Revisi UU Diminta Fokus Hal Substansial

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kian terbatasnya waktu, pemerintah dan DPR diharapkan memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada hal substansial untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR/DPD/DPRD mundur saat menjadi peserta pilkada tidak perlu dibahas berlarut-larut karena tinggal dilaksanakan.

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mesti tuntas akhir Mei ini. Hal ini memberikan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memiliki cukup waktu menyusun peraturan pelaksananya.

“Putusan MK tidak multitafsir dan tidak ambigu. Jadi pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, tinggal melaksanakannya,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (24/5).
Continue reading

Menjaga Idealisme, Jangan Pamrih

Kerelawanan politik dianggap memberi harapan karena seolah mengembalikan demokrasi pada sub- tansinya, yakni pemerintahan “dari, oleh, dan untuk” rakyat. Kerelawanan juga menandakan ada kesadar- an, rasa berdaya, dan ketulusan berbuat sesuatu. Namun, bagaimana jika relawan politik diganjar jabatan seusai menuntaskan tugas kerelawanannya?

Seorang kenalan, warga negara Amerika Serikat yang mengamati fenomena kerelawanan politik di Indonesia, pernah bercerita, di negaranya, menjadi hal wajar jika relawan politik yang berjuang sejak awal diajak bergabung dalam pemerintahan oleh kandidat yang menang. Sebab, selama masa pemilihan, kandidat dan relawan menjadi saling kenal dan terbangun rasa percaya.
Continue reading

Penggabungan ke Akar Rumput Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Berkembangnya gerakan kerelawanan politik menjadi salah satu indikator semakin matangnya demokratisasi di Indonesia. Namun, ruang lingkup gerakan yang cenderung elitis sehingga belum banyak menyentuh masyarakat akar rumput menjadi tantangan terbesar kerelawanan jika ingin mendorong perubahan tatanan politik agar jadi lebih inklusif.

”Saat ini gerakan kerelawanan umumnya masih ada di kalangan terdidik perkotaan dan kelas menengah. Gerakannya cenderung masih elitis, belum masif, karena belum menyentuh kelompok sosial lainnya, seperti buruh atau petani,” ujar pengajar Sosiologi Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Triyono Lukmantoro, Rabu (18/5), di Semarang.

Padahal, menurut Triyono, gerakan kerelawanan akan bergulir kian menjadi besar dan konsisten jika mampu menggabungkan dua kelas sosial, yakni kelas menengah yang mampu mengartikulasikan ide dan masyarakat akar rumput yang merupakan basis massa terbesar di Indonesia.
Continue reading

Jaga Efektivitas Dukungan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Partai Golkar Butuh Citra Baru untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Sikap Fraksi Partai Golkar di parlemen akan menjadi bukti kualitas dukungan partai itu terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus mengefektifkan dukungan dari parlemen untuk mempercepat pencapaian target kerja pemerintah.

Keputusan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla, menurut Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dadang Rusdiana, di Jakarta, Rabu (18/5), merupakan modal penting pemerintah untuk menjalankan program-programnya.
Continue reading

Media dan Gerakan Kerelawanan

Kemunculan gerakan kerelawanan tidak terlepas dari media yang menjadi medium komunikasi ataupun wadah gerakan tersebut. Media ini berubah dari masa ke masa, dipengaruhi perkembangan teknologi. Sifat dan jenis media ini kemudian memengaruhi skala, wujud, dan intensitas gerakan.

Pada masa awal pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti saat berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga pada masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945, kemunculan gerakan kerelawanan dibantu oleh media cetak, seperti pamflet, brosur, dan dalam skala tertentu, dan surat kabar.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan, pers memiliki andil besar pada masa itu. Saat itu, pers sudah hadir di Jawa dan luar Jawa.

Melalui surat kabar, semangat kebangsaan dan kemerdekaan digelorakan. Saat itu, yang membaca surat kabar memang hanya kalangan tertentu, kalangan elite. Namun oleh sejumlah pihak tertentu, sering kali surat kabar itu juga disebarkan oleh kalangan elite kepada tokoh-tokoh pergerakan dan masyarakat sehingga bisa mendorong gerakan kerelawanan.
Continue reading

Pemerintah Sepakat Ubah Sistem Pemilihan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mengikuti kehendak sejumlah partai politik yang menginginkan perubahan sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup pada Pemilu 2019. Pertimbangannya, sistem proporsional terbuka telah menciptakan kompetisi tak sehat antarcalon anggota legislatif dalam satu partai dan menyebabkan biaya politik tinggi.

