siwah.com

Tag: survei

  • Hasil Survei LSI Dikecam

    Jakarta, Kompas – Pengumuman hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menyebut buruknya citra politisi muda mendapat kecaman dari politisi muda, terutama yang ada di parlemen. Mereka menganggap hasil survei tersebut tidak bisa dipercaya begitu saja.

    Marwan Ja’far, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, di Jakarta, Senin (31/10), mengatakan, saat ini lembaga survei mulai kehilangan independensinya. ”Bahkan, sudah banyak dari lembaga survei orderan sehingga kehilangan obyektivitas dan validitasnya,” katanya.

    Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. ”Sekarang ini banyak sekali lembaga survei. Ada yang kredibel, ada yang hanya lucu-lucuan,” ujarnya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menilai, survei yang dipublikasikan LSI tentang persepsi buruk terhadap politisi muda sebenarnya akibat perilaku segelintir politisi yang sebenarnya tidak lagi muda.

    Direktur Eksekutif Expose Communication and Media Creation M Deden Ridwan, di Jakarta, kemarin, mengatakan, tidak semua lembaga survei dapat dipercaya. Untuk itu, publik diharapkan lebih kritis dalam menerima hasil survei. ”Kita perlu mengkaji metodologi yang digunakan serta menyelidiki keterkaitan para pengelola lembaga survei tersebut dengan kubu-kubu politik tertentu. Penting sekali ditinjau, sejauh mana independensi mereka dalam melakukan survei,” ujarnya.

    Bima Arya Sugiarto, Ketua Partai Amanat Nasional, melihat, sejumlah survei politik yang belakangan dipublikasikan telah menjadi alat politik daripada sarana untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. ”Survei juga dapat untuk membunuh karakter tokoh tertentu dan memunculkan tokoh lain,” ungkap Bima, kemarin, di Jakarta.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Andrinof Chaniago menyatakan, masyarakat tidak perlu bingung dengan sejumlah hasil survei yang mungkin berbeda karena semua bisa dijelaskan.

    Ketika hasil survei LSI diumumkan, antara lain disebutkan, saat ini banyak politisi muda disebut atau menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Kalaupun belum disebut dalam kasus korupsi, kinerja mereka dinilai buruk. Mereka adalah politisi muda yang duduk di DPR ataupun yang menjadi menteri, seperti Muhammad Nazaruddin (33), Angelina Sondakh (34), Anas Urbaningrum (42), Andi Mallarangeng (48), Muhaimin Iskandar (45), Zulkifli Hasan (49), dan Helmy Faishal (39). (NWO/IAM/INA/NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Berhala Survei…

    Kamis (27/10), menjelang pukul 13.00, di sekitar lokasi Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar di kawasan Ancol, Jakarta, terdengar pengumuman agar peserta acara itu segera memasuki ruang pertemuan. Pengumuman yang disampaikan berkali-kali ini tidak urung membuat sebagian dari sekitar 500 peserta, yang masih makan siang, buru-buru kembali ke ruangan.

    Acara siang itu adalah mendengarkan paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

    Meski hasil survei dari dua lembaga itu telah dirilis dan diberitakan berbagai media, tepuk tangan tetap kerap terdengar saat Barkah Patimahu (LSI) dan Abdul Hamid (Reform Institute) menyampaikan paparannya. Berdasarkan survei lembaga itu, Golkar dan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar, memiliki tren positif.

    Menurut dua lembaga survei itu, saat ini, Golkar menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi.

    Demikian juga berdasarkan survei Reform Institute, sekarang, Aburizal menjadi calon presiden untuk Pemilu 2014 dengan elektabilitas tertinggi. Sesuai hasil survei LSI, elektabilitas Aburizal sebagai calon presiden tahun 2014 masih di bawah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

    Bagi Golkar dan Aburizal, hasil survei itu penting. Pasalnya, Aburizal akan mendeklarasikan diri maju dalam Pemilu Presiden 2014 jika elektabilitas Golkar mencapai 25 persen dan elektabilitas Aburizal minimal 20 persen. ”Jadi, deklarasi dilakukan dalam Rapimnas 2012,” kata Aburizal.

    Namun, lembaga survei berbeda bisa memberikan hasil beda. Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), misalnya, menyatakan, peringkat pertama calon presiden untuk 2014 adalah Prabowo. Aburizal di nomor empat. Namun, hasil survei itu tidak ditampilkan di Rapimnas Golkar.

