siwah.com

Ada keinginan yang tak tergapai, atau ada janji yang tak dipenuhi, menjadi penyebab utama seseorang sakit hati, termasuk mantan anggota GAM. Berapa banyak jumlah mereka dan apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah Aceh?

BEBERAPA waktu lalu, gencar diperbincangkan mengenai “Barisan Eks-GAM Sakit Hati”. Ada yang membantah keberadaan barisan eks-GAM sakit hati ini. Ada pula yang setuju. Di antara yang membantah adalah petinggi-petinggi eks-GAM itu sendiri seperti Irwandi Yusuf yang Gubernur/Kepala Pemerintah Aceh, Ketua Tim Monitoring Keamanan Komando Pusat KPA Darwis Jeunieb, juga Irwansyah, Juru Bicara KPA Pusat.
[Read the rest of this entry...]

Sanur, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tetap menjadi partai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang pemerintah. Hal itu agar terwujud Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Demikian perkembangan pembahasan sikap politik PDI-P yang berlangsung di Komisi Sikap Politik Kongres III PDI-P. Sampai berita ini diturunkan, Rabu (7/4) malam, menurut anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P, Andreas Pareira, hal itu masih akan disempurnakan, tetapi secara substansi tidak akan jauh berubah. ”Ide tentang koalisi sudah ditinggal,” katanya.
[Read the rest of this entry...]

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2005-2010 Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya, Selasa (6/4), menegaskan posisi partainya sebagai partai ideologis. Masih relevankah partai ideologis dalam dunia industri demokrasi yang semakin mengedepankan citra ini?

Megawati mengkritik keras fenomena pencitraan dalam dunia politik tersebut. ”Kita harus bekerja di dalam situasi ’citra’ menjadi daya tarik baru yang jauh lebih kuat ketimbang ideologi,” katanya.
[Read the rest of this entry...]

Sulit untuk menyangkal bahwa pidato politik Megawati dalam Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali sangat memukau. Bahkan, beberapa pengamat yang hadir di sana mengatakan inilah pidato politik Megawati terbaik di antara semua pidato yang pernah dilakukannya. Isi pidato tidak hanya menohok partai berlambang banteng gemuk itu, tetapi juga menunjuk parpol-parpol yang ada saat ini.

Seakan menjawab polemik yang berkembang di media terhadap partai yang dipimpinnya, Mega memaparkan dengan bernas persoalan-persoalan bangsa saat ini, posisi PDI-P, dan otokritik terhadap partai yang dipimpinnya, serta sikap politik yang dipilih dalam menghadapi masa transisi partai ini.
[Read the rest of this entry...]

Hampir dapat dipastikan Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Kongres III di Bali, pekan ini. Adapun Puan Maharani, sang ”putri mahkota”, menjadi calon wakil ketua. Mengapa PDI-P tak berani beranjak dari bayang-bayang trah Soekarno, dan apa dampaknya ke depan?

Ketika tampil pertama kali di panggung kampanye PDI (tanpa ”Perjuangan”) pada Pemilu 1987 era Orde Baru, Megawati ibarat ”magnet” yang mampu menghipnotis massa pendukung partai banteng. Dalam pemilu era Soeharto yang penuh rekayasa, perolehan suara PDI meningkat cukup signifikan dari 7,9 (1982) menjadi 10,9 persen (1987) dan 14,9 persen (1992). Meski berbagai upaya dilakukan rezim Soeharto untuk membendungnya, Megawati terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV PDI di Jawa Timur pada Juli 1993, juga kongres luar biasa di Jakarta, akhir tahun yang sama.
[Read the rest of this entry...]

Bali kembali menjadi arena bagi Kongres PDI Perjuangan yang digelar pada 5-9 April 2010. Pada kongres V tahun lalu, ketua umum menjadi pusat perhatian publik. Namun, kali ini, koalisi versus oposisi berikut perlu-tidaknya kehadiran institusi baru—wakil ketua umum partai—hadir sebagai wacana dominan.

Koalisi versus oposisi memang tampak keras di permukaan. Isu ini bahkan menggiring keyakinan dan imajinasi publik tentang kerasnya sengketa yang membelah lingkaran utama partai. Namun, bisa dipastikan isu ini tak akan jadi titik kontroversi dalam kongres. Alasannya cukup sederhana: produk politik dari lebih dari 500 daerah (DPD dan DPC) memastikan PDI Perjuangan akan kembali menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah.
[Read the rest of this entry...]

Antiklimaks! Begitu komentar spontan Ikrar Nusa Bhakti sambil berjalan-jalan di sekitar Pantai Kuta, Bali, Kamis (8/4) petang. Ia mengomentari nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang baru diumumkan Megawati Soekarnoputri di Sanur.

Ikrar, peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hadir sejak awal mengikuti Kongres III PDI-P. Bersama Ikrar, hadir pula peneliti LIPI lainnya, Jaleswari Pramodhawardani, juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Andi Widjajanto dan Makmur Keliat.
[Read the rest of this entry...]

Menjelang Kongres PDI Perjuangan, muncul wacana dari sejumlah pemimpin PDI-P agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menata ulang koalisi pendukungnya. Pernyataan ini lalu diartikan sebagai aspirasi beberapa elite di PDI-P agar partai ini mengubah posisi dari oposisi jadi partai koalisi pendukung SBY.

Koalisi pendukung pemerintah yang ada sekarang dianggap rapuh berdasarkan perilaku mereka dalam kasus Bank Century, kemarin. Golkar, PKS, dan PPP yang merupakan anggota koalisi justru bersikap sangat kritis: mengambil posisi dan sikap berseberangan dengan pemerintah.
[Read the rest of this entry...]

Selain ditentukan oleh sikap PDI Perjuangan untuk tetap beroposisi atau tidak, ideologi Pancasila 1 Juni dan manajemen organisasi partai berbasis ilmu pengetahuan (sains) juga akan menjamin kualitas kinerja organisasi dan produk politiknya bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Diharapkan hal ini bisa diputuskan oleh Kongres PDI Perjuangan ketiga pada bulan April 2010. Melalui kongresnya mendatang, PDI Perjuangan mengharapkan input yang baik untuk membesarkan dan memenangkan partai dalam pemilu agar bisa melayani rakyat lebih baik lagi.
[Read the rest of this entry...]

Otonomi daerah sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, tetapi isu politik masih sangat sentralistik. Maka, tidak aneh beberapa calon kepala daerah berkampanye melalui televisi nasional.

Sementara itu, isu-isu penting seperti pemberdayaan kelembagaan di tingkat lokal, yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hampir tidak memperoleh tempat dalam ruang publik. Bahkan, ketika tahun 2010 dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 244 daerah, isu-isu penting tersebut tenggelam oleh isu berkualitas transaksional, seperti Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century. Padahal, pilkada dirancang untuk memperkuat demokrasi, menghasilkan pemimpin yang merakyat, memiliki empati, peka serta peduli terhadap kepentingan dan penderitaan rakyat. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan yang memihak rakyat serta menumbuhkan daya saing berdasarkan keunggulan setiap daerah.
[Read the rest of this entry...]