Parpol Mengancam Demokrasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada di daerah otonomi khusus antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/4). Rapat membahas berbagai aturan pilkada di daerah yang mempunyai otonomi khusus, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat bersikukuh menaikkan syarat dukungan untuk pasangan calon yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan. Upaya itu merupakan ancaman bagi demokrasi karena akan mempersulit seseorang maju dari jalur perseorangan.

Upaya mempersulit calon perseorangan ini makin terlihat karena pada saat yang sama syarat bagi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusung partai politik akan diturunkan.
Continue reading

A Fork in the Road for Aceh

Banda Aceh — Western diplomats worry about Islamic extremism in Aceh, a province in Indonesia on the northern tip of Sumatra. Aceh could prove vulnerable to Islamists unless commitments in the 2005 peace agreement between Jakarta and the Free Aceh Movement (GAM) are fulfilled. Delivering a peace dividend will keep Aceh on the path of moderation.

Aceh has suffered. Tens of thousands died during Aceh’s 40 year war for independence. Another 200,000 perished when a tsunami swept through Aceh on December 26, 2004.

The tsunami catalyzed negotiations, which culminated in the Helsinki Memorandum of Understanding (MOU). The accord established power sharing between Jakarta and Aceh’s provincial government.

Continue reading

Inspirasi dari Seorang Jokowi

Kendati fenomena marketing politik di Indonesia masih relatif baru, perkembangannya sendiri mengalami lompatan kemajuan yang luar biasa. Tengok saja Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penerapan marketing politik, mulai dari penyusunan isu politik, rancangan tema kampanye, memasang iklan, menyewa konsultan politik, hingga membuat strategi pemenangan kampanye baik di media online maupun offline, telah dilakukan secara sistematis oleh Jokowi dan timnya.

Keberhasilan Jokowi membangun positioning dan personal branding sebagai simbol kerakyatan, dan kesederhanaan melalui sikap alaminya yang rendah hati, ramah dan suka bergaul, membuat ia disukai oleh masyarakat dan memiliki diferensiasi yang kuat dibandingkan dengan capres ataupun tokoh-tokoh lain.

Continue reading

From campus to Red-and-White Coalition

What does it mean to be an “Islamist” after the 2014 general election, which put Islamic-based political parties, primarily the Prosperous Justice Party (PKS), in the opposition camp in the current political constellation?

Several months ago, from a discussion held by several Islamic student activists in Yogyakarta, I came away with the impression that “political Islam” should be transformed, not only on the basis of morality, as their predecessors did in the 1990s, but also to attain the political power that they are obsessed with nowadays.

Continue reading

Tren Kicauan Pemilu 2014, Para Capres Belum Menjawab Masalah Bangsa

Jakarta – Tidak hanya para politisi dan pakar yang menilai proses pemilu 2014, para akademisi pun mencoba untuk melihat pesta demokrasi dari berbagai sudut. Salah satunya adalah media sosial, yakni Twitter.

Direktur Asosiasi Paramadina Graduate School Abdul Malik Gismar menggandeng lembaga pemantau sosial media Awesometrics untuk melihat tren kicauan pengguna Twitter terkait pemilu 2014. Banyak kicauan hanya membicarakan tokoh-tokoh potensial dalam pilpres, sementara permasalahan kesejahteraan, pendidikan, dan kemiskinan kurang diperhatikan.

Continue reading

Politik dan Uang

Pernah terjadi perdebatan panjang pada kurun 1930-an tentang hubungan politik dan agama, antara elite santri nasionalis dan elite nasionalis non-santri. Gaung perdebatan itu masih dirasakan sampai tahun 1950-an. Isu pokok yang diperdebatkan berpusat pada masalah apakah politik itu kotor atau tidak.

Non-santri bersikukuh, politik itu selamanya kotor sehingga agama yang suci jangan dibawa-bawa ke dalamnya. Santri lalu membalik formulanya, justru karena politik itu kotor perlu dibersihkan dengan agama.