    Survei juga dapat menimbulkan polemik. Misalnya, meski sesuai survei angka untuk istrinya, Megawati, masih tinggi, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan, sudah saatnya kader muda muncul pada Pemilu 2014. Mereka adalah angkatan Puan Maharani, putri Taufiq dan Megawati.

    Hasil survei, menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, menjadi seperti berhala baru dalam politik Indonesia. Hasil survei menjadi sarana untuk menilai kekuatan elektoral diri sendiri dan menyerang lawan.

    ”Politik Indonesia seperti sebuah produk komersial yang dikendalikan oleh perilaku konsumen. Elite partai dan calon presiden hanya sebatas merespons keinginan pemilih dalam survei dan tidak lagi memiliki fungsi sebagai pencetus ”ide”. (nwo)

    Source : Kompas.com

  • Dirindukan, Dicemaskan

    Posisi pemuda serba tidak menguntungkan. Di tengah keterpurukan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, sosok mereka sesungguhnya dirindukan. Namun, saat yang sama, keberadaan ataupun kiprah mereka juga dipandang sebelah mata.

    Kalangan muda yang diposisikan serba ideal sekaligus problematik inilah yang menjadi pemandangan rutin setiap kali Sumpah Pemuda diperingati. Sesuai pencermatan hasil survei opini publik yang diselenggarakan Kompas selama satu dasawarsa terakhir, ekspektasi publik sedemikian tinggi terhadap keberadaan dan peran kalangan muda di negeri ini.

    Harapan yang tampak paling menonjol terlihat dalam memandang peluang kehadiran para pemimpin muda. Hasil survei mengindikasikan, sirkulasi kepemimpinan mutlak dibutuhkan di negeri ini. Pasalnya, selepas tumbangnya era otoritarian Orde Baru, terlalu minim harapan-harapan publik yang terjawab. Bahkan, yang terjadi kini, krisis kepercayaan terhadap institusi dan figur kepemimpinan justru semakin menguat.

    Lembaga kepresidenan bersama jajaran kabinet, misalnya, menjadi contoh keterpurukan. Semenjak era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga dua periode Susilo Bambang Yudhoyono, kisah penurunan apresiasi publik kerap berlangsung. Kinerja presiden berikut gaya kepemimpinan mereka menjadi pangkal runtuhnya kepercayaan.

    Kepemimpinan lembaga negara lain, seperti DPR atau jajaran institusi penegakan hukum, juga mengkhawatirkan. DPR berikut sosok wakil rakyat yang sepatutnya menjadi tumpuan harapan publik justru menjadi sosok lembaga yang paling banyak menuai kecaman. Menjadi lebih ironis jika peningkatan potensi kualitas keanggotaan DPR yang sebenarnya sudah terjadi dari masa ke masa (1999-2009) justru tidak diikuti peningkatan apresiasi publik terhadap lembaga itu.

    Problem besar juga tampak pada keberadaan lembaga penegak hukum yang sejauh ini tampak masih menjadi titik terlemah dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Sejauh ini, sesuai hasil survei, citra institusi penegak hukum ataupun aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tampak rendah. Bahkan, keberadaan KPK yang sebelumnya mendapat apresiasi tinggi kini turut terpuruk.

    Dalam situasi yang serba tidak menjanjikan semacam itu, kerinduan akan terjadinya suatu perubahan menjadi tuntutan. Dalam kaitan itulah, kehadiran alternatif kepemimpinan muda di mata publik dinilai menjadi jalan keluar dari segenap persoalan. Dalam salah satu hasil survei terungkap, dua pertiga responden (69,4 persen) berharap hadirnya pemimpin yang berasal dari kalangan muda.

    Orientasi pribadi

    Kerinduan terhadap sosok muda dalam berbagai sektor kepemimpinan di satu sisi dapat dinilai sebagai sinyal positif akan lancarnya regenerasi kepemimpinan. Namun, di sisi lain atribusi kalangan muda justru banyak dipersoalkan publik.

