Sebaiknya Partai Aceh ikut Pilkada
Kisruh Pemilukada sudah masuk ke tahap penolakan secara terbuka oleh sebagain rakyat untuk penundaan pemilu tepat waktu. Gerakan penolakan massa terhadap kehadiran pesta demokrasi sebelum sesuai dengan amanah UUPA, bukanlah sebuah penolakan biasa. “perang saudara” berpotensi akan pecah, bila pemerintah gagal memahami hal tersebut. Putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang bagi siapapun yang ingin mendaftar diberikan waktu... Read More
Golkar: Sosialisasi dari Partai Masih Kurang
BANDA ACEH – Sabri Badruddin, Wakil Ketua DPD I Golkar Aceh, menilai wajar hasil survei International Republican Institute atau IRI yang menyebutkan kalau partai politik tidak pernah berhubungan dengan masyarakat atau konstituennya. Menurut Sabri, hal itu disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan partai politik. IRI dalam surveinya yang dirilis 2 November lalu,... Read More
Survei IRI: Masyarakat Aceh Tidak Paham Pilkada
BANDA ACEH – Sekitar 882 orang masyarakat Aceh (82 persen responden) mengaku tidak paham sama sekali tentang pemilihan kepala daerah di Aceh atau pilkada. Hal ini tertuang dalam hasil survei International Republican Institute atau IRI dalam survei ‘pendapat publik’ yang digelar di 22 daerah di Aceh. Survei ini didanai United States Agency International Development atau... Read More
PA Kenakan Sanksi Bagi Calon Bupati Yang Daftar Pemilukada
Banda Aceh — Kalau Partai Aceh (PA) tidak mendaftar dalam Pemilukada 2011 nanti maka semua calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota dari Partai Aceh yang ada di kabupaten kota pasti tidak mendaftar. Kalau PA bilang tidak maka semuanya akan bilang tidak. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf saat melakukan konferensi... Read More
Putusan MK Belum Sentuh Akar Masalah: PA
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Partai Aceh memandang putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Komisi Independen Pemilihan untuk membuka kembali masa pendaftaran selama tujuh hari, tidak menyelesaikan masalah. Akibatnya, konflik politik menjelang pelaksanaan pilkada tak kunjung berakhir. “Kami melihat keputusan Mahkamah Konstitusi belum menyentuh substansi akar persoalan yang menjadi sumber konflik regulasi di Aceh selama... Read More
Setelah Aburizal Menjadi Capres
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tiba-tiba tunjuk jari, interupsi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang memimpin rapat, sudah akan menutup acara yang berisi paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute. Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar pada Kamis (27/10) siang... Read More
Sistem Distrik Diajukan
Jakarta, Kompas – Jika benar-benar menginginkan relasi antara anggota parlemen dan konstituen lebih dekat, seharusnya pemerintah dan partai politik besar memilih penggunaan sistem distrik dalam pemilihan umum. Usulan pengurangan alokasi daerah pemilihan dianggap mengada-ada. ”Usulan pemerintah dan parpol besar menyempitkan dapil (daerah pemilihan) itu masih setengah-setengah. Kalau mau lebih mendekatkan anggota DPR dengan konstituen, sekalian saja menggunakan... Read More
Pilkada dan Filosofi Meugoë
Hari Rabu, 2 November 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, sebuah keputusan yang telah membuka kembali pintu demokrasi di Aceh. Keputusan itu berbunyi yaitu “Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk; Petama, Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon... Read More
Nazar : Konflik Aceh Selama 138 Tahun, Bukan 30 Tahun
Banda Aceh — Saat mengawali silaturrahmi dengan tokoh masyarakat di Kemukiman Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (02/11) tadi malam, di Masjid Jami’ Lamteuba, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar langsung mengisahkan konflik yang rundung terjadi di Aceh. “Sebenarnya konflik di Aceh itu bukan 30 tahun tapi setelah dihitung-hitung sudah sampai 138 tahun,” kata Nazar. Aceh lebih... Read More
Wagub Konseptor Jaminan Kesehatan Aceh
Banda Aceh — Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap harus dipertahankan, siapapun pemimpinnya di Aceh. “Konsep dasar tentang JKA itu merupakan konsep pertama kali dibuat saat bersama Tgk. Nasruddin Bin Ahmed,” kata Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, Rabu (02/11) tadi malam. Hal tersebut disampaikan Muhammad Nazar saat melakukan silaturrahmi dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat kemukiman... Read More