangan politik terakhir berdasarkan rapat 4 Januari di Kantor Menkopolhukam itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Partai Aceh minta pilkada ditunda lalu calon-calonnya diberikan kesempatan untuk mendaftar,” ucapnya.

    Hari ini, lanjut dia, sebenarnya ada rapat pleno KPU di Jakarta, yang juga membahas persoalan apakah dimungkinkan kembali penundaan Pilkada Aceh untuk yang ketiga kalinya dan memberikan kesempatan Partai Aceh mengusung pasangan calonnya atau tidak.

    Partai Aceh, kata Artha merupakan partai mayoritas di daerah Serambi Mekah itu dan pada pilkada lalu memperoleh suara signifikan hingga 75 persen.

    “Selama menunggu fatwa dalam seminggu ini, kami pun telah minta agar tidak melakukan pencetakan surat suara dulu untuk meminimalisasi dampak kerugian dari sisi ekonomi. Sedangkan bagi tender yang menang silakan saja,” ujarnya.

    Dengan meminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi, kata dia, sekaligus untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari.

    “Jika nanti sampai ada masalah dengan kebijakan yang kami ambil dan dibawa ke MK, bisa jadi diulang Pilkada Acehnya. Namun, kalau keputusan KPU telah berdasarkan rujukan fatwa MK, maka itu berarti juga sudah kebijakan dari lembaga yang berwenang memutus sengketa pilkada,” katanya.

    Ia mengatakan pula, mengelola Aceh harus berhati-hati agar tidak sampai mengganggu perdamaian yang sudah ada.

    “KPU bisa mempunyai sejarah buruk jika kebijakan yang diambil dalam Pilkada Aceh tidak tepat sehingga berimplikasi membuat carut-marut keamanan yang sudah tercipta,” ucapnya. []
    (Yul-Antara)

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.