    Hasil survei pada Oktober 2009 secara khusus menggambarkan karakteristik pemuda. Generasi yang tergolong melek teknologi ini dinilai sangat pragmatis dan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi. Kuatnya orientasi pencapaian materi, seperti kekayaan, keterkenalan, dan kesuksesan pribadi, lebih menonjol dibandingkan orientasi sosial mereka, seperti ketertarikan dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan. Bagi mereka, persoalan di luar dirinya cenderung kurang dipedulikan ketimbang persoalan diri.

    Hasil survei terbaru menguatkan kembali kondisi semakin luruhnya orientasi sosial kalangan muda. Saat ini tidak kurang dari dua pertiga (68 persen) responden menyatakan kuatnya orientasi pribadi kalangan muda. Kondisi demikian diakui pula oleh mereka yang terkategorikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 sebagai ”pemuda” (berusia 16-30 tahun) bahwa mereka lebih terfokus pada pencapaian diri ketimbang persoalan di luar diri.

    Semakin individualisnya pemuda tampak pula dalam penilaian publik terhadap minimnya peran kalangan muda dalam berbagai persoalan negara ini. Berdasarkan survei terakhir, tak kurang dari 55 persen responden menyatakan kepedulian pemuda terhadap persoalan bangsa lemah.

    Situasi semacam itu semakin kontras jika ditautkan dengan peran pemuda pada Sumpah Pemuda, 83 tahun lalu. Kebulatan tekad pemuda pada zamannya lewat ikrar untuk ”satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa” dalam Kongres Pemuda II itu menunjukkan eksistensi kuat pemuda sebagai agen penggerak persatuan bangsa dalam menghadapi kolonialisme.

    Menyandingkan peran pemuda dalam berbagai dimensi waktu tampaknya semakin menambah rentetan beban bagi kalangan muda saat ini. Terlebih saat publik akhir-akhir ini dihadapkan pada berbagai kasus yang justru menghadirkan kalangan muda sebagai aktor atau bagian dari permasalahan.

    Setelah aksi spektakuler Gayus Tambunan (31) dalam kasus kejahatan pajak, berlanjut pemberitaan kasus suap dengan tudingan keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (33), menyinggung pula sosok anggota DPR Angelina Sondakh (34), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (42), hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (48) seolah mengubur berbagai prestasi kalangan muda. Dalam situasi yang serba kurang ideal itu, pantas saja publik mendua dalam memandang keberadaan ataupun kiprah pemuda.

    * Bestian Nainggolan (Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • Pemilih Tidak Loyal

    Jakarta, Kompas – Sebanyak 81,99 persen pemilih Indonesia ternyata bukan pemilih loyal. Untuk Pemilihan Umum 2014, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Reform Institute terhadap 2.010 responden di 33 provinsi, hanya 18,01 persen responden yang akan tetap memilih partai politik pilihannya pada Pemilu 2009.

    ”Partai yang loyalitas pemilihnya paling rendah adalah Partai Demokrat, yaitu 12,21 persen. Partai yang loyalitas pemilihnya paling tinggi adalah Partai Keadilan Sejahtera, yaitu 36,96 persen,” kata Direktur Reform Institute Abdul Hamid saat memaparkan hasil ”Survei Persepsi Publik tentang Kepartaian dan Masalah Politik” di Jakarta, Selasa (25/10).

    Pemilih PKB yang loyal sebanyak 27,66 persen, Partai Golkar 24,94 persen, PAN 24,59 persen, PDI-P 23,49 persen, Hanura 18,52 persen, Gerindra 17,19 persen, dan PPP 15,28 persen.

    Survei tersebut dilakukan pada 12-24 September 2011. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling pada kategori wilayah provinsi.

    Alasan 60,26 persen responden tidak loyal kepada partai politik yang mereka pilih pada Pemilu 2009 adalah mereka kurang puas terhadap kinerja partai. Partai yang kinerjanya paling mengecewakan adalah Partai Demokrat (32,64 persen). Namun, Partai Demokrat sekaligus dinilai 17,31 persen responden sebagai partai yang paling bagus.

    Kinerja Golkar dinilai mengecewakan oleh 6,62 persen responden, sedangkan yang menilai bagus 16,72 persen responden, hanya terpaut 0,59 persen dengan Partai Demokrat. Kinerja PDI-P dinilai mengecewakan oleh 8,56 persen responden, sedangkan yang menilai bagus sebanyak 12,32 persen responden.

