Strategi Golkar Banggakan Orde Baru Dinilai Sia-sia
JAKARTA, KOMPAS.com — Strategi Partai Golkar yang membanggakan kepemimpinan Soeharto pada zaman Orde Baru dalam kampanye menjelang Pemilu 2014 dinilai hanya langkah sia-sia. Pengamat politik Ray Rangkuti bahkan menilai strategi Golkar itu justru merugikan Partai Golkar. “Mengampanyekan tentang Orde Baru yang baik dalam situasi di mana faktanya justru berbeda, itu tidak tepat,” kata Ray di... Read More
Nuansa Politik di Tahun Kuda Kayu
KOMPAS.com – IMLEK segera tiba. Seperti biasanya, etnis Tionghoa berbondong–bondong membersihkan rumah dan membeli perbekalan untuk perayaan Imlek. Sebagai tradisi turun-temurun, perayaan Imlek merupakan momentum agar pertalian persaudaraan dan rasa kekeluargaan makin kental. Yang terpenting, mempunyai rasa kebersamaan dan persatuan yang kokoh antara sesama manusia dalam mengarungi kehidupan yang terbatas dengan faktor umur dan faktor... Read More
Partisipasi Pemilih Pemilu Diprediksi Rendah
JAKARTA, KOMPAS.com — Survei menunjukkan masih banyak warga yang tidak tahu penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata memprediksi partisipasi pemilih rendah dan justru akan menurun dibandingkan Pemilu 2009. “Ada kecenderungan partisipasi pemilih akan rendah. Kalau KPU tidak mengejar ketertinggalan pengetahuan publik, bisa diprediksi, partisipasi justru lebih turun dibanding... Read More
Perkembangan Strategis Aceh Menjelang Pemilu 2014
Citizen6, Jakarta: Belum lama ini yaitu 7 Januari 2014 di Banda Aceh, salah seorang pengamat politik di Aceh bercerita kepada penulis, bahwa Partai Aceh (PA) menargetkan akan memperoleh 80% suara pada Pemilu 2014. Karena saat ini hanya 3 partai lokal saja yang mengikuti Pemilu 2014. Muzakkir Manaf meminta seluruh pengurus dan kader PA di Aceh... Read More
Hilangkan Nama Jokowi, Metode Survei “Clear” tetapi Motif Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS.com — Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya “hilang” dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.
Politik dan Uang
Pernah terjadi perdebatan panjang pada kurun 1930-an tentang hubungan politik dan agama, antara elite santri nasionalis dan elite nasionalis non-santri. Gaung perdebatan itu masih dirasakan sampai tahun 1950-an. Isu pokok yang diperdebatkan berpusat pada masalah apakah politik itu kotor atau tidak. Non-santri bersikukuh, politik itu selamanya kotor sehingga agama yang suci jangan dibawa-bawa ke dalamnya.... Read More
Menimbang Partai Agama
Dalam persepsi masyarakat, di Indonesia terdapat beberapa partai politik yang mempunyai semangat dan agenda keislaman, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sekalipun mengatakan dirinya sebagai partai terbuka, dalam persepsi masyarakat mereka tetap dipandang sebagai partai agama (Islam). Karena mengedepankan simbol, slogan, dan emosi keagamaan, umat Islam akan... Read More
Analisis Politik: Berburu Gengsi, Abai Prestasi
KOMPAS.com – Meskipun rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, ternyata tidak mudah rakyat Indonesia menjadi pemenang tulen pada Pemilihan Umum 2014. Bahkan pesta demokrasi sebagai festival yang seharusnya merayakan kedaulatan rakyat dihantui oleh sikap skeptis dan apatisme publik terhadap faedah dan kemaslahatan pemilu. Penyebab utamanya adalah tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga politik dan negara semakin merosot.... Read More
Menjelang Penetapan Daftar Pemilih, Validitas Data Masih Saja Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum, beberapa persoalan masih menjadi pertanyaan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya, perbedaan data antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu. “Bawaslu mendapatkan lebih dari 11 juta data pemilih bermasalah,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul... Read More
Pengamat: Perlu Dibentuk Dewan Etik Lembaga Survei
JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pengaturan kerja lembaga survei kembali muncul. Dewan Etik dinilai perlu dibentuk untuk menangani rilis hasil survei yang diduga hanya untuk kepentingan pihak tertentu. “Perlu dibentuk Dewan Etik yang dipayungi negara. Seperti Dewan Pers (yang tangani pers),” kata pengamat politik Andrianof Chaniago saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).