Continue reading

Menimbang Partai Agama

Dalam persepsi masyarakat, di Indonesia terdapat beberapa partai politik yang mempunyai semangat dan agenda keislaman, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sekalipun mengatakan dirinya sebagai partai terbuka, dalam persepsi masyarakat mereka tetap dipandang sebagai partai agama (Islam).

Karena mengedepankan simbol, slogan, dan emosi keagamaan, umat Islam akan mudah bersimpati dengan alasan keagamaan. Meskipun demikian, identitas dan afiliasi keagamaan ini juga menjadi beban dan senjata makan tuan ketika elite pengurusnya dianggap melanggar dan melecehkan ajaran agama. Karena itu, ketika partai agama, departemen agama, atau ormas agama dinyatakan korup, masyarakat akan menghujat dan marah dua kali lipat daripada ketika korupsi itu dilakukan aktor lain yang tidak mengusung simbol-simbol agama.

Continue reading

Mengapa Sebagian Kantor Pemerintah AS Ditutup?

Ilustrasi | SHUTTERSTOCK

WASHINGTON, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan penutupan sebagian kantor setelah Partai Republik menolak menyepakati anggaran dengan mengatakan mereka baru sepakat bila reformasi kesehatan Presiden Obama ditunda.

Kebuntuan ini terjadi setelah dua majelis di Kongres gagal menyepakati anggaran baru. Lebih dari 700.000 pegawai pemerintah federal menghadapi cuti tanpa jaminan dan tidak jelas kapan akan mendapatkan gaji lagi.
Presiden Obama memperingatkan penutupan akan memiliki “dampak ekonomi langsung kepada rakyat” dan menyebabkan upaya pemulihan ekonomi menghadapi risiko.
Continue reading

“Shutdown” Amerika: Proses Politik yang Menutup Taman Nasional dan Fasilitas Kesehatan


Pengumuman penutupan layanan di Taman Nasional Yosemite, Washington, Amerika, menyusul “shutdown” layanan pemerintah Amerika karena berlarutnya pembahasan anggaran di parlemen. Gambar diambil Selasa (1/10/2013). | SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

WASHINGTON, KOMPAS.com – Sebagian besar layanan publik Pemerintah Amerika Serikat, berhenti, Selasa (1/10/2013), karena perdebatan tak berujung antara kubu Republik dan Demokrat. Mereka pun saling menyalahkan sebagai penyebab penutupan layanan badan federal, taman nasional, dan fasilitas di seantero negeri. Bagaimana latar, dampak, dan tarik ulurnya?

Masih tak cukup dengan berhentinya layanan pemerintah, pemimpin dari kedua kubu malah menyatakan “shutdown” layanan pemerintah yang Rabu (2/10/2013) memasuki hari kedua, bisa berlangsung berpekan-pekan. Bahkan, penghentian layanan juga dapat berlanjut bila Kongres menolak menaikkan plafon utang yang dapat diambil pemerintah. Jika pengajuan plafon utang itu ditolak, utang-utang Amerika akan gagal bayar alias default pada pertengahan Oktober 2013.
Continue reading

Mencari Capres di Media Sosial

KOMPAS.com – Di negeri maya, jangan coba bermimpi menjadi presiden pemimpin mereka jika pengikut di Twitter atau jumlah tayang video Anda di Youtube hanya ratusan orang. Di negeri maya, Anda juga harus siap di-bully warga internet atau netizen jika dianggapnya jauh dari idealisme khas mereka.

Fenomena itu mulai menimpa para peserta Konvensi Pemilihan Calon Presiden dari Partai Demokrat. Perang di media sosial tak terelakkan. Media sosial, seperti Twitter, Youtube, dan Facebook, menjadi senjata termurah untuk mendongkrak popularitas. Twitter menjadi media terlaris. Continue reading