    Tidak bermanfaat

    Sebanyak 34,08 persen responden menilai parpol tidak memberi manfaat langsung bagi mereka. Sementara yang menghayati manfaat pragmatis, seperti mendapat bahan kebutuhan pokok dan sumbangan lain saat pemilu, pilpres, atau pilkada, berjumlah 27,91 persen responden.

    Urutan pertama elektabilitas parpol dalam survei ini ditempati Partai Golkar, yaitu 18,61 persen, disusul Partai Demokrat 14,13 persen, PDI-P 14,08 persen, PKS 7,36 persen, Gerindra 5,12 persen, PKB 4,33 persen, PAN 3,83 persen, PPP 2,64 persen, Partai Nasdem 1,89 persen, dan Hanura 1,54 persen.

    Hasil analisis survei ini, jika parlemen menetapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4,5-5 persen, jumlah parpol yang lolos dalam Pemilu 2014 maksimum enam partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra, PAN/PKB. Hanura dan PPP kemungkinan tidak lolos PT.

    Pilihan pertama untuk calon presiden mendatang berdasarkan survei ini adalah Aburizal Bakrie (13,58 persen), kemudian Prabowo Subianto 8,46 persen, Jusuf Kalla 7,06 persen, Hidayat Nur Wahid 5,17 persen, dan Ani Yudhoyono 4,13 persen.

    Menurut Zaim Saidi, Direktur Reform Institute lainnya, dalam survei ini nama Megawati Soekarnoputri tidak dimasukkan karena Megawati telah dua kali bertarung dalam pemilihan presiden dan kalah. Sesuai analisis akademik dari tujuh kali survei Reform Institute, responden yang memilih Megawati berhenti di 16 persen.

    ”Ibu Mega (Megawati) tidak kami masukkan berdasarkan informasi politik. Jika Anas Urbaningrum maju, Ibu Mega tidak maju. Namun, kami punya alasan akademik. Jika Mega tidak maju, lalu ke mana massanya? Itu menarik dicermati,” kata Abdul. (LOK)

    Source : Kompas.com

  • ORI Berani Uji Publik Atas Protes Eks GAM

    Occidental Research Institute (ORI) Doc. theglobejournal.com

    Banda Aceh – Sikap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memprotes hasil riset Occidental Research Institute (ORI) ditanggapi oleh Direktur ORI, Maimun bin Lukman. Ia menjelaskan bahwa hasil riset adalah realitas yang tidak dapat direkayasa dan Maimun Lukman berani uji publik jika perlu membuktikannya.

    “ Jadi ini adalah realitas, bukan rekayasa. Kami tidak ingin berdebat soal ini, tapi kita siap uji publik jika diperlukan, dan diskusi bersamaan pers juga sebagai salah satu bentuk uji publik,”tegas Lukman saat dikonfirmasi The Globe Journal, Rabu malam (19/10).

    Lukman melanjutkan, dalam riset sosial, maka pertanggungjawaban/uji publik itu penting. Maka jika ada mantan kombatan yang tidak suka isi survey ini, itu hal yang wajar menurut Maimun.

    “Jika memang mereka ingin membantah hasil survey kami, maka saya kira mereka perlu membuat survey untuk membuktikannya. selama ini kita sering berbicara yang tidak berdasarkan fakta dan realitas, dan akhirnya terjadi satu retorika yang tidak benar,” ujarnya.

    Jadi, Maimun mengira bicara itu perlu dengan fakta, bukan sekedar bicara. Masyarakat jenuh dengan retorika elit selama ini.

    Source : The Globe Journal

  • Eks GAM Protes Hasil Riset ORI

    Banda Aceh- Hasil survei yang dilakukan oleh Occidental Research Institute (ORI) mencatat lebih banyak masyarakat mendukung pelaksanaan pilkada tepat waktu, menuai protes dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Pase. Pasalnya tidak mungkin sebanyak itu masyarakat Aceh mendukung Pemilukada tepat waktu.

    “Kami sangat menyanyangkan, dalam kondisi politik Aceh seperti, ini ORI dengan berani menjual intelektualitas dengan melakukan riset yang kami anggap tidak netral, berkepentingan terhadap kelompok penguasa, kami nilai riset itu adalah riset pesanan,” ungkap mantan kombatan GAM Wilayah Pase, Ayah Banta kepada The Globe Journal secara tertulis, Rabu (19/10).