“Banyak partai sudah mendukung sistem diubah menjadi sistem proporsional tertutup, maka pemerintah akan ikut suara partai-partai itu,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (19/5).

Sebelumnya, Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali mendorong hal yang sama. Selain Golkar, menurut Tjahjo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera juga mendukung perubahan sistem tersebut.

Selain kompetisi yang tidak sehat, Kemendagri juga menilai sistem itu menyebabkan biaya politik menjadi mahal. Dia menyebut ada caleg menghabiskan puluhan miliar rupiah hanya untuk menjadi anggota DPR.
Continue reading

Kerelawanan Menjadi Oase

Minimnya Keteladanan dari Elite Menjadi Persoalan

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan kerelawanan politik jadi oase di tengah kelelahan menghadapi struktur kehidupan politik yang kaku, pengap, dan dipenuhi kepentingan kelompok. Kini, gerakan kerelawanan jadi faktor penting untuk merekatkan kembali rasa peduli dan saling tolong antarindividu.

Sejarawan dari majalah Historia, Hendri Isnaeni, mengatakan semangat yang muncul saat terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 untuk membangun kecerdasan bangsa dan juga saat perjuangan kemerdekaan tidak berbeda jauh dengan semangat kerelawanan yang tumbuh belakangan ini. “Semangat ini harus terus ditumbuhkan karena justru dari kemunculan kerelawanan-kerelawanan itu tumbuh harapan,” kata Hendri, Kamis (19/5) di Jakarta.

Gerakan kerelawanan, lanjut Hendri, saat ini punya peran besar dalam membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Pasalnya, kerelawanan tidak hanya akan menjadi alat kontrol yang efektif. Namun juga penyeimbang elite negara yang terkadang hanya bergerak atas kepentingan kelompoknya sekaligus solusi atas keterbatasan negara memenuhi tanggung jawabnya kepada rakyat.
Continue reading

Jokowi, Novanto, dan Koalisi Gemuk

Koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin gemuk. Partai Golkar menjadi parpol terbaru yang merapat ke istana. Bah- kan, Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto menyatakan akan mendukung Joko Widodo maju kembali pada Pemilu Presiden 2019.

Dorongan supaya Partai Golkar kembali ke khitah kekuasaan dan mendukung koalisi pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hampir seragam disampaikan para kader dalam pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah tingkat I di Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, 16 Mei lalu. Bahkan, beberapa provinsi tegas mengharapkan DPP Partai Golkar mencalonkan kembali Joko Widodo pada 2019.
Continue reading

Momen Para Relawan

Kompas.com

Kerelawanan (volunteerism) itu daya keterlibatan yang muncul dari inisiatif independen melakukan sesuatu bagi kebaikan bersama tanpa keuntungan dan afiliasi dengan bisnis, tanpa dikte pemerintah atau partai politik. Itulah daya societal ajaib yang sering muncul pada momen darurat masyarakat. Dari arah sebaliknya, menjamurnya gejala kerelawanan dapat menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.

Tentu, istilah “darurat” menunjuk penilaian tentang situasi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, secara mendalam dipengaruhi idiom persoalan yang sedang berlaku. Bentuk kerelawanan mencakup luas, dari urusan pendidikan sampai kerja kemanusiaan, dari relawan politik sampai kesehatan. Organisasi seperti Médecins Sans Frontières (MSF/dokter tanpa batas) dengan tenaga medis dan kemanusiaan di wilayah konflik adalah contohnya.
Continue reading

Ketika Partai Berburu Relawan

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kerelawanan di bidang politik punya modal awal untuk terjun lebih jauh dalam berpolitik. Selain bergantung pada kemauan individual relawan, partai politik juga punya andil untuk memuluskan proses “terjun” lebih jauh tersebut.

Menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015, Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sibuk berkampanye. Namun, alih-alih berkampanye untuk pasangan calon pada pilkada di satu daerah, Grace mendorong netizen atau pengguna internet menyukseskan gerakan kerelawanan Kawal Pilkada 2015. Gerakan berkerumun lewat laman kawalpilkada.id, inisiatif dari Khairul Anshar, warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura, itu bertujuan mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara ataupun profil calon kepala daerah.
Continue reading