Di Bawah Pertarungan Etnisitas
Suhu politik Provinsi Sulawesi Barat menghangat menjelang pemilihan gubernur pada Oktober mendatang. Perangkat-perangkat parpol yang biasanya ”mati” mulai aktif bergerilya mengumpul- kan dukungan massa. Para calon kepala daerah pun semakin giat menebar pesona kepada masyarakat dengan harapan dipilih menjadi gubernur. Pemilihan gubernur Sulbar yang akan dilaksanakan pada Oktober 2011 diawali dengan ”konsolidasi” politik di antara... Read More
Kartu Merah untuk Partai Korup
Jakarta, Kompas – Partai politik yang terbukti terlibat dalam korupsi semestinya diberi ”kartu merah”, misalnya dengan hukuman tidak bisa mengikuti pemilu mendatang. Selain memberi efek jera, langkah itu dinilai lebih efektif membersihkan politik dari perilaku mencuri uang rakyat demi keuntungan pribadi dan kelompok. Demikian mengemuka dalam diskusi ”Bahaya Demokrasi Uang dan Hipokrasi Partai Politik” di... Read More
Korupsi Partai Politik
Isu korupsi yang menimpa sejumlah fungsionaris Partai Demokrat sebagai partai penguasa, baik di pusat maupun daerah, bukan hal baru. Isu yang sama juga pernah dialami sejumlah parpol yang pernah berkuasa di Indonesia. Sayangnya, yang selalu jadi kambing hitam dan mendekam dalam penjara adalah oknum-oknum dari parpol tersebut, sementara parpol sebagai institusi berbadan hukum seolah mempunyai... Read More
Mencari Desain Riset Perguruan Tinggi
Hari-hari ini, ketika para lulusan sekolah menengah diterima di perguruan tinggi, isu biaya pendidikan mahal kembali mengemuka. Wacana memang kemudian lebih ke bagaimana membuat masyarakat yang tidak mampu bisa mengakses pendidikan, bukan kepada upaya peningkatan kualitas ilmunya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan wacana itu, apalagi undang-undang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan... Read More
Tidak Sejalan Etika Politik
Jakarta, Kompas – Pernyataan kontroversial tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korup- si yang dilontarkan Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie dinilai tidak sejalan dengan etika politik Partai Demokrat tentang berpolitik secara cerdas. Dewan Kehormatan Partai Demokrat dapat mengevaluasi pernyataan Marzuki itu dari sisi etik berpolitik kader Partai Demokrat. ”Dalam waktu dekat,... Read More
Partai Politik Merasa Sudah Transparan
Jakarta, Kompas – Partai politik merasa sudah transparan dalam mengelola keuangan, menggunakan anggaran, baik dari bantuan pemerintah maupun sumbangan simpatisan, secara bertanggung jawab. Setahun sekali, parpol menyerahkan laporan keuangan untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Perihal transparansi pengelolaan keuangan partai politik itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Wibowo,... Read More
Kader Partai Golkar Diminta Memilih
Jakarta, Kompas – Setelah Partai Nasdem dideklarasikan pada Selasa (26/7), tekad Partai Golkar semakin bulat untuk menertibkan kadernya yang menjadi pengurus di organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Penertiban ini dilakukan paling lambat 11 Agustus 2011. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Fadel Muhammad, Jumat, di Jakarta, mengatakan, para kader yang berada di ormas Nasional Demokrat diminta... Read More
Targetkan Kemenangan dengan 33 Persen Suara
Jakarta, Kompas – Partai Golkar mempersiapkan pertarungan dalam Pemilihan Umum 2014 melalui rapat koordinasi dan konsolidasi dengan pengurus daerah. Targetnya, Partai Golkar dapat kembali mendominasi pemilu dengan meraih 33 persen suara pada pemilu mendatang. Demikian ditegaskan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, dalam arahan kepada 14 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat I dari Kalimantan,... Read More
Kembali ke Sistem Lama
Manado, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berusaha mengembalikan sistem proporsional tertutup atau menggunakan daftar nomor urut dalam pemilihan anggota legislatif pada pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Sistem proporsional tertutup, selain akan memangkas biaya pemilu, juga dipercaya bisa menguatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang bertanggung jawab memilih kader terbaiknya untuk... Read More
Anas Sebaiknya Nonaktif Dulu
Jakarta, Kompas – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebaiknya nonaktif dulu karena dinilai telah melanggar integritas politik. Langkah itu akan menjadi bagian penting dalam rangka membangun generasi baru politisi Indonesia yang bersih. ”Politisi itu dihitung dengan integritas, satunya kata dengan perbuatan. Jika politisi melanggar integritasnya, seharusnya dia mundur,” kata aktivis prodemokrasi, Fadjroel Rachman, Jumat... Read More