    Ayah Banta menjelaskan hasil yang dipublikasi oleh ORI tersebut membuat seluruh Isi alam di Aceh menangis, sangat mustahil kalau hasil survey ORI, Rakyat Aceh bisa terima Pemilukada di Atjeh,”ungkapnya.

    “Atas nama kader PA dan KPA kami menolak hasil riset ORI yang dengan berani melakukan riset berkaitan dengan PA Tanpa melakukan koordinasi dan mengetahui pihak PA. Kami siap menuntut hasil tersebut di publikasi,” tegas Ayah Banta.

    Di saat pendatangan MoU Antara RI DAN GAM, Dengan lahir perjanjian tertulis yg di tengahi oleh Uni Eropa 15 Agustus 2005, seluruh rakyat Aceh menyambut perdamaian dengan kegembiraan yang gemilang. Dan buah perjanjian Sebagian kemudian di implementasi ke dalam UU PA yaitu pasal 256 yang menjadi harta dari pada rakyat Aceh.

    Tambahnya, oleh Mahkamah Konstitusi (MK), apa yang sudah menjadi harta bagi rakyat Aceh dirampas atau di hapus dengan paksa, karena ada beberapa orang yang mau mengkhianati Aceh.
    “Menurut pandangan saya ORI kurang Dewasa dalm melihat situasi sekarang di Aceh.”ujarnya.

    Source : The Globe Journal 19 Oktober 2011

  • Separuh Lebih Warga Aceh Menerima Pilkada

    Banda Aceh, Kompas – Sebanyak 59,8 persen dari 1.442 orang di Aceh yang disurvei Occidental Research Institute menyatakan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah jalan terus atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Hanya sekitar 33,1 persen warga yang menolak pilkada.

    Demikian hasil survei Occidental Research Institute (ORI), salah satu lembaga survei di Banda Aceh, terhadap 1.442 responden di delapan kabupaten dan kota di Aceh dalam sepekan terakhir. Delapan kabupaten kota itu adalah Kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Satu wilayah diwakili rata-rata 180 responden.

    Direktur ORI Maimun Bin Lukman, Selasa (18/10), mengatakan, metode penelitian yang dipakai adalahrandom sampling dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Penelusuran data dilakukan dengan cara wawancara responden.

    ”Dari 1.442 responden itu, sebanyak 861 orang atau 59,8 persen masyarakat mendukung pilkada yang dijadwalkan KIP Aceh. Lalu, sebanyak 477 orang atau 33,1 persen menolak. Sebanyak 104 orang atau 7,1 persen responden tak menjawab,” kata Maimun.

    Delapan daerah yang disurvei tersebut terbagi menjadi dua wilayah area dukungan mayoritas yang berbeda. Responden di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat didominasi mereka yang mendukung pelaksanaan pilkada sesuai jadwal KIP Aceh, masing-masing dengan angka 90,7 persen, 85,2 persen, 82,6 persen, dan 75 persen.

    Tiga kabupaten

    Responden di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie menunjukkan sebaliknya. Di tiga kabupaten itu mayoritas dikuasai mereka yang menolak pilkada, masing-masing dengan angka 66,1 persen, 67,8 persen, dan 73,9 persen.

    Menurut Maimun, alasan responden mendukung pilkada antara lain karena pilkada tersebut adalah amanah undang-undang yang harus dilaksanakan tepat waktu, tahapan pilkada sudah berjalan, karena calon sudah mendaftar, dan pengunduran akan menyebabkan pemborosan dana. Responden yang menolak pilkada umumnya beralasan karena Partai Aceh (PA) tak mendaftar, khawatir terjadi keributan, dan khawatir banyak kasus golput (golongan putih) dalam pilkada.

    ”Sebenarnya ada lebih banyak alasan yang disampaikan responden. Namun, setelah kami padatkan, umumnya karena hal-hal itu,” ujar dia.

    Uniknya, meskipun mayoritas responden sepakat pelaksanaan pilkada tepat waktu, dari 1.442 responden yang disurvei itu 61,9 persen justru menyampaikan dukungannya atas sikap PA yang tak mendaftarkan calonnya dalam Pilkada 2011 ini.

