Pemerintah Tak Persoalkan Molornya Waktu Verifikasi
Jakarta, Kompas – Pemerintah tak mempersoalkan verifikasi partai politik yang molor dan berpotensi membuat parpol baru tidak bisa ikut serta dalam Pemilu 2014. Pemerintah bahkan menilai putusan Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan penetapan hasil verifikasi badan hukum parpol yang akan diumumkan pada 16 Desember mendatang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, jika Dewan... Read More
Kisruh Pemilu Sudah Terbayang
Jakarta, Kompas – Kebijakan pemerintah untuk menetapkan hasil verifikasi badan hukum partai politik pada 16 Desember mendatang dinilai potensial menjadi masalah besar bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. Dengan batas waktu itu, praktis tidak akan ada lagi partai politik baru yang bisa ikut berkompetisi pada Pemilu 2014. Rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Partai... Read More
Akar Partai Politik Kian Diperkuat
Jakarta, Kompas – Gagasan penerapan sistem pemilihan umum berjenjang, sistem liga, disambut baik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem itu dianggap dapat memperkuat akar partai politik dan meredam hasrat untuk memperebutkan kekuasaan. Namun, sistem pemilu berjenjang kemungkinan baru bisa diterapkan pada Pemilu 2019. Seperti dikatakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilu dari... Read More
Ini Dokumen Resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pilkada Aceh
Mahkamah Konstitusi akhirnya memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melanjutkan tahapan pilkada sesuai jadwal yang telah dibuat. Selain itu Mahkamah juga menyatakan, calon perseorangan tidak bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dan MoU Helsinki. Berikut adalah dokumen resmi putusan MK yang memuat lima poin terkait gugatan tahapan pilkada Aceh. Amar putusan MK Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 yang dibacakan selama... Read More
DPR Aceh Janji Jalankan Keputusan MK Terkait Calon Perseorangan
Rencananya, MK akan memutuskan sengketa pemilukada Aceh, sore ini. Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah mengatakan, tidak ada alasan bagi DPR Aceh untuk mengabaikan keputusan Mahkamah Konsitusi. Menurut dia, keputusan MK merupakan keputusan yang mengikat dan wajib dilaksanakan. “Insya Allah kita akan jalankan keputusan MK. Kita juga akan membahas keputusan MK itu dalam qanun untuk menentukan... Read More
Putusan MK: Lanjutkan Tahapan Pilkada, Calon Perseorangan Sah
JAKARTA- Tepat pukul 17.15 WIB ini Mahkamah Konstitusi mengetukkan palu dengan putusan memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk melanjutkan tahapan pilkada. Bertempat di gedung MK, Jakarta Pusat, dalam putusannya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa calon perseorangan (independen) tidak bertentangan dengan Undang-undang 1945 dan MoU Helsinki. Menyangkut payung hukum, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa... Read More
Partai Politik di Titik Jenuh
Pandangan dan harapan masyarakat terhadap masa depan partai politik di Indonesia sedang berada di titik jenuh. Di satu sisi, partai-partai lama dipandang tidak lagi mampu menjadi wadah perjuangan politik masyarakat. Di sisi lain, kehadiran partai politik baru juga tidak menumbuhkan optimisme publik. Untuk kesekian kalinya, ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol tecermin dari hasil jajak pendapat... Read More
Penyelesaian Sengketa Pilkada Diusulkan Sebulan
Jakarta, Kompas – Penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah diusulkan selesai dalam waktu sebulan. Sebab, dibuka peluang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dalam Rancangan Undang- Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri, sengketa hasil pilkada akan dikembalikan ke Mahkamah Agung. ”Putusan MK terkait sengketa hasil pilkada bersifat final dan mengikat. Kalau putusan keliru, orang... Read More
“E-voting” Versi Baru Diuji Coba
Jakarta, Kompas – Pengembangan sistem elektronik untuk pemungutan dan penghitungan suara (electronic voting) sampai ke tahap keempat, seiring dengan terciptanya versi 1.0. E-voting versi baru ini akan diterapkan pada pemilihan Ketua Ikatan Alumni ITB pada awal Desember. Demikian disampaikan Andrari Grahitandaru, Kepala Program E-Voting Pusat Teknologi Informasi dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Selasa (22/11). Pelaksanaan... Read More
Aburizal: Golkar Belum Tentukan Calon
Bangkok, Kompas – Partai Golkar belum menentukan sikap terkait calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum 2014. ”Kami belum bicara soal calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie seusai bertemu Parlemen Thailand di Bangkok, Rabu (23/11), seperti dilaporkan wartawan Kompas Anita Yossihara. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar... Read More