    ”Yang mendukung sikap PA melihat PA konsisten dengan amanah Nota Kesepakatan di Helsinki dengan mengawal Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” kata Koordinator Penelitian ORI Budi Azhari.

    Mereka yang menolak beralasan sikap PA dapat menyebabkan konflik berkepanjangan, memengaruhi demokrasi yang sudah dibangun, serta menganggap PA tak percaya diri. (HAN)

    Source : Kompas.com

  • Anas: Target PD Menang Pemilu, Bukan Survei

    VIVAnews – Partai Demokrat mendukung penuh terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil reshuffle yang baru dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhono.

    “Demokrat tetap dengan komitmen awal, mendukung penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menghadiri Rakorda I DPD Partai Demokrat Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Rabu 19 Oktober 2011.

    Lainnya, masih menurut Anas, Demokrat juga optimis hasil reshuffle melahirkan tenaga pembantu presiden yang bisa bekerja keras secara all out. Demokrat juga bertekat dengan kabinet baru itu ingin memulainya dengan lebih baik. “Dan, itu tanpa meninggalkan koalisi untuk dapat membentuk kabinet yang kuat,” lanjutnya.

    Anas mengibaratkan, hasil reshuffle sebagai tuas politik baru untuk membangun kembali kekompakan. “Artinya ini makin lengkap, selain dari hasil reshuffle, ada SBY dan juga kader-kader kebanggaan.

    Sementara, ditanya soal hasil survei terkait turunnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat, Anas dengan gesit mengatakan, itu karena partai belum hadir sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat. “Demokrat itu targetnya bukan menang survei, tetapi adalah menang di Pemilu 2014. Jadi saya ucapkan selamat kepada yang disebut menang survei,” tegas Anas.

    Source : Vivanews.com

  • ORI: 60% Rakyat Aceh Dukung Pilkada Tepat Waktu

    Banda Aceh-Hasil survey yang dilakukan oleh Occidental Research Institute (ORI) menunjukkan 61,2 persen masyarakat Aceh mendukung sikap Partai Aceh (PA) tidak mencalonkan diri dalam Pemilukada.

    Sementara disisi lain mereka menginginkan Pemilukada Aceh tatap dilaksanakan tepat waktu. Survey yang dilakukan tersebut dengan sampel delapan kabupaten/kota, kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Selatan , dan Aceh Barat Daya.

    Adaapun responden yang diteliti mencakup tiga karakter, kelas atas (pengusaha, pejabat, dan pengurus partai), kelas menengah (pegawai biasa, pemuda, dan mahasiswa), sementra kelas bawah terdiri dari petani, buruh dan nelayan.

    Dari keseluruhan responden tersebut mencakup delapan kabupaten/kota bejumlah 1442 responden, yang mewakili setiap kabupaten kota yaitu 180 orang dengan dua metode, kualitatif dan kuatitatif.

    Direktur ORI, Maimun Bin Lukman mengatakan alasan masyarakat memilih mendukung sikap PA yang tidak mencalonkan diri dalam Pemilukada Aceh dengan alasan bahwa Partai Aceh ingin mengawal dan mengimplementasikan UUPA. Sementara 229 responden (15,9 persen) tidak mendukung sikap PA yang menarik diri dari Pemilukada yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh.

    “Hal ini dianggap tidak fair oleh masyarakat yang tidak mendukung sikap PA,” kata Maimun, Selasa (18/10) di Palace Cafe Lamnyong.

    Sedangkan 321 orang atau 22,3 persen memilih tidak memberi jawaban terhadap sikap yang duiputuskan PA.

    Peneliti senior ORI, Budi Azhari menjelaskan alasan lain masyarakat yang mendukung sikap PA karena PA konsisten dengan amanah MoU Helsinki, meskipun ketika ditanya apa itu MOU, mereka tidak tahu. Sedangkan alasan masyarakat yang tidak mendukung sikap PA ini karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dapat mempengaruhi demokrasi, dan PA tidak percaya diri.

    “Mereka kesal jika konflik itu kembali terjadi.” Tukas Budi Azhari.

    Survei juga mencatat 59,6% atau 861 orang masyarakat mendukung pelaksanaan pilkada tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan oleh KIP Aceh. Sedangkan 33,1% atau 477 orang menolak dilaksanakan pilkada dan 104 orang atau 7,1% responden tidak menjawab.

    Survei ini untuk menjaring pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada Aceh, demikian yang disampaikan oleh Direktur ORI, Maimun bin Lukman. “Kita mengambil inisiatif untuk menjaring pendapat masyarakat tentang pilkada. Karena mendekati jadwal pilkada terjadi banyak perbedaan pendapat” paparnya dalam konferensi pers, Selasa (18/10) di Palace Caffe.

    Maimun menjelaskan bahwa dari survei yang dilakukan terhadap 8 kabupaten/kota, 5 kab/kota menyatakan mendukung pelaksanaan pilkada tepat waktu yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Tenggara. Sedangkan 3 kabupaten/kota lainnya yaitu Aceh Timur, Aceh Utara dan Kabupaten Pidie lebih dominan untuk menolak dilaksanakan pilkada.

    “Kami menyimpulkan masyarakat yang ingin melaksanakan pilkada tepat waktu karena itu merupakan amanat undang-undang. Selain itu mereka melihat tahapan pilkada sudah berjalan jadi tidak bisa ditunda. Keyakinan masyarakat juga disebabkan karna para calon sudah mendaftar dan bila diundur maka akan terjadi pemborosan dana” jelasnya.

    Sedangkan alasan masyarakat menolak pilkada dilaksanakan tepat waktu karena Partai Aceh tidak mendaftar dan kalau dilanjutkan maka akan terjadi keributan. Selain itu ada anggapan masyarakat tidak ikut pilkada dan dikhawatirkan pilkada tidak sah.

    Survei yang dilaksanakan selama lima hari tersebut, mulai tanggal 10-14 September tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 1442 orang masyarakat. [003]

    Source : The Globe Journal

  • Dua Tahun SBY, Diperlukan Gagasan Besar

    Diperlukan sebuah terobosan besar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan kembali citra pemerintahannya di mata masyarakat. Terobosan tersebut bukan hanya lewat perombakan kabinet (reshuffle), melainkan juga lewat perubahan pola kepemimpinan dan kejelasan arah pemerintahan. 

    Tanpa terobosan lewat gagasan besar, nyaris mustahil bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menahan merosotnya citra kepemimpinan dan pemerintahannya di mata publik. Kian tajamnya penurunan citra kepemimpinan dan pemerintahan Yudhoyono terbaca dari hasil jajak pendapat triwulanan Litbang Kompas yang mengukur kinerja pemerintahan. Dua tahun pada periode kedua kepemimpinannya bahkan terjadi penurunan kepuasan yang kian drastis pada beberapa bidang penilaian.

    Jika dibandingkan dengan kepuasan yang dirasakan masyarakat pada awal pemerintahannya, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat hanya tinggal separuhnya. Pada tiga bulan pertama pemerintahan Yudhoyono, kepuasan terhadap kinerja di bidang ekonomi disuarakan 45 persen responden, tetapi kini tinggal 25,7 persen. Demikian juga dalam bidang politik, hukum, dan kesejahteraan sosial, penurunan kepuasan masyarakat juga curam.

    Penanganan pemerintah terhadap beberapa persoalan yang tadinya disambut cukup positif sekarang berbalik menjadi negatif, terutama terhadap dua hal: pemberian rasa aman kepada masyarakat dan pada langkah diplomasi internasional yang dijalankan pemerintah.

    Pada tiga bulan pertama pemerintahannya Yudhoyono mendapat apresiasi positif dalam menjamin rasa aman warga dengan mendulang 62,7 persen suara responden, tetapi sekarang turun menjadi 36,1 persen responden. Penurunan pada triwulan terakhir tercatat paling tajam dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Aksi teror bom pada akhir September lalu di sebuah gereja di Solo, yang lagi-lagi mengguncang ketenteraman dan mengusik hubungan antarumat beragama, diduga turut memengaruhi respons publik atas rasa aman. Terlebih, akhir-akhir ini kian marak bentrokan antarkelompok masyarakat di sejumlah wilayah, baik kelompok pemuda maupun pelajar.

    Dalam soal diplomasi internasional, langkah pemerintah dinilai makin tidak memuaskan. Jika di awal pemerintahan Yudhoyono mendapat apresiasi positif dari 55,9 persen responden, kini angka tersebut merosot menjadi 32,6 persen. Kondisi itu bahkan lebih buruk dibandingkan dengan ketika terjadi pemancungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Hilangnya beberapa patok tapal batas antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat, menambah buruk prasangka publik terhadap kinerja penyelenggara negara. Diplomasi pemerintah yang lemah dan kurangnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dipandang mengancam kedaulatan negara.

    Citra Presiden berbalik

    Langkah Yudhoyono memimpin kabinet dipandang sudah kedodoran sejak setahun pemerintahannya dan makin menunjukkan tanda-tanda krusial sejak enam bulan lalu. Terbukanya kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota kabinet di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyeret citra kepemimpinan Yudhoyono ke titik terendah dan memengaruhi buruknya citra pemerintahan secara keseluruhan.

    Sejak awal pemerintahan, publik sebetulnya menaruh harapan tipis kepada menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, tetapi semakin sinis akhir-akhir ini. Pada tiga bulan pertama pemerintahan, hanya seperempat dari seluruh responden yang merasa puas dengan kinerja menteri-menteri. Namun, kini menjelang perombakan kabinet, hanya 11,8 persen responden yang merasa puas atas kinerja mereka.

    Kini, untuk pertama kalinya citra Yudhoyono sebagai presiden berbalik, dari positif ke negatif. Setelah tujuh tahun memerintah dengan mendapat pujian atas citra pribadinya yang dipandang baik, kali ini publik memandangnya lain. Sekarang, hanya satu pertiga responden yang memandang citranya baik.

    Soal tiadanya ketegasan dan pembiaran atas sejumlah peristiwa yang seharusnya memerlukan campur tangan negara jadi titik rawan dari kepribadian Yudhoyono, yang kerap dinilai tidak cocok dengan situasi sosial saat ini. Sosoknya sebagai tentara yang terlihat reformis dan demokratis semula menjadi harapan bagi penyelesaian berbagai persoalan.

    Namun, tampaknya situasi sosial yang berubah cepat membawa ekspektasi baru yang sulit diimbangi dengan hanya modal kepribadian santun. Ketegasan, kecepatan, dan kepemimpinan kuat kian menjadi magnet yang mengarahkan keinginan publik pada sebuah sosok kepemimpinan baru.

    Bisakah Yudhoyono melakukan perubahan pada pola kepemimpinannya? Jika dapat, cukupkah untuk memulihkan citranya di mata publik?

    Jika Presiden berkonsentrasi pada dua hal, yaitu merombak kabinet dan mengubah pola kepemimpinan, tampaknya citra pemerintahan yang telanjur terpuruk hanya akan terangkat sedikit. Diperlukan lebih dari sekadar ”ganti baju” untuk mengakselerasi kekuatan baru.

    Arah negara

    Publik tampaknya menginginkan sebuah arah yang jelas bagi jalannya pemerintahan, diretasnya sebuah harapan baru di atas landasan visi yang kuat dari seorang pemimpin. Kecenderungan Yudhoyono, yang kerap tampil ke publik hanya mengklarifikasi sejumlah persoalan pribadi dan menanggapi isu-isu seputar langkah-langkah yang telah diambil pemerintahannya, tidak membuatnya dipandang sebagai pemimpin yang kuat.

    Tiadanya gagasan besar yang coba dibangun di atas wacana publik tentang arah yang dituju pemerintahannya adalah kelengahan terbesar yang tampaknya tidak disadari Yudhoyono, tetapi dirasakan publik. Publik memandang, arah pembangunan yang ingin dicapai Yudhoyono tidak jelas, sebagaimana dilontarkan 62,7 persen responden.

    Alih-alih menggariskan sebuah terobosan dengan gagasan besar bagi arah yang ingin dituju negara ini ke depan, perombakan kabinet justru lebih memperlihatkan sibuknya kompromi politik antara Presiden dan partai koalisinya. Terhadap perombakan kabinet yang sedang digodok Presiden di Puri Cikeas Indah, Bogor, publik pun pesimistis kinerja pemerintahan mendatang akan lebih baik. Hanya 45,1 persen yang yakin ada perubahan.

    Jika demikian, tiga hal mungkin harus dilakukan bersamaan: meningkatkan kualitas kabinet lewat pergantian menteri, mengubah pola kepemimpinan presiden, dan menggariskan secara jelas sebuah gagasan besar bagi arah negara ini.(Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.